Ambisi pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun dinilai mustahil. Pasalnya, saat ini biaya investasi di Indonesia, yang tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), masih mahal. Alhasil, Indonesia butuh investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Demikian pula sebaliknya, apabila angka ICOR besar, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan di sebuah negara cukup besar. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencatat, ICOR Indonesia pada 2023 sebesar 6,5. Level ini terbilang masih tinggi, mengingat ICOR negara tetangga seperti Malaysia hanya 4,4 dan Filipina hanya 3,7 pada periode 2021-2022. Investasi itu bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, juga investasi luar negeri atau foreign direct investment (FDI). Namun, menurut Wijayanto, angka investasi ini juga akan sulit dicapai. "Agak sulit mengharapkan FDI berkualitas mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar. 

Kalaupun mengucur, pasti di sektor yang kurang berkualitas, seperti sumber daya alam (SDA) yang tidak memberikan multiplier effect besar," tutur Wijayanto kepada KONTAN, kemarin. Hitungan Wijayanto, dengan ICOR di level 6,5, pertumbuhan ekonomi yang realistis dicapai Indonesia hanya di kisaran 5% hingga 5,2%. Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan fokus saja pada pertumbuhan yang berkualitas. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai, dengan ICOR yang masih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan akseleratif. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya bisa di level 5%," tutur Eko, kemarin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan bahwa ICOR Indonesia tak kompetitif dengan negara di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 4% hingga 5%. ICOR Indonesia yang masih tinggi akan menghambat investasi yang masuk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah resmi memasang target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan. Target ini dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang menjadi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari satu sisi, pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.005,12 triliun, naik 7,23% daripada outlook 2024. Proyeksi itu meliputi target penerimaan pajak Rp 2.189 triliun atau tumbuh 13,9% dan target penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun atau tumbuh 1,72% dari outlook pada tahun ini. Di sisi lain, anggaran belanja negara dibidik Rp 3.621,31 triliun, tumbuh 6,13% dari outlook tahun ini. Perinciannya, target belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun atau turun 3,23%. Selain itu, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,35 triliun, tumbuh 13,38% dan transfer ke daerah Rp 919 triliun, tumbuh7,61% dibanding outlook 2024. Alhasil, defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616,19 triliun. 

Angka ini setara 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski lebih rendah dari defisit 2024 yang diprediksi 2,7% dari PDB. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), satu dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui hal tersebut, namun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, pemerintah perlu bekerja keras mencapai pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan, dengan target pertumbuhan yang dipatok 5,2%, defisit anggaran akan melebar dari proyeksi 2,53%. Ia khawatir kondisi tersebut akan menambah utang pemerintah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto kini semakin leluasa dan powerful untuk menyusun anggota kabinetnya, termasuk menambah jumlah menteri hingga menetapkan kementerian tersendiri untuk mendukung pemerintahan baru. Kesimpulan itu tecermin setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebutkan beberapa poin revisi di beleid tersebut, di antaranya penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Berikutnya adalah tambahan di Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya tambahan di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi lagi maksimal sebanyak 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga mengajukan usulan penyempurnaan Pasal 25. Semula Pasal 25 Ayat 2 berbunyi lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berkedudukan di bawah presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden atau sesuai dengan yang ditentukan oleh presiden. 

DPR menyetujui penyempurnaan Pasal 25. "Kepada seluruh anggota DPR, apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kepada peserta sidang rapat paripurna. "Setuju," jawab para peserta sidang kompak, kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengklaim penyesuaian kelembagaan kementerian akan lebih responsif, fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Langkah ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam ketentuan terdahulu, yakni UU No. 39/2008, dimaksudkan untuk membatasi kecenderungan penguasa membagi-bagi jatah menteri kepada partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Dengan tidak adanya batasan maksimal jumlah kementerian di revisi UU itu, menurut dia, kecenderungan bagi-bagi kekuasaan dengan membentuk kementerian baru, semakin kentara. Kondisi ini dinilai hanya sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan. Feri mencontohkan, anggaran untuk memecah kementerian yang sejatinya adalah hal sepela bisa mencapai miliaran rupiah. Misalnya pergantian nama kementerian, nomenklatur di plang, kop surat, baju para pegawai dan hal-hal lainnya.

Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September. Dengan demikian, BI-Rate saat ini di level 6%. BI terakhir kali memotong bunga acuan pada Februari 2021 sebesar 25 bps ke level 3,5%. Pasca penurunan itu, bank sentral mempertahankan bunga acuan cukup lama, hingga Juli 2022. Pada periode Agustus 2022 hingga Agustus 2024, BI secara konsisten mengerek bunga acuan 275 bps hingga ke level 6,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan lima alasan dibalik keputusan BI. Pertama, BI melihat arah penurunan suku bunga The Fed sudah lebih jelas, baik waktu penurunan maupun besarannya. 

Hal itu bisa berdampak pada kondisi makro ekonomi, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kondisi rupiah sudah stabil atau cenderung menguat. Posisi rupiah pada September 2024 (hingga 17 September 2024) menguat 0,78% dibandingkan posisi akhir Agustus 2024 ke level Rp 15.330 per dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan rupiah salah satunya didorong intervensi pasar dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang akhirnya menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Ketiga, kondisi inflasi yang rendah dan diperkirakan tetap terkendali hingga akhir tahun. BI memprediksi inflasi terkendali pada kisaran 1,5%-3,5% di tahun ini dan tahun depan. Keempat, BI mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi ritel serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelima, BI mendorong penyaluran kredit pembiayaan dan mendukung fiskal. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang memperkirakan, BI akan memangkas suku bunga acuan satu kali lagi sebesar 25 bps pada kuartal IV-2024.

Pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Inggris dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan ekonomi hijau. Kerja sama ini ditandai pendandatanganan memorandum saling pengertian (MSP) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Manoarfa dan Menteri Pembangunan, Perempuan dan Kesetaraan Inggris Anneliese Dodds, Selasa (17/9). Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Inggris meliputi berbagai sektor, di antaranya pengentasan kemiskinan, isu iklim hingga percepatan SDGs. Ada pula sektor prioritas lainnya, seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi bersih dan terbarukan, inovasi industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, kota dan komunitas berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan hidup serta sektor lainnya. "Kita tahu di SDGs banyak sekali isu, termasuk karbon, kesetaraan gender, infrastruktur dan banyak hal," jelas Suharso dalam penandatanganan MoU bersama Menteri Pembangunan Inggris, Selasa (17/9).

Impor sejumlah bahan pangan menanjak menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden TerpilihPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan impor terutama pada bahan pangan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir mulai tahun depan. Pertama, impor susu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor susu pada Agustus tahun ini meningkat 21,19% month to month (mtm). Pun secara tahunan, nilai impor susu tumbuh 21,12% year on year (yoy). Walaupun, "(Nilai impor susu) secara kumulatif (Januari-Agustus) turun 10,27% yoy," papar Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9). Kedua , impor hewan hidup berupa sapi atau lembu yang nilainya tumbuh 44,09% yoy, meski turun 22,09% mtm. Nilai impor sapi pada bulan lalu mencapai US$ 44,75 juta. Pun dengan volumenya, yang naik 54,47% yoy pada Agustus 2024, meski turun 17,71% mtm. 

Volume impor sapi pada Agustus mencapai 12.111 ton. Ketiga, telur unggas. Indonesia ternyata masih mengimpor telur unggas dengan nilai US$ 1,24 juta di bulan lalu. Angka ini tumbuh 23,68% yoy dan naik 32,80% mtm. Keempat, impor ikan. Meski Indonesia negara maritim, faktanya nilai impor ikan RI cukup besar, yakni US$ 19,24 juta di Agustus 2024. Secara tahunan, impor komoditas ini turun 18,07% yoy, tetapi meningkat 23,07% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor RI sebesar US$ 23,56 miliar, masing-masing naik 7,13% yoy dan 5,97% mtm. Kinerja ekspor terutama didorong harga batubara dan minyak sawit mentah alias crude palm oil /CPO. Oleh sebab itu, nilai impor yang lebih rendah dibanding ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus jumbo, yakni US$ 2,9 miliar. Alhasil, neraca perdagangan mencetak surplus 52 bulan berturut-turut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dan Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan nilai impor bisa menguat sejalan dengan permintaan yang tetap tinggi. Meski begitu, Banjaran melihat surplus neraca perdagangan masih berlanjut ke depan, yang didorong kenaikan ekspor karena pemulihan ekonomi global.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bakal merealisasikan program makan bergizi gratis di masa kepemerintahannya. Bahkan, program ini direncanakan akan dimulai pada Januari 2025 dengan sasaran 15 juta penerima manfaat pada tahap pertama. Kementerian Pertanian telah memastikan, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang berpartisipasi mendatangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup untuk suplai susu. Equity Research Analyst Bahana Sekuritas Christine Natasya menilai, program makan bergizi gratis akan membawa dampak positif bagi kinerja di sektor poultry atau peternakan. Seperti PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN). 

Selain itu, emiten dairy seperti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) juga akan tersengat sentimen positif dari program tersebut. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengamini, emiten poultry bisa diuntungkan dari adanya program makan bergizi gratis. Tapi, perlu dilihat lebih rinci apakah 40 perusahaan yang berpartisipasi semuanya sudah mencatatkan sahamnya di bursa, atau hanya sebagian. Azis menambahkan, selain poultry dan diary, emiten beras juga bisa ikut terpapar sentimen positif. Namun, investor perlu melihat juga seperti apa mitra swasta yang digandeng pemerintah untuk memasok kebutuhan beras dalam program makan bergizi gratis tersebut. Christine merekomendasi beli saham seperti CPIN dan JPFA. Adapun target harga untuk masing-masing saham poultry tersebut Rp 5.500 dan Rp 2.000.

Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai tidak tepat diberlakukan tahun depan lantaran daya beli sedang rentan. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, apabila tarif PPN naik menjadi 12%, maka perekonomian berisiko mengalami kontraksi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebutkan, kenaikan tarif PPN akan menyebabkan upah nominal menurun. Alhasil, pendapatan riil ikut turun sehingga berisiko terhadap inflasi, ekspor hingga impor. 

Adapun berdasarkan perhitungan Indef, jika skenario kenaikan tarif PPN sebesar 12,5%, maka upah nominal akan mengalami kontraksi 5,86%, serta Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,84%. Kondisi tersebut akan membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpotensi terkontraksi 0,11%. "Nah, ini sekali lagi angka skenario jika tarif PPN dinaikkan menjadi 12,5%. Sementara pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, rencananya akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% pada Januari 2025, maka kurang lebih angkanya akan sekitar ini [skenario PPN 12,5%]," kata Esther, Kamis (12/9). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya menyampaikan, penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan kebijakan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda. Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.

Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan lifting minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit. Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.

Anggaran pembangunan di daerah tak sebesar anggaran pusat. Hal ini telah terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bahkan komposisi anggaran itu berpotensi terjadi di tahun pertama pemerintahan baru. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), proporsi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lima tahun terakhir berfluktuasi. Selama periode 2019 hingga 2024, rerata proporsi anggaran belanja K/L mencapai 39,07% dari total belanja negara. Sementara di 2025, dalam Postur Sementara yang disepakati pemerintah dan DPR, anggaran belanja K/L dipatok sebesar Rp 1.160,09 triliun, atau 32,12% dari alokasi belanja negara tahun depan sebesar Rp 3.613,05 triliun. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan anggaran belanja di RAPBN 2025 telah memperhitungkan rencana penambahan K/L oleh pemerintahan Prabowo. Namun ia belum menyebut jumlahnya. Di sisi lain, rerata proporsi anggaran TKD periode 2019-2024 mencapai 27,44% dari total belanja negara. Sementara proporsi TKD tahun depan mencapai 25,46%. Artinya, anggaran K/L masih lebih besar dibanding TKD. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, besarnya porsi anggaran K/L menggambarkan belanja birokrasi masih lebih besar dibandingkan belanja daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand N Suparman menyebut, lebih besarnya anggaran belanja modal pemerintah pusat dibanding daerah menjadi kabar buruk. Pasalnya, anggaran pembangunan daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. "Sekitar 70% bahkan 80% pendapatan daerah dari dana transfer daerah," kata dia, Rabu (11/9). Dengan anggaran daerah yang lebih rendah, kata Armand, maka ruang fiskal daerah semakin sempit.