Impor Minyak Meningkat, Subsidi BBM Terdorong Naik

;

Impor Minyak Meningkat, Subsidi BBM Terdorong Naik

Ekonomi Hairul Rizal 13 Sep 2024 Kontan

Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan lifting minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit. Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.