;
Tags

DPR

( 4 )

DPR Soroti Tekanan terhadap Jurnalis

HR1 24 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengutuk keras tindakan teror yang berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. TB Hasanuddin mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada wartawan agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa ancaman. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa pers bekerja untuk kepentingan publik dengan mengungkapkan fakta dan mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga para jurnalis harus mendapatkan jaminan keamanan. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Pers yang menangani kasus intimidasi terhadap wartawan Tempo. Menurutnya, kebebasan pers adalah pilar utama dalam negara demokratis dan harus dilindungi sesuai dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis, seperti yang terjadi di kasus ini, harus ditentang dan dilawan demi menjaga kebebasan pers di Indonesia.


DPR Jamin Penghapusan Pasal Dwifungsi ABRI

HR1 21 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 34/2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang menegaskan bahwa pengesahan UU ini merupakan hasil gotong royong antara DPR dan pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara. Tokoh penting lain yang hadir dalam rapat tersebut termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi UU TNI tetap menekankan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru. Dasco juga menegaskan bahwa proses penyusunan RUU ini melibatkan dialog dengan berbagai pihak, termasuk kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil.

Beberapa perubahan penting dalam UU TNI yang baru meliputi:

  • Pasal 3: Penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam koordinasi strategi dan dukungan administrasi TNI.

  • Pasal 47: Penambahan jumlah kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 14.

  • Pasal 53: Penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI yang kini bervariasi tergantung pangkat dan jabatan.

Dukungan terhadap revisi ini juga datang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang dinyatakan oleh Puan Maharani bahwa revisi tersebut sudah sesuai dengan harapan partainya.


DPR Tetap Pantau Implementasi Program Pemerintah

HR1 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, mencapai 79,3%, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan program-program pemerintahan, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus terus diperbaiki agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Puan juga mengingatkan bahwa kepuasan masyarakat harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten dan menjalankan program-programnya demi kesejahteraan rakyat.

DPR Mencari Solusi Jalan Tengah

HR1 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan tujuan untuk mencari jalan tengah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak semua pihak untuk mendiskusikan secara terbuka dan menghindari kesalahpahaman. Revisi UU Minerba ini, yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mendukung pendanaan pendidikan. Puan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan ini. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendukung langkah redistribusi pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha. Namun, beberapa pihak, seperti Bhima Yudhistira dari Celios, mengkhawatirkan dampak negatif dari pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.