DALAM beberapa hari terakhir, di media sosial beredar daftar nama orang-orang yang bakal mengisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Penulis biasanya tidak mempercayai kabar semacam itu karena banyak sekali faktor yang akan mengubah susunan kabinet sampai detik-detik terakhir. Penulis menganggap informasi itu sekadar upaya memancing reaksi publik alias test the water.

Namun, dari sejumlah versi daftar kabinet yang beredar, keberadaan lembaga baru Badan Penerimaan Negara menarik perhatian penulis. Jika rencana pembentukan badan baru ini akan direalisasi, rasanya penulis perlu mengusulkan tiga alternatif pembentukan Badan Penerimaan Negara. Namun jangan mengartikan usulan ini sebagai bentuk resistansi atas pemindahan beberapa unit di Kementerian Keuangan ke lembaga baru itu. Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa badan baru ini akan dipimpin Kepala Badan Penerimaan Negara. Penulis mengasumsikan jabatan ini akan setingkat menteri karena masuk daftar kabinet.

Mengacu pada kabar yang beredar sejak beberapa bulan terakhir, nantinya Badan Penerimaan Negara merupakan hasil penggabungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengumpul pajak, serta beberapa unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengumpul penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Badan Kebijakan Fiskal sebagai perencana anggaran juga dikabarkan bakal bergabung. (Yetede)

Pasar finansial merespon positif komitmen Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjaga defisit APBN 2025 dibawah 3% sekaligus penetapan anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) naik 0,13% ke level 6.889. Asing beli bersih (net buying) saham Rp 242 miliar. Mereka memborong saham BBCA dengan net buying Rp206 miliar, BRIS Rp 43 miliar, TLKM Rp 30 miliar, AMMN Rp 21 miliar, dan FILM Rp 18 miliar, merujuk data RTI. Sementara itu, rupiah menguat 0,37 ke level Rp16.380, setelah sebelumnya terempas hingga level Rp16.441 per dolar AS. Ini terjadi setelah muncul keraguan dari pelaku pasar terhadap keberlanjutan fiskal tahun 2025. Mereka menganggap program makan siang gratis Prabowo bakal membebani APBN 2025. Jauh sebelum itu, bank investasi global Morgan Stanley juga mengkhawatirkan keberlanjutan fiskal Indonesia, seiring berjalannya program makan siang gratis. Ini berujung  pada aksi penurunan rekomondasi pasar saham Indonesia menjadi underweight. (Yetede)

Kelima agenda tersebut meliputi pertama, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang segera berjalan agar dapat  memberikan manfaat ekonomi nyata ke masyarakat secepat mungkin. Kedua, penguatan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ketiga, memastikan implementasi  kebijakan mendorong investasi, terutama di sektor-sektor strategis. Ke empat memperkuat stabilitas makroekonomi dengan menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Kelima, meningkatkan daya saing  industri nasional  melalui inovasi dan digitalisasi. "Dibidang ekonomi juga ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas dan perlu diselesaikan," ujar ekonom dan pakar kebijakan  publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat kepada Investor Daily. Achmad Nur menuturkan pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang belum selesai tersebut antara lain reformasi birokrasi, pengembangan SDM, kesejahteraan sosial, diversifikasi ekonomi, dan problem lingkungan. "Reformasi birokrasi yakni memastikan birokrasi yang lebih efisien dan transparan guna mendukung iklim investasi yang kondusif," kata dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital dalam mendukung penguatan ekosistem digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penguatan  teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas p2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, seiring beroperasinya bursa karbon. Sebab, potensi nilai perdagangan  di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) sangat besar, mencapai Rp3.000 triliun lebih. Sejalan dengan itu, Presiden meminta otoritas bursa itu menjalankan tiga hal demi mewujudkan Visi Indonesia poros karbon dunia. Pertama, standar yang digunakan Bursa Karbon Indonesia perlu merujuk bursa sejenis di dunia dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi. Kedua, Presiden meminta bursa baru ini memiliki target timeline serta mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional. Ketiga, memastikan standar internasional itu tidak menganggur target Indonesia. "Saya optimis Indonesia mampu menjadi poros karbon dunia, asalkan tiga langkah konkret itu digarap dengan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Presiden saat meresmikan Bursa Karbon Indonesia di main hall Sursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selatan (26/9/2023). Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pendjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. (Yetede)

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi menyampaikan bahwa  kuota mudik gratis Lebaran 2022 akan ditambah. "Mudik gratis kami ada perubahan, kami tambah kuota yang semula kami akan siapkan kendaraan 350 unit kami akan siapkan kendaraan sebanyak 700 unit. Jadi, dengan kendaraan  sebanyak 700 kendaraan bus termasuk juga truk," kata Budi Setiadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/4). Ia menambahkan, dalam program mudik gratis ini sekitar 2.000 kendaraan  motor akan difasilitasi  untuk dibawa dari Jakarta  dengan menggunakan truk menuju tujuan mudik gratis. Jabar juga masih sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan ratusan bus dan truk untuk melayani arus mudik balik gratis pada Idul Fitri 2022. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafirin Liputo menyebutkan  bahwa untuk bus akan disediakan sebanyak 492 unit untuk mengangkat para pemudik. (Yetede)

Politikus Senayan seperti tidak pernah kehilangan akal dalam mengakali kekacauan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoal serampangannya proses lahirnya omnibus law itu. Jalan pintas ini sudah ditandai dengan dimulainya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Rabu pekan lalu. Tujuan revisi itupun benderang, yaitu ingin memasukkan ketentuan  mengenai penyusunan undang-undnag dengan menggunakan metode omnibus law atau penggabung aturan. DPR dan pemerintah juga tutup mata terhadap argumentasi yang disampaikan Mahkamah Konstitusi soal inkonstitusionalnya UU Cipta Kerja.