PT Indofarma Tbk (INAF) ikut terlibat dalam pengembangan vaksin korona (Covid-19). Anggota Holding BUMN Farmasi ini menjajaki pengadaan vaksin lewat perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, Novavax Inc, yang menggelar cilinical trial fase ketiga di Inggris.

Adapun uji klinis tahap ketiga ini melibatkan relawan 10.000 orang dengan rentang usia 18-84 tahun. Seluruh responden tidak memiliki penyakit penyerta. Pengujian berlangsung selama empat hingga enam pekan ke depan. Sebagai informasi, NVX-CoV2373 adalah protein prefusi stabil yang dibuat menggunakan teknologi nanopartikel protein rekombinan Novavax yang mencakup bahan pembantu MatrixM milik Novavax.

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Tbk, Arie Genipa Suhendi menambahkan, saat ini pengadaan vaksin tersebut menunggu arahan Holding Farmasi, yakni PT Bio Farma dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indofarma sebagai perusahaan yang memiliki fasilitas distribusi rantai dingin (cold chain) siap memenuhi kebutuhan logistik vaksin.

Mengenai distribusi vaksin, anak usaha INAF yang bergerak di bidang logistik, PT Indofarma Global Medika (IGM) telah menyiapkan fasilitas distribusi rantai dingin. Selain siap dengan infrastruktur rantai dingin berupa freezer, lemari es, alarm suhu dan lainnya, IGM sudah mengantongi sertifikat Cold Chain Product (CCP).

Direktur PT Indofarma Tbk, Herry Triyatno menerangkan mengenai vaksin dari Novavax, Indofarma siap mendistribusikan dan berkoordinasi dengan Holding BUMN Farmasi untuk pengadaannya. “Sejauh ini masih aktif mengantisipasi segala kebutuhan, namun belum ada progres yang dapat kami share karena masih tahap koordinasi,” ungkap dia.

Selain menyiapkan alat kesehatan dan vaksin, INAF menjual obat-obatan yang digunakan untuk terapi penyembuhan Covid-19 yakni Remdesivir dan Oseltamivir. Ketersediaan untuk bulan ini sebanyak 400.000 vial. Indofarma menjual Remdesivir dengan harga Rp 1,3 juta per vial.

Selain itu, Indofarma memproduksi Oseltamivir 75gr Caps dan sudah memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40,06%. INAF memproduksi sendiri Oseltamivir dengan kapasitas produksi sebesar 4,9 juta kapsul per bulan.

Indofarma merilis empat produk yang berkaitan dengan virus korona seperti teledoc, emergency ventilator, masker dan hand sanitizer pada Juli 2020. “Kemudian ada juga produk lain seperti hemodialisis atau alat pencuci darah dan inbody test yang mampu mendeteksi kebutuhan vitamin dan nutrisi,” jelas Arief.

Pengadaan vaksin ini ditargetkan bisa terealisasi November 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar pertemuan dengan pimpinan tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada Sabtu (10/10) dalam kunjungan kerjanya ke China.

Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15 juta-20 juta untuk tahun 2021. Sementara itu, G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Selanjutnya, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November 2020. Dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, plus 15 juta dosis vaksin.

Selanjutnya pada tahun 2021, Sinopharm juga mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksin, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 320 juta dosis vaksin untuk 160 juta orang.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, “Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata dia.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih tetap berjalan di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, “Saat ini masih jalan terus, masih dikerjakan tetapi dengan kecepatan yang berbeda,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (29/9).

Wahyu bilang saat ini terdapat 52 PSN yang ditargetkan rampung pada akhir 2020. Target ini ditetapkan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. “Estimasi yang dibuat tahun lalu, tidak memperhitungkan kendala Covid-19,” terang Wahyu.

Proyek yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatra itu terbentang sepanjang 131 km dengan biaya Rp 12,18 triliun.Sebulan lalu, Jokowi juga telah meresmikan jalan tol Banda Aceh - Sigli seksi IV sepanjang 14,7 km pada Selasa (25/8).

Tiga hari berselang, tepatnya Jumat (28/8), giliran proyek Bandara International Yogyakarta diresmikan. Agar memastikan proyek infrastruktur tak terhalangi pandemi, pekan lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas degan para menteri membahas percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Proyek pelabuhan Patimban bernilai Rp 43,2 triliun ini ditargetkan bisa mulai beroperasi akhir tahun ini dan menjadi pelabuhan andalan untuk ekspor produk otomotif. Pemerintah tetap menjadikan infrastruktur sebagai tumpuan. Alokasi dana belanja infrastruktur pada tahun depan mencapai Rp 414 triliun. “Proyek infrastruktur penting di tahun 2021 karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, “ ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

Mengacu draf RUU EBT terbaru yang diperoleh KONTAN tertanggal 10 September 2020, calon beleid ini meliputi 14 bab dan 59 pasal. RUU EBT masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 dan menjadi Prolegnas Prioritas pada tahun ini.

Salah satu ketentuan yang disorot adalah pengaturan serupa pajak karbon (carbon tax) terkait dengan kewajiban pemenuhan Standar Portofolio Energi Terbarukan (SPET) bagi badan usaha penyedia listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari energi fosil atau energi tak terbarukan.

SPET adalah standar minimum bagi badan usaha yang membangkitkan listrik dari sumber energi tak terbarukan untuk membangkitkan listrik dari sumber EBT. Kewajiban itu tertuang di Pasal 41 RUU EBT. Kelak, badan usaha pemilik pembangkit non-EBT harus mencampur sumber pembangkit dengan bahan bakar nabati.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Andri Doni menilai, usulan SPET berfungsi serupa pajak karbon.  Dengan aturan ini, kelak pemilik PLTU wajib membangkitkan listrik dari sumber EBT seperti solar PV (PLTS) atau minihidro dengan persentase tertentu. "Fungsinya hampir sama dengan carbon tax. Seandainya tidak bisa membangun pembangkit energi bersih, mereka (badan usaha tersebut) bisa membeli sertifikat reneweble," terang dia.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Dharma membeberkan, pada prinsipnya SPET mewajibkan badan usaha yang menggunakan energi fosil untuk menyediakan dan melaporkan rencana penyediaan energi terbarukan hingga mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. "Badan usaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, bisa dikenakan sanksi," ungkap dia dalam paparan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI, Kamis (17/9).

Di tengah riuh-rendah pro-kontra rencana pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta revisi UU Bank Indonesia (BI), diam-diam ada rencana lain yang disiapkan dan muaranya juga sama, yakni untuk mengendalikan BI. Pemerintah kini menyiapkan beleid sapu jagad alias omnibus law UU Sektor Keuangan. Tiga rencana tersebut ditengarai akan memangkas independensi bank sentral.

Seiring rencana itu, investor asing terus hengkang dari pasar keuangan. Catatan KONTAN, sejak rencana itu menyeruak tiga bulan belakangan, dana asing yang keluar mencapai Rp 29,35 triliun. Belum surut kabar ini, sumber KONTAN di parlemen membisikkan bahwa omnibus law sektor keuangan kelak akan menjadi payung hukum pengganti aturan terkait stabilitas sistem keuangan.

Pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, serta beberapa Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) menggelar pertemuan tertutup membahas hal ini. “Semuanya memberi tone, menerbitkan Perppu akan memunculkan kesan tak ada pilihan. Maka diambil jalan tengah”, kata sumber KONTAN, Selasa (15/9).

Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, ada tiga hal penting yang menjadi dasar penyusunan RUU itu. Pertama, beleid ini bisa sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU bidang jasa keuangan (UU organik). Kedua, RUU ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan sehingga akan masuk program legislasi nasional. Ketiga, penyusunan RUU akan diperkuat dengan naskah akademik.

Sumber KONTAN menyebut, substansi RUU Omnibus law Sektor Keuangan mirip rancangan Perppu yang sebelumnya beredar. Omnibus law akan merombak UU BI, UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Keuangan Negara, dan UU Perbankan. Omnibus law sektor keuangan ini akan mengatur ulang aturan yang tak seirama, serta membagi tugas di sektor keuangan dengan memaksimalkan peran BI, LPS, OJK dan Kemkeu, termasuk di masa krisis.

Data kependudukan di Indonesia belum komplit lantaran masih berserakan di berbagai instansi. Padahal, basis data sama, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Ke depan pemerintah ingin menyatukan data ini dalam kebijakan Single Identity Number (SIN).

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) selaku pemegang kendali data KTP-el menyatakan saat ini tengah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menerapkan SIN tersebut. SIN ini akan memuat data NIK, Surat Izin Mengemudi (SIM), nomor rekening perbankan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), hingga nomor telepon seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arief Fakrulloh saat dihubungi KONTAN, Selasa (11/8) bilang, secara bertahap tengah mengumpulkan data agar kedepan bisa diintegrasikan di satu data kependudukan. Zudan optimistis, saat ini rencana tersebut terus bergerak maju. Nantinya data tersebut bisa dimunculkan dalam satu aplikasi dengan basis NIK KTP-el.

Kemdagri terus bekerjasama dengan berbagi lembaga terkait integrasi data masyarakat yang bersifat pribadi ini. “Sudah lebih dari 2.100 lembaga (pemerintah dan swasta) yang bekerjasama dengan Kemdagri untuk integrasi data,” terang Zudan.

Kemdagri selain pengendali data dan memberikan akses verifikasi data KTP-el ke berbagai pihak, juga berwenang untuk minta data masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga atau disebut data balikan. Zudan tidak merinci data balikan seperti apa yang telah dikumpulkan Kemdagri sejauh ini. Namun, bila data balikan ini terkumpul, maka bukan tak mungkin dalam setiap data NIK tercantum data lainnya yang memungkinkan untuk menerapkan SIN ini.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai penerapan SIN sebagai data tunggal kependudukan tiap warga negara sangat berisiko tinggi bila bocor dan diakses oleh orang yang salah. “Saat ini data NIK terpampang jelas di KTP-el tiap pribadi, dan sudah seharusnya NIK ini tidak dilihat oleh orang lain selain si pemilik KTP-el, karena di NIK ini akan sangat sensitif bila jadi pintu masuk penerapan SIN,” ujar dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pengembangan area ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur pada semester kedua tahun depan. Direktur jenderal Cipta Karya, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan pengembangan jalan dan saluran air menjadi proyek pembuka. Kementerian masih akan menyelaraskan detail desain dengan rencana induk Bappenas. Namun, kata Danis, area penunjang dapat dikerjakan lebih awal lantaran banyak memanfaatkan infrastruktur existing.

Beberapa target yang akan dikerjakan adalah jalur non-tol alias arteri sepanjang 71 kilometer di inti IKN, persisnya di lahan seluas 2.000 hektare yang mengiris Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ada pula rencana pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda, serta sistem air untuk perkiraan populasi 2 juta orang. Hingga 2024, pengeluaran negara untuk megaproyek itu tidak melebihi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Merujuk catatan Bappenas hingga September lalu, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1,96 triliun dari APBN 2020 untuk pemindahan IKN. Dana patungan dari delapan kementerian dan lembaga itu mencakup kajian serta penyiapan regulasi, termasuk infrastruktur dasar yang dikerjakan PUPR. Menteri PUPR mengatakan kalau return rate bagus, financial bagus, maka akan diberikan ke swasta. Adapun Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa, meminta pemerintah mengurangi kebutuhan impor bahan baku infrastruktur IKN tersebut.

Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat di Indonesia, menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid kedua ini. Oleh karena itu agenda pemerintah lima tahun ke depan salah satunya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pemerintah melibatkan seluruh kementrian di Kabinet Indonesia Maju untuk membuat program yang fokus cipta lapangan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, penciptaan lapangan kerja bukan hanya tugas dari Kementrian Ketenagakerjaan. “Ini semua kementrian, lembaga, programnya adalah cipta lapangan kerja,” terang Ida. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan pihaknya bakal mendorong industri manufaktur. Beliau akan mencari terobosan untuk pengembangan industri manufaktur yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat efek melemahnya perekonomian global. Agus juga berupaya akan mempercepat terlaksananya industri 4.0 yang diyakini bisa membuat industri lebih efisien dan efektif. Langkah lain adalah dengan mensinkronkan antara kebutuhan industri dengan ketrampilan dan kompetensi dari tenaga kerja. Kementrian Perindustrian diminta merumuskan silabus yang bisa menjawab tantangan jaman. Standar pendidikan vokasional yang diperlukan industri harus berdasarkan standar internasional,” papar Agus.

Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) Wishnutama Kusibandio juga tengah menyiapkan upaya senada. Apalagi tahun depan kementrian ini berharap lima destinasi baru bisa beroperasi penuh, yakni Danu Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo , dan Mandalika. Dia memastikan tenaga kerja lima destinasi tersebut berasal dari daerah yang bersangkutan. Selain untuk pengembangan daerah juga mempertahankan budaya setempat. Beliau akan melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh industri pariwisata dengan jenis pelatihan yang ada dipusat pelatihan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap, diperiode lima tahun kedua ini, pemerintahan Presiden Jokowi tidak lagi menerbitkan banyak aturan yang justru menghambat bisnis dan investasi. Lebih baik pemerintah melaksanakan peket kebijakan ekonomi yang sudah dicanangkan dan yang tidak kalah penting adalah menyediakan pasokan bahan baku untuk industri.