;
Tags

Agenda Nasional

( 70 )

Presiden: Ekonomi Menuju Pulih, Masyarakat Diimbau Tidak Lengah

KT1 17 Sep 2021 Investor Daily, 16 September 2021

Terhitung sejak puncak pandemi, 15 Juli hingga 14 September 2021, angka positif baru Covid-19 sudah turun 92,7%. Berbagai indikator pandemi sudah membaik, termasuk positive rate yang sudah dibawah 3% dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit yang sudah di bawah 15%. Keberhasilan mengendalikan pandemi yang cukup signifikan menjadi modal bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia menuju pulih karena pandemi bisa kita kendalikan. Tapi, saya mengimbau agar kita tetap waspada, tidak lengah. Karena pandemi dengan berbagai variannya masih mengancam," kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan 13 pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara.

Diakui, rem yang diinjak pemerintah lewat PPKM Darurat untuk mengendalikan pendemi sejak 3 Juli hingga akhir Juli 2021 cukup dalam. Namun, tanpa langkah itu, angka positif harian yang sempat mencapai 56.757 pada Juli 2021 akan terus meroket. Tanpa PPKM, demikian Presiden mengutip perkiraan para epidemolog, kasus harian bisa menembus 150.000 awal September dan selanjutkan bakal melampaui level 400.000. Berbagai indikator ekonomi, kata Presiden, juga menunjukkan perbaikan. Ia menunjukkan Purchasing Manager Index (PMI) dan Indeks Penjualan Ritel yang kembali membaik. Indeks kepercayaan kepada pemerintah yang sempat turun ke level 109,9, kini naik 115,6. Indeks Kepercayaan Perbaikan Ekonomi Nasional naik dari 108,7 ke 118,6. Indeks kepercayaan stabilitas harga meningkat dari 97,6 ke 113,1.

Sementara itu, membaiknya perekonomian juga tercermin pada beberapa indikator. Diantaranya adalah data neraca perdagangan Agustus yang membukukan surplus US$ 4,74 miliar. Ini merupakan surplus yang dicapai selama 16 bulan berturut-turut. Dari Data Badan Pusat Statistik tersebut terungkap pula bahwa impor bahan baku dan penolong melonjak 59,59% (yoy) menjadi US$ 12,38 miliar. Sektor ini terkontribusi hingga 74,2% terhadap total impor. Di tengah kondisi likuidasi yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi pernbankan melanjutkan pertumbuhan positif meskipun belum kuat yaitu sebesar 0,50% pada Juli 2021, sejalan dengan tingginya permintaan kredit kepemilikan rumah. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2021 terus tumbuh seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. (YTD)

Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Pertama di Asia Tenggara

KT1 16 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pabrik baterai mobil listrik PT HKMI Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki investasi sebesar US$ 1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Pabrik ini merupakan proyek investasi antara konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan Hyunday Motor Group dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesian Battery Corporation (IBC). Pada tahap pertama, kapasitas produksinya akan mencapai 10 GWh. Proyek ini, lanjut Presiden, merupakan salah satu upaya pemerintah mendorongan penghiliran industri. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan pembangunan pabrik kendaraan listrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total US$ 9,8 miliar atau setara dengan  Rp142 triliun. Dia memproyeksikan setidaknya pada mei 2022 pabrik ini akan bisa memulai operasi. Kim Jonghyun, CEO LG Energy Solution melanjutkan baterai yang diproduksi secara massal ini akan menerapkan teknologi generasi terbaru LG Energy Solution yang berbasis nikel, kobalt, mangan, dan aluminium. Produk tersebut akan dipasang diberbagai kendaraan dengan platform eksklusif Hyunday-Kia mulai 2024. "Ekosistem kendaraan listrik telah berhasil dibangun dan diharapkan Indonesia akan berperan penting sebagai pusat bagi pasar kendaraan listrik Asean dimasa mendatang," tambah Chung Euisun Chairman Hyundai Motor Group.

Produk Gim Indonesia Cetak Transaksi US$ 13 Juta di Jerman

KT1 09 Sep 2021 Investor Daily, 9 September 2021

Produk kreatif Indonesia mencetak potensi transaksi sebesar US$ 13 juta atau sekitar Rp185,41 miliar dalam ajang pameran gim terbesar di dunia yaitu Gamescom Global 2021 di Berlin, Jerman.  Potensi transaksi tersebut diraih oleh 28 peserta /studio selama pameran yang berlangsung pasa 23-29 Agustus 2021. "Produk kreatif Indonesia semakin dilirik banyak peminat. Melalui pameran ini, diharapkan produk kreatif Indonesia dapat meningkatkan transaksi ekonomi di pasar global. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung promosi gim lokal ke berbagai pameran, diantara pameran terbesar gim di dunia saat ini," Kata Atase perdagangan Berlin Nurlisa Arfani dalam keterangan resminya, Rabu (8/9).

Pada pagelaran kali ini, paviliun Indonesia menampilkan 39 peserta yang dikurasi oleh Kemenparekraf dan AGI. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 15 diantaranya difasilitasi Kemenparekraf, 10 oleh KBRI Berlin, dan 5 peserta oleh ITPC Hamburg. Nurlisa mengungkapkan, konten gim juga bisa digunakan sebagai sarana promosi bagi sektor pariwisata maupun perdagangan. Beberapa gim Indonesia terbaru juga menampilakn detil grafik yang menampilkan destinasi wisata, budaya maupun produk Indonesia antara lain kopi dan makanan khas Indoensia. 

"Selain capaian potensi transaksi pada ajang ini, gim Indonesia terpilih sebagai gim yang paling diminati oleh wilayah Asia Tenggara  versi virtual SEA and Southeast Asian Game Developers. Beberapa diantaranya adalah Nusantara Fighter, Fallen Elysium, Dusk at War, and Fading Star, dan Project Unseek," ungkap Nafisa. Pada 2020, dari keseluruhan ekonomi kreatif di Indonesia, subsektor aplikasi dan gim menempati posisi ke-7 dari 16 sebagai penyumbang PDB ekonomi kreatif Indonesia. Transaksi gim mencatat nominal Rp24,88 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 2,19%, merupakan kontribusi subsektor Aplikasi Game Developer untuk PBD nasional. (YTD)

RI Komit Capai Net Zero Emmision Tahun 2060

KT1 29 Aug 2021 Investor Daily, 19 Agustus 2021

Ditengah upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap komit mewujudkan net zero emossion, selambatnya tahun 2060 untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celsius. Pengelola hutan dan batu bara yang pruden merupakan dua solusi penting untuk menurunkan emisi karbon. Dalam jangka pendek, 2030, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan bumi yang bersih tetap memperhatikan kondisi riIl Indonesia sedang membangun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Siti menjelaskan lebih lanjut, menjelang Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow, Inggris awal November 2021, Indonesia sudah memasukkan update NCD pada 22 Juli lalu. "Pada bulan April, net zero emission Indonesia masih dalam kondisi execised dan (karena) dihadapkan pada kondisi (pandemi) tahun lalu, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan elemen sektor energi. (ini menyangkut) berapa besar kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,"ucap Siti.

Siti menjelaskan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dari APBN dari tahun 2015 hingga kini baru mencapai 34% dari total kebutuhan. Maka itu, jika dana luar negeri masuk akan jauh lebih baik. Di sisi lain, agenda perubahan iklim Indonesia juga sudah banyak dicontohkan negara lain dan termasuk yang paling banyak dibahas dan dibicarakan. Sektor indutrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian berkontribusi, dengan lebih diutamakan dalam penurunan emisi terkait masalah limbah ternak. "Adaptasi dalam mitigasi merupakan bagian penting dari dokumen NDC dan untuk mengurangi resiko perubahan iklim. Dokumen long term strategy 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan perlu juga dikomunikasikan," imbuh Siti. (YTD)

Usulan Aturan Pajak Bermasalah Dihapus di RUU KUP

Sajili 17 Jun 2021 Kontan

Kontroversi Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengenai rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako jasa pendidikan jasa kesehatan dan lain-lain di makin menuai kontroversi di banyak kalangan.

Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro meminta pemerintah menyiapkan draf revisi RUU KUP dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. la harap, substansi dari revisi aturan KUP tersebut tidak membebani masyarakat di tengah kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga kini.

Fauzi mengusulkan agar pemerintah membuat draf aturan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor lainnya. Salah satunya dari pajak digital dalam RUU KUP. Menurutnya, penerimaan pajak dari sektor ini terbilang belum optimal. "Bicara e-commerce belum, potensi pajaknya besar disana, " sarannya.

la juga menegaskan akan menolak substansi pengenaan PPN bagi pangan dan pendidikan tapi tidak menolak RUU KUP secara keseluruhan.


THR Tidak Boleh Ditunda

Sajili 12 Apr 2021 Kompas

Kebijakan pembayaran THR keagamaan akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan pada Senin (12/4/2021). Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda itu diharapkan mendongkrak daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 sebesar 6,7 persen.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiharso mengatakan, pemberian THR oleh pengusaha kepada pekerja bersifat wajib dan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah hendak menjadikan Ramadhan dan Lebaran sebagai momentum mendorong konsumsi masyarakat dan mengungkit perekonomian triwulan II-2021. Oleh karena itu,tahun ini pengusaha tidak mendapat kelonggaran seperti tahun lalu.

Ketentuan pembayaran THR tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker No 6/2016 tentang THR Keagamaan untuk Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pengusaha yang terlambat membayar THR sesuai waktu yang ditentukan akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda tak menghilangkan kewajiban

 


Bappenas: Istana Negara di Ibu Kota Baru Rampung Dibangun 2024

Ayutyas 05 Apr 2021 Investor Daily, 5 April 2021

Jakarta -  Menteri PPN/Kepala Bappenas memastikan, pembangunan istana presiden di ibu kota baru sesuai master plan IKN (Ibu Kota Negara) akan mulai dibangun tahun ini dan selesai pada tahun 2024. Estimasi pembangunan istana negara akan rampung pada 2024 telah melalui perhitungan dengan cermat tentang sasaran program vaksinasi dan tercapainya herd immunity

Desain istana negara yang dibangun di ibu kota negara baru tersebut memiliki desain berbentuk garuda yang dirancang oleh biro arsitek Nuart yang  dimiliki Nyoman Nuarta. Kementrian PPN/Bappenas menegaskan pembangunan ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan Timur ini menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan ibu kota baru juga mampu mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi. 

(Oleh - IDS)

Yang Janggal dari Keputusan Impor Beras

Sajili 26 Mar 2021 Kompas

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.


Pemerintah Bakal Bentuk Bank Emas

Sajili 05 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Pemerintah berencana akan membentuk bullion bank atau bank yang bisa menerima transaksi emas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan ekspor emas di Indonesia cukup baik bahkan nilai ekspor emas dan emas granule naik menjadi US$ 5,28 juta.

“Komoditas emas mencatat peningkatan walaupun di lain pihak emas juga impornya tinggi dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu didalami terkait ekspor impor emas,” ucapnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan pembentukan bullion bank tujuannya agar kegiatan dan kemampuan Indonesia mengontrol pasar emas berjalan dengan baik.


Membangun Wajah Baru Turisme

Sajili 02 Mar 2021 Kompas

Ambruknya perjalanan internasional tahun lalu mewakili perkiraan kerugian 1,3 triliun dollar AS dalam pendapatan ekspor. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), angka itu lebih dari 11 kali kerugian yang tercatat selama krisis ekonomi global tahun 2009.

Khusus di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2020 hanya 4,022 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 16,1 juta kunjungan.

Sepanjang tahun lalu, selain transportasi yang terkontraksi 15,04 persen, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh minus 10,22 persen. Di Indonesia, keduanya menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi seiring dengan pembatasan pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran virus.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, fokus pemerintah pada tahun 2021 ini adalah menjaga agar pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) tidak mengalami kehancuran permanen.

Pada tahun 2021, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 9,4 triliun untuk sektor pariwisata. Adapun anggaran dana hibah pariwisata Rp 2,7 triliun sampai Rp 3,7 triliun, sedikit naik dari alokasi pada 2020 sebesar Rp 3,3 triliun. Pasca-dugaan korupsi dana hibah di daerah, pemerintah akan mengevaluasi tata kelola penyalurannya lewat pembenahan pendataan.

Daerah lain yang ditargetkan menjadi destinasi pariwisata prioritas adalah Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.

Terkait arah pariwisata ke depan, Sandiaga membenarkan, pandemi akan menjadi titik balik dalam mengubah industri pariwisata yang lebih baik. Saat ini, pemerintah sedang membahas pengembangan wisata sehat (wellness tourism), seperti kegiatan yoga dan meditasi serta wisata spiritualitas untuk mencari ketenangan diri. Pemerintah sedang mendorong program rumah kedua (second home) melalui pemberlakuan visa jangka panjang hingga lima tahun.