Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (persero) melaksanakan penandatanganan perjanjian  kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik negara (BMN) dalam rangka menyediakan infrastruktur  di Pelabuhan Labuhan Bajo. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan peran pelabuhan dalam menopang perekonomian. "Atas nama Direktorat Jendral Kementerian Laut Menteri Perhubungan, saya menyambut baik adanya kerjasama ini yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran pelabuhan guna mendukung kegiatan perekonomian setempat saat penyediaan dan pengembangan infrastruktur logistik secara memadai dan merata di Pelabuhan Labuan Bajo," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Perhubungan Laut Kemnehub Arif Toha.

Arif mengungkapkan, Objek KSP yang akan dikerjasamakan dalam kurun waktu 50 tahun, terdiri atas dermaga, trestle, causeway, dan tanah hasil reklamasi atas container yard. "Saya berharap dengan dilaksanakannya perjanjian KSP BMN ini dapat semakin mengoptimalkan penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur Pelabuhan Labuan Bajo," unkap dia. Pelabuhan Labuan Bajo memiliki peran penting khususnya wisata setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kalembu Labuan Bajo yang diabngun untuk memisahkan kegiatan logistik dengan angkutan penumpang.

"Kedepannya saya berharap pengelolaan Pelabuhan Labuan Bajo dapat semakin profesional dan mampu melayani masyarakat dan wisatawan secara optimal. Hal tersebut tentu tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Labuan Bajo," ujarnya. Semoga, pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik negara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kedua belah pihak dapat melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian, kata Arif. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengeluarkan data terkini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia  pada triwulan III-2021 tetap berada di zona pertumbuhan positif, yaitu 3,51 (yoy). Angka pertumbuhan ini meningkat 1,55% (qtq) dibandingkan dengan triwulan II-2021. Meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 yang mencapai 7,07% (yoy), kita tetap bersyukur bahwa momentum pertumbuhan yang positif masih tetap terjaga.

Penurunan angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021 tersebut memang tidak terlepas dari adanya  gangguan meningkatnya penularan Covid-19 pada bulan Juli-Agustus yang lalu. Munculnya gelombang kedua pebularan Covid-19 yang terjadi pada bulan tersebut telah memaksa pemerintah melakukan pengetatan mobilitas manusia. Akibatnya tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi  mengalami penurunan. Fakta tersebut pada akhirnya diikuti dengan menurunnya berbagai kegiatan usaha disektor ekonomi.

Keberhasilan Indonesia mempertahankan momentum pertumbuhan yang positif tersebut tentunya merupakan keberhasilan dari pemerintah serta dukungan dari semua pemangku kepentingan. Keberanian pemerintah untuk melakukan PPKM secara ketat dan terukur selama bulan Juli-Agustus 2021, disuatu sisi merupakan pilihan yang sangat sulit. Namun di sisi lain telah berhasil menekan angka penyebaran Covid-19  secara efektif.

Pertumbuhan posiitif pada triwulan III-2021 tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 29,16%. Namun demikian ada beberapa faktor lain yang bisa menjadi indikator pertumbuhan positif tersebut.  Pertama indeks keyakinan konsumen. Kedua, pembiayaan kegiatan usaha di sektor ekonomi juga mengalami peningkatan walaupun angkanya masih relatif kecil. Ketiga, kinerja mesin-mesin manufaktur terlihat menggeliat kembali pada bulan September 2021. (Yetede)

Indonesia akan mengusung enam agenda prioritas dari jalur keuangan saat memegang kepemimpinan Presedensial G20 pada 2022, salah satunya adalah strategi keluar  (exit strategi) yang perlu disiapkan untuk memberi dukungan bagi pemulihan global pascapandemi Covid-19. Keenam topik ini dinilai tidak eksklusif menjadi persoalan Indonesia, tapi juga menjadi isu dan perhatian semua negara anggota G20. Kurang lebih 5-10 topik yang akan dibahas. Dari situ kami memilih enam yang jadi prioritas . Artinya akan dijadikan semacam agenda pembahasan utama. 

Sedangkan empat agenda lainnya adalah lalu lintas dana dalam konteks sistem pembayaran (payment) yang berbasis digital, inklusi keuangan digital dan pembiayaan UKM, serta perpajakan internasional. "Ini enam topik yang akan menjadi flagship-nya Indonesia. Namun, (status) agenda yang akan kita usung tersebut masih proposal dan belum kita Nett-kan," tandas Dody. Terkait isu sistem pembayaran berbasis digital, menurut Dody didalamnya termasuk isu lokal uang kripto atau mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral atau CBDC (central bank digital current). Mata uang lainnya akan tetap nahas, tapi tidak menjadi prioritas," ujar Dody.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto yang juga tampil sebagai pembicara dalam FGD tersebut mengatakan, terkait perpajakan  internasional, terdapat empat objek kunci pembahasan yang akan diusung Indonesia. Pertama, merancang penggunaan insentif pajak yang efektif dan efisien untuk mendukung investasi pascapandemi Covid-19. "Dalam kondisi seperti ini, Indonesia dapat memimpin G20 untuk mendorong enabling environment yang positif bagi pemulihan pascapandemi. Karenanya, tema yang dipilih Presiden G20 Indonesia adalah Recover Together Stronger," pungkas Muhsin. (Yetede)

Mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga kasus Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah meniadakan cuti bersama pada 24 Desember 2021. Keputusan ini termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Selain itu, terdapat larangan mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan  Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Mensko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan,  kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasai pergerakan orang yang  lebih masif menjelang libur akhir tahun. Hal ini disampaikan Dalam Rapat koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, bersama Menhub Budi Karya Sumadi, Perwakilan Dilantas Seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, Satgas Covid, beserta stockholder terkait, yang diselenggrakan secara daring dan luring, pada Selasa (26/10.

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatas. Melalui tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk  mengambil cuti akan kita lakukan," ujarnya dalam keterangan  pers diterima Beritasatu.com, Rabu (27/10). Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, untuk mereka yang secara terpaksa harus bepergian dihari-hari libur tersebut perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara daring dari istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Penyelenggaraan Aplikasi Otonomi Expo (AOE) 2021, pada Rabu (21/10). "Saya mengapresiasi inisiatif Aplikasi Otonomi untuk segera mengerakkan perekonomian daerah, antara lain lewat Expo ini," kata Presiden Jokowi. Hadir mendampingi Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Skertaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Aplikasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Presiden Jokowi menyatakan, sepakat sektor perdagangan, turisme, dan investasi harus mulai digerakkan dengan mengutamakan kesehatan. "Perekonoman perlu diaktikan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol, dan vaksinasi yang harus dilanjutkan," kata Presiden Jokowi. Aplikasi Otonomi Expo 2021 bertema "Daerah Bangkit Indonesia Maju" yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) akan berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2021 di Hall A, Jakarta Convention Center (JCC).

AEO yang menerapkan protokol kesehatan  ketat diikuti pemerintah kabupaten (Pemkab) seluruh Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kementerian/Lembaga dan perusahaan swasta. Kegiatan ini di isi Executif Dialoque, yang menghadirkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi,Menteri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dan Ketua Umumm HIPMI Mardianai H Maming. Presiden Jokowi mengingatkan para Bupati agar fokus  mengembangkan komoditas unggulan didaerahnya ditengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. "Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit,yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga. Semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas di daerah itu akan merangkak naik, insya Alah akan merangkak naik," kata Presiden Jokowi. (yetede)

Pemerintah kini total membuka lima Bandara  untuk penerbangan internasional, yaitu bandara Soekarno Hatta (Tangerang), Bandara Sam Ratulangi (Manado), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar), Bandara Hang Nadim (Batam), dan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Penang). Adapun Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Sam Ratulangi hanya menjadi pintu masuk penumpang internasional berstatus warga negera Indonesia (WNI ataupun warga negara asing (WNA) dengan tujuan selain wisata. Kedua bandara itu sebelumnya sudah dibuka untuk melayani  penerbangan internasional. Sedangkan Bandara  I Gusti Ngurah Rai , Bandara Hang Nadim, dan Bandara Raja Haji Fisabillah hanya menjadi pintu masuk perjalanan  penumpang Internasional  bagi WNA dengan tujuan wisata dan hanya untuk wisatawan mancanegara (wisman). Hal itu sejalan dengan surat edaran  (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenheb) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Petunjuk  Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara dengan masa pandemi Covid-19, yang berlaku efektif  sejak 14 Oktober 2021

"Perlu diketahui, selama pemberlakukan surat edaran ini, diberlakukan pembatasan pintu masuk  perjalanan penumpang internasional, yaitu hanya dibuka di Bandara Seokarano Hatta, Bandara Sam Ratulangi, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Hang Nadim, Bandara Raja Haji Fisabillah," kata Direktur Jendral Perhubungan  Udara Kemenhub Novie Riyanto dalam pernyataan  resminya, Minggu (17/10). Dia menekankan bagi WNI dan WNA  yang akan memasuki Indonesia wajib mengikuti ketentuan  yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk melakukan test polymerase chain reaction (PCR), telah divaksin dosis lengkap, dan tentu saja mentaati semua protokol kesehatan. "Termasuk dengan melakukan test PCR di Bandara kedatangan  dan menjalankan karantina selama 5x24 jam. Hal tu sangat penting untuk memastikan WNI dan WNA masuk  ke Indonesia tidak berpotensi membawa kasus impor  dan mencegah masuknya varian baru virus Covid-19," jelas Novie. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mereplikasi metode pengembangan tanaman bakau (Mangrove) di Taman Harian Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, ke daerah lainnya di Indonesia. Hutan Mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang dipamerkan kepada para pemimpin negara G20 tahun depan. Tahura Ngurah Rai merupakan tempat percontohan rehabilitasi hutan Mangrove di Indonesia karena memadukan pendidikan, pariwisata, dan pengutan ekonomi masyarakat. Pola pengembangan mangrove dengan model di Bali akan terus dilakukan, khususnya dikawasan pesisir pantai guna memulihkan dan melestarikan kawasan hutan mangrove, serta mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia yang terus terjadi.

Tahura Ngurai Rai meruakan salah satau objek wisata menarik yang menghadirkan suasana alam hijau. Objek wisata hutan mangrove ini dilengkapi dengan jembatan kayu (boardwalk) menuju ketengah hutan dan telah dikenal sebagai tempat rekreasi trecking. Kawasan hutan mangrove ini memiliki luas 268 hektare (ha), sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang terbengkalai.  Sejak 1992, direhabilitasi dan berhasil dengan baik, kini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan mengrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest itu beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mengorve, seperti budidaya tangkap ikan, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. "Ini bukti pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Dari kunjungan kerja ini dapat diperoleh gambaran akan prestasi dan komitmen ekonomi hijau RI yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20," ujar Siti. (yetede) 

Ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia berpotensi menjadi pisau bermata dua. Selain mampu menaikkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana tersebut juga beresiko membebani keuangan negara. Adapun, arah dominasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut ditegaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persro) 2021-2030. Untuk pertama kalinya, rencana penambahan pembangkit listrik dalam jangka waktu 10 tahun akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 51,6% dari total kapasitas yang akan dibangun.

Guna mengantisipasi harga listrik yang berpotensi melonjak akibat peningkatan bauran EBT, kebijakan subsidi dan kompetensi akhirnya akan terus dilakukan. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030, kebutuhan senilai Rp72 trilliun pada 2021 dan melonjak hingga rata-rata Rp186 triliun per tahun pada periode 2025-2030. Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menilai dalam pengembangan EBT, konsekuensi tingginya harga listrik yang dihasilkan menjadi masalah utama. Menurutnya, dengan harga listrik EBT yang lebih mahal, terdapat dua kemungkinan  yang akan terjadi.

Yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau penambahan subsidi kelistrikan khusus EBT dari pemerintah. "Kedua opsi ini akan berdampak kepada masyarakat jika naik dan ke negara jika harus ditambah subsidi. Belum lagi pertambahan konsumsi listrik yang tidak siginifikan akan terus menyebabkan PLN kelebihan pasokan," katanya, Selasa (5/10). Adapun, Direktur Keuangan TGRA Daniel Taqu Dedo mengatakan perseroan giat pengembangan pembangkit EBT berbasis air, dimana sudah ada tujuh proyek yang dikerjakan. (yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jumlah peserta Program Petani Milenial kedepan terus bertambah dengan seriusnya dukungan perbankan dan Offtaker. Dengung ribuan lebah madu di desa Lengkongjaya Cigalontang Tasikmalaya, kilau jamur kayu di Lembang Bandung Barat, kicau burung puyuh di Tanjungsari Sumedang, wangi kopi serta tanaman hias di Garut dan Sukabumi menemani hari-hari puluhan peserta Program Petani Milenial. Aneka komoditas tersebut bukan sembarang komoditas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan komoditas yang dikembangkang oleh para peserta merupakan komoditas yang tengah diburu pasar lokal dan Internasional, juga berdaya jual tinggi. Sadar akan besarnya Petani Milenial, Ridwan Kamil berharap Organisasi Perangkat Daerah OPD yang menghelat program ini bisa menggenjot jumlah peserta terutama pada 2022 mendatang. 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat menilai program petani milenial dapat menjadi solusi untuk kaderisasi profesi petani Jawa Barat ditengah berkurangnya minat generasi muda pada posisi mereka. "Saya kira petani milenial ini baik agar ada kaderisasi di tataran petani bisa terus berlangsung. Jangan sampai kedepannya tidak ada lagi profesi petani, karena ada yang  meninggal sesepuh lalu terhenti dan tidak tertarik lagi jadi anak muda untuk menjadi petani," katanya.

Turunan Program Petani Milenial mulai bisa berjalan dengan adanya kepastian offtaker dan pembiayaan perbankan. Gubernur Ridwan Kamil menununjuk tanaman hias yang bisa masuk pangsa pasar yang besar. Pihaknya meminta agar offtaker Petani Milenial Tanaman Hias diperbanyak.  "Tanaman hias ini adalah pangsa pasarnya besar, karena itu saya minta cari lagi off taker-off taker selain CV Minaqu dan PT Aqro Jabar. " (yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jumlah peserta Program Petani Milenial kedepan terus bertambah dengan seriusnya dukungan perbankan dan Offtaker. Dengung ribuan lebah madu di desa Lengkongjaya Cigalontang Tasikmalaya, kilau jamur kayu di Lembang Bandung Barat, kicau burung puyuh di Tanjungsari Sumedang, wangi kopi serta tanaman hias di Garut dan Sukabumi menemani hari-hari puluhan peserta Program Petani Milenial. Aneka komoditas tersebut bukan sembarang komoditas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan komoditas yang dikembangkang oleh para peserta merupakan komoditas yang tengah diburu pasar lokal dan Internasional, juga berdaya jual tinggi. Sadar akan besarnya Petani Milenial, Ridwan Kamil berharap Organisasi Perangkat Daerah OPD yang menghelat program ini bisa menggenjot jumlah peserta terutama pada 2022 mendatang. 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat menilai program petani milenial dapat menjadi solusi untuk kaderisasi profesi petani Jawa Barat ditengah berkurangnya minat generasi muda pada posisi mereka. "Saya kira petani milenial ini baik agar ada kaderisasi di tataran petani bisa terus berlangsung. Jangan sampai kedepannya tidak ada lagi profesi petani, karena ada yang  meninggal sesepuh lalu terhenti dan tidak tertarik lagi jadi anak muda untuk menjadi petani," katanya.

Turunan Program Petani Milenial mulai bisa berjalan dengan adanya kepastian offtaker dan pembiayaan perbankan. Gubernur Ridwan Kamil menununjuk tanaman hias yang bisa masuk pangsa pasar yang besar. Pihaknya meminta agar offtaker Petani Milenial Tanaman Hias diperbanyak.  "Tanaman hias ini adalah pangsa pasarnya besar, karena itu saya minta cari lagi off taker-off taker selain CV Minaqu dan PT Aqro Jabar. " (yetede)