Pemerintah menetapkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 menjadi 455,62 triliun atau naik Rp 41,62 triliun dari semula Rp 414 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran PC-PEN ini karena pemerintah terus mengamati berbagai perkembangan kasus Covid-19 dengan terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Fokus tetap sama, untuk pemulihan,masyarakat paling rentan harus diberikan pemihakan lebih banyak. Sehingga saat pulih kemiskinan turun dan koefisien gini juga turun secara rata-rata dan pulih,sambil menciptakan kesempatan kerja," tutur Sri Mulyani. Pada tahun lalu Kemenkeu mencatat realisasi insentif pajak yang juga masuk PC-PEN mencapai Rp68,32 triliun atau 112,6% dari target. "Kita masih berikan insentif, sangat kuat dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat mulai UMKM, PPh, PPN, dan untuk dongkrak permintaan sisi otomotif permintaan sisi otomotif dan real estat," tegas Sri Mulyani.(Yetede)

Pemerintah menetapkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 menjadi 455,62 triliun atau naik Rp 41,62 triliun dari semula Rp 414 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran PC-PEN ini karena pemerintah terus mengamati berbagai perkembangan kasus Covid-19 dengan terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Fokus tetap sama, untuk pemulihan,masyarakat paling rentan harus diberikan pemihakan lebih banyak. Sehingga saat pulih kemiskinan turun dan koefisien gini juga turun secara rata-rata dan pulih,sambil menciptakan kesempatan kerja," tutur Sri Mulyani. Pada tahun lalu Kemenkeu mencatat realisasi insentif pajak yang juga masuk PC-PEN mencapai Rp68,32 triliun atau 112,6% dari target. "Kita masih berikan insentif, sangat kuat dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat mulai UMKM, PPh, PPN, dan untuk dongkrak permintaan sisi otomotif permintaan sisi otomotif dan real estat," tegas Sri Mulyani.(Yetede)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup Indonesia pada 2021 membaik. Hal itu tercermin dari peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia sebesar 1,16 poin menjadi 71,43 pada 2021 dari 70,27 pada 2020. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKU 2021 (sementara) naik 0,12 poin dari 2020 menjadi 87,23. Dirjen pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan,  IKLH adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup Indonesia yang diukur dari mata air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartanto mengatakan,  pemerintah telah menyiapkan skenario dengan menyiapkan dana khusus  atau ruang fiskal sebesar Rp 52 triliun untuk mengantisipasi dampak varian Omicron, guna meminimalisir dampaknya agar tidak serupa dengan  gelombang varian delta yang terjadi pada pertengahan tahun ini. "Apabila ada efek yang mirip dengan delta, maka pemerintah siapkan ruang fiskal," ucap Arilangga dalam konferensi persnya secara daring, Senin (20/12). Selain itu pemerintah juga mengalokasikan sisa 10% dari alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional  (PEN) 2021 yang kemungkinan tidak terserap, untuk menjadi tambahan dalam penyaluran bansos tahun depan. Airlangga merinci anggran PEN hingga 20 Desember 2021 terealisasi untuk progam perlindungan sosial sebesar 86,4% atau setara Rp 152 triliun dari pagu Rp 186,6 triliun. Kemudian program prioritas realisasinya 74,2% atau 87,84 triliun dari pagu Rp117,9 triliun.

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinyatakan telah mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Sebanyak 208 PSN tersebut meliputi 57 proyek jalan dan jembatan, 19 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jembatan dan jalan, 19 proyek kawasan, 16 proyek pelabuhan, 16 proyek kereta, 15 proyek energi, 12 proyek sektor air bersih dan sanitasi, 8 proyek bandara udara, 5 proyek teknologi, dua proyek perumahan, dan satu proyek tanggul pantai, dan satu pendidikan. Kriteria strategis meliputi: memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejateraah sosial, pertahanan dan keamanan nasional, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, dan efek sosial. (Yetede)

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinyatakan telah mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Sebanyak 208 PSN tersebut meliputi 57 proyek jalan dan jembatan, 19 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jembatan dan jalan, 19 proyek kawasan, 16 proyek pelabuhan, 16 proyek kereta, 15 proyek energi, 12 proyek sektor air bersih dan sanitasi, 8 proyek bandara udara, 5 proyek teknologi, dua proyek perumahan, dan satu proyek tanggul pantai, dan satu pendidikan. Kriteria strategis meliputi: memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejateraah sosial, pertahanan dan keamanan nasional, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, dan efek sosial. (Yetede)

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinyatakan telah mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Sebanyak 208 PSN tersebut meliputi 57 proyek jalan dan jembatan, 19 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jembatan dan jalan, 19 proyek kawasan, 16 proyek pelabuhan, 16 proyek kereta, 15 proyek energi, 12 proyek sektor air bersih dan sanitasi, 8 proyek bandara udara, 5 proyek teknologi, dua proyek perumahan, dan satu proyek tanggul pantai, dan satu pendidikan. Kriteria strategis meliputi: memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejateraah sosial, pertahanan dan keamanan nasional, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, dan efek sosial. (Yetede)

KTT Perubahan Iklim COP-26 di Glaslow, Skotlandia, telah berakhir dengan berbagai  rekomondasi upaya penyelamatan bumi. Satu hal yang menarik ialah seluruh peserta sepakat  dan berkomitmen untuk menanam pohon lebih banyak lagi di negeri masing-masing. Pohon telah menjadi primadona perubahan iklim, ikon penyelamat bumi, Pohon merupakan aset, potensi dan investasi kota. Pohon telah lama memberikan jasa lingkungan bagi keberlanjutan semua mahkluk hidup. Pohon memang tidak bisa bergerak, ia "hanya" bertumbuh-kembang , meninggi, dan membesar. Kanopi pepohonan meneduhi dan menyejukkan iklim mikro serta menurunkan suhu warga dan kota. Dedaunan menyerap karbondiokasida  dan gas polutan, menurunkan gas emisi karbon. Musim hujan merupakan waktu terbaik untuk menanam pohon. Menanam pohon merupakan simbol suatu bentuk  menebar kebaikan yang memberikan kebermanfaatan bagi semua mahluk, mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan di bumi. (Yetede)

PT Pertamina (persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Power Indonesia (PPI), menargetkan porsi portofolio energi terbarukan dalam bisnisnya bisa mencapai  17% pada 2030 dari posisi saat ini sekitar 10%. Delapan strategi telah disiapkan perusahaan untuk mengejar target tersebut. Sekretaris Perusahaan PPI Dicky Septriadi menuturkan, salah satu strategi itu adalah meningkatkan kepemilikan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dari saat ini 672 megawati (MW) menjadi 1,128 MW pada 2026.

Saat ini perusahaan tengah menggarap tiga proyek PLPT,  yakni Sungai Penuh 1x55 MW, dan Hululais 2x55 MW. Dicky menambahkan, Pertamina pun menjalankan gasifikasi dengan membangun pabrik metanol berkapasitas 1.000 kilo ton per tahun. Perseroan disebut juga akan meningkatkan pemanfaatan bioenergi. Pertamina berencana untuk membangun pembangkit listrik biomass dan/atau biogas dengan total kapasitas 153 MW pada 2026, pengembangan bisodiesel dan biogasoline, serta produksi minyak mentah hijau dari alga dan etanol berkapasitas 1.000 KTPA pada 2025. (Yetede)

Pemerintah diminta cermat dan hati-hati dalam menggunakan komponen-komponen sebagai dasar pertimbangan  untuk menetapkan upah minimum 2022, salah satunya komponen rata-rata konsumsi per kapita disuatu provinsi. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menekan konsumsi masyarakat akibat banyak  sektor usaha yang terdampak. Jangan sampai kita mengunakan data rata-rata konsumsi per kapita di tahun ini dan akhirnya keluar angka yang lebih kecil. Ketika lebih kecil, (itu) akan mempengaruhi secara keseluruhan," ujar peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi Investor Daily, Selasa (9/11)

Sejumlah pihak berharap, penetapan upah minimum 2022 bisa menjaga daya beli buruh sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan secara layak. Pemerintah tengah mengkaji penetapan upah minimum 2022, diantaranya dengan mempertimbangkan usulan serikat buruh yang meminta kenaikan sebesar 10%. Menurut Yusuf, penetapan upah minimum dinilai memenuhi keselarasan dalam tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, "Saya kira mekanisme tripartit yang terlibat dalam penentuan upah ini harus  selaras. Meskipun diatas kertas sulit dilakukan, karena sering kali permintaan buruh relatif sedikit terakomodir dalam penentuan upah secara minimum." ucap dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfuz Wuhadji mengatakan, perhitungan upah minimum mengacu pada Undang-Undang nasional Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34/2021 tentang pengupahan. Pihaknya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penentuan upah minimum dilakukan berdasarkan data-data dari BPS. Data tersebut akan diserahkan BPS kepada Kemenaker. Kemenaker menetapkan upah minimum baru setelah itu ditentukan  secara lebih detail oleh pemerintah daerah. (Yetede)