Industri keuangan nasional bersiap menghadapi standar transparansi yang lebih luas seiring terbitnya PMK 108/2025 yang mengadopsi Amended Common Reporting Standard (Amended CRS). Peraturan ini tidak hanya menyasar perbankan konvensional, tetapi juga merambah ke sektor teknologi finansial dengan memasukkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) dan Produk Uang Elektronik Tertentu sebagai objek yang wajib dilaporkan.

Dalam aturan baru ini, definisi Lembaga Simpanan kini diperluas menjadi mencakup entitas yang mengelola uang elektronik tertentu atau CBDC untuk kepentingan nasabah. Hal ini membawa Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) non-bank masuk ke dalam barisan Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang wajib melaporkan informasi keuangan nasabahnya secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Objek yang dilaporkan meliputi rekening simpanan, subrekening efek, hingga kontrak asuransi nilai tunai. Identitas pemegang rekening yang wajib dilaporkan mencakup penduduk Indonesia (untuk kepentingan domestik) dan penduduk dari yurisdiksi asing yang berpartisipasi dalam AEOI.

Untuk kepentingan perpajakan domestik, Lembaga Simpanan diwajibkan melaporkan rekening orang pribadi dengan agregat saldo minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per 31 Desember setiap tahunnya. Namun, untuk pemegang rekening entitas dan nasabah asing tertentu, pemerintah tidak menetapkan ambang batas saldo minimal, sehingga seluruh nilai tetap wajib dilaporkan.

Aspek krusial lainnya adalah kewajiban validasi data. Lembaga keuangan kini wajib melakukan validasi atas kebenaran NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah melalui saluran resmi yang ditetapkan DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Laporan yang disampaikan harus memuat saldo akhir tahun, akumulasi mutasi debet dan kredit selama satu tahun, hingga total penghasilan bunga atau dividen yang diterima nasabah.

Terhadap "Rekening Keuangan Bernilai Tinggi" (saldo di atas USD 1.000.000), lembaga keuangan wajib menjalankan prosedur identifikasi yang lebih mendalam. Hal ini mencakup pencarian data elektronik, penelaahan dokumen fisik dalam kurun lima tahun terakhir, hingga permintaan keterangan kepada Relationship Manager.

Jika ditemukan penanda (indicia) bahwa nasabah memiliki domisili pajak di luar negeri—seperti nomor telepon asing atau surat perintah tetap transfer ke luar negeri—lembaga keuangan harus memperlakukan rekening tersebut sebagai rekening yang wajib dilaporkan untuk pertukaran internasional, kecuali jika nasabah dapat memberikan bukti pembuktian sebaliknya.

Seluruh laporan keuangan ini wajib disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu penyampaian bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) perbankan adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 1 Agustus, sementara untuk LJK lainnya langsung ke DJP paling lambat 30 April setiap tahunnya. Dengan Amended CRS, pemerintah memastikan bahwa representasi digital dari mata uang fiat, baik dalam bentuk saldo dompet digital maupun mata uang digital masa depan, tidak lagi menjadi area yang tersembunyi dari sistem perpajakan nasional.

Sejumlah bank di Indonesia semakin agresif menjaring nasabah baru dan memperkuat brand melalui penyelenggaraan event gaya hidup seperti konser, festival, hingga ajang olahraga. Strategi ini juga bertujuan mendorong transaksi dan aktivasi layanan digital.

Kasus gagal bayar di platform fintech lending PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia mencuat ke publik setelah macetnya pinjaman senilai Rp 178,2 miliar yang berasal dari enam peminjam. Hingga 23 Juni, pengembalian baru mencapai Rp 647 juta, dan hanya dua peminjam yang sempat membayar.

Rasio kredit macet pinjaman daring terus naik setahun terakhir, karena minimnya penilaian awal dan tingginya tingkat suku bunga. Karena itu, penerapan mitigasi risiko akan ditingkatkan. Regulator akan mengintegrasikan data pinjaman daring kedalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK serta meminta pelaku industri memperkuat mitigasi risiko. Berdasarkan data OJK pada April 2025, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pinjaman daring mencapai 2,93 %, meningkat dibanding bulan sebelumnya, di 2,77 % dan akhir 2024, di 2,6 %. Jumlah rekening penerima pinjaman daring yang berstatus macet pada Maret 2025 mencapai 789.883 rekening, juga meningkat dibanding akhir 2024, di 539.990 rekening. Bahkan, rekening macet tersebut dalam setahun terakhir melonjak 51,13 %. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi berpendapat, risiko gagal bayar meningkat seiring lonjakan saldo pinjaman daring yang tercatat Rp 80 triliun.

Selain akibat kondisi ekonomi, naiknya kredit macet tak lepas dari mudahnya akses pinjaman tanpa seleksi berdasarkan kemampuan bayar. ”Walau TWP90-nya di bawah 5 %, ada beberapa platform yang TWP90-nya di atas 5 %,”katanya, Senin (23/6). Contohnya, masih ada kelompok pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi dapat mengakses pinjaman daring, tampak dari saldo pinjaman perorangan kelompok umur di bawah 19 tahun yang meningkat 53,17 % secara tahunan menjadi Rp 323,86 miliar pada Maret 2025. Naiknya rasio kredit macet pinjaman daring juga terjadi karena masyarakat cenderung mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman pada sektor produktif Maret 2025 mencapai Rp 7,05 triliun atau 25,25 % total penyaluran pinjaman, menurun dibanding akhir tahun lalu, di Rp 8,45 triliun atau terkontraksi 16,59 %, dengan porsi 30,19 % dari total pinjaman. (Yoga)

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 terus melaju kencang. Ini menandakan gaya hidup nontunai masyarakat yang semakin mengakar. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan kinerja keuangan digital utamanya didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal. "Digital sisi transaksi, pembayaran digital pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet banking terus tumbuh masing-masing sebesar 29,32% (yoy) dan 7,54% (yoy). "Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70% (yoy) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant," jelas Perry. Diantara seluruh kanal pembayaran digital, QRIS tampil sebagai bintang dengan pertumbuhan spektakuler. Volume  transaksi QRIS naik 151,70% (yoy) per Mei 2025. Peningkatan pesat ini didorong oleh semakin luasnya adopsi QRIS, jumlah merchat yang menggunakan QRIS terus meningkat, termasuk di daerah-daerah pelosok yang sebelumnya hanya mengandalkan uang tunai. Kini, dari pedagang UMKM di kota kecil, semua mulai terhubung  ke dalam ekosistem digital nasional. (Yetede)

BI melaporkan jumlah pengguna Quick Responses Indonesian Standard Tanpa Pindai (QRIS Tap) mencapai 47,8 juta pengguna pada Juni2025. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 648.034 merchant yang terlibat dalam operasional QRIS Tap. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah merchant QRIS Tap mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Saat fase uji coba jumlah merchant QRIS Tap sebanyak 646, saat launching QRIS Tap jumlah merchant meningkat 3,6 kali lipat menjadi 2.353 merchant. "Pada 6 Juni 2025, belum genap 2 bulan, sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini, jumlah merchant yang bisa menerima QRIS Tap mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI, secara virtual, Rabu (18/6).

Dalam pelaksanaan QRIS Tap, BI terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan QRIS Tap. “Kami akan memperkuat awareness masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap. Itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan juga di kanal pembayaran," kata dia. BI juga terus melakukan sosialisasi terhadap merchant dan melakukan training for trainer di 46 Kantor Perwakilan BI. BI juga aka nmemperluas jenis transportasi yang pembayarannya menggunakan QRIS Tap. (Yetede)

Dalam lima bulan pertama tahun ini, performa Livin' by Mandiri terus mencatatkan pertumbuhan. Hingga Mei 2025, total frekuensi transaksi sebesar 1,8 miliar kali dan nilai transaksi mencapai Rp1.744 triliun, tumbuh 12% secara yoy. Bank Mandiri mencatatkan jumlah pengguna aktif telah mencapai 31,6 juta per Mei 2025. Bank berlogo pita emas ini terus mengakselerasi inovasi pelayanan finansial berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri resmi meluncurkan tampilan terbaru aplikasi Livin' By Mandiri. Pembaruan ini, menjadi bagian dari komitmen dan strategi perseroan dalam menjawab tantangan pengembangan fitur  yang semakin kompleks dengan berfokus pada peningkatan pengalaman informasi.

Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama menjelaskan, pembaruan ini dirancang untuk menghadirkan desain antarmuka yang lebih sederhana namun komprehensif, guna mempermudah nasabah dalam mengelola berbagai produk dan layanan finansial melalui satu aplikasi. "Dengan bertambahnya fitur yang kami hadirkan di Livin' by Mandiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan agar tetap simpel, efisien, dan mudah diakses. Melalui pembaruan ini, nasabah dapat mengakses seluruh kebutuhan finansial yang bersinergi dalam satu tampilan, dengan navigasi yang lebih intuitif dan personal," jelas Tim. (Yetede)

Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan kredit konsumsi nasional, sejumlah bank masih  menunjukkan kinerja positif di lini kartu kredit. Mengandalkan strategi digitalisasi, perbankan berusaha tetap relevan saat maraknya layanan buy now  pay later (BNPL). Sebanyak dua bank besar milik negara, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tetap mendorong digitalisasi, inovasi produk, dan kemitraan strategis   untuk mempertahankan momentum pertumbuhan bisnis kartu kredit di tengah tekanan daya beli masyarakat. BI mencatat, kredit konsumsi per April 2025 tumbuh sebesar 8,97% secara yoy. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 10,62% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi di hampir seluruh segmen kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit multiguna. Meski demikian, BNI mencatatkan pertumbuhan penggunaan kartu kredit hingga April 2025. BNI juga menyadari tantangan dalam menghadapi era digitalisasi keuangan yang kian kompetitf, terlebih dengan adanya paylater. Oleh sebab itu, bank pelat merah ini memperkuat proses akuisisi kartu kredit secara digital. (Yetede)

East Ventures, perusahaan venture capital dan pionir investasi startup di Indonesia dan Asia Tenggara (Asean) bersama dengan Katada Insight Center, meluncurkan laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Melalui laporan ini, diungkapkan lanskap daya saing digital Indonesia meningkat. Ini tercermin dari skor EV-DCI 2025 sebesar 38,8. Skor ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 38,1 (2024), 37,8 (2023), dan 35,2 (2022). Adapun EV-DCI 2025 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. "Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan," kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca. Peningkatan paling signifikan yang terlihat dalam pelaporan tahun ini adalah meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 3G dan 4G di desa-desa. "Kesenjangan digital antardaerah juga terus menyempit, mencerminkan kemajuan yang stabil  menunjukkan pemerataaan digital reginal yang semakin baik," ujar Wilson. (Yetede)