Praktik rentenir dalam bentuk pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) kian mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat kelompok rentan, terutama perempuan. Pemerintah harus menghentikan praktik itu agar tak semakin banyak korban yang jatuh. Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil meminta negara hadir melindungi perempuan korban dan memutus lingkaran kekerasan yang dialami para perempuan yang terjerat utang berlipat-lipat akibat skema bunga-berbunga yang diterapkan pengelola akun pinjol.

”Komnas Perempuan mendesak agar negara tidak melakukan pengabaian terhadap perempuan korban pinjol yang mengalami kekerasan berlapis dan pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,” ujar Sondang Frishka Simanjuntak, komisioner Komnas Perempuan, Senin (28/4) di Jakarta. Saat ini, ribuan perempuan menjadi korban pinjol. Mereka mengalami berbagai kekerasan, gangguan kesehatan dan mental, bahkan ada yang memilih jalan mengakhiri hidup (Kompas, 28/4/2025). Pinjol terlihat seperti memberikan pertolongan darurat. Namun, pada akhirnya hal itu justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang yang tak berujung.

Perempuan bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan meminjam dan aksesnya amat mudah jika proses pinjaman di bank umumnya. Cukup dengan nomor telepon, KTP dan foto diri (swafoto), peminjam di pinjol bisa langsung menerima dana. ”Negara harus hadir untuk memenuhi hak korban atas penanganan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan,” kata Sondang. Karena lemahnya perlindungan negara, pinjol justru lebih sering menjadijebakanjerat utang, eksploitasi, tipu daya dengan memanfaatkan kerentanan kelompok miskin dan perempuan, serta menghasilkan kejahatan baru atau kejahatan lanjutan dan berlapis. (Yoga)

Pinjaman daring atau pinjol (pinjaman online), yang marak beberapa tahun terakhir, sering menimbulkan masalah ekonomi dan kemanusiaan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan kepala keluarga. Sejumlah perempuan jadi korban kekerasan, mengalami gangguan kesehatan dan mental, bahkan mengakhiri hidup akibat pinjol. Banyak perempuan kepala keluarga menjadi korban pinjol, karena dalam praktiknya, pinjol, terutama yang ilegal, menjadi wajah baru lintah darat yang beroperasi di ruang digital. Pinjamannya terlihat seperti memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat, tetapi ujungnya justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang. Sejumlah korban pinjol mengaku tidak menyadari bunga pinjaman yang diajukannya tinggi dan berlipat-lipat (bunga-berbunga).

Akibatnya, mereka harus gali lubang tutup lubang, melunasi utang pinjol dengan pinjol lainnya. ”Pinjol yang eksploitatif telah menjelma menjadi praktik lintah darat dalam wujud yang modern. Utang yang mencekik, bunga tak masuk akal, serta teror ataupun kekerasan fisik, psikologis, dan verbal dialami para korban pinjol,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Minggu (27/4), di Jakarta. Sejak 2018 hingga 2024, LBH Jakarta menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek serta luar Jabodetabek. Sebanyak 1.208 (62,14 %) korban adalah perempuan. Dari pengaduan yang masuk, diduga telah terjadi berbagai pelanggaran atas privasi korban pinjol.

Ketika pembayaran utang tertunggak, pemberi pinjaman menyebarkan informasi korban ke kontak-kontak yang ada di telepon seluler korban. Berbagai kekerasan yang dialami perempuan korban pinjol hingga saat ini tidak disikapi serius oleh negara. ”Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya dari praktik ekonomi yang tidak adil,” kata Fadhil. Banyaknya perempuan yang terjerat pinjol sejalan dengan tingginya aktivitas mereka terhadap praktik pinjam-meminjam secara daring. Jumlah pembiayaan macet alias tingkat wanprestasi(TWP) 90 hari pinjaman perseorangan pada Januari 2025 mencapai Rp 1,46 triliun, pembiayaan macet perempuan mencapai Rp 752,11 miliar, lebih besar ketimbang laki-laki sebesar Rp 716,79 miliar. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

BI terus berkoordinasi dengan delegasi Pemerintah RI mengenai isu QRIS yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh Pemerintah AS. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan QRIS tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Washington DC untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan adalah perihal QRIS. ”Kita lagi negosiasi. (Diskusi dengan Kemenko Perekonomian) sudah dilakukan. Semua sudah ada di sana (Kemenko Perekonomian),” katanya di Jakarta, Senin (21/4).

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti QRIS sebagai salah satu hambatan terkait layanan keuangan. Laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (National Trade Estimate/NTE) 2025 yang dirilis USTR menuding Peraturan BI No 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Destry menjelaskan, kebijakan mengenai QRIS dan sistem pembayaran (fast payment) lainnya pada dasarnya berlandaskan kerja sama dengan negara lain. BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya.

” Kalau AS siap, kita siap, kenapa tidak? Sampai kini, kartu kredit yang selalu diributkan, Visa-mastercard, masih yang dominan. Jadi, enggak ada masalah,” ujarnya. QRIS hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8 % secara tahunan. Dalam empat tahun, penggunaan QRIS telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI, dari 59,7 % pada 2019 menjadi 88,7 % pada 2024. QRIS tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau QRIS cross border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerja sama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. (Yoga)

Logam mulia emas tengah menjadi primadona. Sebagian masyarakat berbondong-bondong menuju gerai penjualan logam mulia untuk membeli emas yang kerap disebut sebagai safe haven. Harga emas pun terus melejit. Berdasarkan data PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam laman logammulia.com, harga emas per 18 April 2025 hampir mencapai Rp 2 juta, tepatnya Rp 1,96 juta per gram, melejit empat kali lipat dibanding 10 tahun silam ketika harga emas masih Rp 567.000 per gram. Tak hanya emas dalam rupa logam mulia, emas perhiasan pun kondang di masyarakat. BPS mencatat, emas perhiasan pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 41,71 % secara tahunan dengan andil 0,44 %. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, emas memang sudah menjadi safe haven sejak dulu.

Bagi masyarakat luas, investasi dalam bentuk emas secara umum cenderung lebih mudah dicerna dibanding instrumen investasi lainnya. ”Kalau emas, masyarakat bawah atau kelas menengah punya tabungan (dalam bentuk emas). Selain lebih mudah mencernanya, emas harganya bisa naik, bisa turun. Aksesnya juga lebih mudah dan familier,” katanya dalam diskusi secara daring, Kamis (17/4). Emas dapat menjadi pilihan investasi dalam jangka waktu menengah panjang, sedang investasi di mata uang bersifat jangka pendek. Para investor global pun meninggalkan USD yang sebelumnya dianggap sebagai safe haven dan beralih ke emas serta mata uang lain seiring ketidakpastian akibat kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump. Mengutip data World Gold Council, harga emas dunia pada 17 April 2025 menyentuh 3.305,65 USD per troy ons atau naik 26,69 % secara tahun kalender berjalan.

Goldman Sachs memperkirakan harga emas dunia dalam jangka menengah-panjang bisa menembus 4.500 USD per troy ons pada pengujung 2025. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan berpendapat, masyarakat cenderung mencari instrumen keuangan yang memberi imbal hasil yang pasti dan kompetitif di tengah kondisi pasar keuangan saat ini. Adapun bank digital menawarkan bunga tabungan dan deposito yang lebih kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. ”Kami menawarkan bunga tabungan 6 % per tahun dan bunga deposito hingga 8,75 % per tahun, yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan kepastian imbal hasil yang menguntungkan. Nasabah tidak perlu khawatir akan kondisi pasar yang cenderung dinamis dan fluktuatif,” katanya, Selasa (15/4). (Yoga)

Bank DKI setidaknya sudah tiga kali mengalami gangguan sistem seperti yang terjadi pada masa Idul Fitri 2025. Gangguan ini menimbulkan kebocoran dana perusahaan sehingga akan ada audit, melibatkan pihak ketiga dan proses hokum di kepolisian. Nasabah Bank DKI melaporkan tidak bisa melakukan transaksi di ATM, melalui layanan digital Jak One Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran 2025. Kondisi ini di alami Herlina (24), warga Tanah Abang, Jakpus. Ia harus bolak-balik lebih dari empat kali ke ATM Bank DKI di kelurahan dekat rumahnya karena gangguan layanan saat Lebaran. ”Awalnya saya kira kartu ATM yang bermasalah. Ternyata memang sistemnya lagi error,” ujar Herlina, Rabu (9/4).

Namun, saat ini layanan Bank DKI di lokasinya sudah kembali normal. Dalam rapat terbatas antara Pemprov Jakarta dan Bank DKI juga terungkap bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. ”Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” kata Gubernur Jakarta, Pamono Anung seusai rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu. Namun, ia memastikan kebocoran bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dari dana cadangan Bank DKI. Dana nasabah dipastikan tetap utuh.

Pramono memutuskan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Jabatannya untuk sementara dipegang Dirut Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Selain pencopotan, Bank DKI juga diminta melaporkan gangguan sistem ini ke Bareskrim Polri. Kemudian, lembaga independen akan mengaudit BUMD itu. Pemprov Jakarta meminta kasus ini diusut tuntas untuk memastikan keandalan layanan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank DKI, seiring dengan wacana bank milik daerah itu untuk melantai di bursa saham. (Yoga)

Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)