Setelah mencatatkan kinerja positif pada 2024, sektor jasa keuangan dihadapkan pada sejumlah dampak dari risiko ketidakpastian global pada 2025. Program prioritas pemerintah dapat menjadi peluang bagi industri jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen secara tahunan. Sejalan dengan itu, indikator kinerja sektor dasar keuangan tetap positif didukung oleh permodalan yang solid, likuiditas yang mencukupi, serta profil risiko yang terkelola dengan baik. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, indikator likuiditas berada di atas ambang batas minimum dengan solvabilitas terpantau solid.Bahkan, sektor perbankan mencatat rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 26,69 persen atau tertinggi di antara negara-negara kawasan. ”Kondisi ini tentunya merupakan modalitas bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan guncangan eksternal,” katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Pada kesempatan itu, Mahendra Siregar bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK meluncurkan Sistem Informasi Pelaku (Sipelaku) dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Sistem informasi tersebut untuk mencegah penipuan (fraud) di sektor jasa keuangan. Ketahanan industri jasa keuangan ini, lanjut Mahendra, tecermin dari industri perbankan yang pada Desember 2024 tercatat menyalurkan kredit senilai Rp 7.827 triliun atau tumbuh sesuai target 9-11 persen, yakni 10,39 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,48 persen secara tahunan. Di sisi lain, penghimpunan dana di pasar modal pada 2024 tercatat Rp 259,24 triliun, melampaui target Rp 200 triliun. Dari sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor. Kendati demikian, tantangan dari ketidakpastian global masih berlanjut pada 2025 yang eskalasinya berpotensi meningkat. Hal ini, antara lain, tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan terbatas, perlambatan normalisasi suku bunga negara maju, serta divergensi pemulihan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap arus modal. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan struktural terkait penyerapan tenaga kerja sektor formal dan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.
Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah transformatif guna mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. ”Oleh karena itu, kami menyambut berbagai program prioritas dan inisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas. Kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan,” ujar Mahendra. Ia menambahkan, sektor jasa keuangan berkomitmen untuk berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah. Dukungan program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan, misalnya, diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan khusus kepada petani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produk asuransi parametrik. Selain itu, sektor jasa keuangan juga akan mendukung pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Caranya, antara lain, dengan mempermudah akses penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan dengan penilaian kualitas aset berdasarkan satu pilar, pengenaan bobot risiko rendah, serta tidak melarang pengajuan KPR bagi debitor nonlancar. Partisipasi perbankan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, industri perbankan diharapkan dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah, termasuk hilirisasi dan UMKM. (Yoga)
\
