Indonesia memasuki era kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dan transformasi digital dengan ambisi besar. Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital nasional mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025 ini dan US$ 315 miliar pada tahun 2030. Namun, ditengah melambatnya investasi teknologi dan kesenjangan digital yang mencolok di Tanah Air, muncul pertanyaan mendasar, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan digital baru di dunia? Beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi sorotan sebagai pasar digital paling potensial di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270  jiwa dan pengguna internet aktif lebih dari 210 juta, potensial pasar memang luar biasa. Namun, potensi tanpa kesiapan hanya akan menghasilkan kesenjangan-dan itulah yang dirasanya kini kita hadapi. Transformasi digital Indonesia masih berlangsung secara merata. Sebagian besar adopsi digital masih terkonsentrasi di sektor e-commerce dan fintech, terutama di   kawasan perkotaan. Sementata itu, pelaku UMKM di daerah terutama di luar Jawa dan menufaktur masih tertinggal jauh. (Yetede)

OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer to peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan bahwa mengatur batas maksimimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. "Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang ilegal (pinjol)" ungkap Agusman. Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelengaraan serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat. (Yetede)

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) milik perbankan terus menunjukkan pertumbuhan pesat di awal 2025, mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap metode pembayaran ini. Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 22,78 triliun, tumbuh 32,18% secara tahunan, dengan jumlah pengguna naik menjadi 24,56 juta.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi maraknya judi online (judol) yang kian mengancam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga Indonesia. Salah satu langkah terbarunya adalah peluncuran kendaraan edukasi yang akan menyambangi 30 kota di seluruh Indonesia dalam rangka kampanye nasional #JudiPastiRugi yang lahir dari kerja sama dengan GoPay, unit bisnis financial technology (fintech) dari PT Go To Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kampanye ini menjadi bentuk intervensi langsung negara melalui literasi digital dan penyuluhan tatap muka kepada masyarakat. Kedua stakeholder tersebut mengajak seluruh masyarakat bersama melawan dampak negatif judol yang tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga keluarga dan masa depan mereka. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan, kampanye ini menyasar kelompok masyarakat yang belum terjangkau informasi digital secara memadai. "Upaya ini penting sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakatm terutama wilayah yang minim akses informasi digital," kata Alexander. (Yetede)

Pertumbuhan kinerja perusahaan pembiayaan (multifinance) tahun ini berisiko lebih rendah dari target yang ditetapkan OJK. Hal ini sebagai dampak atas larangan eksternal, salah satunya penurunan penjualan kendaraan bermotor karena melemahnya daya beli masyarakat. Tercatat sebanyak 14 emiten perusahaan pembiayaan pada kuartal 1-2025 membukukan laba bersih Rp942,62 miliar. Nilai ini merosot 15,36% dibandingkan dengan laba bersih pada kuartal 1-2024 yang senilai Rp1,11 triliun.  Salah satu emiten yang mengalami penurunan laba bersih adalah PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance). Di mana pada Maret  2025 emiten bersandi saham ADMF ini meraup laba bersih Rp 278,52 miliar, ambles 35,54% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rp 432,11 miliar. Selain itu, ada Clipan Finance Indonesia (CFIN) yang meraup laba bersih Rp35,04 miliar, anjlok 59,3% (yoy) pada akhir Maret 2025. Dari laporan keuangannya, pendapatan susut salah satunya karena alokasi pencadangan yang naik menjadi Rp 158,71 miliar dari sebelumnya Rp122,38 miliar. (Yetede)

Di tengah kredit yang melambat, industri fintech peer to peer lending atau pinjaman daring memiliki peluang besar untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM. Kendati demikian, industri pinjaman daring cenderung menunggu dan melihat peluang pembiayaan ke depan. Data BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM oleh perbankan pada Maret 2025 tercatat tumbuh 1,95 % secara tahunan, terus melambat dari setahun terakhir, dimana pada Maret 2024 berada di 8,17 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohamad Faisal, mengatakan, kondisi itu meningkatkan peluang bagi industri pinjaman daring untuk menyalurkan pembiayaan UMKM. Sebab, perbankan memiliki pakem kehati-hatian dan berbagai persyaratan lain yang cukup ketat, seperti agunan.

”Fintech lending bisa menawarkan kredit dengan persyaratan yang lebih mudah, tidak harus menggunakan agunan sebagaimana di perbankan dan juga proses yang lebih cepat karena mereka (pinjaman daring) relatif lebih agile dibandingkan dengan bank-bank umumnya,” kata Faisal, Selasa (13/5). Industri pinjaman daring juga dapat mengambil peluang pembiayaan berskala kecil yang notabene tidak diambil oleh industri perbankan. Dengan kemampuannya, pinjaman daring dapat memenuhi banyaknya permintaan pembiayaan berskala kecil dari sektor UMKM tersebut. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir, penipuan atau scam di sektor keuangan semakin canggih dan berkembang, di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara global, tren penipuan keuangan juga terus meningkat. Contoh kasus besar adalah penangkapan buron asal Filipina yang terlibat dalam skema investasi bodong senilai 67 juta USD dan terbongkarnya pusat online scam di Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal Asia Tenggara. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan luasnya jaringan penipuan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperdaya korban. Di Indonesia, penipuan keuangan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2022 hingga triwulan I-2024 kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp 2,5 triliun.

Angka ini kemungkinan lebih besar, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk merespons ancaman ini, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meluncurkan Indonesia AntiScam Centre (IASC) pada 22 November 2024. IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera. Asosiasi yang terlibat adalah asosiasi industri perbankan, asosiasi sistem pembayaran, dan asosiasi e-commerce.

Lima bulan sejak beroperasi, hingga 22 April 2025, IASC telah menerima 97.423 laporan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian Rp 2 triliun. Sebagai bentuk reaksi cepat, 40.127 rekening dengan dana Rp 137,9 miliar telah diblokir untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pada 31 Desember 2024, IASC menerima 18.614 laporan dengan 8.252 rekening diblokir. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penipuan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Adapun jenis penipuan yang ditangani oleh IASC, antara lain, penipuan transaksi belanja (jual-beli daring), investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, fake call, penipuan penawaran kerja, phishing, skimming, call center palsu, love scam, APK, dan social engineering. Keberadaan IASC memberikan dampak positif yang nyata dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. (Yoga)

Kementerian Komunkasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Selanjutnya akan segera memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Keberadaan layanan ini menarik perhatian publik, layanan Worldcoin sempat menjadi topik hangat. Di medsos memperlihatkan bahwa masyarakat di Bekasi, Jawa Barat, berkumpul untuk melakukan proses verifikasi akan menerima imbalan sebesar Rp800.000. Sistem ini memungkinkan individu membuktikan identitasnya secara sah melalui metode verifikasi biometrik berbasis iris mata.

Teknologi ini, yang dikenalkan dengan nama  WorldID, memungkinkan pengguna untuk mengindentifikasi diri mereka secara anonim di dunia maya sebagai manusia yang bukan robot atau kecerdasan buatan (AI). Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital  Kemkomdigi ALexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul  laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegaj potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang  Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," tegas Alexander. (Yetede)

Kementerian Komunkasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Selanjutnya akan segera memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Keberadaan layanan ini menarik perhatian publik, layanan Worldcoin sempat menjadi topik hangat. Di medsos memperlihatkan bahwa masyarakat di Bekasi, Jawa Barat, berkumpul untuk melakukan proses verifikasi akan menerima imbalan sebesar Rp800.000. Sistem ini memungkinkan individu membuktikan identitasnya secara sah melalui metode verifikasi biometrik berbasis iris mata.

Teknologi ini, yang dikenalkan dengan nama  WorldID, memungkinkan pengguna untuk mengindentifikasi diri mereka secara anonim di dunia maya sebagai manusia yang bukan robot atau kecerdasan buatan (AI). Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital  Kemkomdigi ALexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul  laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegaj potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang  Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," tegas Alexander. (Yetede)