Industri fintech peer-to-peer lending menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, terutama karena rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurunkan bunga maksimal pinjaman konsumtif dari 0,3% menjadi 0,2% per hari mulai awal tahun depan. Penurunan bunga ini dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan fintech dan berdampak pada likuiditas mereka.

Inovasi sistem pembayaran berbasis digital yang menginisiasi berbagai platform, seperti dompet digital dan QRIS, kerap dianggap sebagai terobosan mumpuni. Sebab, platform tersebut menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam aktivitas jual-beli sehari-hari. BI mencatat, hingga triwulan III-2024, volume transaksi uang elektronik tumbuh 29,11 % secara tahunan mencapai 4 miliar transaksi dengan nominal transaksi Rp 188,36 triliun, sedang transaksi QRIS tumbuh 209,61 % secara tahunan. Adapun jumlah pengguna QRIS mencapai 53,3 juta atau 20 % total penduduk Indonesia, sedang jumlah merchant QRIS mencapai 34,2 juta. Meski transaksi digital terus bertumbuh, bukan berarti keberadaan uang tunai atau uang kartal benar-benar tergantikan.

Data BI menunjukkan, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat pada September 2024 pun masih bertumbuh 10,6 % secara tahunan menjadi Rp 957,2 triliun. Kini, masyarakat disodorkan oleh dua pilihan tatkala bertransaksi, antara membayar secara nontunai dan tunai. Tidak ada yang salah dalam menyikapi kedua pilihan itu. Persoalannya muncul ketika masyarakat dipaksa untuk memilih salah satu di antaranya. Kejadian tak nyaman dialami Sakti Darma (24), pekerja swasta di Jakarta. Beberapa waktu lalu, ia pergi ke salah satu kedai kopi di bilangan Jakbart untuk bekerja. Setelah tiga jam, ia menuju meja kasir untuk membayar.

”Kasir hanya terima pembayaran cash asal uang pas soalnya enggak ada atau enggak nyiapin uang kembalian. Akhirnya, terpaksa pakai QRIS. Padahal, di akun rekening utama itu lagi enggak ada saldo, maklum akhir bulan. Ujung-ujungnya terpaksa pakai QRIS dari bank digital yang buat tabungan,” katanya, Selasa (5/11). Potret kecil fenomena transaksi di masyarakat tersebut mengindikasikan munculnya salah kaprah. Meski digitalisasi pembayaran terus didorong, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, baik itu dalam tunai maupun nontunai. Berbagai hal perlu disikapi dengan bijak, termasuk dalam bertransaksi. Lantas, pilih yang mana, tunai atau nontunai? (Yoga)

Pertumbuhan industri fintech peer tp peer (p2p lending) belum maksimum, karena pembiayaan yang disalurkan  sektor ini masih sangat rendah. Terutama pembiayaan ke sektor produktif seperti usaha UMKM. Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan maksimum industri fintech adalah platform pinjaman produktif yang rendah, dimana saat ini dibatasi sebesar Rp 2 miliar. "Ini membuat fintech sulit melayani kebutuhan pembiayaan usaha yang lebih besar, terutama di sektor produktif seperti UMKM yang membutuhkan modal  lebih besar untuk ekspansi," kata Arianto. Arianto mengatakan, selain batas pinjaman fintc yang rendah, UMKM cenderung memilih KUR karena bunga yang lebih rendah berkat subsidi pemerintah. KUR juga memiliki jaminan yang lebih jelas, sehingga menjadi pilihan utama UMKM dibandingkan fintech lending, yang umumnya menawarkan bunga lebih tinggi dan belum tentu menyediakan platform yang mencukupi. Untuk bersaing dengan KUR, kata dia, fintech perlu menawarkan produk  yang lebih fleksibel dengan proses pencairan yang lebih cepat, meskipun bunganya lebih tinggi. (Yetede)

Pertumbuhan industri fintech peer tp peer (p2p lending) belum maksimum, karena pembiayaan yang disalurkan  sektor ini masih sangat rendah. Terutama pembiayaan ke sektor produktif seperti usaha UMKM. Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan maksimum industri fintech adalah platform pinjaman produktif yang rendah, dimana saat ini dibatasi sebesar Rp 2 miliar. "Ini membuat fintech sulit melayani kebutuhan pembiayaan usaha yang lebih besar, terutama di sektor produktif seperti UMKM yang membutuhkan modal  lebih besar untuk ekspansi," kata Arianto. Arianto mengatakan, selain batas pinjaman fintc yang rendah, UMKM cenderung memilih KUR karena bunga yang lebih rendah berkat subsidi pemerintah. KUR juga memiliki jaminan yang lebih jelas, sehingga menjadi pilihan utama UMKM dibandingkan fintech lending, yang umumnya menawarkan bunga lebih tinggi dan belum tentu menyediakan platform yang mencukupi. Untuk bersaing dengan KUR, kata dia, fintech perlu menawarkan produk  yang lebih fleksibel dengan proses pencairan yang lebih cepat, meskipun bunganya lebih tinggi. (Yetede)

Prospek bisnis fintech peer to peer (P2P) lending nampaknya masih cukup cerah. Hal ini tercermin dari keuntungan yang didapat pelaku industri fintech lending yang kian menggemuk. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman bilang hingga Agustus 2024, perusahaan fintech lending membukukan laba sebesar Rp 656,8 miliar. Bila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak Rp 521,1 miliar, keuntungan pemain fintech lending meningkat 26%. "Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional," kata Agusman. Strategi tersebut juga dijalankan oleh Akseleran untuk mendapat keuntungan. Di satu sisi, Group CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan pihaknya berhasil menggenjot pendapatan dari kenaikan volume penyaluran pinjaman sekaligus meningkatnya fee yang didapat. 

Di sisi yang lain, pihaknya terus meningkatkan efisiensi sehingga beban pengeluaran perusahaan berhasil ditekan sekitar 40%. Meski tak menyebut angka pasti, namun Ivan bilang Akseleran mampu konsisten mengantongi laba sejak awal tahun lewat cara ini. Pemain fintech lending lain yakni Modalku juga optimistis bisa mendorong perolehan laba hingga tutup tahun nanti. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto bilang ada sejumlah upaya yang akan diterapkan untuk bisa mencapainya. Di antaranya, Modalku akan berupaya mendorong strategi pemasaran produk pinjaman yang lebih luas dan ekspansif.Tentunya dengan tetap menjaga kehati-hatian. Selain itu, Modalku juga akan berfokus pada optimalisasi proses bisnis untuk memastikan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Ditambah lagi, perseroan juga disebut Arthur akan terus melanjutkan upaya efisiensi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dimana sepanjang 2023, Modalku berhasil mengurangi beban operasional sekitar 31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Industri fintech peer to peer (P2P) lending hingga Agustus 2024 meraup laba sebesar Rp656,8 miliar. Pencapaian ini didorong oleh oustanding pembiayaan industri fintech P2P  lending hingga Agustus 2024 sebesar Rp 72,03 triliun, melesat 35,62% secara yoy. Berdasarkan OJK, laba per Juli yang meningkat  23,97% (yoy). Adapun, dari sisi kualitas secara agregat juga masih terjaga dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) di evel 2,38%, membaik dari bulan sebelumnya 2,53%. "Laba kembali meningkat, Juli juga naik dan di  Agustus  ini terus naik," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman. Agusman mengungkapkan, selain dari pembiayaan yang melesat, laba fintech P2P lending juga didukung dari peningkatan  pendapatan dan efisiensi beban operasional perusahaan. Sehingga dapat membukukan laba yang semakin moncer. (Yetede)

Kredit macet industri fintech peer to peer (P2P) lending terus melandai. Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus, angka tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) fintech lending sebesar 2,38%. Ini adalah level terendah sejak Mei 2022. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyampaikan, perbaikan TWP90 tak terlepas dari strategi banyak penyelenggara fintech lending yang kini lebih fokus pada debitur yang sudah punya track record baik. Pemain fintech lending juga semakin hati-hati dalam memberi pinjaman dana. Entjik menambahkan, membaiknya TWP90 juga dipengaruhi kesadaran borrower untuk membayar tepat waktu yang kian baik. "Para borrower yang menunggak akan dilaporkan ke Sistem Layangan Informasi Keuangan (SLIK) dan akan berdampak pada nama baik di masa depan," ungkap dia. Para pemain mengamini TWP90 terus turun. PT Akselerasi Usaha Indonesia misalnya menyebut angka TWP90 berada di bawah 1%. 

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan memprediksi tingkat kredit macet secara agregat bisa berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini. Modalku juga mengalami perbaikan kredit macet. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, per 1 Oktober 2024, TWP90 turun 0,2% menjadi 2,1%, dari 2,3% pada akhir September 2024. Untuk menekan kredit macet, Modalku akan fokus menerapkan prinsip kehati-hatian. PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyatakan akan menerapkan sejumlah upaya untuk menjaga angka TWP90 di level terendah. Berdasarkan data di situs perusahaan, AdaKami mencatat angka TKB90 sebesar 99,80%. Ini artinya TWP90 Adakami ada di 0,2%. Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy bilang, AdaKami berkomitmen menjaga kualitas kredit yang disalurkan lewat inovasi teknologi dan pelayanan.

Outstanding pembiayaan untuk transaksi beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh pesat. Kondisi yang sama juga terjadi pada industri perbankan. OJK menyatakan, per Juli 2024 outstanding pembiayaan untuk BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 73,55% year on year (yoy) menjadi Rp7,81 triliun. "Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman baru-baru ini. Adapun porsi produk kredit BNPL perbankan sebesar 0,24% namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% yoy menjadi Rp18,01 triliun, dengan total jumlah rekening 17,90 juta. Resiko kredit untuk BNPL perbankan turun ke level 2,24%. (Yetede)

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, sedang menjadi sorotan. Deflasi beruntun empat bulan terakhir, konsumsi rumah tangga yang melemah, dan porsi konsumsi terhadap pendapatan masyarakat yang menyusut memberi sinyal, perekonomian dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bagaimana siasat industri pembiayaan alternative alias fintech lending, terutama mereka yang bergerak di bidang produktif, agar tetap bertahan? BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2024 mengalami deflasi 0,03 % secara bulanan. Deflasi terjadi sejak Mei 2024 sebesar 0,03 %, Juni 2024 sebesar 0,08 % dan Juli 2024 sebesar 0,18 %. Kondisi itu dipicu, dari sisi pasokan (supply) akibat penurunan harga pangan bergejolak atau sebaliknya, dari sisi permintaan (demand), artinya daya beli masyarakat melemah.

Dalam tiga triwulan terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah 5 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, rata-rata pendapatan konsumen untuk konsumsi dalam Survei Konsumen BI pada Agustus 2024 memperkuat adanya indikasi pelemahan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2024, proporsi konsumsi terhadap pendapatan 73,5 %, turun 0,3 % secara bulanan dan turun 2,1 % secara tahunan, terutama dari kelompok pe ngeluaran Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan alias kelas menengah bawah. Di tengah bayang-bayang pelemahan daya beli masyarakat itu, industri pembiayaan masih mampu menorehkan kinerja yang relatif baik.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, industri pembiayaan telah menyiapkan mitigasi menghadapi gejolak ekonomi, termasuk pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data piutang pembiayaan dan outstanding pembiayaan. ”Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberi sinyal bahwa industri multifinance dan peer to peer lending tetap memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat. Diperkirakan, prospek pembiayaan, baik oleh multifinance maupun peer to peer lending, dapat terus melanjutkan pertumbuhan ke depan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Agustus 2024, secara daring, Jumat (6/9). (Yoga)

Langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang dikabarkan berencana menurunkan suku bunga acuannya bulan ini, yang kemungkinan juga diikuti BI dengan menurunnya BI Rate, dinilai positif oleh hampir semua kalangan termasuk pelaku di industry fintech peer to peer lending/P2P lending atau pinjaman online (pinjol). Industri ini diperkirakan tumbuh nantinya seiring dengan makin diminatinya para lender dan para borrower. Menurunnya suku bunga tersebut akan membuat industry ini memiliki daya saing yang makin kompetitif dengan instrument investasi lainnya turun. “Ketika kejadian suku bunga acuan bank sentral turun, P2P lending jadi punya kesempatan bagus untuk bisa (memilih) bersaing dengan suku bunga manfaat yang lebih kompetitif. Suku bunga instrumen investasi bisa jadi akan turun, termasuk ke SBN,” kata Direktur Ekonomi Digital center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. (Yetede)