Usulan untuk menaikkan dana bantuan parpol kembali mengemuka. Sejauh ini, implementasinya sedang dikaji secara mendalam oleh Kemendagri. Masalah integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi tuntutan bagi parpol jika kelak kebijakan itu benar-benar diterapkan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan usulannya setelah penyaluran dana bantuan parpol dari Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/5). Bantuan itu dinilai penting untuk membangun kemandirian parpol dan mencegah peluang korupsi. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto tak memungkiri jika kondisi parpol di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Rekomendasi menaikkan alokasi dana bantuan muncul dari banyak pihak, mulai dari akademisi hingga KPK.

”Namun, alokasi dana ini mutlak harus diiringi penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai,” kata Bima Arya, Kamis (22/5). Konsepnya sudah termuat dalam sistem integritas partai politik (SIPP) yang terdiri dari lima komponen meliputi kode etik partai, demokrasi internal partai, sistem kaderisasi, sistem perekrutan, serta keuangan parpol yang transparan dan akuntabel. Dana dari negara yang diberikan ke partai politik juga selalu diaudit BPK. Hasil auditnya wajib diumumkan kepada publik secara berkala. ”Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan integritas,”kata Bima Arya. Sebelum alokasi pendanaan ditambah, sistem pengawasan penggunaan anggaran masih membutuhkan banyak pembenahan.

Aspek yang menjadi sorotan meliputi ketentuan alokasi, mekanisme pengawasan,hingga pertanggungjawaban oleh partai. Setiap aspek itu mesti dipastikan agar fungsi penguatan parpol tercapai demi mencegah bergantungnya partai pada kekuatan ekonomi kelompok tertentu. ”Kemendagri sedang mendalami konsep pendanaan partai ini dengan mempelajari usulan KPK serta meminta masukan dari akademisi dan pengurus parpol,” kata Bima Arya. Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri mendukung wacana kenaikan dana bantuan parpol. Ia menilainya sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi serta mendorong parpol menjadi lebih profesional,transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberadaan pendanaan publik yang disertai pengawasan ketat diyakininya bakal membuat partai semakin fokus pada kaderisasi, pendidikan politik, penataan strukturyang inklusif, dan agenda kebijakan yang lebih sehat (Yoga)

Kunjungan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional pasca-Idulfitri 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk arah hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan empat mata itu, Megawati, selaku Ketua Umum PDIP, menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan, namun membuka diri terhadap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, yang menyebut bahwa meskipun PDIP akan berperan sebagai oposisi, mereka tetap mendukung agar pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan stabil.

Muzani juga menekankan bahwa PDIP bisa menjadi mitra strategis, meskipun tidak berada dalam koalisi resmi pemerintahan. Sikap ini mencerminkan model oposisi konstruktif yang tetap menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Sementara itu, Guntur Romli, politikus PDIP, menambahkan bahwa suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, diwarnai dengan pemberian parsel berisi sayur-mayur kesukaan Megawati, termasuk tomat berukuran besar. Bahkan, Megawati sempat meminta bibit tomat untuk ditanam sendiri, menandakan nuansa personal yang erat antara keduanya.

Meski pertemuan tersebut bersifat mendadak, Guntur menjelaskan bahwa rencana untuk bertemu sebenarnya sudah dirancang sejak lama, namun tertunda karena padatnya agenda masing-masing.

Lebaran jadi momen bagi para perantau pulang ke kampung halaman. Tapi, kondisi ekonomi terkadang membuat mereka mencari cara untuk menekan pengeluaran saat mudik. Salah satunya dengan mengikuti program mudik gratis dari berbagai pihak, termasuk politisi. Pasangan Yasino (38) dan Fitria (37) akhirnya bisa bernapas lega. Perantau dari Kebumen, Jateng, ini akhirnya berhasil menekan pengeluaran saat mudik karena mengikuti program Bantu Rakyat Mudik Gratis 2025 yang diadakan Partai Amanat Nasional (PAN) karena pasangan ini punya empat anak sehingga untuk mudik memerlukan enam tiket. Sementara, harga satu tiket untuk pulang ke Kebumen Rp 330.000. ”Kalau enam orang, bisa Rp 2 juta sekali jalan,” kata Yasino di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/3).

Mengeluarkan uang sebanyak itu sekali jalan memberatkan keluarga ini. Apalagi, Yasino sebagai pencari nafkah tunggal hanya berdagang kaki lima di Pasar Sumur Batu, Kebayoran, Jakpus. ”Kami juga tidak satu bus. Saya sama satu anak ikut (bus) ke Wonosari, sementara istri saya berempat dengan anak lainnya dari Cilacap. Yang ke Kebumen habis saat war ticket,” kata Yasino sambil tertawa. Setiba di tujuan masing-masing, mereka bakal menggunakan taksi daring ke kampung halamannya di Kebumen. Meskipun jauh dengan ongkos ratusan ribu, harga ini jauh lebih murah dibanding naik bus umum.

Baik Fitria maupun Yasino tidak keberatan ikut mudik gratis yang diadakan oleh partai politik meskipun mereka bukan simpatisan. Program dari PAN ini juga terbuka untuk masyarakat sehingga semua bisa memanfaatkannya. ”Nanti Lebaran ada kondangan dari saudara istri saya dan biasanya kami juga rutin pulang kampung setiap Lebaran. Jadi, kalau tiap tahun ada seperti ini (mudik gratis), kami menjadi sangat terbantu,” tutur Yasino. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo menyatakan, mudik gratis terlaksana dengan memberangkatkan hingga 1.500 pemudik dengan 30 bus dari berbagai tujuan di Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bisa terlaksana karena urunan para politisi dari Fraksi PAN di parlemen serta pengurus partai.

”Sementara ini, urunan dari anggota fraksi, tentunya DPP (Dewan Pimpinan Pusat), termasuk Pak Ketua Umum dan saya juga menyumbang. Ini menjadi awal kembali kegiatan yang sama setelah terhenti saat pandemi,” kata Eko. Menurut Eko, mudik gratis ini bakal dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Apalagi, saat ini politisi yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPR mencapai 48 kursi. Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan yang turut melepas keberangkatan mudik gratis menuturkan, kegiatan ini menjadi bagian komitmen partainya untuk hadir dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Program mudik dari politisi masih diminati, terlepas apa pun pilihan politik mereka yang memanfaatkan program ini. (Yoga)

Acara Silaturahmi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang diadakan di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, pada 14 Februari 2025, dihadiri oleh sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah. Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Mereka menarik perhatian karena hadir dengan mengendarai motor. Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang baru terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Acara ini merupakan undangan dari Presiden Prabowo kepada para pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya.