Kolaborasi dengan RDIF, sebuah sovereign wealth fund yang masuk daftar sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa, menunjukkan manuver berani, namun rentan terhadap risiko reputasi dan konsekuensi diplomatik. Di sisi lain, Danantara juga menjalin pendekatan dengan Temasek Holdings dari Singapura, lembaga investasi yang sangat selektif dan berorientasi profit, menimbulkan kontras antara profesionalisme investasi dan pertimbangan geopolitik.

Meski Danantara juga aktif memperkuat investasi dalam negeri—seperti mendanai proyek petrokimia Chandra Asri dan program perumahan nasional senilai Rp130 triliun—langkah-langkah ini membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi tinggi. Detail implementasi, seleksi proyek, dan strategi mitigasi risiko harus dibuka ke publik demi menjaga akuntabilitas.

Kritik dari berbagai pihak menyoroti pentingnya membedakan agenda diplomasi dari keputusan investasi strategis. Sovereign wealth fund seperti Danantara harus menjadi instrumen profesional yang menciptakan imbal hasil berkelanjutan, bukan alat politik. Presiden Prabowo bersama tim ekonomi perlu memastikan bahwa kebijakan luar negeri tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal, dan bahwa investasi lintas negara tetap dijalankan berdasarkan asas rasionalitas ekonomi, bukan simbolisme politik semata.