Petugas Pajak Datang ke Rumah? Simak Aturan Main Kunjungan Lapangan Terbaru

Salah satu instrumen pengawasan yang dipertegas dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 adalah kegiatan Kunjungan. Bagi banyak Wajib Pajak, kedatangan petugas pajak ke tempat tinggal atau tempat usaha bisa menimbulkan rasa waswas dan pertanyaan mengenai legalitas tindakan tersebut. Regulasi ini hadir untuk memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas, serta apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak saat menghadapi situasi tersebut. Kunjungan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Kegiatan kunjungan ini bukanlah tindakan sembarangan tanpa prosedur. Petugas pajak, yang biasanya adalah Account Representative atau tim pengawasan, dibekali dengan surat perintah yang sah. Saat petugas mendatangi lokasi Anda, peraturan mewajibkan mereka untuk memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan Surat Perintah Pengawasan kepada Anda . Ini adalah prosedur standar operasional yang mutlak harus dipenuhi. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas pajak untuk keuntungan pribadi. Sebagai Wajib Pajak, Anda memiliki hak penuh untuk meminta petugas menunjukkan kedua dokumen identitas tersebut sebelum mengizinkan mereka melakukan tugasnya.

Selain memeriksa identitas, Anda juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai tujuan kedatangan mereka. Biasanya, kunjungan dilakukan untuk memverifikasi data yang ada di sistem dengan kondisi riil di lapangan, meminta penjelasan atas data yang belum ditanggapi, atau dalam rangka pengumpulan data ekonomi wilayah. Dalam proses ini, komunikasi dua arah sangat dianjurkan. Petugas akan melakukan wawancara atau pengamatan, dan Anda berhak memberikan klarifikasi langsung di tempat. Transparansi dalam interaksi ini akan sangat membantu meluruskan data yang mungkin tidak akurat yang dimiliki oleh kantor pajak.

Salah satu aspek teknis yang menarik dalam aturan kunjungan di PMK ini adalah kewenangan petugas untuk melakukan pengumpulan data berbasis lokasi. Petugas diperbolehkan melakukan field geotagging, yaitu menandai koordinat lokasi usaha, tanah, atau bangunan Anda. Selain itu, mereka juga berwenang mengambil gambar atau foto atas objek dan lingkungan yang menunjukkan aktivitas ekonomi atau aset yang Anda miliki. Data visual dan lokasi ini nantinya akan digunakan untuk memutakhirkan basis data perpajakan dan memastikan bahwa profil Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, sebuah usaha yang secara fisik terlihat besar dan ramai seharusnya memiliki profil pembayaran pajak yang sebanding.

Setiap kegiatan kunjungan tidak boleh berakhir begitu saja tanpa rekam jejak administrasi. Hasil dari pertemuan dan pembicaraan di lapangan harus dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Jika kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan surat teguran atau surat permintaan penjelasan secara langsung, maka akan dibuatkan Berita Acara Penyampaian. Namun, jika kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Wajib Pajak yang tidak merespon surat sebelumnya, petugas juga akan membuat berita acara terkait kondisi tersebut. Dokumen ini kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keberadaan berita acara ini sangat penting karena menjadi bukti hukum bahwa interaksi pengawasan telah dilakukan sesuai prosedur, melindungi kepentingan petugas pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Menerima surat resmi dari kantor pajak seringkali menjadi momen yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Namun, di bawah payung hukum PMK Nomor 111 Tahun 2025, mekanisme surat-menyurat ini diatur dengan sangat rinci untuk menjamin hak-hak Wajib Pajak. Surat yang paling umum diterima dalam proses pengawasan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, atau yang sering disingkat SP2DK. Penting untuk menanamkan pola pikir bahwa menerima surat ini bukanlah sebuah vonis kesalahan, melainkan sebuah undangan resmi untuk melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses ini dimulai ketika DJP melakukan penelitian terhadap data Wajib Pajak terdaftar dan menemukan adanya indikasi kewajiban yang belum terpenuhi. Berdasarkan temuan tersebut, DJP menerbitkan SP2DK yang dapat dikirimkan melalui berbagai saluran. Di era modern ini, surat tidak hanya diantar oleh pos atau kurir ke alamat rumah atau tempat usaha Anda. DJP juga dapat mengirimkan SP2DK secara digital melalui Akun Wajib Pajak di sistem DJP Online, melalui pos elektronik atau email yang terdaftar, melalui faksimile, atau bahkan diserahkan secara langsung oleh petugas pajak saat mereka melakukan kunjungan ke lokasi Anda . Fleksibilitas penyampaian ini memastikan bahwa surat tersebut sampai ke tangan Anda, sehingga alasan tidak menerima surat fisik menjadi kurang relevan.

Ketika Anda menerima SP2DK, langkah pertama dan terpenting adalah memperhatikan tanggal pengiriman atau penerimaan surat tersebut. PMK 111/2025 memberikan kepastian waktu yang sangat ketat. Anda memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan. Perhitungan 14 hari ini dimulai sejak tanggal surat dikirim jika melalui pos, tanggal penerbitan jika melalui Akun Wajib Pajak, atau tanggal penyerahan jika diberikan langsung . Batas waktu ini bersifat mengikat dan menjadi tolok ukur kooperatif atau tidaknya seorang Wajib Pajak. Mengabaikan batas waktu ini dapat memicu konsekuensi yang lebih serius, seperti kunjungan lapangan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Namun, pemerintah juga memahami bahwa mengumpulkan dokumen pembuktian terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu. Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperpanjang waktu penyampaian tanggapan hingga paling lama 7 hari tambahan setelah batas waktu awal berakhir. Syarat utamanya adalah Anda harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum masa 14 hari pertama habis. Pemberitahuan perpanjangan ini pun bisa dilakukan dengan mudah, baik melalui Akun Wajib Pajak, dikirim via pos, atau diserahkan langsung ke kantor pajak .

Dalam memberikan tanggapan, Anda memiliki beberapa opsi. Jika data yang disampaikan DJP benar dan Anda mengakui adanya kekurangan pajak, Anda dapat langsung memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, misalnya dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangannya. Namun, jika Anda merasa data tersebut keliru, Anda berhak menyampaikan penjelasan tertulis yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang kuat. Penjelasan ini bisa disampaikan secara tatap muka langsung di kantor pajak, melalui video conference secara daring, atau dikirimkan secara tertulis . Kunci utamanya adalah komunikasi yang transparan. Jika tanggapan Anda diterima dan sesuai, kasus akan ditutup dengan berita acara. Sebaliknya, jika Anda tidak merespon atau tanggapan Anda dinilai tidak sesuai, DJP berwenang untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Belum Punya NPWP Padahal Punya Usaha? Siap-Siap "Dipaksa" Daftar Mulai 2026

Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan keliru bahwa kewajiban perpajakan hanya berlaku bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri dan memegang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Anggapan ini seringkali membuat pelaku usaha sektor informal atau individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas merasa aman dari jangkauan petugas pajak selama mereka tidak mendaftar. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025, pemerintah secara tegas menutup celah pemikiran tersebut melalui mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar. Aturan ini memberikan sinyal kuat bahwa tidak memiliki NPWP bukanlah tameng untuk menghindari kontribusi kepada negara, terutama jika secara ekonomi seseorang terbukti mampu.

Dasar dari pengawasan ini adalah data. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di era modern tidak lagi bekerja secara pasif menunggu di belakang meja. Mereka memiliki akses yang luas terhadap berbagai data eksternal dan internal, mulai dari data kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan, data transaksi keuangan, izin usaha, hingga data kependudukan. PMK 111/2025 memberikan mandat kepada petugas pajak untuk melakukan penelitian mendalam terhadap data-data tersebut. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang atau sebuah badan usaha telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak namun belum mendaftarkan diri, maka mesin pengawasan akan mulai bergerak untuk meminta pertanggungjawaban.

Proses ini biasanya diawali dengan pendekatan persuasif melalui pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Surat ini bukan sekadar imbauan kosong, melainkan dokumen hukum yang meminta klarifikasi resmi. DJP akan menyurati individu atau badan yang terindikasi memiliki potensi pajak tersebut dan meminta mereka untuk segera mendaftarkan diri memperoleh NPWP atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak yang menerima surat ini diberikan kesempatan untuk merespon dalam jangka waktu 14 hari, entah itu dengan mematuhi permintaan untuk mendaftar atau memberikan bantahan jika data yang dimiliki DJP ternyata tidak akurat.

Namun, situasi akan menjadi serius jika surat permintaan penjelasan tersebut diabaikan. Jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, atau tanggapannya dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada, PMK 111/2025 memberikan kewenangan yang sangat kuat kepada otoritas pajak, yaitu penerbitan NPWP secara jabatan. Istilah "secara jabatan" ini berarti petugas pajak akan mendaftarkan NPWP atas nama Anda secara paksa atau sepihak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang sama juga berlaku untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omzet usaha sudah melebihi batasan tertentu namun tidak melapor. Penerbitan secara jabatan ini adalah bentuk penegakan hukum administrasi agar setiap warga negara diperlakukan secara adil .

Konsekuensi dari penetapan secara jabatan ini sangat signifikan dan bisa memberatkan secara finansial. Ketika NPWP diterbitkan secara jabatan, kewajiban perpajakan Anda tidak dihitung mulai dari tanggal kartu NPWP dicetak. Peraturan menegaskan bahwa pengawasan dan perhitungan pajaknya dilakukan sejak saat kewajiban perpajakan itu seharusnya timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika data menunjukkan usaha Anda sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan sejak tiga tahun lalu, maka DJP berhak menagih pajak yang seharusnya dibayar selama tiga tahun ke belakang tersebut, lengkap dengan sanksi administrasinya. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun belum mendaftar, langkah paling bijak sebelum tahun 2026 adalah melakukan pendaftaran secara sukarela daripada harus menghadapi penetapan secara jabatan di kemudian hari.

Mengenal PMK 111/2025: Era Baru Pengawasan Pajak yang Berlaku Mulai 2026

Tahun 2026 menandai babak baru dalam sejarah perpajakan Indonesia dengan berlakunya secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2026. Peraturan ini hadir sebagai respons pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pedoman tunggal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memantau kepatuhan masyarakat. Bagi Anda, baik sebagai pelaku usaha maupun pribadi, memahami aturan ini sangat krusial karena definisi dan cakupan pengawasan kini dipertegas dengan mekanisme yang lebih terstruktur dibandingkan aturan-aturan sebelumnya.

Dalam regulasi terbaru ini, pengawasan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Yang menarik adalah cakupan waktunya yang sangat komprehensif. Pengawasan tidak hanya melihat kewajiban yang sudah dilaksanakan di masa lalu, tetapi juga memantau kewajiban yang sedang berjalan dan bahkan kewajiban yang baru akan dilaksanakan di masa depan. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, berjalan dengan semestinya di bawah pengawasan yang efektif.

Ruang lingkup pengawasan dalam PMK 111/2025 ini sangat luas dan tidak pandang bulu. Otoritas pajak membagi fokus pengawasannya menjadi tiga kategori utama, yaitu pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta pengawasan kewilayahan. Artinya, seseorang tidak bisa lagi merasa aman hanya karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika data ekonomi menunjukkan adanya potensi pajak, fiskus memiliki kewenangan penuh untuk masuk dan melakukan pengawasan terhadap subjek yang belum terdaftar tersebut. Selain itu, jenis pajak yang diawasi pun mencakup hampir seluruh spektrum kewajiban perpajakan yang diadministrasikan oleh DJP. Hal ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan, hingga jenis pajak baru seperti Pajak Karbon .

Mekanisme pengawasan ini dijalankan melalui pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepala KPP kemudian akan menugaskan pegawai khusus, yang sering kita kenal sebagai Account Representative (AR) atau pegawai pelaksana lainnya, untuk melakukan serangkaian tindakan pengawasan. Tindakan ini bisa beragam bentuknya, mulai dari meminta penjelasan atas data yang dimiliki DJP, melakukan pembahasan atau konseling dengan Wajib Pajak, hingga melakukan kunjungan fisik ke lokasi usaha atau tempat tinggal . Fleksibilitas metode ini menunjukkan bahwa DJP ingin melakukan pendekatan yang lebih personal namun tetap tegas dalam menggali potensi pajak.

Penting untuk dipahami bahwa aturan ini juga menekankan pada integrasi data. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan informasi yang masuk ke dalam sistem informasi DJP. Di era digital tahun 2026 ini, aliran data dari pihak ketiga seperti perbankan, notaris, dan instansi lain sudah sangat terintegrasi. Oleh karena itu, PMK ini menjadi landasan hukum bagi petugas pajak untuk mengklarifikasi data tersebut kepada Anda. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki DJP dengan apa yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), maka proses pengawasan akan bergulir, dimulai dengan penerbitan surat permintaan penjelasan. Dengan berlakunya aturan ini, masyarakat diharapkan lebih tertib administrasi dan transparan, karena celah untuk menyembunyikan aset atau penghasilan semakin sempit di tengah sistem pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh.

Jangan Panik! Panduan Lengkap Menghadapi Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK)

Menerima surat resmi dari kantor pajak seringkali menjadi momen yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Namun, di bawah payung hukum PMK Nomor 111 Tahun 2025, mekanisme surat-menyurat ini diatur dengan sangat rinci untuk menjamin hak-hak Wajib Pajak. Surat yang paling umum diterima dalam proses pengawasan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, atau yang sering disingkat SP2DK. Penting untuk menanamkan pola pikir bahwa menerima surat ini bukanlah sebuah vonis kesalahan, melainkan sebuah undangan resmi untuk melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses ini dimulai ketika DJP melakukan penelitian terhadap data Wajib Pajak terdaftar dan menemukan adanya indikasi kewajiban yang belum terpenuhi. Berdasarkan temuan tersebut, DJP menerbitkan SP2DK yang dapat dikirimkan melalui berbagai saluran. Di era modern ini, surat tidak hanya diantar oleh pos atau kurir ke alamat rumah atau tempat usaha Anda. DJP juga dapat mengirimkan SP2DK secara digital melalui Akun Wajib Pajak di sistem DJP Online, melalui pos elektronik atau email yang terdaftar, melalui faksimile, atau bahkan diserahkan secara langsung oleh petugas pajak saat mereka melakukan kunjungan ke lokasi Anda . Fleksibilitas penyampaian ini memastikan bahwa surat tersebut sampai ke tangan Anda, sehingga alasan tidak menerima surat fisik menjadi kurang relevan.

Ketika Anda menerima SP2DK, langkah pertama dan terpenting adalah memperhatikan tanggal pengiriman atau penerimaan surat tersebut. PMK 111/2025 memberikan kepastian waktu yang sangat ketat. Anda memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan. Perhitungan 14 hari ini dimulai sejak tanggal surat dikirim jika melalui pos, tanggal penerbitan jika melalui Akun Wajib Pajak, atau tanggal penyerahan jika diberikan langsung . Batas waktu ini bersifat mengikat dan menjadi tolok ukur kooperatif atau tidaknya seorang Wajib Pajak. Mengabaikan batas waktu ini dapat memicu konsekuensi yang lebih serius, seperti kunjungan lapangan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Namun, pemerintah juga memahami bahwa mengumpulkan dokumen pembuktian terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu. Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperpanjang waktu penyampaian tanggapan hingga paling lama 7 hari tambahan setelah batas waktu awal berakhir. Syarat utamanya adalah Anda harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum masa 14 hari pertama habis. Pemberitahuan perpanjangan ini pun bisa dilakukan dengan mudah, baik melalui Akun Wajib Pajak, dikirim via pos, atau diserahkan langsung ke kantor pajak .

Dalam memberikan tanggapan, Anda memiliki beberapa opsi. Jika data yang disampaikan DJP benar dan Anda mengakui adanya kekurangan pajak, Anda dapat langsung memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, misalnya dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangannya. Namun, jika Anda merasa data tersebut keliru, Anda berhak menyampaikan penjelasan tertulis yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang kuat. Penjelasan ini bisa disampaikan secara tatap muka langsung di kantor pajak, melalui video conference secara daring, atau dikirimkan secara tertulis . Kunci utamanya adalah komunikasi yang transparan. Jika tanggapan Anda diterima dan sesuai, kasus akan ditutup dengan berita acara. Sebaliknya, jika Anda tidak merespon atau tanggapan Anda dinilai tidak sesuai, DJP berwenang untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Catat Deadline-nya! Aturan "14 Hari" yang Wajib Diketahui Wajib Pajak

Dalam dunia perpajakan, ketepatan waktu adalah segalanya. Keterlambatan dalam merespon surat dari otoritas pajak seringkali bukan hanya masalah administrasi, tetapi bisa berujung pada sanksi atau konsekuensi hukum yang lebih berat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 membawa semangat standardisasi dan kepastian hukum terkait jangka waktu respon ini. Aturan ini menyeragamkan batas waktu respon untuk berbagai jenis surat pengawasan menjadi satu angka kunci yang mudah diingat, yaitu 14 hari. Angka ini menjadi "angka keramat" yang harus ditanamkan dalam benak setiap Wajib Pajak mulai tahun 2026.

Hampir semua instrumen surat yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan memiliki tenggat waktu respon yang sama. Baik itu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk Wajib Pajak terdaftar, Surat Imbauan, maupun Surat Permintaan Penjelasan bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar, semuanya mensyaratkan tanggapan dalam waktu paling lama 14 hari. Perhitungan hari ini sangat krusial dan bergantung pada metode pengiriman suratnya. Jika surat dikirim melalui Akun Wajib Pajak atau email, hitungan mundur dimulai sejak tanggal surat diterbitkan atau dikirim oleh sistem. Namun, jika surat dikirim melalui jasa ekspedisi atau pos, hitungan dimulai sejak tanggal stempel bukti pengiriman, bukan tanggal surat itu sampai di tangan Anda. Ini berarti Wajib Pajak harus proaktif mengecek status kiriman atau notifikasi digital mereka.

Lantas, bagaimana jika Wajib Pajak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan data? Pemerintah menyadari bahwa 14 hari mungkin tidak selalu cukup, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks atau membutuhkan pembongkaran arsip lama. Oleh karena itu, PMK ini menyediakan mekanisme perpanjangan waktu. Wajib Pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan untuk paling lama 7 hari tambahan. Namun, hak ini tidak otomatis berlaku. Anda wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu 14 hari pertama berakhir. Jika Anda terlambat mengajukan perpanjangan satu hari saja, maka hak tersebut bisa gugur.

Penting untuk dipahami bahwa batas waktu ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Kegagalan untuk merespon dalam jangka waktu yang ditentukan, baik 14 hari awal maupun masa perpanjangan, dianggap sebagai sikap tidak kooperatif atau persetujuan diam-diam terhadap temuan petugas pajak. Dalam konteks SP2DK misalnya, jika Wajib Pajak tidak merespon, DJP berwenang untuk langsung mengambil langkah tindak lanjut sepihak. Tindak lanjut ini bisa berupa kunjungan lapangan untuk mendatangi Wajib Pajak secara langsung, atau bahkan langsung mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan jika indikasi tindak pidana perpajakan dinilai kuat .

Kesadaran akan manajemen waktu ini menjadi perlindungan pertama bagi Wajib Pajak. Dengan merespon tepat waktu, meskipun hanya berupa surat bantahan awal atau permintaan waktu tambahan, Wajib Pajak menunjukkan itikad baik. Itikad baik ini seringkali menjadi pertimbangan penting bagi petugas pajak dalam menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, disarankan bagi Wajib Pajak untuk selalu memantau saluran komunikasi resmi seperti DJP Online dan email terdaftar, serta segera berkonsultasi dengan konsultan pajak atau petugas AR begitu menerima surat, agar tenggat waktu 14 hari tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun pembelaan atau klarifikasi yang tepat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, metode pengawasan perpajakan pun turut berevolusi menjadi semakin canggih dan akurat. PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperkenalkan dan mempertegas metode yang disebut sebagai Pengawasan Wilayah. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari pengawasan konvensional yang biasanya berbasis pada profil individu. Dalam pengawasan wilayah, petugas pajak tidak hanya melihat siapa Wajib Pajaknya, tetapi memantau aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu zona geografis tertentu, seperti kawasan industri, pusat perbelanjaan, sentra bisnis, hingga blok perumahan mewah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas ekonomi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang luput dari radar perpajakan.

Salah satu instrumen paling vital dalam pelaksanaan pengawasan wilayah ini adalah kegiatan pengumpulan data ekonomi di lapangan. Pasal 28 PMK 111/2025 secara spesifik memberikan wewenang kepada Account Representative dan pegawai pajak yang ditugaskan untuk turun langsung ke lokasi. Kegiatan mereka di lapangan mencakup pengamatan atau observasi terhadap kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Petugas bisa menilai tingkat keramaian sebuah restoran, mengamati aktivitas bongkar muat di sebuah gudang, atau menghitung jumlah karyawan yang bekerja di sebuah pabrik. Pengamatan visual ini menjadi data pembanding yang sangat berharga untuk disandingkan dengan laporan pajak yang disampaikan oleh pemilik usaha .

Lebih jauh lagi, regulasi ini melegalkan penggunaan teknologi pemetaan digital melalui metode field geotagging. Petugas pajak dilengkapi dengan perangkat yang mampu melakukan penandaan titik koordinat lokasi usaha, bidang tanah, atau unit bangunan secara presisi. Kegiatan geotagging ini bukan sekadar menandai lokasi di peta, tetapi juga disertai dengan pengambilan gambar atau foto. Petugas berwenang mengambil gambar atas objek pajak, lingkungan sekitar objek, serta aset-aset yang terlihat di lokasi tersebut. Foto-foto ini berfungsi sebagai bukti otentik mengenai keberadaan dan skala aktivitas ekonomi Wajib Pajak pada saat kunjungan dilakukan .

Data hasil geotagging dan foto lapangan ini kemudian akan diolah dan dimasukkan ke dalam basis data perpajakan DJP. Sistem akan melakukan analisis otomatis untuk melihat kesesuaian antara fakta lapangan dengan data administrasi. Misalnya, jika hasil geotagging menunjukkan adanya bangunan pabrik yang megah di titik koordinat tertentu, namun data sistem menunjukkan bahwa pemilik lahan tersebut belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau melaporkan omzet yang sangat kecil, maka akan muncul peringatan atau red flag. Hal ini akan memicu tindak lanjut berupa penerbitan surat imbauan atau bahkan pemeriksaan pajak.

Penting bagi para pelaku usaha untuk memahami bahwa kegiatan pengumpulan data ini adalah bagian sah dari tugas negara. Kehadiran petugas yang memotret lokasi usaha atau menandai koordinat GPS bukanlah tindakan ilegal atau intimidasi, melainkan prosedur standar yang diatur dalam PMK ini. Bagi Wajib Pajak yang patuh dan jujur, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, transparansi menjadi kunci utama. Pastikan bahwa lokasi usaha Anda telah dilaporkan dengan benar, termasuk jika Anda memiliki cabang atau tempat kegiatan usaha (outlet) yang tersebar di berbagai tempat, agar data geotagging yang dilakukan petugas sinkron dengan data yang Anda laporkan.

Tak Perlu Macet ke Kantor Pajak: Konseling Resmi Kini Bisa Via Video Conference

Salah satu terobosan paling progresif dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 adalah pengakuan penuh terhadap interaksi digital dalam proses pengawasan pajak. Pemerintah menyadari bahwa mobilitas dan efisiensi waktu adalah hal yang sangat berharga bagi Wajib Pajak di era modern. Dulu, ketika seseorang mendapatkan surat panggilan dari kantor pajak untuk memberikan klarifikasi atau melakukan konseling, bayangan yang muncul adalah harus meluangkan waktu berjam-jam menembus kemacetan untuk datang secara fisik ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, aturan baru ini mengubah paradigma tersebut dengan melegalkan pembahasan jarak jauh.

Dalam berbagai pasal di PMK ini, disebutkan secara eksplisit bahwa pembahasan dengan Wajib Pajak dapat dilakukan secara daring melalui video conference. Opsi ini tersedia baik untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Ketika petugas pajak menerbitkan surat undangan pembahasan, mereka dapat mencantumkan opsi pertemuan daring ini. Wajib Pajak yang mungkin sedang berada di luar kota, luar negeri, atau memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kini memiliki fleksibilitas untuk tetap memenuhi panggilan negara tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini tentu sangat membantu meningkatkan kepatuhan karena menghilangkan hambatan logistik yang selama ini sering menjadi alasan Wajib Pajak mangkir dari undangan .

Meskipun dilakukan secara virtual, proses pembahasan melalui video conference tetaplah merupakan forum resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Wajib Pajak tetap diharapkan untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung yang relevan, serta bersikap kooperatif selama sesi berlangsung. Petugas pajak juga tetap diwajibkan untuk menjalankan prosedur standar, seperti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pembahasan. Perbedaan utamanya hanyalah pada media interaksi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pun biasanya adalah platform yang umum dan mudah diakses, sehingga tidak menyulitkan Wajib Pajak dari sisi teknis.

Aspek legalitas dari pertemuan daring ini diperkuat dengan mekanisme penandatanganan dokumen hasil pembahasan. Setiap pembahasan pengawasan pajak harus diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan. PMK 111/2025 mengatur bahwa jika pembahasan dilakukan secara daring, maka penandatanganan berita acaranya dilakukan secara elektronik. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju administrasi perpajakan yang paperless. Tanda tangan elektronik menjamin otentisitas dan integritas dokumen, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi mencetak dokumen, menandatanganinya secara basah, lalu memindai dan mengirimkannya kembali. Semua proses diselesaikan secara digital dalam satu rangkaian sistem.

Namun, regulasi juga tetap menyiapkan skenario cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis. Jika karena suatu alasan Wajib Pajak atau petugas tidak dapat melakukan tanda tangan elektronik—misalnya karena gangguan sistem atau ketiadaan sertifikat elektronik—maka prosedur manual dengan tanda tangan basah tetap dapat ditempuh. Dalam skenario ini, petugas akan mengirimkan konsep berita acara kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak diberi waktu 5 hari kerja untuk menandatangani dan mengirimkannya kembali. Fleksibilitas prosedur ini menunjukkan komitmen DJP untuk mempermudah Wajib Pajak, sekaligus memastikan bahwa setiap proses pengawasan tercatat dengan rapi dan akuntabel .

Perekonomian global yang melambat mempersulit banyak orang mencari pekerjaan, sehingga banyak yang terdorong menjadi pekerja gig. Demi menyambung hidup, segala macam risiko kerja dihadapi, membuat kondisi mereka semakin rentan. Mengutip data World Economic Forum (WEF), pangsa pasar ekonomi gig mencapai 556,7 miliar USD pada 2024. Jumlahnya akan bertambah tiga kali lipat pada 2032 dengan proyeksi 1.847 miliar USD. Ditengah ekonomi global yang semakin tak pasti, kondisi pekerja di sektor ekonomi gig menjadi rentan. Situasi semakin rawan karena banyak negara yang belum mampu mengantisipasi tumbuhnya ekonomi gig melalui regulasi khusus yang mengatur sektor baru itu. Banyak pekerja gig yang berstatus sebagai ”mitra” sehingga tak mendapat hak-hak pekerja pada umumnya, seperti upah minimum, asuransi atau jaminan sosial. Dalam laporan Human Rights Watch, pendapatan bersih pekerja platform di AS jauh di bawah upah minimum semestinya.

Hal serupa dialami pekerja gig di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kerentanan ini mendorong pekerja gig dari berbagai belahan dunia menuntut haknya. Selain melakukan aksi dan berserikat, mereka juga mencoba berdialog dengan pemerintah dan perusahaan platform. Di Nigeria, pekerja gig membentukserikat yang terdaftar secara resmi. ”Tujuannya mengakomodasi seluruh pekerja gig, termasuk pengemudi taksi daring Uber, untuk berjuang bersama. Sebelumnya, kami tersebar dimana-mana (tanpa koordinasi),” kata Abiola Nkechi, perwakilan Amalgamated Union of App-based Transporters of Nigeria, di Annemasse, Perancis, Kamis (5/6). Serikat pengemudi berbasis transportasi di Nigeria telah membuka ruang dialog dengan Uber, tapi hasilnya nihil. Dari pengalamannya, Uber menetapkan tarif sepihak tanpa kesepakatan dengan pengemudi. Perusahaan juga dapat membekukan akun pengemudi secara sepihak. ”Kami telah berbicara pada pemerintah untuk meregulasi Uber agar ada intervensi,” tuturnya.

Di Indonesia, organisasi dan serikat pekerja bersatu menekan pemerintah agar berpihak pada mereka. ”Pemerintah perlu tegas terhadap aplikator. Jangan hanya kami yang diperas aplikator, tapi pemerintah diam. Kami kawal terus sampai revisi UU Ketenagakerjaan diketuk palu,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lily Pujiati. Beberapa negara meregulasi platform yang mempekerjakan ”mitra”. Kini para pekerja platform, dari pengemudi taksi dan ojek daring sampai kurir pengantar makanan, mendapat hak-hak dasar sebagai pekerja. Di Swiss, regulasi terbit untuk Uber agar memenuhi hak yang layak bagi pengemudi taksi daringnya. Uber membayar 35 juta franc Swiss atau Rp701,26 miliar dengan kurs Rp 20.036 per franc, tidak termasuk pembayaran langsung ke para pekerja, tapi untuk jaminan hari tua atau pensiun bagi para pengemudi taksi daring Uber. Pemerintah juga mewajibkan Uber memenuhi hak pengemudi taksi daring sebelum mempekerjakan lebih banyak sopir. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menggandeng Testron Aviation berupaya mengembangkan industri pesawat ambifi (seaplane) di Tanah Air. Ditjen Hubud, Lukman F Laisa menjelaskan pesawat amfibi dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan memperluas kemampuan di daerah-daerah terpencil dan terdepan. Hal tersebut disampaikan Lukman saat membuka workshop dengan tema "Pengembangan Industri Seaplane di Indonesia," pada Selasa (26/6). Workshop ini dihadiri oleh internal Kemenhub, pemerintah provinsi, operator penerbangan, pengelola pariwisata di berbagai daerah di Indonesia serta pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan industri seaplean. Menurut Lukman, Indonesia sebagai negara dengan geografi yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, membentang di laut yang luas sehingga membutuhkan solusi mobilitas yang inovatif. (Yetede)