PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) meluncurkan Sahabat-Ai dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa. Kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source di Indonesia. Terobosan ini juga disebut menjadi tonggak penting dalan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karateristik Indonesia. "Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi  kebutuhun masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia, Ini mencerminkan komitman kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi lokal," kata Patrick. (Yetede)

Aplikasi digital telah menjadi bagian keseharian warga, dari transportasi, belanja, makan, sampai mengirim barang. Seiring itu, pungutan biaya lain-lain, seperti biaya layanan dan jasa aplikasi yang dibebankan ke konsumen dan penjual juga bermunculan. Baru-baru ini, muncul usulan untuk menghapus atau setidaknya mengatur standar terkait biaya lain-lain itu lewat regulasi khusus. “Saya rasa perlu ada regulasi khusus untuk mengantisipasi kenaikan biaya jasa aplikasi kedepannya, untuk menghindari penambahan fee (biaya jasa) yang sewenang-wenang. Namanya orang (aplikator) berbisnis, pasti mereka akan terus cari untung. Sejauh ini, saya belum terbebani karena biayanya masih sekitar Rp1.000. Kalau (pakai) lebih banyak atau biayanya jadi lebih tinggi dari pada biasanya, akan jadi masalah,“ ujar Debora Julianti (29)Karyawan Swasta, di Jakarta

”Persentase biaya layanan dan jasa aplikasi perlu diatur. Kalau tidak, biaya yang dibebankan tidak rata dan merugikan penjual atau kurir. Standar biaya bisa berdasarkan kluster wilayah atau berat barang. Kalau tidak diatur, pekerja yang berhubungan dengan platform akan terus diupah secara tak layak. Ekonomi akan lebih baik jika semua orang punya uang (layak). Kalau semua underpaid, siapa yang mau mengeluarkan uang,” kata Sandra Hartono (28) Karyawan Swasta, di Jateng. ”Setuju, biaya layanan dan biaya jasa aplikasi dihapus atau diatur lewat regulasi khusus tentang standar biaya aplikasi digital. Agar aplikasi enggak suka-suka mematok angka karena sudah ada acuan peraturannya. Pemerintah juga perlu mengawasi apakah penerapan di tiap aplikasi sudah sesuai aturan. Itu bagian dari strategi. Mereka kasihvoucer promo, tetapi dibalance dengan biaya macam-macam. Cuma, ya, berat juga,” ujar Deri Nugraha (29) Hotelier, di Jakbar. (Yoga)

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Di tengah penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 79,5% pada 2024, kemampuan daya beli paket internet di Indonesia ternyata cukup meyakinkan, yaitu berkisar Rp50-Rp100 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan sikap rasional masyarakat Indonesia dalam memilih layanan internet, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas jaringan, dan pengalaman penggunaan jangka panjang. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk "Survei Penggunaan Internet di Indonesia". Survei daring yang dilakukan pada 14-16 Mei 2025 ini melibatkan 1.545 responden secara nasional  dengan metode Computer Asisted Self Interview (CASI). Salah satu poin yang disorot dalam survei tersebut, yaitu terkait pengeluaran data daya beli paket internet masyarakat Indonesia. Disebut, mayoritas atau sekitar 62,3% responden menghabiskan Rp50.000-Rp100.000 per bulan untuk paket data, dengan pembelian mayoritas dilakukan melalui Gopay (25,4%), konter pulsa (20,8%), dan mobile banking (17,5%) Adapun paket berlangganan bulanan menjadi pilihan utama (83%), dengan kuota ideal berkisar antara 11-30 GB per bulan (29,6). "Temuan ini penting sebagai masukan bagi para penyedia layanan digital dan operator seluler untuk  meningkatkan layanan mereka sekaligus menjaga loyalitas pelanggan," kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Taufan Anindita Pradana. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Dua perusahaan, kategori big tech asal Amerika Serikat (AS), Microsotf dan Google mengendus potensi pasar komputasi awan (clous) di Indonesia. Keduanya bersaing menancapkan pengaruh, sekaligus menempatkan pusat data atau yang disebut cloud region di Indonesia. Meskipun langkah ini bukanlah gebrakan baru di pasar Indonesia, namun kali ini terasa spesial. Hanya berselang  kurang dari seminggu, Google mengumumkan perluasan kapasitas tiga cloud regionnya di Indonesia, Microsoft kemudian menyusul mengumumkan peresmian cloud region Indonesia Central. Gebrakan terbaru ini sangat beralasan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa nilai pasar pusat data Indonesia akan tumbuh dari US$ 2,39 pada 2024 menjadi US$ 2,39 pada 2024 menjadi US$ 3,79 miliar pada 2030. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh permintaan  global, tapi juga tingginya kebutuhan layanan digital domestik. Executive Vice President Cloud & AI Microsoft Scoot Guthrie mengatakan, kehadiran cloud region Indonesia central menandai pencapaian penting dalam komitmen investasi Microsoft di Indonesia. (Yetede)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) merombak susunan direksi dan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk  Tahun Buku 2024. Selain menyetujui pembagian dividen besar dan aksi pembelian kembali saham (buyback),  rapat juga mengusung arah strategi baru untuk memperkuat peran Telkom sebagai pemimpin ekosistem digital nasional. Wakil Direktur Utama (Wadirut)  Telkom Muhammad Awaluddin mengungkapkan ada tiga misi besar yang akan dilaksanakan tahun ini. Melalui komposisi yang baru, Telkom Indonesia ingin memiliki peran penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional. Seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, serta dukungan pemegang saham, dukungan pemegang saham, mereka berkomitmen untuk menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi  dalam ekosistem telco di Indonesia. "Telkom harus menjadi accelerator telco di Indonesia," kata Awwaludin. Kemudian, Telkom terus berkomitmen dalam melakukan pengembangan digital dan menjadi  digital ecosystem leader. Infrastruktur Telkom yang dinilai sudah sangat masif, baik fasilitas digital penunjang dan lain sebagainya, sehingga mampu berperan dalam memonetisasi dan mengutilitas infrastruktur digital. (Yetede)

East Ventures, perusahaan venture capital dan pionir investasi startup di Indonesia dan Asia Tenggara (Asean) bersama dengan Katada Insight Center, meluncurkan laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Melalui laporan ini, diungkapkan lanskap daya saing digital Indonesia meningkat. Ini tercermin dari skor EV-DCI 2025 sebesar 38,8. Skor ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 38,1 (2024), 37,8 (2023), dan 35,2 (2022). Adapun EV-DCI 2025 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. "Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan," kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca. Peningkatan paling signifikan yang terlihat dalam pelaporan tahun ini adalah meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 3G dan 4G di desa-desa. "Kesenjangan digital antardaerah juga terus menyempit, mencerminkan kemajuan yang stabil  menunjukkan pemerataaan digital reginal yang semakin baik," ujar Wilson. (Yetede)