Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi  dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)

Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadao Iran pada Jumat (13/06/2025) pada waktu setempat dengan menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir dan pabrik-pabrik rudal. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah komandan militer Iran dan ilmuwan nuklirnya. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku tidak terlibat dalam operasi ini. Presiden Donald Trump menuding Iran telah memicu serangan itu dengan menolak tuntutan AS dalam negosiasi untuk membatasi program nuklirnya. Trump mendesak Iran untuk membuat kesepakatan dengan ancaman rencana serang-serangan berikut yang lebih brutal. "Menurut saya (serangan itu) sangat bagus. Kami memberi mereka kesempatan dan mereka tidak memanfaatkannya. Mereka memberi serangan keras. Dua bulan lalu saya memberi Iran ultimatum 60 hari untuk membuat  kesepakatan. Mereka seharusnya melakukannya! Hari ini adalah hari ke-61. Sekarang mereka mungkin punya kesempatan kedua!" tutur Trump. Iran pun menjanjikan respons keras atas rentetan serangan yang menewaskan kepala angkatan bersenjata dan Garda Resolusi. Israel menyatakan  berusaha mencegat sekitar 100 pesawat tak berawak (drone) yang diluncurkan ke wilayahnya sebagai pembalasan dari Iran. (Yetede)

Transaksi pengambilalihan saham atau akuisisi PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte.Ltd, kini memasuki babak baru. Setelah dituding oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahwa aksi akusisi ini berpotensi terjadi monopoli pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat, pihak TikTok pun membantah dugaan praktik monopoli tersebut. Namun, meskipun membantah tudingan praktik monopoli, pada sidang kedua, pihak TikTok akhirnya menerima persetujuan bersyaray yang diajukan oleh KPPU. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Budi Joyo Santoso serta Aru Armando dan Goprera Panggabean, kedua pihak menyetujui seluruh persetujuan bersyarat dan mengajukan penyesuaian redaksional dan periode penyampaian data, Menurut Budi Joyo, penyesuaian tersebut ditujukan untuk memperjelas bersyarat, meningkatkan efisiensi administratif, dan memfasilitasi pelaksanaan. "Penyesuaian tersebut diusulkan untuk syarat yang berkaitan dengan penyediaan pilihan metode pembayaran dan logistik, kebebasan untuk promosi di platform lain dan penyesuaian jangka waktu penyampaian laporan," kata Budi.  Menyikapi tanggapan TikTok Nusantara dan Tokopedia, KPPU pun tetap pada laporan hasil penilaian dan usulan persetujuanm bersyaratnya. Sehingga tidak perlu dilakukan perubahan atau penambahan redaksional. (Yetede)

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami  miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi  ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada  urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Dua tahun sejak UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ditetapkan pada 17 Oktober 2022, lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk. Akibatnya, jutaan data pribadi masyarakat bocor terus setiap tahun. Pasal 58 UU No 27 Tahun 2022 mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi paling lama dua tahun sejak UU berlaku. Sesuai Pasal 60 UU No27/2022, lembaga pengawas pelindungan data pribadi memiliki 15 kewenangan, di antaranya menetapkan kebijakan, pengawasan kepatuhan pengendali data pribadi, menerima aduan dugaan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi administratif. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Parasurama AT Pamungkas, Senin (9/6) di Jakarta, berpendapat, tidakjelasnya kapan lembaga terbentuk berdampak pada pemenuhan hak-hak subyek data. Standar kepatuhan pelindungan data pribadi yang wajib dipenuhi industri juga tak jelas.

”Apabila standar kepatuhan belum jelas dan belum ada lembaga yang menjelaskan hal tersebut, pemenuhan terhadap hak-hak subyek data menjadi dipertanyakan. Ketidakjelasan ini membuat penegakan hukum relatif lebih sukar,” ujarnya. Sejak UU No 27 Tahun2022 berlaku, sedikitnya 668 juta data pribadi bocor, yang berasal dari enam pengendali data, baik penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat maupun publik. Dari 668 juta data bocor itu, 44 juta data pribadi diduga berasal dari aplikasi My Pertamina yang bocor pada November 2022. Ada pula 15 juta data bocor pada insiden Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Kebocoran data lainnya adalah 35,9 juta data pada My Indihome pada Juni 2023 dan 34,9 juta data pada Ditjen Imigrasi pada Juli 2023. Sebanyak 337 juta data bocor pada Kemendagri, Juli2023 dan 252 juta data bocor dari sistem informasi daftar pemilih KPU pada November 2023 (Kompas,21/8/2024). (Yoga)

Berbagai pemberitahuan pesan dari aplikasi belanja daring atau agen perjalanan online yang menyapa dengan nama merupakan contoh customer engagement platform atau CEP. CEP adalah platform yang membantu pelaku bisnis meningkatkan interaksinya dengan pelanggan secara tepat dan dalam jumlah besar. Dengan CEP, pelanggan bakal mendapatkan pengalaman lebih personal sehingga menjadi lebih loyal terhadap produk bisnis tertentu. Notifikasi dari CEP bukan pesan massal yang dikirim kepelanggan dan kadang membuat konsumen kesal. ”CEP bukan broadcast, tetapi sangat personal,” ujar Franz Sihaloho, Country Director Braze Indonesia, Rabu (4/6) di Jakarta. Braze merupakan perusahaan yang fokus pada peningkatan interaksi pelanggan (CEP). Berpusat di New York, AS, Braze tersebar di 11 negara lainnya.  Sejak September 2023, platform ini beroperasi di Indonesia dan memiliki klien di bidang kuliner hingga agen perjalanan daring.

Contohnya, saat berkolaborasi dengan agen perjalanan daring, aplikasi itu mengirim notifikasi massal ke pelanggan. Braze memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah data pelanggan, menganalisis, lalu membaginya kesegmen tertentu. Kemudian, CEP akan mengirimkan pesan yang relevan kepada konsumen melalui aneka saluran. Aplikasi perjalanan daring yang menggunakan teknologi Braze melaporkan lonjakan pendapatan hingga tiga kali lipat dan peningkatan 1.285 % untuk penggunaan kode promo. Capaian itu tak lepas dari notifikasi yang sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dengan CEP, perusahaan tak perlu membangun infrastruktur digital yang baru untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. ”Kita tak lagi perlu bergantung pada orang TI (teknologi informasi). Sistem ini juga tak perlu coding (kode pemrograman),” ujarnya. Di Indonesia, meski belum genap dua tahun beroperasi, Braze melanjutkan ekspansinya dengan meluncurkan pusat data awal Juni. (Yoga)

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tengah mengalami tekanan akibat rumor rencana akuisisi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atas saham BRIS yang saat ini dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Meskipun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa rencana spin-off BRIS masih dalam tahap kajian awal, sumber internal menyebut bahwa Danantara sudah memulai negosiasi dengan direksi BRIS, bahkan dengan harga di bawah pasar.

Sentimen negatif ini tercermin dari penurunan harga saham BRIS dalam sepekan sebesar 14,33%. Namun, investor asing masih mencatat aksi beli bersih sebesar Rp 62,8 miliar, menunjukkan adanya minat jangka panjang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Profina Visindo, menilai bahwa kurangnya transparansi dari pihak Danantara memicu kekhawatiran terhadap masa depan BRIS, terutama jika akuisisi dilakukan di bawah harga pasar. Menurutnya, ini bisa menekan valuasi BRIS dalam jangka pendek, meskipun ada peluang positif dalam jangka panjang seiring ekspansi bisnis.

Sementara itu, Andrey Wijaya, Analis dari RHB Sekuritas Indonesia, berpandangan bahwa aksi jual BRIS lebih disebabkan oleh aksi ambil untung setelah lonjakan harga saham. Ia percaya bahwa prospek jangka panjang BRIS tetap menarik, terutama jika akuisisi dilakukan dengan valuasi yang tepat. Ia memperkirakan harga wajar BRIS berada di kisaran Rp 3.500 per saham berdasarkan PBV 2,6x.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst dari Mirae Asset Sekuritas, juga menilai bahwa meskipun terjadi aksi jual, posisi BRIS tetap strategis sebagai satu-satunya bank syariah nasional dengan kapitalisasi besar. Ia melihat bahwa akuisisi ini justru dapat memperkuat posisi BRIS dalam membangun ekosistem keuangan syariah nasional.

Rumor akuisisi BRIS oleh Danantara menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap harga saham karena kekhawatiran soal transparansi dan valuasi. Namun, tokoh-tokoh seperti Indy Naila, Andrey Wijaya, dan Nafan Aji Gusta menilai bahwa dalam jangka panjang, prospek BRIS tetap solid, apalagi jika akuisisi mendukung ekspansi dan penguatan peran BRIS dalam sektor perbankan syariah nasional.

KPK pada Kamis (5/6) sore di Jakarta mengumumkan penetapan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kemenaker sepanjang 2019-2024, sebanyak Rp 53,7 miliar. Satu tersangka merupakan staf ahli menteri dan praktik ini dilakukan pejabat serta pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Praktik ini telah berlangsung sejak 2012. Selain menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, KPK mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mempermudah pemulihan aset negara. Pada Kamis, Menaker, Yassierli mengungkap, beberapa proses layanan di Kemenaker rentan korupsi, suap dan gratifikasi, yaitu pengurusan RPTKA, pendirian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendirian audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (SMK3), serta sertifikasi kompetensi. Semua layanan diberikanlangsung Kemenaker.

Apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, risikonya ialah penyalahgunaan wewenang. ”Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPK yang terus diperbarui. Kami minta KPK melakukan supervisi. Saya ingin ada perbaikan proses layanan,” tuturnya. Yassierli menyebut  temuan korupsi tak sesederhana laporan inspektorat jenderal. ”Temuan tidak sesederhana datang dari laporan inspektorat jenderal Kemenaker. Itu (korupsi, suap, gratifikasi) adalah sesuatu yang bisa terjadi setiap saat. Kami berupaya lebih antisipatif,” ucapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (7/6) di Jakarta, berpendapat, khusus proses pengurusan RPTKA, terbuka peluang penyimpangan yang besar. Pejabat atau siapa pun yang bertugas di pengurusan itu memiliki kewenangan besar untuk meloloskan atau tidak izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Yoga)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

Saat sesi temu media bertajuk ”Ngopi Bareng Komdigi”, Kamis (5/6) di Jakarta, Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut atau SKKL akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. Kedua perusahaan raksasa teknologi (big tech) asal AS itu, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kemenkomdigi sedang berdiskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya. Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tapi berkolaborasi dengan swasta.

 Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google. ”Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya. Lagi pula, ia menilai kondisi geografis Indonesia membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). Saat ini, Indonesia telah memiliki Satelit Republik Indonesia (Satria-1). Walau secara kapasitas masih cukup, Kemenkomdigi mengkajike mungkinan penambahan satelit baru, bisa lewat satelit geostasioner atau orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang segera masuk Indonesia. (Yoga)