Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) akhirnya menetapkan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina timur pada 17 Juli 2014, yang menewaskan 298 orang. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi global, menegaskan bahwa pelanggaran hukum internasional tidak bisa dilewatkan tanpa konsekuensi.

Meski ICAO tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menjatuhkan sanksi, keputusan ini memiliki bobot moral yang besar dan menambah tekanan terhadap Rusia. Caspar Veldkamp, Menteri Luar Negeri Belanda, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah penting dalam penegakan kebenaran. Sementara itu, Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, menyerukan agar Rusia bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada para korban.

Investigasi internasional sebelumnya telah menyimpulkan bahwa rudal jenis BUK milik militer Rusia diluncurkan dari wilayah yang dikuasai separatis pro-Moskow. Meskipun pengadilan Belanda telah memvonis tiga tersangka pada 2022, Moskow tetap menolak hasil penyelidikan tersebut.

Keputusan ICAO, meskipun tidak mengikat secara hukum, menjadi simbol kuat dalam perjuangan panjang keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam ranah diplomasi, bahkan keadilan yang datang terlambat seperti ini tetap bernilai penting, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional akan terus dituntut pertanggungjawabannya.