Dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, tren pengaduan pelanggaran perpajakan menunjukkan penurunan, dan hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti hingga tahap pemeriksaan bukti permulaan. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh lemahnya kualitas laporan—banyak yang tidak didukung bukti, informasi minim, atau tidak relevan dengan tindak pidana perpajakan.

Saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara menyeluruh penanganan pengaduan pelanggaran perpajakan, termasuk perlindungan bagi pelapor. Padahal, pelaporan masyarakat berperan penting dalam mendukung sistem perpajakan berbasis self-assessment yang dijalankan di Indonesia. Sebagai perbandingan, pengelolaan pengaduan pelanggaran oleh pegawai di Kementerian Keuangan sudah diatur dengan cukup baik, termasuk aspek perlindungan identitas dan insentif bagi pelapor.

Studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti AS dan Korea Selatan berhasil meningkatkan pelaporan pelanggaran pajak melalui Whistleblowing System yang memberikan perlindungan hukum dan insentif finansial bagi pelapor.

Penerapan sistem whistleblowing yang lebih terstruktur dan didukung regulasi kuat di bidang perpajakan dinilai dapat mendorong partisipasi publik dalam pelaporan kecurangan pajak. Selain memperkuat perlindungan pelapor, sistem ini juga dapat membantu menyaring laporan yang benar-benar layak ditindaklanjuti. Untuk itu, pembentukan kebijakan khusus terkait whistleblowing di bidang perpajakan menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Bobroknya tata kelola parkir di Jakarta terungkap lewat video viral petugas derek yang diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajaj. Dishub Daerah Khusus Jakarta bakal memeriksa petugas tersebut dan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam pungli itu. Video diunggah pada 27 Juni 2025 itu memperlihatkan dugaan praktik pungli oleh petugas derek Dishub di Jalan Salemba Raya, Jakpus. Dalam video, tampak sopir bajaj tengah membeli sesuatu dari pedagang kaki lima. Si perekam video lalu menyebut sopir bajaj kerap menyetor sebungkus rokok kepada petugas Dishub di Salemba Raya. Sopir bajaj terekam berjalan ke arah mobil derek yang berhenti di tepi jalan. Ia menyerahkan sebungkus rokok, kepada petugas di mobil derek. Setelah itu, petugas pun berlalu. Si perekam lantas menyudahi videonya dengan mengatakan petugas Dishub naik mobil dan pakai seragam masih saja memalak sopir bajaj.

Kadis Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan adanya video viral tersebut. Ia sudah menerima laporan, termasuk dari media massa. ”Setelah mendapat informasi tersebut, saya langsung bertindak,  mengidentifikasi kendaraan yang digunakan, lokasinya di mana sehingga bisa dapat siapa saja yang menjadi petugas unit tersebut,” kata Syafrin, selepas BTN Jakarta International Marathon 2025 di Jakarta, Minggu(29/6). Pihaknya baru akan memeriksa petugas di dalam mobil derek itu pada Senin (30/6). Alasannya, kejadiannya baru terungkap pada akhir pecan atau hari libur. Satu tim mobil derek terdiri dari empat petugas. Syafrin menyebutkan, belum tahu siapa saja yang melakukan pungli. Namun, pihaknya akan memeriksa petugas yang terlibat. Pungli harus diberantas agar kelak tidak terulang lagi. ”Sanksinya pasti tegas. Jika terbukti pungli, akan diberhentikan dari PJLP (penyedia jasa lainnya perseorangan) atau sanksi tegas bagi ASN sesuai ketentuan,” ujar Syafrin. (Yoga)

Satres Narkoba Polreta Bandar Lampung membongkar praktik pembuatan tembakau sintetis yang dikerjakan di dalam kamar kos di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku sudah empat bulan meracik narkotika tersebut seorang diri. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfret Jacob Tilukay mengatakan, polisi menangkap MR (33), peracik tembakau sintetis sekaligus kurir yang mengantar narkotika tersebut pada pembeli. Pelaku merupakan warga Tangerang, Banten, yang datang ke Lampung untuk meracik narkoba. Pelaku ditangkap pada Kamis (19/6) pukul 02.00 WIB, saat pelaku hendak mengantar pesanan tembakau sintetis di wilayah Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat. Polisi lalu mengembangkan penyelidikan dan berhasil membongkar pembuatan tembakau sintetis yang dilakukan pelaku di kamar kos diwilayah Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling. Kamar kos tersebut disewa empat bulan lalu untuk dijadikan industri rumahan tembakau sintetis.

Menurut Alfret, Sabtu (28/6), G, seorang bandar narkoba menyewakan sebuah kamar kos di Bandar Lampung dan memerintahkan MR untuk memproduksi tembakau sintetis dan cairan sintetis yang diedarkan di wilayah Bandar Lampung. ”Bahan baku disediakan bandar narkoba di Jakarta,” ujarnya. Dari pekerjaan itu, MR mendapat gaji Rp 10 juta setiap bulan. Pelaku menyewa kamar yang berada dilantai satu dari rumah kos dua lantai yang berada di kompleks perumahan di Kelurahan Sumber Rejo. Setiap hari Pelaku belajar membuat tembakau sintetis dari bandar narkoba yang menyuruhnya. MR mengaku hanya satu kali belajar langsung bisa memproduksi tembakau sintetis seorang diri. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris I Made Indra Wijaya mengatakan, pelaku diduga memproduksi 200 mililiter cairan tembakau sintetis seorang diri. Adapun kerugian akibat bisnis narkotika ini diduga mencapai Rp 800 juta. (Yoga)

Di dok kering gigantik galangan kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Jatim, Rabu (25/6) blok lambung kapal berwarna abu-abu, sebagian sudah tersambung, diselimuti jaring-jaring perancah. Di beberapa sudut terlihatpara pekerja sibuk mengelas tumpukan baja menjadi bangunan fregat yang bakal diberi nama Merah Putih. Fregat Merah Putih itu merupakan pesanan Kemenhan. Pembangunan unit pertama dari dua fregat Merah Putih itu telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total 161 blok fabrikasi yang membentuk struktur kapal, 103 telah memasuki tahap erection kapal atau penyambungan blok. Artinya, dua pertiga ”kepingan lego” raksasa itu telah menyatu. Pembangunan konstruksi kapal perang jenis fregat itu telah mencapai 66 %. Setelah peletakan lunas (keel laying) pada 2023, PT PAL Indonesia menargetkan fregat pertama diluncurkan akhir 2025, yang menjadi langkah awal sebelum serangkaian penyempurnaan dan uji coba.

Rencananya, kapal perang itu akan diserahkan ke Kemenhan pada Agustus 2026. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa mengklaim, fregat Merah Putih akan menjadi kapal perang tercanggih di Indonesia kalau sudah berlayar. Fregat Merah Putih merupakan kapal besar dengan panjang 140 meter dan bobot muatan penuh 6.000 ton, jauh melampaui kapal kelas Martadinata andalan TNI AL saat ini, yang berbobot 2.400 ton. Lompatan paling signifikan terletak pada daya gempur dan fleksibilitas persenjataannya. Jika kelas Martadinata dibekali 12 sel peluncur vertikal (VLS), fregat Merah Putih membawa 64 sel VLS Universal Midass, yang memungkinkannya membawa kombinasi maut berbagai jenis rudal, mulai dari rudal pertahanan udara jarak menengah sampai jauh hingga rudal anti kapal (SSM) dari tabung yang sama. Kemampuan pengamatan, mengadopsi sistem radar ganda canggih, 3D Surveillance Radar dan Multi Function Radar, diperkuat meriam utama76 milimeter (mm) dan sistem CIWS 35 mm. (Yoga)

Pemilu presiden yang dipercepat pada 3 Juni 2025 menempatkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Liberal sebagai Presiden Korsel. Lee dipastikan akan melanjutkan kebijakan kerja sama Korsel-ASEAN dan India yang diinisiasi Presiden Moon Jae-in, presiden dari Partai Demokrat terdahulu. Kebijakan itu adalah New Southern Policy (NSP) yang diluncurkan November 2017 di Indonesia oleh Pemerintah Korsel untukmempererat hubungan ekonomi Korsel-ASEAN. NSP juga menjadi cara Korsel mencapai keseimbangan hubungan diplomatik. Rakyat, perdamaian, dan kemakmuran merupakan tiga pilar NSP sekaligus landasan mewujudkan visi NSP. NSP bertujuan membentuk kerangka ekonomi dan diplomatik multilateral karena Korsel berupaya mendiversifikasi pasar eksternalnya serta membuat ekonominya lebih tangguh dan mudah beradaptasi dengan perubahan lanskap diplomasi luar negeri dan hubungan internasional.

Naiknya Lee Jae-myung, menurut pengajar studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI, Afriadi, Sabtu (21/6), sebagai titik balik yang baik untuk membawa program jet tempur KF-21 dan Proyek kolaborasi IFX (Indonesia Fighter Xperiment) yang tengah dikembangkan antara Korsel dan Indonesia kembali ke perundingan teknologi terkait, sebagaimana diberitakan Yonhap pada 13 Juni 2025, Korsel dan Indonesia sudah menyelesaikan kesepakatan baru terkait proyek KF-21 pada 11 Juni di Jakarta. Seoul sepakat memangkas kontribusi pendanaan Jakarta terhadap proyek jet tempur gabungan KF-21 menjadi 600 miliar won atau 443 juta USD. ”Angka terbaru itu sepertiga dari jumlah awal,” kata Badan Pengadaan Pertahanan Korsel, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) yang memberi kejelasan atas ketidakpastian pembiayaan proyek senilai 8,1triliun won itu. Pada 28 April 2025 Presiden Prabowo menerima delegasi Federation of Korean Industries (FKI) dengan investasi hingga 1,7 miliar USD di Indonesia. (Yoga)

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dalam kasus pemufakatan jahat dan gratifikasi. Langkah ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada 25 Juni 2025, meskipun alasan spesifik banding tidak diungkap ke publik. Banding tersebut telah teregister dengan nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2025/PN.JKT.PST.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam persidangan menyampaikan bahwa perbuatan Zarof sangat memberatkan karena tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, serta mencederai nama baik lembaga Mahkamah Agung. Bahkan, dalam pembacaan vonis, Juhriah sempat terisak ketika menegaskan bahwa tindakan Zarof telah menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hakim juga menyoroti sifat keserakahan Zarof yang tetap melakukan korupsi meski telah memiliki harta berlimpah dan menjabat hingga masa purnabakti.

Banding yang diajukan Kejagung mencerminkan tekad lembaga penegak hukum untuk menuntut hukuman yang lebih setimpal terhadap pelaku korupsi, khususnya dari kalangan aparat peradilan, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Boeing menaruh perhatian khusus mengenai jet tempur F-15EX. Pemerintah Indonesia pun dikabarkan menaruh perhatian terhadap jet tempur yang memiliki spesifikasi muatan yang unggul, jangkauan dan kecepatan tak tertandingi, serta kemampuan peperangan elektronik. Penny Burtt, Presiden Boeing untuk kawasan Asia Tenggara, mengulas kemampuan jet tempur itu dan jalinan kerja sama Boeing dengan Pemerintah RI di sela-sela pameran industri pertahanan Indo Defence 2024 Expo and Fo-rum di Jakarta yang digelar 11-14 Juni 2025. Penny berpengalaman dibidang diplomasi, perdagangan internasional, serta bertanggung jawab untuk operasi, strategi dan kehadiran Boeing di Asia Tenggara. Boeing ingin menggaris bawahi komitmen yang mendalam kepada Indonesia dan memperlihatkan teknologi dan inovasi yang terdepan dalam pertahanan dan keamanan.

Beberapa bidang khusus yang menjadi fokus Boeing diantaranya menyoroti kapasitas jet tempur F-15EX. Pesan khusus Boeing di Indo Defence 2024 Expo and Forum adalah Boeing berkomitmen untuk Indonesia dalam jangka panjang dan bermitra untuk membangun sektor kedirgantaraan dan penerbangan Indonesia, termasuk melalui dukungan pertahanan dan keamanan. Visi Presiden Prabowo berpikir tentang modernisasi pertahanan Indonesia dan keamanan masa depan, modernisasi Indonesia difokuskan pada independensi, integritas teritorialnya dan kebebasan serta kemakmuran untuk masa depan. Dan Boeing, dapat memainkan peran penting membantu mencapai visi itu di masa depan.

Salah satu cara terbaik melalui jet tempur F-15 yang menawarkan muatan yang unggul, terbaik di kelasnya, serta jangkauan dan kecepatan yang tak tertandingi, sudah terbukti dan siap tempur. Dan memiliki kemampuan peperangan elektronik yang fantastis. Boeing berkomitmen untuk jangka panjang. Penjualan F-15 yang potensial, akan disertai persyaratan offset (imbal dagang) sehingga memungkinkan serangkaian kemitraan baru untuk pendalaman industri dibidang pertahanan dan keamanan dalam membangun kapasitas, pemeliharaan, pelatihan, hingga suku cadang. Boeing telah ada di Indonesia selama 76 tahun. Penandatanganan nota kesepahaman antara Boeing dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) (pada Rabu, 11/6) adalah yang terbaru. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut kasus baru dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi dalam rentang waktu 2019–2021. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dua saksi yang telah diperiksa yakni Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Setjen MPR 2020–2021, dan Fahmi Idris, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Setjen MPR tahun 2020. Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan sebelumnya yang kini telah naik ke tahap penyidikan.

Sekretaris Jenderal MPR saat ini, Siti Fauziah, menegaskan bahwa perkara tersebut tidak melibatkan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang menjabat saat ini. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas kasus ini berada pada ranah administratif dan teknis Sekretariat Jenderal MPR, khususnya pada masa kepemimpinan Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH sebagai Sekjen saat itu.

Kasus ini mencerminkan upaya berkelanjutan KPK dalam menindak praktik korupsi di lembaga negara, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan legislatif.

Di tengah masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, temuan dari sejumlah praktik korupsi di wilayah itu mencengangkan. Terakhir, korupsi dana operasional Papua tahun 2020-2022 yang melibatkan bekas Gubernur Papua, Lukas Enembe, terungkap adanya uang puluhan miliar rupiah yang diduga dibawa dengan 19 koper dari Papua, untuk membeli jet pribadi di luar negeri. Lukas Enembe meninggal pada Desember 2023, tapi KPK terus menelusuri kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Pada 2008-2023, ada Sembilan kepala daerah di wilayah itu yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebanyak lima kepala daerah diantaranya terjerat kasus pada 2008-2014 dan empat kepala daerah pada 2020-2023. Kasus yang menimpa kepala daerah di wilayah Papua itu banyak yang terkait dengan penyelewengan dana APBD.

Itu menunjukkan, dana APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ternyata juga menjadi sumber korupsi. Korupsi Papua terjadi di tengah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lima provinsi di Papua pada tahun 2024, tak ada yang di atas IPM nasional di skor 75,02. IPM tertinggi Papua ada di Provinsi Papua dengan skor 73,85, yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IPM 54,43. Lima provinsi di Papua juga ada di bawah rata-rata nasional untuk kategori lainnya. Dimana pengeluaran riil per kapita tahun 2024 adalah Rp 12,341 juta. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan warga Papua terasa ironis karena banyak dana otonomi khusus yang digelontorkan ke wilayah itu sejak tahun 2002. Pengelolaan anggaran yang tidak disiplin dan minimnya pengawasan pusat jadi bagian adanya kepala daerah di Papua yang diproses hukum karena korupsi. (Yoga)