KPK Dalami Kasus Gratifikasi di Lembaga Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut kasus baru dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi dalam rentang waktu 2019–2021. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.
Dua saksi yang telah diperiksa yakni Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Setjen MPR 2020–2021, dan Fahmi Idris, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Setjen MPR tahun 2020. Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan sebelumnya yang kini telah naik ke tahap penyidikan.
Sekretaris Jenderal MPR saat ini, Siti Fauziah, menegaskan bahwa perkara tersebut tidak melibatkan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang menjabat saat ini. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas kasus ini berada pada ranah administratif dan teknis Sekretariat Jenderal MPR, khususnya pada masa kepemimpinan Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH sebagai Sekjen saat itu.
Kasus ini mencerminkan upaya berkelanjutan KPK dalam menindak praktik korupsi di lembaga negara, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan legislatif.
Tags :
#Penegakan HukumPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023