Jumlah restriksi atau pembatasan ekspor dan impor di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin meningkat. Kondisi itu memperburuk perdagangan global tahun ini dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor tersebut tahun depan. WTO, Kamis (7/12) waktu setempat, melaporkan, dalam periode 16 Oktober 2022-15 Oktober 2023, terdapat 193 pembatasan perdagangan barang. Dari total tersebut, dua di antaranya berupa restriksi ekspor sebanyak 99 pembatasan (51 %) dan impor 93 pembatasan (48 %). Total nilai pembatasan barang ekspor dan impor itu 337,1 miliar USD, meningkat dibandingkan medio Oktober 2021-medio Oktober 2022 yang mencapai 278 miliar USD. Pembatasan ekspor dilakukan untuk mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri, sedangkan pembatasan impor terutama guna melindungi produk dan industri domestik. Restriksi ekspor pangan, pakan, dan pupuk juga masih banyak, yakni 75 pembatasan dari 122 tindakan serupa yang muncul sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Negara-negara yang membatasi ekspor komoditas-komoditas itu, antara lain, Rusia dan Ukraina (pupuk dan gandum); India, Mesir, dan Kirgistan (beras); serta Maroko (bawang, tomat, dan kentang). Sementara itu, dalam periode yang sama, langkah-langkah fasilitasi perdagangan justru turun dari 406 upaya menjadi 303 upaya. Total nilai barang yang diurai hambatan perdagangannya juga turun dari 1.160,5 miliar USD menjadi 977,2 miliar USD. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pascapandemi Covid-19, fasilitasi perdagangan sangat penting dilakukan. Melalui fasilitasi dagang itu, semua negara dapat mengakses berbagai jenis komoditas global, terutama pangan, pakan, dan pupuk. Fasilitasi perdagangan juga dapat menekan biaya ekspor dan impor serta menjadi alat berharga melawan tekanan inflasi. Oleh karena itu, restriksi ekspor komoditas-komoditas penting, termasuk pangan, perlu dihapus. (Yoga)

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik, khusunya sebagai cadangan beras pemerintah (CBP), selama tiga tahun berturut-turut  atau sejak 2019. Bulog mengandalkan produksi petani dalam negeri untuk memenuhi stok CBP. Hingga minggu ketiga Desember, Bulog telah menyerap 1,20 juta ton beras petani. Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prakiraan produksi beras nasional pada triwulan 1-2022 sebesar 11,16 juta ton. Selain menjaga stabilitas harga ditingkat petani, sepanjang 2021, Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas  harga beras ditingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar atau KPSH (Ketersediaan pasokan dan stabilitas harga). (Yetede)

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Bogor, Presiden Jokowi menekankan bahwa kebutuhan prioritas Indonesia adalah mendatangkan dolar AS sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Presiden meminta gar implementasi mandatori biodiesel, penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Pertumbuhan industri barang subtitusi impor guna menekan laju impor di tanah air. selain itu beliau menegaskan bahwa kita harus memiliki strategi detil produk yang harus diperkuat dan fokus melihat kendala eksportir di negara tujuan.