Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tiba-tiba melambat dan efisiensi anggaran turut berdampak ke sektor transportasi di Kaltim. Menurunnya mobilitas orang membuat sejumlah sopir yang membuka jasa rental mobil harus berutang demi membayar cicilan mobil mereka. Agus (48), sopir yang juga membuka jasa rental mobil di Kota Samarinda, Kaltim. Sejak akhir 2024, mengaku sepi orderan. Padahal, sejak 2022, setiap bulan ia hanya libur di akhir pekan karena melayani penyewaan mobil sekaligus menyupiri klien, yang sebagian besar dari pemerintah pusat dan daerah. Kliennya rata-rata melakukan pertemuan di Balikpapan, Samarinda dan IKN. Ramainya kunjungan tersebut membuatnya tak pernah bermasalah dengan kredit mobil sebesar Rp 7 juta per bulan. ”Sejak ganti presiden sepi. Bulan Maret sampai Mei (2025), saya pinjam orangtua untuk cicil mobil,” kata Agus, Rabu (4/6).

Sepinya order, akibat rendahnya kegiatan pemerintah. Ia mengatakan, 90 % penghasilannya dari pelayanan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Saat kunjungan pemerintah ke IKN sepi dan efisiensi anggaran pemda diberlakukan, maka penghasilannya anjlok. Untuk menyiasati kondisi tersebut, ia sempat mendaftar aplikasi layanan ojek mobil daring untuk menambah penghasilan. Namun, setelah seminggu, hasilnya tak membantu. Ia tekor di ongkos bensin. Agus akhirnya membuka layanan lintas kota Samarinda, Balikpapan, Bontang dan sekitarnya, disertai jasa penitipan barang. ”Namun, saya nurunin harga. Biasanya rute Balikpapan-Samarinda Rp 600.000, sekarang Rp 400.000 juga saya ambil. Isinya maksimal lima orang sekali berangkat,” katanya. Kelesuan ekonomi itu juga tampak dari deflasi Provinsi Kaltim sebesar 0,35 % secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan, dorongan deflasi paling kuat berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, mencapai 0,56 % secara bulanan. Namun, uniknya tekanan inflasi terlihat pada sektor transportasi yang berkontribusi 0,14 % secara bulanan, dipicu lonjakan tarif angkutan udara selama periode libur panjang di Mei 2025. Pemerintah bersama BI telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, untuk menjaga harga pangan terjangkau masyarakat. Menurunnya pendapatan warga juga memicu deflasi karena para penyedia jasa layanan travel dan rental mobil menurunkan harga sehingga penghasilan menurun, tapi biaya kebutuhan hidup tetap, bahkan cenderung naik. Jika tidak dilihat lebih teliti,dampak negatif ini bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. (Yoga)

Tarif buzzer atau pendengung sangat bervariasi. Rentangnya puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran Kompas, uang miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer kelas kakap. Sementara di level bawah, buzzer cilik mengejar uang receh. Menjelang subuh, akhir April2025, Irwan (nama samaran) membuka buku rekening bank atas namanya, yang terdapat dua transaksi jumbo pada 2024 dan awal 2025. Tahun lalu, uang yang masuk ke rekeningnya Rp 6 miliar. Transaksi berikutnya, awal tahun ini, Rp 1 miliar. Uang miliaran rupiah dari dua transaksi tersebut untuk pembayaran proyek buzzer terkait isu politik. Ia memperlihatkan sejumlah dokumen perencanaan proyek buzzer untuk swasta, korporasi besar, politisi, serta sejumlah instansi.

Di dokumen itu ada rencana anggaran dan berkas tagihan proyek buzzer bagi korporasi besar. Nilai proyeknya dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di masa jayanya, Irwan sebagai koordinator buzzer bisa meraih Rp 400 juta per bulan. Ada kalanya, ia berstatus perantara saja dengan mengambil margin keuntungan. ”Bisnis buzzer ini tak jelas antara halal atau haramnya. Namun, ini kerjaan yang ’mikir’. Saya harus menganalisis data, paham konteks politiknya, harus tahu siapa pihak terkaitnya,” ujarnya. Jika ia menerima proyek buzzer dengan nilai Rp 1 miliar, Irwan dan tim setidaknya kecipratan Rp 800 juta, sisanya jatah perantara, orang yang punya akses langsung ke sumber proyek. Dalam dunia buzzer, posisi sangat menentukan. Semakin rendah kastanya, bayaran kian kecil. Contohnya operasi menggarap sebuah isu agar jadi trending topikdi aplikasi X (dulu Twitter).

Misalnya, perantara menjual harga untuk sebuah trending topik ke pemesan sebesar Rp 150 juta per jam.” Dari Rp 150 juta itu, yang sampai ke buzzer tingkat bawah hanya Rp 5 juta-Rp8 juta. Orang yang tugasnya bikin akun hanya kebagian Rp 200.000-Rp 300.000,” katanya. Beda nasib dengan Irwan, AE, Perempuan Jakarta Selatan yang menekuni pekerjaan buzzer selama lima tahun terakhir, sekarang punya standar honor minimal Rp 300.000. Ia pernah kerja sebagai buzzer komentar dengan bayaran Rp 5.000 per komentar. Seiring meningkatnya jumlahpengikut di media sosialnya, ia naik kelas. Di Instagram, pengikutnya 25.000 akun. Ia menunjukkan sejumlah grup tawaran kerja buzzer untuk mempromosikan program instansi dengan bayaran Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 40.000 dengan syarat calon peserta mempunyai minimal pengikut 500 di Instagram atau Tiktok. (Yoga)

Sabtu (18/1) dua perempuan duduk berhadapan di atas tikar yang digelar di atas rumput. Salah satunya memasang bulu mata palsu pada mata kanan di hadapannya. Aktivitas itu terjelaskan dengan selembar media iklan bertuliskan ”Eye Make up”. Jasa rias area mata. Jika cuma rias, biayanya Rp 35.000. Ditambah ”menggarap” alis berarti plus Rp 10.000. Mempercantik bulu mata? Tambahkan Rp 10.000-Rp 12.000, bergantung pada tingkat kesulitan. Nurul Anisa (24), pemegang kertas promosi itu,menjelaskan bahwa saudarinya sedang merias bagian mata seorang penonton konser di sebelah gedung konser Infinite, sebuah grup penyanyi asal Korsel, di Tennis Indoor, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Anisa mengatakan, ini kedua kalinya mereka menjajal peruntungan. Jasa rias pada konser Stray Kids, juga grup artis pria Korea, tanggal 21 Desember 2024 jadi percobaan perdana. Dari pengalaman sebelumnya, bisnis rias mata tergolong laris. Sebab, banyak penonton yang datang dari jauh dan sudah sejak berjam-jam sebelum konser tiba di lokasi. ”Make up-nya pada luntur, kan, akhirnya pada make up lagi di venue,” ucap karyawati usaha bidang konstruksi ini. Sebagai gambaran, para penonton Infinite mulai menukarkan tiket ke gelang akses masuk sejak pukul 10.00. Saat ditemui pukul 15.30, Anisa dan saudaranya baru melayani tiga penonton. Selain jasa rias, ada pula bisnis jasa penitipan barang di sekitar lokasi konser memanfaatkan aturan yang melarang penonton membawa sejumlah barang ke dalam area konser.

Hal ini dilakoni dua mahasiswa, Tia (22) dan Gebi (24), juga pada konser Infinite. Ketika ditemui, dua remaja perempuan asal Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jabar, itu sedang sibuk menawarkan jasa kepada para penonton. ”Hampir setiap ada konser besar pasti hadir. Mulai tahun lalu iseng-iseng buka jasa ini karena ikut kakak,” ujar Gebi. Bermodal dua tas karung jumbo, mereka menggelar lapak di samping area Tennis Indoor Senayan yang menjadi venue konser. Harga yang ditawarkan bervariasi bergantung pada ukuran barang yang dititipkan. Untuk barang-barang ukuran kecil seperti parfum atau rokok elektronik, dihargai Rp 10.000, untuk barang ukuran besar seperti koper, dihargai Rp 30.000. Dalam sekali konser, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp 300.000. (Yoga)

Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensi yang timbul akibat pelarangan truk dengan tiga sumbu melintas di jalur-jalur strategis selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Meskipun kebijakan ini rutin diterapkan setiap tahun, langkah tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam sektor ekspor dan pasokan barang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi inflasi domestik. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang masih dalam fase konsolidasi setelah tekanan inflasi tinggi dan tantangan perdagangan, kebijakan transportasi dan logistik yang tepat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memperburuk situasi ekonomi dan dapat menjaga kelancaran distribusi barang serta stabilitas pasar.

Stagnasi dalam penerapan pajak karbon di Indonesia meskipun telah ada payung hukum sejak tiga tahun lalu melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan sejak 1 April 2022 hingga saat ini belum terealisasi karena belum adanya regulasi turunan yang mendukung implementasinya. Pajak ini dirancang untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang menghasilkan emisi melebihi batas yang ditetapkan dengan skema cap and tax, yaitu penerapan tarif pajak sebesar Rp30 per kilogram CO2e pada emisi yang melebihi batas tersebut.

Beberapa pejabat, seperti Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa belum adanya regulasi turunan menjadi kendala utama dalam penerapan pajak karbon. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengedepankan mekanisme perdagangan karbon, meskipun pajak karbon tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan ini. Giordano Rizky Indra Kusuma, Wakil Sekretaris Jenderal ACEXI, menekankan bahwa pajak karbon dan perdagangan karbon saling melengkapi. Dia juga menyarankan agar tarif pajak karbon yang rendah ditingkatkan secara bertahap untuk memberikan efek signifikan dalam pengurangan emisi.

Menurut Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), penerimaan dari pajak karbon diperkirakan minimal, hanya sekitar Rp37,62 triliun berdasarkan data emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2022. Ia juga menambahkan bahwa kecil kemungkinan pajak karbon akan diterapkan pada tahun 2025 karena belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).