Valiance, perusahaan konsultan Indonesia, resmi tampil sebagai perusahaan konsultan machine learning (ML) tanah air. CEO dan Co-Founder Valiance Aditya Sanjaya mengatakan, solusi berbasis ML yang dikerjakan Valiance bersifat menyeluruh, mencakup analisis ketimpangan, akuisisi dan konstruksi data, pengembangan model, implementasi infrastruktur ML. “Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi tidaklah optimal. Data-driven dapat menjadi kerangka kerja perusahaan untuk menurunkan business problem menjadi data problem, menguji hipotesis, lalu mengambil keputusan berdasarkan data,” tuturnya. CTO dan Co-Founder Valiance Riyad Rivandi menambahkan, pengerjaan solusi bisnis di Valiance berlangsung secara efisien berkat penggunaan internal tools yang dikembangkan untuk proses automatic ML (AutoML). (Yetede)

Bisnis perhotelan mulai menggeliat kembali. Beberapa hotel baru selesai dibangun tahun ini dan mulai beroperasi. Proyek hotel berbintang diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan hotel budget. Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengemukakan, bisnis perhotelan sudah mulai bergeliat sejalan dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Meski mulai menggeliat, tingkat hunian hotel diprediksi masih belum akan pulih kembali seperti pada tingkat okupansi tahun 2019 atau sebelum pandemi. Secara nasional, tingkat hunian hotel rata-rata 45-50 persen atau masih berada di bawah tingkat hunian normal rata-rata 56 persen. Di DKI Jakarta, misalnya, tingkat hunian normal sekitar 70 persen.Tingkat keterisian hotel dinilai baru akan terdongkrak dengan aktivitas pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran (MICE) yang biasanya didominasi kegiatan pemerintah

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,77 trilliun untuk subsidi kuota internet yang terbagi Rp 2,3 trilliun oleh Kementerian Kebudayaan, Reset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Rp 470 milliar oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan subsidi kuota akan berlangsung selama tiga bulan dari September hingga November 2021. "Dengan adanya Covid-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh , maka kami memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini sudah dimulai sejak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konverensi pers secara virtual, rabu (4/8). 

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021 berpotensi menjadi sentimen positif bagi emiten jasa logistik, terutama jika transaksi e-commerce makin meningkat.Pembatasan aktivitas masyarakat yang dipicu oleh pandemi memang menyebabkan banyak gerai ritel offline mengalami tekanan penjualan. Namun, hal itu tidak berarti masyarakat telah mengurangi belanja secara signifikan.

Pelonggaran pembatasan sosial sebelumnya memang sempat kembali menggairahkan transaksi offline, tetapi dengan berlakunya PPKM Darurat bulan ini, tren pergeseran ke belanja online bakal kembali berlanjut.Emiten pengantaran barang, PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) atau SAP Express mengami hal itu. Sebelumnya, pelonggaran aktivitas masyarakat turut mendongkrak permintaan jasa logistik, sebab banyak pelaku usaha offline yang kembali buka dan turut membutuhkan jasa logistik.Di sisi lain, kontribusi dari segmen e-commerce tetap kuat seperti biasa. Total volume pengiriman SAP Express mengalami kenaikan sekitar 15% hingga 20% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. “Dari sisi kinerja justru mengalami peningkatan, semasa PPKM transaksi digital naik hingga 32%. Industri kurir adalah turunan dari industri e-commerce. Jadi, secara langsung atau tidak langsung peningkatan transaksi digital ini memberikan kontibusi positif terhadap kinerja kami,” urainya, Minggu (18/7).

(Oleh - HR1)

Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah masih minim. Meski capaian investasi sejauh ini memenuhi target, efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak belum tercapai.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, pada triwulan I-2021, realisasi investasi mencapai Rp 219,7 triliun dan menyerap 311.793 tenaga kerja.Capaian itu meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja pada periode yang sama pada 2019 dan 2020.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit, menilai dari segi kuantitas, realisasi investasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu memang meningkat sesuai target.

Namun, secara kualitas, efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja belum optimal. Pada 2014, investasi senilai Rp 1 triliun menyerap 3.090 tenaga kerja.Pada 2017 keadaan menurun signifikan ketika investasi senilai Rp 1 triliun hanya menyerap 1.698 tenaga kerja. Pada 2018 besaran investasi serupa hanya menyerap 1.331 tenaga kerja, dan pada 2019 menyerap 1.277 tenaga kerja.

Idealnya, nilai investasi sebanyak Rp 219,7 triliun pada triwulan I-2021 bisa menciptakan 500.000-600.000 lapangan kerja. Kenyataannya, Rp 1 triliun investasi yang masuk hanya menyerap lebih kurang 1.419 tenaga kerja.

Sartika (35), warga Medan, tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya di Aceh Utara. Padahal, hampir tiap tahun ia mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya di kampung. Bagi Sartika, dengan cara itu ia masih bisa menjaga silaturahmi dan tetap memberikan perhatian kepada orangtua ataupun keluarga di kampung halaman. ”Karena enggak bisa mudik, saya hanya kirim roti dan pakaian untuk keluarga di kampung,” kata Sartika, Senin (10/5/2021).

Mengirimkan makanan bagi anggota keluarga tercinta juga dilakukan Eli (49), warga Padang, Sumatera Barat. Ia mengirimkan 3 kilogram kue arai pinang untuk dua putri kembarnya yang kuliah di Bandung, Jawa Barat. Kedua putrinya itu tidak bisa pulang akibat terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran.

Selain Sartika dan Eli, banyak warga lain yang juga mengirimkan barang untuk kerabatnya saat jelang Lebaran. Tren ini setidaknya mengemuka sejak tahun lalu. Perusahaan layanan pengiriman barang JNE yang ada di Medan, misalnya, mengalami peningkatan pengiriman barang hingga 30 persen sejak Ramadhan. ”Selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, pengiriman makanan dan minuman khas daerah, serta fashion mendominasi dari Medan,” kata Kepala Cabang JNE Medan Fikri Al Haq Fachryana.

Peningkatan jasa pengiriman barang juga dialami Kantor Pos Medan. Sejak awal Mei ada 843 pengiriman barang, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama bulan lalu. ”Ada peningkatan kiriman barang, terutama jenis paket kilat khusus,” kata Manajer Pelayanan Kantor Pos Medan Risang Catur Atmojo.

Lonjakan pengiriman barang juga terjadi di Kantor Pos Cirebon, Jabar. Selama bulan Ramadhan hingga jelang Lebaran, tercatat 5.800 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai daerah. Padahal, pada bulan biasanya, pengiriman paket berkisar 4.200 barang. Peningkatan pengiriman barang juga terjadi untuk tujuan ke luar negeri. Kantor Pos Cirebon mencatat selama April 2021, sebanyak 208 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jumlah ini melonjak 73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ”Tujuan pengirimannya adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Kami memprediksi peningkatan pengiriman paket karena mereka tidak bisa pulang ke Indonesia jadi lebih baik kirim barang ke sana,” ungkapnya. Sebaliknya, PMI di negara tersebut mengirim uang kepada keluarganya di Cirebon. Tercatat, sebulan terakhir, pengiriman uang dari PMI melalui Kantor Pos Cirebon mencapai Rp 38,4 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sekitar Rp 30 miliar.

”Panen” jasa pengiriman barang juga terjadi di Jatim. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia Jatim Ardito Soepomo mengatakan, pengiriman meningkat karena transaksi belanja secara dalam jaringan juga meningkat. Ditambah lagi adanya larangan mudik Lebaran tahun ini.

Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan platform perdagangan elektronik Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa dengan belanja maksimal Rp50 juta per transaksi. Chief Executive Officer Mbizmarket Rizal Paramarta menjelaskan Pemprov Riau mengadaptasi pemanfaatan platform perdagangan elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

“Pemanfaatan platform B2B e-commerce di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (29/4). Kolaborasi antara Provinsi Riau dan Mbizmarket secara resmi ditandai dengan pendandatanganan kerja sama oleh Rizal Paramarta dan Gubernur Riau Syamsuar pada 28 April 2021.

Mbizmarket sebagai marketplace merupakan platform yang dapat memenuhi kebutuhan rancangan bisnis pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, Mbizmarket dapat mengakomodasi kebutuhan pembayaran pemerintah ini, berbeda dengan model bisnis pada marketplace C2C (customer to customer) atau B2C yang menggunakan escrow account di mana pembeli wajib membayar sebelum penyerahan barang/jasa. “Selain itu di dalam platform Mbizmarket terdapat fitur yang dapat mengakomodasi kebutuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetor, dan melaporkan penerimaan pajak atas transaksi belanja pemerintah.”

(Oleh - HR1)

Chairman Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Muhammad Feriadi menyambut positif kebijakan pemerintah yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang subsidi ongkos kirim dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang lebaran.

“Subsidi ongkir menurut kami akan meningkatkan transaksi yang akhirnya bisa meningkatkan volume kiriman bagi perusahaan jasa pengiriman,” ungkap Muhammad FeriadiFeriadi, saat dihubungi Sabtu (10/4).

Menurut Feriadi, menghadapi masa padat pengiriman barang, biasanya perusahaan jasa pengiriman anggota Asperindo telah melakukan persiapan seperti penambahan armada, SDM dan untuk melakukan booking space untuk moda transportasi udara.

Pemerintah sepertinya tak memberikan toleransi sedikit pun untuk mudik Lebaran tahun 2021 ini. Caranya, dengan melarang penggunaan dan pengoperasian moda transportasi udara, darat dan laut beroperasi selama periode 6-17 Mei 2021.

Lewat Peraturan Menteri Perhubungan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 13/ 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Pengebaran Covid-19 Selama Ramadan 1442 Hijriah, larangan ini dilakukan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aterg Aryono mengaku masih mempelajari aturan tersebut. Sebagai asosiasi yang terdiri dari pengusaha angkutan jalan yang resmi (berizin), Ateng menjamin anggota Organda bakal menaati aturan pemerintah.

Kendati begitu, kata Ateng, larangan angkutan umum tidak ideal. Kata dia, pelarangan harusnya untuk angkutan pribadi. Dengan angkutan umum, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) lebih dapat diawasi.

Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) Dwi Rianta Soerbakti menyebut, larangan mudik kall ini adalah tamparan perusahaan otobus. Dalam setahun terakhir, perusahaan bus sudah mengalami penurunan pendapatan sangat signifikan. Sepanjang tahun 2020 lalu, pendapatan LRNA turun 50%.

Setiap Ramadan dan Lebaran Idulfitri terjadi peningkatan pengiriman barang antar provinsi. Seperti halnya perusahaan jasa kiriman JNE yang sudah melakukan beberapa antisipasi untuk melayani masyarakat pengguna jasa.

Depi Hariyanto, Kepala Cabang JNE Banjarmasin, mengatakan, sudah rutin setiap tahun saat Ramadan dan Hari Raya Idulfitri terjadi peningkatan jumlah pengiriman yang signifikan.

Secara nasional, jumlah pengiriman JNE pada high season tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih dari 30 persen jasa kirim Pada Ramadan, JNE Banjarmasin juga mengalami peningkatan sekitar 20 persen hingga 30 persen.