Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang diselenggarakan Selasa (27/5) di Gedung President University Convention Center, Cikarang Utara, Bekasi, Jabar, berakhir rusuh. Dalam video yang sempat viral di media sosial, jumlah pencari kerja di acara itu membeludak. Mereka saling berdesakan, dorong, berebut QR Code (kodebatang) sebagai satu-satunya media akses, hingga ada yang jatuh dan pingsan. Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, tingginya animo masyarakat terhadap bursa kerja (jobfair) sangat bisa dimengerti terutama dari kalangan angkatan kerja baru. Tanggapan Kemenaker itu tak mampu meredam perdebatan dan kecemasan terhadap kondisi lapangankerja di Indonesia. Di media sosial muncul diskusi lanjutan, ada yang curiga banyak perusahaan jadi peserta jobfair, tetapi tidak benar-benar membuka lowongan pekerjaan. Mereka hadir karena formalitas.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Selasa (3/6), di Jakarta, berpendapat, kericuhan Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo adalah bukti nyata ketidakseimbangan suplai-permintaan pekerjaan. Pemerintah harus mengakui kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang sesungguhnya, bukan berdalih seakan-akan situasinya baik-baik saja. ”Kita harus realistis. Data PHK dan pengangguran memang berbeda, tetapi di lapangan banyak yang mengeluh cari kerja semakin susah. Jadi, jangan merasa hebat meski pertumbuhan ekonomi masih tinggi,” ujarnya. Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 yang dirilis BPS, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir bertambah 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Kemenaker mengklaim, jumlah PHK per 20 Mei 2025 sebanyak 26.455 kasus, tapi menurut Apindo jumlahnya 73.992 kasus per 10 Maret 2025.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, pencairan jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp 1,67 triliun kepada 114.742 tenaga kerja pada Januari-Maret 2025. JHT dapat diklaim jika peserta mengundurkan diri atau mengalami PHK. Kualitas investasi yang masuk ke Indonesia berubah, 7-8 tahun lalu, Rp 1 triliun investasi mampu menyerap 4.000 pekerja. Kini, Rp 1 triliun investasi hanya bisa mempekerjakan 1.200 orang. Menyelenggarakan job fair di tengah isu risiko PHK meluas, daya beli turun dan pengangguran usia muda bisa jadi bumerang bagi pemerintah. Esensi job fair sesungguhnya ialah mempertemukan perusahaan yang kesulitan mencari pekerja dengan pencari kerja. ”Pencari kerja saat ini lebih besar dari permintaan pekerjaan. Pemerintah perlu perbaiki iklim investasi dan beri kepastian hukum bagi investor,” kata Anton. (Yoga)

Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang kian tinggi, PHK massal kian menghantui. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPDPHRI) Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada Apri l2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, sebanyak 96,7 % responden mengalami penurunan kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyatakan, tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi, tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. ”Tingkat hunian turun drastis, sementara biaya operasional naik tak terkendali. Ini kondisi yang sangat memberatkan dunia usaha,” ujar Sutrisno dalam diskusi secara daring, Senin (26/5).

Kenaikan biaya operasional yang signifikan meliputi tarif air PDAM yang naik 71 persen, harga gas melonjak 20 persen, serta upah minimum provinsi (UMP) yang meningkat 9 % tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelakuusaha sulit bertahan. Dari sisi tenaga kerja, 70 % pemilik hotel berencana mengurangi karyawan 10-30 %. Sebanyak 90 % responden survei telah mengurangijumlah pekerja harian. Sementara 37,7 % berencana mengurangi anggota staf tetap. ”Bahkan, kalau kita lihat di platform seperti OLX, banyak sekali hotel yang dijual. Ini menunjukkan pelaku usaha memang mengalami kesulitan mengelola usaha mereka,” ucap Sutrisno. Penyebab utama penurunan hunian ialah merosotnya kunjungan dari segmen pemerintah. (Yoga)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir meningkat 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Kompas, 14/5/2025). Penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun disbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK (Kompas, 15/5/2025).

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun, dan didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai 65 % total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi pe-ningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. (Yoga)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibanding mereka yang berpendidikan lebih rendah. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah terkena PHK. Laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2025 dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI membandingkan dampak krisis besar terhadap pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19. Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menekankan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kelompok yang paling rentan terdampak pengangguran selama periode perlambatan ekonomi dan krisis.

Data historis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi meningkat lebih tajam dari mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pada krisis 2008, dengan TPT kelompok terdidik berkisar 11-12 %, sementara kelompok kurang terdidik tetap di bawah 6 %. ”Perlambatan pertumbuhan ekonomi mengurangi permintaan pekerja dan sekarang yang terdampak paling banyak adalah skilled workers. Situasi ini biasanya diikuti dengan kenaikan sektor informal. Dengan kata lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lebih banyak good jobs,” tutur Jahen, Rabu (14/5). Distribusi tingkat pengangguran berlatar berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 mencapai 13,89 %, naik dibanding Februari 2024, yaitu 12,12 %. Tingkat pengangguran pekerja tamatan SMA pada Februari 2025 mencapai 28,01 %, turun dibanding Februari 2024, di 29,29 %. (Yoga)

Kondisi pasar tenaga kerja nasional menghadapi tantangan berat karena faktor ketidakpastian ekonomi. Menaker, Yassierli di Jakarta, Kamis (8/5) menyatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 % pada Agustus 2024 menjadi 4,76 % pada Februari 2025. ”Kendati demikian, tantangan kita tetap berat karena ketidakpastian (ekonomi) yang tinggi,” ujarnya. TPT adalah persentase jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dari jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran tingkat keberhasilan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan. BPS dalam laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 di Jakarta, Senin (5/5) mengungkapkan, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir bertambah 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025.

Pemerintah menyikapi situasi itu, dengan tiga jurus. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Kemenaker akan aktif bersilaturahmi, berdiskusi, dan mendorong ke arah tersebut. Salah satunya Kementan. Mengacu ke laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 dari BPS, ada penambahan 890.000 pekerja di sektor pertanian dari Februari 2024 ke Februari 2025 dan 850.000 pekerja dari Agustus 2024 ke Februari 2025. Jurus kedua adalah program pelatihan kerja yang menggabungkan pembelajaran praktis dengan pengalaman kerja langsung atau apprenticeship. Kompetensi dan keterampilan yang disasar menyangkut teknologi digital yang berguna untuk masa depan. Jurus ketiga ialah program kewirausahaan. Program akan dimasukkan ke satuan pendidikan tinggi sehingga angkatan kerja muda yang telah lulus memiliki keterampilan wirausaha. Dalam hal ini, Kemenaker akan berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek. (Yoga)

Jumlah pekerja yang terkena PHK cenderung meningkat, hingga menambah jumlah penganggur. Hal ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 % atau yang paling rendah setelah pandemi meski jumlah penganggur sedikit meningkat dibanding tahun 2024 menjadi 7,28 juta orang. Laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 sebesar 5 %, naik dibanding tahun 2024, di 4,9 %.

Hal ini dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik. Pada 2026, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 %. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Saifudin, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan SDM.

Persoalan penganggur usia muda belum serius ditangani. Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pasca lulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, penganggur usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebutkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil berorientasi pasar domestik luar negeri, tetapi tidak kompetitif. (Yoga)

Pencari kerja terlihat sedang beristirahat di tengah acara bursa kerja di GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta kembali menyelenggarakan bursa kerja (job fair) di dua kecamatan, yakni Kemayoran dan Johar Baru. Bursa kerja ini diikuti 40 perusahaan dari berbagai industri. Ribuan lowongan pekerjaan juga tersedia di bursa kerja ini. Ajang bursa kerja bisa menjadi harapan bagi pencari kerja di tengah lonjakan angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlahnya bertambah sekitar 83.000 orang. (Yoga)

Bursa kerja tak hanya dipadati penganggur, lulusan baru, dan mereka yang terkena PHK. Ada ibu rumah tangga hingga pekerja lepas yang ”turun gunung” untuk mendapatkan pemasukan tetap agar dapur tetap mengepul di tengah impitan kebutuhan sehari-hari. Tami (33) diajak tetangganya ke Bursa kerja, Jakarta Job Fair di GOR Johar Baru, yang dihelat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakpus pada Selasa (6/5) siang. Ibu rumah tangga ini ingin mengadu nasib di bursa kerja agar bisa bekerja lagi setelah 12 tahun fokus mengurus buah hati. Suaminya hanya pekerja serabutan atau sesekali membantu kenalan sebagai petugas kebersihan di hotel.

”Sekarang suami lagi di rumah saja. Belum ada panggilan kerja. Mau tidak mau harus begini (cari kerja) supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” kata warga Koja, Jakut, itu. Tami kerap membantu mertuanya berjualan makanan dan minuman untuk memenuhi uang jajan anak-anak. Namun, keluarganya harus punya pemasukan tetap agar tak merepotkan mertua. Narsih (48) juga membawa harapan serupa. Orang tua tunggal ini ingin anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang dan segala kebutuhannya tercukupi. ”Cari kerja apa saja,” ujar Narsih, warga Pemalang, Jateng, yang sudah belasan tahun merantau ke Jakbar. Saban hari ia bekerja serabutan sebagai tukang bersih-bersih, cuci, dan pijat tradisional di Jakarta Barat. Sebelumnya, dalam sehari ada delapan panggilan kerja serabutan. Namun, kini paling banter empat. (Yoga)

Adanya stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan I-2024. Perlambatan ini turut dibayangi kenaikan jumlah penganggur yang semakin mengancam pelemahan konsumsi masyarakat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan pada triwulan I-2025 adalah 4,87 %, lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I-2024 di 5,11 %. Dalam konferensi pers secara hibrida, Senin (5/5) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 ditopang oleh pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh secara tahunan sebesar 4,89 % dan 6,78 %.

”Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor, didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Konsumsi rumah tangga tumbuh didorong momen Ramadhan dan liburan Idul Fitri di akhir Maret 2025,” ujarnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 sejalan dengan stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I-2025 berbanding pada triwulan I-2024. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulanI-2025 tumbuh 4,89 % secara tahunan. Sementara pada triwulan I-2024, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga sedikit lebih tinggi, di level 4,91 %.

Secara historis, konsumsi rumah tangga memang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, perlambatan kinerja konsumsi masyarakat sebelumnya telah terindikasi dari hasil Survei Konsumen BI pada Maret 2025 yang menunjukkan pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama, terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah. ”Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli,” ujarnya. Stagnasi pada pertumbuhan konsumsi masyarakat sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja pemerintah secara tahunan yang pada triwulan I-2025 terkontraksi 1,38 %. (Yoga)

Pencari kerja menghadapi tantangan serius akibat syarat rekrutmen yang tak relevan, diskriminatif, dan sering tak sebanding dengan kompensasi. Diperlukan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kompetensi. “Saya berdiskusi dengan lulusan baru yang sedang mencari kerja dan mendapati banyak syarat kerja yang tidak relevan, seperti tinggi badan, usia maksimal, belum menikah, tak bertato, dan lolos BI checking. Hal ini menyulitkan pelamar, terutama perempuan, karena ada ketentuan diskriminatif seperti wajib lajang, yang bisa berujung PHK saat menikah atau punya anak,” ujar Dedeh Farihah Ketua Komite Perempuan Konfederasi SPSI. ”Sebagai pencari kerja, saya merasakan sulitnya menembus dunia kerja di Indonesia. Tak cukup hanya bermodal keahlian, kami juga dihadapkan pada syarat tak masuk akal seperti pengalaman kerja untuk fresh graduate atau batas usia sempit. Banyak sarjana potensial tersingkir,” kata Fitra Fidyah N (26) di Temanggung, Jateng.

”Sebagai pencari kerja dari Kaliteng, saya merasa sulit mendapat pekerjaan, terutama yang sesuai jurusan. Sempat menganggur dua tahun, akhirnya bekerja di perusahaan tambang, tapi terkena PHK. Minimnya koneksi, tuntutan multitasking, gaji rendah, dan praktik titipan makin mempersulit. Pemerintah harus lebih tegas menindak pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja seperti saya,” ujar Rona Meisyara (27) di Barito Timur, Kalteng. “Dua tahun saya mencari kerja tanpa hasil. Banyak lowongan tak masuk akal seperti posisi manajer diminta pengalaman lima tahun, tapi gaji hanya Rp 2,5 juta. Di Surabaya, tren ini sering terjadi. HRD pun banyak yang kurang paham tren industri. Kini saya coba merintis usaha laundry inklusif sambil berharap pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja,” kata Izhaq Rabbin Sulistyo (29) di Sidoarjo, Jatim. (Yoga)