Gangguan penerapan sistem perpajakan Coretax berimbas pada tertekannya penerimaan negara. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi Coretax. Kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak dipertaruhkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis terkait urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Sayangnya, sejak hari pertama penerapan, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas hingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem, yang memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran.

Kondisi ini menyebabkan turunnya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2 % menjadi Rp 187,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terbaru, Coretax telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses log in, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembuatan bukti potong. ”Hal ini terlihat dari penurunan yang signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan Coretax DJP pada periode akhir Februari 2025,” ujar Dwi, di  Jakarta, Rabu (26/3). Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax, DJP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan asistensi yang dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak Coretax selama masa pajak Januari-Maret 2025. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, Coretax semestinya diterapkan secara bertahap demi mengurangi potensi gangguan dan dampaknya ke penerimaan negara. Di tengah proses perbaikan, ia berharap pemerintah meluncurkan ulang sistem, lalu bertahap menerapkannya mulai dari lingkup terkecil. Ia mengingatkan, perbaikan Coretax menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius atas sistem perpajakan tersebut, termasuk audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan dan implementasinya. (Yoga)

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) bertekad untuk memajukan industri dan ekosistem keuangan digital (financial technology/fintech) di Tanah Air, melalui kolaborasi lintas stakeholder, mendorong inovasi yang inklusif, serta memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aftech periode 2025-2029, Pandu Sjahrir pada Rapat Umum Anggota Tahunan Aftech 2025 di Jakarta, pekan lalu. "Kami akan menjalankan tanggung jawab ini dengan serius dan berkomitmen membawa industri fintech Indonesia ke level yang lebih baik. Kolaborasi dengan sektor privat dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci utama," ujar Pandu dalam keterangan persnya, Selasa (25/3/2025). Aftech akan fokus pada penguatan Dewan Etik, Kode Etik dan Self Assessment. Aftech juga akan mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur keuangan digital untuk masyarakat.

"Kami akan berkolaborasi dengan banyak pihak menciptakan keseimbangan keleluasaan dan kontrol, demi layanan finansial yang lebih baik," imbuh Pandu. Pandu menyertakan CEO Privy, Marshall Pribadi, sebagai Wakil Ketua Umum dan CIO Privy, Krishna Chandra sebagai Anggota Dewan Etik. "Privy berkomitmen mendorong penggunaan tanda tangan digital dan identitas digital di seluruh lini aktivitas fintech Indonesia. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem fintech," ujar Marshall. Marshal juga menyoroti maraknya kasus fraud dan isu perlindungan konsumen sebagai tantangan utama. "Tugas kami adalah mengembalikan kepercayaan konsumen, regulator dan industri fintech. Kami berkomitmen menerapkan praktik tata kelola yang baik atau good governance, memperkuat Kode Etik, serta menegakkan standar etika di dalam asosiasi," tegasnya. (Yetede)

Grab, salah satu super App di Tanah Air meluncurkan inovasi pertama di Indonesia, yaitu fitur bayarin. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengelola beragam tagihan untuk kebutuhan harian dengan lebih praktis, cepat, dan efisien. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengirimkan permintaan pembayaran maupun membayarkan tagihan untuk isi ulang pulsa, listrik (prabayar/token dan pascabayar / langganan), BPJS, internet dan TV kabel, serta PBB dan berbagai jenis tagihan lainnya. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui link atau tautan, tanpa perlu berbagi informasi rekening maupun berpindah aplikasi. Head, Marketing Platform, GE, Lending, Insurance, DG dan Kios, Grab Indonesia, Hadi Koe mengatakan, data internal menunjukkan bahwa satu dari dua transaksi bulanan pengguna di kanal produk digital dilakukan untuk pengguna lain.

“Hal ini lah yang mendorong kami melahirkan inovasi ini dengan harapan dapat semakin memudahkan pengguna melakukan pembayaran tagihan dengan cepat dan tidak ribet. Keberadaan fitur bayarin juga menjadikan kami yang pertama di antara layanan pembayaran digital lainnya yang memiliki inovasi ini," kata Hadi dalam keterangan persnya, Selasa (25/3/2025). Menurut Hadi, fitur bayarin juga dirancang sebagai solusi saat situasi mendesak, terutama bagi orang tua dan anak. Pengguna dapat mengirimkan permintaan pembayaran tagihan apapun kepada kerabat dekat mereka secara instan dengan klik “Minta Dibayarin” sebelum melanjutkan transaksi. Dengan mengirim tautan permintaan ke orang terdekat melalui whatsapp atau channel pilihan lain, permintaan  terbayar setelah transaksi selesai. (Yetede)

Sejak berdiri hingga sekarang Amartha sudah menyalurkan pembiayaan produktif sebesar Rp 28 triliun dan telah membiayai 2,8 juta UMKM. VP Public Relations Amartha, Harumi Supit mengatakan, pembiayaan produktif dari tahun ke tahun semakin banyak. Meski begitu, perusahaan mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) hingga di bawah 3%. "Banyak sekali yang kita lakukan untuk menjaga NPL. Pokoknya kita sekarang fokusnya on quality terutama di tahun 2025, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Media Briefing di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Harumi mengatakan, Amartha sangat berbeda dengan perusahaan fintech lainnya. Amartha lebih fokus membiayai pelaku UMKM yang berada di kota-kota tier kedua.

Amartha sudah memberikan pembiayaan ke lebih dari 50.000 desa. Sebelumnya, Amartha berfokus di pulau Jawa dalam menyalurkan pembiayaan. Kemudian Amartha masuk ke Sumatera, disusul Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di 2024 Amartha melebarkan sayap bisnisnya ke Kalimantan. Harumi mengatakan, pihaknya akan terus fokus ke Indonesia Tengah dan Timur di masa mendatang, karena disana masih banyak sekali kebutuhan dari masyarakat yang perlu terjawab. Masih banyak masyarakat yang belum paham tahapan pembayaran melalui aplikasi. Ada yang ketika dihadapkan dengan apps ini bingung. Karena itu, Amartha ke pedesaaan-pedesaan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM terkait digitalisasi. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berinovasi dalam layanan perbankan digital melalui QLola by BRI, yang semakin mendapat kepercayaan dari berbagai sektor industri. Hingga akhir tahun 2024, platform ini telah mencatat lebih dari 190.000 pengguna baru dari berbagai sektor, termasuk Agriculture, Mining, FMCG, Telecommunication, serta sektor digital seperti e-commerce dan fintech. Kepercayaan yang terus meningkat ini sejalan dengan kinerja QLola by BRI, terutama dalam mendukung pendapatan nonbunga.

Sepanjang 2024, transaksi nasabah melalui platform QLola Cash terus meningkat, dengan volume cash management tumbuh 19,13% (yoy), sementara fee based income layanan tersebut naik 3,80%. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, QLola by BRI telah membukukan peningkatan volume transaksi cash management sebesar 15,9% (yoy), dengan total transaksi mencapai Rp 8.400 triliun. Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto menyatakan bahwa BRI menargetkan QLola by BRI sebagai Top of Mind dalam perbankan digital. Strategi ini diperkuat melalui pemasaran yang agresif,perluasan ekosistem digital, serta penguatan kehadiran di pasar. (Yetede)

Sebagai upaya untuk meningkatkan komposisi dana murah di tengah tren mahalnya biaya dana, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal segera meluncurkan layanan Bale Korpora by BTN, sebuah platform terintegrasi untuk bisnis wholesale banking yang akan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan untuk keperluan usaha mereka. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, layanan Bale Korpora by BTN merupakan bagian dari transformasi digital perseroan untuk menawarkan solusi terintegrasi yang dapat menyatukan berbagai layanan wholesale BTN, yang sebelumnya tersebar di platform berbeda-beda atau stand-alone platform. Pihaknya terus membidik institusi-institusi yang memiliki transaksi dalam nominal besar dan membutuhkan pengelolaan kas yang lebih baik.

"Kami berharap dapat menggenjot pendanaan dari Bale Korpora hingga Rp 90 triliun atau bertumbuh lebih dari 50% (yoy). Jumlahpengguna Bale Korpora diharapkan dapat mencapai 21.000 pada akhir tahun ini dengan jumlah pengguna yang lebih berkualitas transaksinya," imbuh Jasmin di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Nasabah akan merasa lebih mudah dan nyaman mengelola keuangan karena hanya perlu satu kali log-in atau single sign-on melalui Bale Korpora untuk menikmati seluruh layanan wholesale BTN tanpa harus berpindah platform. “Sebelum hadírnya Bale Korpora, nasabah harus berpindah-pindah platform sehingga aktivitas transaksi akan memakan waktu dan tidak efisien bagi perusahaan atau individu yang memiliki bisnis," ujar Jasmin. (Yetede)

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mencatat adanya  peningkatan kecenderungan  Jago mengungkapkan bahwa secara umum terdapat transaksi melalui aplikasi Jago, khususnya yang terkait dengan rekening dana nasabah (RDN) dan investasi. "Ada kenaikan transaksi di investasi, mungkin mereka lagi siap-siap buat nanti pakai hasil investasi pas Lebaran mungkin ya, atau karena spend rightly mereka nger-rem daripada konsumtif," kata Waasi. Dia menambahkan, transaksi investasi yang dilakukan platform Bibit menggunakan bank jago juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, dia memandang saat ini masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa investasi menjadi tren transaksi bagi para nasabah selama bulan Ramadan, mengingat saat ini baru memasuki hari keempat bulan Ramadan. Sementara itu, transaksi yang menggunakan wallet atau QRIS melalui aplikasi Jago relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan.  Menyambut Puasa dan Lebaran, Bank Jago juga mengajak semua masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha untuk melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial. (Yetede)

Masyarakat kelas menengah Indonesia tiada henti diterpa ujian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan daya beli melemah. Tidak berhenti itu, badai PHK pun kian marak terjadi belakangan. Kemenaker mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK selama 2024 mencapai 80.000 orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 60.000 orang. Gelombang PHK berlanjut pada awal 2025 seiring pailitnya Sritex Group dan perusahaan tekstil lain. Tak hanya kehilangan mata pencarian, kenaikan harga kebutuhan pokok pun turut menekan kelas menengah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023, sedang Indeks Harga Konsumen naik lebih tinggi, yakni 18,5 %.

Sulitnya perekonomian yang dihadapi kelas menengah juga terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Populasi kelas menengah Indonesia pada 2023 turun 8,5 juta orang menjadi 52 juta orang dibanding lima tahun sebelumnya. Alhasil, konsumsi rumah tangga sebagai penopang perekonomian tumbuh di bawah 5 % dalam dua tahun terakhir. Dalam kondisi tersebut, urusan perut tetap harus dipenuhi. Tidak heran jika sebagian masyarakat memanfaatkan berbagai aplikasi pinjaman instan guna menyambung hidup. Platform seperti buy now pay later (BNPL) dan pinjaman daring menjadi solusi cepat ketika layanan perbankan mensyaratkan administrasi yang cenderung sukar.

Kondisi itu tampak dari meningkatnya penyaluran kredit oleh BNPL dan pinjaman daring. Berdasar data OJK, penyaluran kredit BNPL per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 % secara tahunan, yang terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan Rp 22,57 triliun. Sementara, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring alias fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 % secara tahunan, lebih tinggi disbanding Desember 2024 yang tumbuh 29,14 % secara tahunan. Peningkatan tersebut juga terjadi pada kredit rumah tangga oleh perbankan. Per Desember 2024, kredit rumah tangga perbankan tercatat Rp 1.836 triliun atau tumbuh 10,38 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 9,17 % secara tahunan.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhannya melalui pinjaman instan. Namun, di balik kemudahannya, terdapat risiko yang harus dipahami. Meski pengajuannya lebih mudah daripada kredit perbankan, bunga kredit yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Suku bunga kredit pinjaman daring, per hari 0,3 % atau sebulan 9 % dan setahun 108 %. Besaran suku bunga kredit tersebut berpotensi menjadi beban dan berujung pada gagal bayar. Alih-alih mengandalkan pinjaman, kebutuhan tersebut sebaiknya dipenuhi dengan menggunakan penghasilan rutin. Jangan sampai terbelenggu pinjaman yang mengakibatkan gagal bayar. (Yoga)