Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan aturan khusus mulai 18 Desember 2020, setiap warga yang keluar masuk Jakarta dengan angkutan umum harus melakukan tes cepat antigen dan mereka harus menunjukkan hasilnya saat hendak keluar dan masuk Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu (16/12/2020), di Balai Kota DKI Jakarta, menjelaskan, sesuai dengan kebijakan nasional, untuk masuk dan keluar Jakarta dengan angkutan umum, “Ini berlaku bagi semua moda angkutan, baik angkutan udara, laut, maupun terminal bus,” kata Syafrin.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Susilo Dewanto mengiformasikan bahwa kebijakan tes cepat antigen bagi pengguna kendaraan pribadi yang akan masuk atau keluar Jakarta baru sebatas imbauan.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin untuk Covid-19 dari Sinovac telah tiba di tanah air, Senin (7/12/2020) dini hari. Vaksin disimpan di Bio Farma Bandung.

Kepala Dinas Kesehatan sulawesi Selatan (Kadinkes Sulsel) dr Muhammad Ichsan Mustari MHM saat dikonfirmasi menjelaskan masih belum ada penjelasan detail terkait pembagian vaksin hingga program pemberiannya ke warga Sulsel.

Saat ini, Ichsan menyebutkan, untuk fasilitas penyimpanan vaksin, Provinsi Sulawesi Selatan masih membutuhkan ruang tambahan. “Sulsel baru memiliki satu buah cold room storage yang dapat digunakan. Kita masih butuh satu cold room lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadinkes Sulsel Muhammad Ichsan Mustari kehadiran vaksin tersebut belum bisa langsung digunakan. Di antaranya, menunggu Use Emergency Authorized atau Otorisasi Penggunaan Darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah itu penyediaan cold storage atau ruangan khusus untuk vaksin dalam jumlah besar, hingga menetapkan jumlah vaksin yang diberikan bagi setiap daerah melalui jalur subsidi maupun jalur mandiri.

Ichsan melanjutkan, mengenai prioritas pemberian vaksin berdasarkan peraturan yang ditetapkan Yakni pertama medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI dan Polri, serta seluruh tenaga pendidik.

Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.

Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.

Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.

Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin virus korona atau Covid-19 akan transparan. Salah satu upaya dengan menyiapkan big data yang terintegrasi atas produksi, pengiriman, pendistribusian sampai ke penyuntikan. Lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah tengah mengebut persiapan big data ini.

Salah satunya dengan meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma sebagai agregatornya. “Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (24/11).

Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan, Telkom memang melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN. Menurutnya, sistem informasi ini dibuat Telkom mencakup beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada kegiatan yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, Akshaya Hotel, Karawang, Jumat (20/11/2020) Huda mengatakan, Komisi X bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berkomitmen membuat afirmasi khusus untuk program desa wisata pada 2021.

Tujuannya sebagai terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kata dia, agar mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf, sejak saat ini setiap desa harus berinisiatif membuat konsep terbaik. “Program ini nggak mungkin diberikan kepada kepala desa yang belum ada inisiatifnya. Kalau yang sudah kelihatan paling tidak setengahnya mau berkembang, nanti kita intervensi melalui Kemenparekraf,” tegasnya.

Rencana pemerintah menjadikan Pulau Rinca (Taman Nasional Komodo) sebagai kawasan wisata superpremium mendapat sorotan. Sejumlah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di NTT, Labuan Bajo (terutama wilayah Pulau Rinca dan Pulau Komodo) menjadi daerah yang kini disorot. Penyebabnya,rencana pembangunan infrastruktur diwilayah itu bersinggungan langsung dengan wilayah habitat komodo (Varanus komodoensis) yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Pemerintah memandang kekayaan hayati di pulau ini merupakan asset berharga bagi pengembangan pariwisata dan mendongkrak pendapatan negara di sektor tersebut. Posisi Labuan Bajo merupakan titik awal menuju lokasi Taman Nasional Komodo (TNK). Dari sana, jarak menuju Pulau Komodo sekitar 50 kilometer dan menuju Pulau Rinca sekitar 40 kilometer.

Pulau Rinca menurut rencana menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark. Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca dengan segala bangunan yang menunjang keperluan wisata.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/IV-Set/2012 tertanggal 24 Februari 2012, TNK memiliki luasan 173.300 hektar, terdiri dari 34.311 hektar zona inti dan 22.187 hektar zona rimba.

Menanggapi isu itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa tidak ada upaya privatisasi kawasan. KLHK menegaskan bahwa izin ini berada di ruang usaha pada zona pemanfaatan. Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan juga sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibukanya izin pembangunan oleh pihak swasta ini, masyarakat setempat cemas akan bahaya kerusakan lingkungan sekitar dan kawasan yang mereka huni saat ini. Misalnya, dilakukan penggalian sumur bor untuk mengambil air demi kebutuhan hotel dan infrastruktur lainnya, sementara NTT masih rentan bencana kekeringan air setiap tahun.

Jika melihat kembali rencana KSPN,terdapat dua pulau lagi yang disasar, yakni Pulau Muang dan Bero (Pulau Rohbong). Keduanya terletak di antara Pulau Rinca dan Golo Mori. Dua pulau ini masing-masing menjadi zona rimba dan zona inti TNK. Pulau Muang merupakan tempat bertelur penyu, sementara Pulau Bero atau Rohbong menjadi habitat kakaktua kecil jambul kuning.

Maka, proyek KSPN berhadapan dengan dilema antara kepentingan mendongkrak pendapatan negara dan usaha konservasi lingkungan serta pembangunan masyarakat setempat. Perlu ada mediasi dan pembangunan berbasis lingkungan hidup yang didasari penelitian yang akurat. Jangan sampai percepatan ekonomi mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan kelestarian alam.

Badan POM sebagai bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo tentang perlunya kehati-hatian terkait rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas. Vaksin Covid-19 harus melalui tahap penelitian yang baik dan benar sebelum dinyatakan siap dan aman diberikan kepada masyarakat.

Badan POM memiliki standar dalam pemberian izin penggunaan vaksin, yaitu harus melalui proses uji klinik atau uji kepada manusia untuk pembuktian keamanan, khasiat dan mutunya. Mutu produk juga harus dijamin melalui evaluasi persyaratan mutu dan pemastian pembuatan vaksin sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Berdasarkan data WHO per 19 Oktober 2020, terdapat 154 kandidat vaksin yang sedang pada tahap uji praklinik dan 44 kandidat vaksin Covid-19 yang sudah memasuki tahap uji klinik.

Di antara kandidat vaksin Covid-19 tersebut, yang sudah memasuki tahap uji klinik fase ketiga, antara lain yang dikembangkan oleh Sinopharm, Sinovac Biotech, AstraZeneca dan Universitas Oxford, Novavax, Moderna, Pfizer dan BioNTech, serta Gamaleya Research Institute.

“Di Indonesia sedang dilakukan uji klinik vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sinovac. Hasil sementara atau interim untuk jangka tiga bulan akan selesai pada akhir tahun dan laporannya akan diberikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021. Uji klinik ini juga sudah lebih dulu dilakukan di Brasil,” jelas Togi.

Dalam proses pendistribusian vaksin Covid-19 nanti, Badan POM secara berkesinambungan juga berperan mengawasi rantai distribusi untuk memastikan mutu vaksin. “Setelah proses pemberian vaksin dilaksanakan, Badan POM terus melakukan pengawasan untuk aspek keamanan melalui program kegiatan pemantauan efek samping atau yang dikenal dengan farmakovigilans,” ujarnya.

Dikatakan Togi, tenaga kesehatan diharapkan dapat memantau dan melaporkan kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca-imunisasi (KIPI) yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin. Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, Badan POM berhak meninjau kembali aspek khasiat dan keamanan vaksin tersebut. Hasil pemantauan ini dikaji bersama para ahli di bidangnya.

“Jika ditemukan bahwa risiko menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil keputusan Badan POM berdasarkan pemantauan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi risiko. Kalau memang ditemukan adanya risiko keamanan yang tinggi, akan dilakukan pencabutan persetujuan penggunaan darurat,” kata Togi.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluneurkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Selasa (3/11).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini terdapat sembilan unit SPBKLU. Enam unit SPBKLU berada di Jakarta Selatan, satu unit berada di Tangerang dan dua unit lainnya berada di Tangerang Selatan (Tengsel).

Pembentukan SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Menteri ESDM No. 13/2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Berdasarkan Permen tersebut, pemerintah menyediakan dua jenis stasiun pengisian.

Lebih lanjut, pemerintah memiliki peta jalan bahwa sampai 2025 nanti diharapkan akan terbangun 10.000 unit SPBKLU di seluruh Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 15.625 SPBKLU pada tahun 2030 mendatang.

Adapun terkait SPKLU, saat ini jumlahnya ada 62 unit yang tersebar di 37 lokasi berbeda. Di tahun 2025 nanti, jumlah SPKLU ditargetkan tumbuh hingga 2.465 unit sedangkan ditahun 2030 diharapkan SPKLU yang terpasang mencapai 7.146 unit.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, dengan mulai berkembangnya penggunaan kendaraan listrik, mau tidak mau infrastruktur penunjang kendaraan tersebut harus ikut berkembang dengan pesat. Kehadiran SPBKLU ini pun dipercaya akan semakin menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.”Makin merebaknya kendaraan listrik beserta infrastruktur penunjangnya membawa dampak yang positif bagi lingkungan, “ kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dukungan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Ada tiga lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang diluncurkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Pertama, SPBKLU di Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang, Banten, yang dimotori Grab Indonesia dan Kymco. Kedua, SPBKLU di Alfamart Gandaria 3 Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Oyika. Ketiga, SPBKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Saat ini tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU. Sebanyak 6 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Kota Tangerang, dan 2 unit di Tangerang Selatan. Sesuai dengan peta jalan SPBKLU, nantinya ditargetkan akan tersedia SPBKLU sebanyak 10.000 unit pada 2025 dan 15.625 unit pada 2030.

Reformasi sistem mendesak untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu, Rabu (21/10/2020), saat ini sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal yang belum terjamah sistem pensiun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2020, sekitar 56,99 juta orang (43,5 persen) bekerja di sektor formal dan 74,04 juta orang (56,5 persen) bekerja di sektor informal. Berdasarkan data yang diolah dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, dan PT Taspen, program jaminan sosial pensiun baru mencakup 37 persen dari pekerja formal atau 16 persen dari total pekerja.