;
Tags

Makro

( 449 )

Koreksi Rupiah Mengusik Ruang Fiskal Tahun Ini

HR1 07 Mar 2024 Kontan (H)
Posisi rupiah tersudut dan semakin mejauhi asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jika pelemahan rupiah terus berlanjut, ruang fiskal pemerintah bakal semakin sempit, sekalipun defisit anggaran diperlebar. Pada Rabu (6/3), rupiah memang ditutup menguat 0,21% ke level Rp 15.723 per dolar AS. Namun angka itu sudah jauh di bawah target pemerintah di APBN 2024, yakni Rp 15.000 per dolar AS. 

Diukur dari sensitivitas APBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap koreksi rupiah Rp 100 per dolar AS, maka ada tambahan pendapatan negara Rp 4 triliun, baik dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hanya saja, pelemahan rupiah juga mengerek belanja negara Rp 10,2 triliun. Terutama yang berasal dari subsidi energi, pembayaran bunga utang pemerintah, hingga dana bagi hasil (DBH) migas. Padahal, anggaran subsidi energi tahun ini bakal melonjak dari target awal Rp 189,1 triliun lantaran pemerintah memastikan akan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni 2024. Adapun alokasi pembayaran bunga utang tahun ini Rp 497,3 triliun, tertinggi lima tahun terakhir. 

Kendati begitu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, secara umum nilai tukar yang ditetapkan di APBN Rp 15.000 per dolar AS adalah rata-rata setahun. Adapun saat ini perkembangan nilai tukar belum merefleksikan nilai rata-rata setahun. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mewanti-wanti, jika koreksi rupiah terjadi bersamaan kenaikan harga minyak global, maka akan mengerek anggaran subsidi energi, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.

Investasi dari Australia Tumbuh 4% di Tahun 2023

HR1 07 Mar 2024 Kontan
Investasi langsung yang mengalir dari Australia meningkat sepanjang tahun 2023. Dalam basis tahunan, foreign direct investment (FDI) dari Australia tumbuh 4% menjadi US$ 545,2 juta. Secara total, Australia berada di peringkat 10 dari 168 negara yang berinvestasi di Indonesia dan kontribusinya mencakup 1,1% dari total FDI. Adapun jumlah proyek yang terlibat meningkat signifikan, yaitu melonjak 200,6%. Dalam rangka kunjungan kerja ke Australia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan para pelaku usaha Indonesia dan Australia dalam acara Dialog dan Resepsi Bisnis. Di hadapan pelaku usaha Indonesia dan Australia, Airlangga juga menekankan kembali visi perekonomian Indonesia 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi dalam 20 tahun ke depan. Airlangga bilang, penguatan integrasi ekonomi lintas batas memainkan peran penting dalam strategi pertumbuhan. Untuk itu, Indonesia membuka diskusi aksesi dengan  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mempercepat kesepakatan dengan Uni Eropa serta terlibat aktif pada Indo Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

PERDAGANGAN ELEKTRONIK : Tokopedia Ajak UMKM Seriusi Lokapasar

HR1 07 Mar 2024 Bisnis Indonesia

Platform e-commerceatau lokapasar Tokopedia mengajak sebanyak 62 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Yogyakarta memperluas pasar penjualan secara digital. Head of Communication Tokopedia Aditya Grasio Nelwan menyebutkan ajakan itu disampaikan melalui kegiatan lokakarya sebagai bagian dari komitmen Tokopedia untuk mempromosikan produk UMKM. Menurutnya, lokakarya yang digelar di Kota Yogyakarta kali ini Tokopedia dapat meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM dalam menjajakan produknya di platform e-commerce. Harapannya, kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman UMKM dan menjadi ajang berbagi ilmu untuk meningkatkan skill dan cara memanfaatkan dua platform kami untuk meningkatkan bisnisnya,” jelasnya dalam lokakarya bertajuk Upgrade Skill bersama Tokopedia dan Tiktok, Rabu (6/3). Selama ini, data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat masih banyak pelaku UMKM yang belum masuk ke ekosistem digital. Pada 2022, baru ada 20,5 juta pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital dari total sekitar 65 juta pelaku UMKM. Tatik Ratnawati, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DI Yogyakarta menyatakan lokakarya untuk UMKM merupakan bentuk kolaborasi apik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Di Yogyakarta terdapat 340.000 pelaku UMKM yang menjalankan usahanya. Namun, Tatik menyatakan belum banyak pelaku usaha yang memanfaatkan platform lokapasar. Untuk mendorong pemasaran, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah mendorong pusat-pusat penjualan produk UMKM di beberapa titik, seperti di Teras Malioboro Kota Yogyakarta, Plaza Malioboro, juga di Bandara Internasional Yogyakarta.

Ekonomi Indonesia Masih Akan Terjebak di Level 5%

HR1 06 Mar 2024 Kontan
JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih berkutat di kisaran 5% pada tahun ini. Sejumlah faktor internal dan eksternal turut mengancam perekonomian, mulai dari resesi global hingga inflasi akibat lonjakan harga pangan. Proyeksi dari banyak lembaga internasional juga menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2024 maksimal berada di level 5,2%. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro memprediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,06%, sementara tahun depan diprediksi lebih tinggi yakni mencapai 5,05% hingga 5,15%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, pemerintah bisa mengandalkan sektor-sektor fundamental, seperti industri fast moving consumer goods atau industri yang bergerak di bidang produk konsumen untuk keperluan sehari-hari. "Kemudian ritel, health care, education, telekomunikasi, sektor yang di-drive oleh kebijakan pemerintah, seperti hilirisasi, yang nanti relatif bisa men-drive," tutur Asmo, panggilan akrab Andry Asmoro, usai konferensi pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3). Untuk meraih pertumbuhan ekonomi di atas 5% bukanlah hal mudah. Ada sejumlah tantangan, baik di tingkat global maupun domestik, yang harus dihadapi. Di tingkat global, tensi geopolitik masih belum usai. Ada juga Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada November 2024, yang tentunya banyak mempengaruhi Indonesia pada beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan. Sementara Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menyoroti sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari kebijakan fiskal yang bisa terganggu dengan program baru hingga penurunan daya beli akibat lonjakan harga komoditas. Maurice Obstfeld, Ekonom dari Peterson Institute for International Economics mengatakan, masalah yang akan dihadapi makro ekonomi global adalah terkait tingkat utang, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. "Saya khawatir dengan utang di Amerika Serikat, yakni terkait dengan ketidakmampuan pihak-pihak di AS untuk menetapkan prioritas fiskal dengan cara bertanggung jawab dan tanpa terkait politik," kata dia di sesi acara Mandiri Investment Forum 2024.

Bea Masuk Netflix Cs Ditunda Hingga 2026

HR1 06 Mar 2024 Kontan
Keinginan pemerintah untuk bisa meraup penerimaan dari tarif bea masuk atas barang digital akan mundur. Hal ini setelah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat memperpanjang moratorium tarif bea masuk atas transmisi digital hingga pertemuan tingkat menteri pada 2026. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah Indonesia akan menerima dan menjalani kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut. "Kami menjalani sesuai keputusan KTM ke-13. Selanjutnya posisi dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Kami siap support," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (5/3). Direktur Eksekutif Center for Starategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebutkan, sejatinya moratorium tersebut akan menguntungkan konsumen lantaran tidak harus membayar bea masuk untuk mendapatkan produk digital dari luar negeri seperti Netflix atau Spotify. Sebaliknya, produk digital dari produsen lokal yang diekspor ke luar negeri juga bebas bea masuk. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa bea masuk barang digital ini salah satu yang sulit dihitung dan dinilai secara nominal.

PAMERAN INACRAFT & IFEX : PEMBUKA PINTU PASAR EKSPOR

HR1 02 Mar 2024 Bisnis Indonesia

Ajang pameran seperti Inacraft dan IFEX dapat menjadi jembatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) produk kerajinan dan furnitur nasional menembus pasar ekspor. Pameran jadi solusi promosi dan pemasaran yang masih sering jadi hambatan. Kurangnya ke-mampuan UMKM dalam pemasaran dan promosi me-mang jadi peker-jaan rumah yang harus diselesaikan agar mereka bisa go international. Tantangan lainnya adalah persoalan pembiayaan, hambatan nontarif, dan keterbatasan sumber daya untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk. Padahal, peluang ekspor produk kerajinan tangan dan furnitur dari Indonesia masih sangat terbuka luas seiring dengan terus meningkatnya potensi pasar produk kerajinan dan furnitur global. Untuk menggarap potensi tersebut, sejumlah pameran kerajinan internasional pun terus digencarkan dengan mengundang para buyer dari berbagai negara. Saat ini, dua pameran produk kerajinan dan furnitur terbesar yakni The 24th Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) dan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024 digelar untuk jadi jembatan pelaku usaha menembus pasar global. Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki berharap pameran Inacraft mampu membawa Indonesia menjadi pemain utama ekspor produk handicraft di kawasan Asean. Hingga saat ini, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 1,25% dalam industri kerajinan di dunia. 

Adapun nilai ekspor produk kerajinan nasional mengalami peningkatan dari US$916 juta pada 2021 menjadi US$949 juta pada 2022. Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2023 nilai ekspor kerajinan Indonesia mencapai US$603,96 juta. Ketua Umum BPP ASEPHI Muchsin Ridjan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Inacraft secara tahunan memang telah menjadi ajang promosi handicraft lokal untuk meraih pasar dunia sekaligus membuka peluang pasar ekspor para perajin. Selain produk kerajinan tangan, secara spesifik untuk potensi pasar furnitur juga masih sangat menarik. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan pasar furnitur dunia pada 2023 mencapai US$629 miliar dan diperkirakan meningkat 5% pada tahun ini. Melihat potensi yang masih sangat besar tersebut, pelaku industri mebel dan furnitur Indonesia diharapkan mampu menangkap peluang tersebut dan terus menggenjot nilai ekspor. Karena itulah dia berharap IFEX sebagai pameran furnitur B2B bisa menjadi acuan bagi para pemain industri furnitur dunia. Dia mengajak pemain industri untuk menampilkan produk berkualitas, stylish, sustainable, dan ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan buyers. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur optimistis tahun ini industri mebel dan kerajinan Indonesia dapat terus bertumbuh dan bersaing di kancah global terlebih dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah. Djudjuk Aryati, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran HIMKI mengatakan selain pasar tujuan ekspor tradisional seperti Amerika dan Eropa, HIMKI juga mengembangkan tujuan ekspor ke emerging market seperti India, Timur Tengah, dan Afrika.

Ahlan Wa Sahlan Ekonomi Ramadan

HR1 02 Mar 2024 Kontan (H)
Ahlan wa sahlan Ramadan. Bulan puasa bakal berlangsung sepekan lagi. Selama ini periode perayaan Ramadan dan  Idul Fitri berandil besar mengerek belanja masyarakat sehingga memacu laju ekonomi dalam negeri. Tapi laju ekonomi periode Ramadan dan Lebaran tahun ini terancam tertahan, bahkan melambat. Kombinasi kenaikan harga pangan hingga ancaman kenaikan harga energi, jadi pangkal persoalannya. Sebagai gambaran, ekonomi saat momentum bulan puasa dan Lebaran biasanya mencetak pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun berjalan. Tapi dua tahun terakhir, laju pertumbuhannya melambat. Tahun 2021, ekonomi saat puasa dan Lebaran yang jatuh pada kuartal kedua masih bisa tumbuh 7,07% secara tahunan atau year on year (yoy). Tapi laju ekonomi di kuartal II-2022 melambat menjadi 5,44%, dan 5,17% pada kuartal II-2023. Tahun lalu, peredaran uang selama Ramadan di bulan Maret sekitar Rp 8.293,6 triliun, tumbuh 6,2% yoy. Sementara peredaran uang saat Lebaran yang jatuh pada April, tercatat Rp 8.350,4 triliun, melambat 5,5% yoy (lihat infografik). Bukan tidak mungkin, kendati  ada momentum pemilihan umum (pemilu), ekonomi Ramadan dan Idul Fitri tahun ini makin melambat karena  lonjakan harga pangan. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memperkirakan, perputaran uang selama puasa dan Lebaran tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya, meski tetap lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Meski begitu, Huda memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih berada di angka 5%. Sedikit banyak didorong  momentum pemilu yang berefek ke konsumsi rumahtangga. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal melihat, ada perlambatan pertumbuhan perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky optimistis, perputaran uang selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih akan naik. Sebab, jika harga-harga naik, duit yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok juga ikut naik. "Justru uang beredar semakin naik," kata Reifky. 

PENGETATAN IMPOR : KEMENDAG GELAR KOORDINASI INTENSIF

HR1 01 Mar 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 yang mengatur pengetatan pengawasan impor. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistyo mengatakan koordinasi itu dilakukan bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian selaku koordinator atas instruksi pengetatan impor. “Hal ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis regulasi ini akan berjalan dengan selaras dan lancar sehingga dapat memitigasi risiko dengan baik,” katanya, Kamis (29/2). Sejauh ini, dia melanjutkan Kemendag telah melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan baru yang akan berlaku efektif pada 10 Maret 2024. Sosialisasi melibatkan sejumlah asosiasi serta importir terkait secara daring dan luring. Dia berharap kegiatan sosialisasi itu bisa tersampaikan secara luas dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Terkait dengan usulan penundaan aturan itu oleh Kadin Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan siap membahas lebih lanjut usulan Kadin tersebut. Akan tetapi, dia belum bisa memastikan bakal mengabulkan permintaan penundaan implementasi beleid tersebut. Kadin Indonesia memang meminta implementasi aturan pengetatan pengawasan impor dalam Permendag No. 36/2023 ditunda. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan bahwa implementasi aturan impor terbaru itu diperlukan sistem elektronik dan aturan teknis yang memadai paling lambat setidaknya 3—6 bulan sebelum beleid tersebut dijalankan. “Kami mengimbau perlu adanya penambahan grace period selama 3—6 bulan, setelah sistem elektronik terkait serta seluruh peraturan tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait,” ujar Juan dalam keterangan resmi, Jumat (23/2). Para pengusaha berharap ada kebijakan pengetatan pengawasan impor dari post border menjadi border tidak akan menambah biaya seperti demurrage yang berisiko melemahkan daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya, kemudahan berusaha dan ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing justru dianggap lebih penting diwujudkan. Sebaliknya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) tidak sejalan dengan usulan Kadin Indonesia yang meminta pemerintah menunda implementasi Permendag No. 36/2023 tentang Pengaturan Impor. Wakil Ketua Bidang Logistik Kepelabuhan dan Kepabeanan Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Erwin Taufan mengatakan bila aturan tersebut ditunda, potensi kerugian importir umum akan berlipat ganda hingga ratusan triliun. Di sisi lain, Erwin menegaskan, jika usulan Kadin untuk menunda aturan tersebut, importir umum akan tumbang dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 19.800 karyawan.

Tunggu Nasib Moratorium Bea Masuk Barang Digital

HR1 29 Feb 2024 Kontan
Moratorium bea masuk produk digital yang telah dikenakan sejak 1998 akan berakhir pada Maret 2024. Seharusnya Indonesia bisa memungut bea masuk terhadap produk tersebut usai moratorium berakhir. Moratorium bea masuk produk digital sejalan dengan kesepakatan World Trade Organization (WTO). Pemerintah Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2018. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani bilang, bea masuk atas barang digital belum bisa diterapkan lantaran Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO menyepakati perpanjangan moratorium. Kelanjutan kebijakan ini akan dibahas dalam KTM WTO ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 26-29 Februari 2024. Askolani menegaskan, Indonesia termasuk negara yang menolak moratorium permanen pengenaan bea masuk barang digital. Namun langkah Indonesia bersama negara lain untuk melakukan negosiasi agar moratorium sepenuhnya dihapus tidaklah mudah. Pasalnya, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) berupaya untuk mengunci moratorium tersebut secara permanen.

Perputaran Uang Tertahan Gejolak Harga Pangan

HR1 29 Feb 2024 Kontan
Momentum bulan puasa dan Lebaran diperkirakan mengerek perputaran uang di dalam negeri. Namun, pertumbuhannya bisa jadi melandai lantaran dipengaruhi sejumlah kondisi terkini di tingkat nasional dan global, mulai dari ketidakpastian pasar hingga eskalasi harga sejumlah bahan pangan. Salah satu indikasi perputaran uang tecermin dari kenaikan jumlah uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia (BI). Untuk momentum Ramadan dan Idulfitri 2024, bank sentral menyiapkan uang tunai senilai Rp 197,6 triliun, tumbuh 4,55% periode Ramadan dan Idulfitri 2023 yang sekitar Rp 189 triliun. Meski demikian, pertumbuhan itu melambat ketimbang tahun lalu yang sebesar 4,88% year on year (yoy). 

Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono belum lama ini mengatakan, melambatnya pertumbuhan uang tunai Ramadan dan Idulfitri tahun ini seiring akseptasi digital yang juga meningkat di masyarakat. Selain semakin banyaknya transaksi digital, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat, ada potensi perputaran uang periode puasa dan Lebaran tahun ini melandai lantaran harga sejumlah kebutuhan pokok masih meroket. Namun, dia tak bisa memproyeksikan besaran perputaran uang itu. Namun, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menghitung, potensi kenaikan perputaran uang selama bulan puasa tahun ini bisa mencapai dua digit. Meski di tengah meningkatkan akseptasi digital yang mendorong transaksi cashless, David melihat penarikan uang tunai tetap akan meningkat pada periode tersebut. Menurut dia, apapun jenis uangnya, yang terpenting adalah uang tersebut berputar atau digunakan untuk berbagai transaksi ekonomi. 

Jika perputaran uang makin kencang, maka jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) juga bakal meningkat. Muaranya, kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, uang beredar pada Ramadan tahun lalu yang jatuh pada bulan Maret, tercatat sebesar Rp 8.293,6 triliun. Jumlah ini tumbuh 6,2% yoy. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertepatan dengan adanya dua momentum tersebut tepatnya pada kuartal II-2023, tercatat sebesar 5,17% yoy, melanjutkan historis selama ini bahwa Ramadan dan Idulfitri mengerek pertumbuhan ekonomi ke level puncaknya di sepanjang tahun berjalan.