Makro
( 449 )Koreksi Rupiah Mengusik Ruang Fiskal Tahun Ini
Investasi dari Australia Tumbuh 4% di Tahun 2023
PERDAGANGAN ELEKTRONIK : Tokopedia Ajak UMKM Seriusi Lokapasar
Platform e-commerceatau lokapasar Tokopedia mengajak sebanyak 62 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Yogyakarta memperluas pasar penjualan secara digital. Head of Communication Tokopedia Aditya Grasio Nelwan menyebutkan ajakan itu disampaikan melalui kegiatan lokakarya sebagai bagian dari komitmen Tokopedia untuk mempromosikan produk UMKM. Menurutnya, lokakarya yang digelar di Kota Yogyakarta kali ini Tokopedia dapat meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM dalam menjajakan produknya di platform e-commerce.
Harapannya, kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman UMKM dan menjadi ajang berbagi ilmu untuk meningkatkan skill dan cara memanfaatkan dua platform kami untuk meningkatkan bisnisnya,” jelasnya dalam lokakarya bertajuk Upgrade Skill bersama Tokopedia dan Tiktok, Rabu (6/3). Selama ini, data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat masih banyak pelaku UMKM yang belum masuk ke ekosistem digital. Pada 2022, baru ada 20,5 juta pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital dari total sekitar 65 juta pelaku UMKM. Tatik Ratnawati, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DI Yogyakarta menyatakan lokakarya untuk UMKM merupakan bentuk kolaborasi apik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta.
Di Yogyakarta terdapat 340.000 pelaku UMKM yang menjalankan usahanya. Namun, Tatik menyatakan belum banyak pelaku usaha yang memanfaatkan platform lokapasar. Untuk mendorong pemasaran, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah mendorong pusat-pusat penjualan produk UMKM di beberapa titik, seperti di Teras Malioboro Kota Yogyakarta, Plaza Malioboro, juga di Bandara Internasional Yogyakarta.
Ekonomi Indonesia Masih Akan Terjebak di Level 5%
Bea Masuk Netflix Cs Ditunda Hingga 2026
PAMERAN INACRAFT & IFEX : PEMBUKA PINTU PASAR EKSPOR
Ajang pameran seperti Inacraft dan IFEX dapat menjadi jembatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) produk kerajinan dan furnitur nasional menembus pasar ekspor. Pameran jadi solusi promosi dan pemasaran yang masih sering jadi hambatan. Kurangnya ke-mampuan UMKM dalam pemasaran dan promosi me-mang jadi peker-jaan rumah yang harus diselesaikan agar mereka bisa go international. Tantangan lainnya adalah persoalan pembiayaan, hambatan nontarif, dan keterbatasan sumber daya untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk. Padahal, peluang ekspor produk kerajinan tangan dan furnitur dari Indonesia masih sangat terbuka luas seiring dengan terus meningkatnya potensi pasar produk kerajinan dan furnitur global. Untuk menggarap potensi tersebut, sejumlah pameran kerajinan internasional pun terus digencarkan dengan mengundang para buyer dari berbagai negara. Saat ini, dua pameran produk kerajinan dan furnitur terbesar yakni The 24th Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) dan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024 digelar untuk jadi jembatan pelaku usaha menembus pasar global. Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki berharap pameran Inacraft mampu membawa Indonesia menjadi pemain utama ekspor produk handicraft di kawasan Asean. Hingga saat ini, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 1,25% dalam industri kerajinan di dunia.
Adapun nilai ekspor produk kerajinan nasional mengalami peningkatan dari US$916 juta pada 2021 menjadi US$949 juta pada 2022. Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2023 nilai ekspor kerajinan Indonesia mencapai US$603,96 juta.
Ketua Umum BPP ASEPHI Muchsin Ridjan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Inacraft secara tahunan memang telah menjadi ajang promosi handicraft lokal untuk meraih pasar dunia sekaligus membuka peluang pasar ekspor para perajin.
Selain produk kerajinan tangan, secara spesifik untuk potensi pasar furnitur juga masih sangat menarik. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan pasar furnitur dunia pada 2023 mencapai US$629 miliar dan diperkirakan meningkat 5% pada tahun ini.
Melihat potensi yang masih sangat besar tersebut, pelaku industri mebel dan furnitur Indonesia diharapkan mampu menangkap peluang tersebut dan terus menggenjot nilai ekspor.
Karena itulah dia berharap IFEX sebagai pameran furnitur B2B bisa menjadi acuan bagi para pemain industri furnitur dunia. Dia mengajak pemain industri untuk menampilkan produk berkualitas, stylish, sustainable, dan ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan buyers. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur optimistis tahun ini industri mebel dan kerajinan Indonesia dapat terus bertumbuh dan bersaing di kancah global terlebih dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah.
Djudjuk Aryati, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran HIMKI mengatakan selain pasar tujuan ekspor tradisional seperti Amerika dan Eropa, HIMKI juga mengembangkan tujuan ekspor ke emerging market seperti India, Timur Tengah, dan Afrika.
Ahlan Wa Sahlan Ekonomi Ramadan
PENGETATAN IMPOR : KEMENDAG GELAR KOORDINASI INTENSIF
Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 yang mengatur pengetatan pengawasan impor.
Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistyo mengatakan koordinasi itu dilakukan bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian selaku koordinator atas instruksi pengetatan impor. “Hal ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis regulasi ini akan berjalan dengan selaras dan lancar sehingga dapat memitigasi risiko dengan baik,” katanya, Kamis (29/2). Sejauh ini, dia melanjutkan Kemendag telah melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan baru yang akan berlaku efektif pada 10 Maret 2024. Sosialisasi melibatkan sejumlah asosiasi serta importir terkait secara daring dan luring. Dia berharap kegiatan sosialisasi itu bisa tersampaikan secara luas dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Terkait dengan usulan penundaan aturan itu oleh Kadin Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan siap membahas lebih lanjut usulan Kadin tersebut. Akan tetapi, dia belum bisa memastikan bakal mengabulkan permintaan penundaan implementasi beleid tersebut.
Kadin Indonesia memang meminta implementasi aturan pengetatan pengawasan impor dalam Permendag No. 36/2023 ditunda. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan bahwa implementasi aturan impor terbaru itu diperlukan sistem elektronik dan aturan teknis yang memadai paling lambat setidaknya 3—6 bulan sebelum beleid tersebut dijalankan.
“Kami mengimbau perlu adanya penambahan grace period selama 3—6 bulan, setelah sistem elektronik terkait serta seluruh peraturan tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait,” ujar Juan dalam keterangan resmi, Jumat (23/2).
Para pengusaha berharap ada kebijakan pengetatan pengawasan impor dari post border menjadi border tidak akan menambah biaya seperti demurrage yang berisiko melemahkan daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya, kemudahan berusaha dan ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing justru dianggap lebih penting diwujudkan.
Sebaliknya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) tidak sejalan dengan usulan Kadin Indonesia yang meminta pemerintah menunda implementasi Permendag No. 36/2023 tentang Pengaturan Impor. Wakil Ketua Bidang Logistik Kepelabuhan dan Kepabeanan Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Erwin Taufan mengatakan bila aturan tersebut ditunda, potensi kerugian importir umum akan berlipat ganda hingga ratusan triliun.
Di sisi lain, Erwin menegaskan, jika usulan Kadin untuk menunda aturan tersebut, importir umum akan tumbang dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 19.800 karyawan.
Tunggu Nasib Moratorium Bea Masuk Barang Digital
Perputaran Uang Tertahan Gejolak Harga Pangan
Pilihan Editor
-
Evaluasi Bantuan Langsung Tunai BBM
11 Oct 2022 -
Alarm Inflasi Mengancam Sektor Retail
11 Oct 2022 -
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut Sepekan Lagi
10 Oct 2022









