Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengklaim, posisi utang pemerintah saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali. Hal ini ditandai oleh rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dan peringkat utang dari lembaga internasional. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Deni Ridwan mengungkapkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,64% berdasarkan data April 2024. Level ini jauh lebih baik dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina yang rasio utang terhadap PDB-nya sudah di level 60%. "(Rasio utang) kita di ranking 125. Aman banget. Makin bawah makin bagus karena utang kita dinilai semakin kecil," kata Deni belum lama ini. Selain itu, lebih dari 70% utang Indonesia dalam bentuk mata uang rupiah dan sisanya mata uang asing. Artinya, kemampuan pemerintah dalam mengelola utang menjadi lebih kuat. "Data selama pandemi sampai sekarang lebih dari 60% negara ratingnya diturunkan. Jadi Indonesia bisa bertahan karena ada kepercayaan dari lembaga rating bahwa kita mengelola utang dengan baik," tambah Deni.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sembako hingga 6 Juni 2024. Realisasi bansos sembako telah diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemkeu menyebutkan, meski bernama bansos sembako, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang senilai Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM menerima Rp 400.000 untuk setiap pencairan. "Program sembako merupakan salah satu bantuan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," terang Ditjen Perbendaharaan Negara Kemkeu di akun media sosialnya, kemarin.

Peringkat daya saing Indonesia pada 2024 meningkat. Kondisi ini akan menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, termasuk para pemodal asing, ke dalam negeri. Dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking(WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 di dunia, dari sebelumnya di level 34. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura yang berada di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Namun, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat ke-34 dan Filipina di posisi ke-52. "Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat. Imbasnya kini mereka memegang peranan penting dalam perdagangan, investasi, inovasi dan geopolitik," kata Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD, Arturo Bris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut. Pertama, performa ekonomi yang naik ke posisi 24 dari sebelumnya di level 29. Terutama, didorong oleh performa ekonomi domestik yang menanjak 18 peringkat. Kedua, efisiensi pemerintah naik ke posisi 23 dari sebelumnya 31. Terutama, didorong oleh naiknya peringkat institutional framework. Ketiga, efisiensi bisnis yang naik dari posisi 20 ke peringkat 14. Keempat, infrastruktur. Sayangnya, Indonesia turun peringkat dari 51 ke 52. Terutama karena turunnya peringkat infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perbaikan daya saing bisnis, termasuk infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), birokrasi dan perizinan, diapresiasi oleh IMD. Harapannya, investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA) alias foreign direct investment bisa lebih deras lagi. Adapun PMA mendominasi realisasi investasi dengan nominal Rp 204,4 triliun atau 50,9%. Sementara realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total realisasi investasi.

Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja pada tahun depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka disiplin fiskal mengingat banyaknya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB. Pelebaran defisit anggaran sejalan target anggaran belanja sebesar 14,59%-15,18% dari PDB, meningkat dari tahun ini sebesar 14,56% dari PDB. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, besarnya belanja negara pada tahun depan lantaran banyak proyek jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah program yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sebenarnya kenaikan anggaran belanja pemerintah berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, "Peningkatan belanja pemerintah saat kondisi penerimaan negara belum optimal akan mendorong pelebaran defisit fiskal," kata dia. Implikasinya, penarikan utang dan beban bunga utang akan meningkat. Dus, ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja.

Indikasi konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat pasca Ramadan dan Idul Fitri, makin menguat. Hal ini tecermin dari menurunnya sejumlah indikator dini konsumsi masyarakat. Terbaru, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bulan Mei 2024 turun 2,5 poin ke level 125,2. Dari data tersebut pula, IKK hanya mencatat kenaikan pada bulan Maret dan April 2024, yang bertepatan dengan momentum puasa dan Lebaran. Penurunan IKK disebabkan oleh pelemahan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 4 poin ke level 115,4. Baik karena penurunan indeks penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama (durable goods). Dari survei itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi turun dari 73,6% menjadi 73,0%. Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang naik dari 9,7% menjadi 10,3%. Sedangkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan relatif stabil, yaitu sebesar 16,6%.

Selain itu, indikator dini konsumsi masyarakat yang lain, yakni Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI pada bulan Mei juga tercatat turun dari 52,9 menjadi 52,1. Penurunan memang disebabkan oleh melemahnya permintaan luar negeri. Namun, pertumbuhan permintaan dalam negeri cenderung terbatas. Bahkan perusahaan khawatir dengan tanda-tanda penurunan permintaan pasar akan semakin intensif dalam 12 bulan ke depan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, turunnya keyakinan konsumen sejalan dengan berakhirnya Lebaran dan mudik yang menjadi pendorong kenaikan belanja konsumen di April. Di saat bersamaan, biaya hidup masyarakat cenderung naik karena beberapa hal. Belum lagi, "(Rencana) potongan Tapera yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menahan belanja terutama belanja barang tahan lama," kata Josua kepada KONTAN, Senin (10/6). Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kinerja penjualan. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga berharap pada semester II 2024 ini, pemerintah bisa mendorong realisasi belanjanya agar daya beli masyarakat kembali meningkat. 

Pemerintah Indonesia menginginkan rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia terus meningkat. Tingginya tax ratio berarti penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah akan lebih besar. Alhasil, pemerintah bakal memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit di level single A. Saat ini, peringkat utang yang disematkan beberapa lembaga internasional untuk Indonesia masih berada di level BBB. Namun menurut Menkeu, level tersebut masih relatif positif dan stabil meskipun ekonomi domestik sempat terhantam pandemi Covid-19, harga komoditas naik dan turun, hingga meningkatnya kebutuhan belanja untuk membangun infrastruktur. "Indonesia dengan triple B stable ini merupakan suatu capaian yang baik," kata Sri Mulyani. Sejumlah lembaga pemeringkat mengafirmasi peringkat utang Indonesia di tahun ini. Pertama, Moody's di level Baa2 dengan outlook stabil pada 16 April lalu. Kedua, Japan Credit Rating (JCR) Agency mengafirmasi peringkat utang RI di level BBB+ dengan outlook stabil pada 22 Maret. Ketiga, Fitch di level BBB dengan outlook stabil pada 15 Maret lalu.

Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tax ratio pada kisaran 13% dari produk domestik bruto (PDB) agar peringkat kredit Indonesia meningkat menjadi single A. Namun yang menjadi masalahnya, selama ini posisi tax ratio Indonesia masih sulit untuk beranjak lebih tinggi. Berdasarkan catatan KONTAN, tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara anggota ASEAN, G20 serta The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, rasio pajak saat ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah berpotensi meningkat ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi kesinambungan fiskal. Ekonom Center of  Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga mengingatkan pemerintah agar bisa memastikan pengelolaan fiskal memenuhi syarat-syarat keberlanjutan fiskal. Salah satunya, memastikan perkembangan belanja yang ingin diakomodasikan dalam APBN, bisa terpenuhi melalui pembiayaan utama, baik dari pajak maupun penerimaan non pajak.

Arus modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan dalam negeri selama pekan pertama Juni 2024. Capital inflow, terutama terlihat di instrumen Bank Indonesia (BI). BI mencatat, berdasarkan data transaksi pada 3 - 6 Juni 2024, nonresiden mencatatkan pembelian neto (net buy) senilai 2,42 triliun. Arus dana tersebut terdiri dari pembelian neto sebesar Rp 4,53 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Adapun selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen hingga 6 Juni 2024 tercatat beli neto sebesar 52,94 triliun. Perinciannya, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 36,02 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 8,01 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 101,34 triliun di SRBI. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata Erwin. 

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.

Komisi XI DPR menyepakati Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029. Keputusan ini setelah Destry menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (3/6). Saat mengikuti fit and proper test, Destry menyampaikan tiga aspek sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia. Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valutas asing (valas) dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Dia bilang, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan negara sebaya. Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro-growth melalui penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM) dengan perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.