Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.

Posisi cadangan devisa Indonesia kembali meningkat. Menguatnya cadangan devisa menandakan bank sentral punya amunisi berlimpah untuk menjaga pergerakan rupiah. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa per akhir  Juli 2024 mencapai US$ 145,4 miliar, naik US$ 5,2 miliar dari posisi bulan sebelumnya US$ 140,2 miliar. Cadangan devisa Juli 2024 adalah yang tertinggi setelah pada Desember 2023 tercatat US$ 146,4 miliar. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi B, Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi penerbitan sukuk global pemerintah. Juga karena penerimaan pajak dan jasa. "Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/8). Lonjakan cadangan devisa juga didukung arus modal asing yang masuk ke Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Catatan BI sejak awal tahun hingga 1 Agustus 2024, net inflow ke SRBI mencapai Rp 173,32 triliun, lebih tinggi dibanding posisi 27 Juni 2024 sebesar Rp 123,21 triliun. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets  Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto melihat, lonjakan cadangan devisa memberikan sinyal bahwa amunisi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melimpah. Bahkan, masih ada peluang kenaikan cadangan devisa Indonesia ke depan. Pertama, potensi inflow di pasar obligasi sejalan dengan menurunnya imbal hasil obligasi global. Hal ini membuat investor masuk ke pasar obligasi RI yang menawarkan imbal hasil lebih menarik. Kedua, potensi inflow seiring berubahnya persepsi pelaku pasar terkait kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Ketiga, fundamental ekonomi dalam negeri yang masih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat stabil. Berbagai kondisi itu membuat ruang penurunan suku bunga acuan BI alias BI-Rate semakin terbuka. Ramalan Myrdal, ada ruang penurunan BI-Rate hingga 50 basis poin (bps) secara bertahap. Dalam waktu dekat, ia melihat BI bisa memangkas suku bunga 25 bps terlebih dahulu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan beleid terkait transparansi suku bunga akan terbit dalam waktu dekat. Aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini diharapkan mampu mengatur margin bunga bersih (NIM) perbankan di Tanah Air yang dinilai masih terlalu tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, Peraturan OJK Transparansi Suku Bunga sudah dalam tahap harmonisasi dan akan segara dirilis. "Dalam waktu dekat akan terbit, paling hitungan minggu," ujar Dian, Senin (29/7). Alhasil, konsumen bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan. Ujungnya, persaingan bunga kredit antarbank bakal lebih kompetitif. Tapi, bankir menilai aturan ini belum akan berdampak signifikan dalam menekan margin bunga bank di Indonesia, yang saat ini disebut lebih tinggi dibanding dengan bank di negara kawasan regional.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah mengamini kebijakan transparansi ini akan membantu nasabah mendapat informasi memadai untuk memilih penawaran suku bunga yang kompetitif. Efdinal menyebutkan, SBDK juga tidak menjadi acuan bagi nasabah untuk mendapatkan bunga kredit yang sama. Menurut dia, besarnya suku bunga yang dikenakan kepada debitur berbeda-beda, tergantung dari risiko kredit debitur. Semakin kecil profil risikonya, maka potensi bunga yang didapatkan akan semakin rendah. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkap, tingkat suku bunga bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil kredit. Dari sisi bunga kredit, Sigit menegaskan kenaikan suku bunga acuan tak langsung dibebankan kepada debitur lewat bunga kredit. Namun, Bank Mandiri juga memperhatikan kapasitas kemampuan bayar dari debitur, untuk menghindari potensi adanya pemburukan kualitas kredit akibat kondisi keuangan debitur yang menurun.

Pemerintah mematangkan rencana perluasan atau ekstensifikasi objek cukai. Salah satu potensi objek cukai baru adalah pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Rencana itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak 26 Juli 2024 itu, pemerintah mengatur soal pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak (GGL). Pasal 194 Ayat 1 menyatakan bahwa pengendalian bahan makanan tersebut dilakukan dengan menentukan batas maksimal GGL dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Penentuan batas maksimal dilakukan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kajian risiko dan standar internasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. Hingga saat ini, pemerintah baru mengenakan cukai terhadap tiga objek, yakni etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tengah mengkaji sejumlah produk untuk dikenakan cukai. Salah satunya, GGL. (lihat boks). Meski demikian, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pengenaan cukai terhadap pangan olahan siap saji masih jauh implementasinya. Sebab, hal tersebut masih sebatas usulan Kementerian Kesehatan (Kemkes). Kendati begitu, untuk menjadi barang kena cukai (BKC), maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika parlemen tak menyetujuinya, maka pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan tersebut.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional. 

Pemerintah berencana mengerek kembali gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Hal itu tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 edisi Pemuktahiran. Dalam dokumen itu tertulis, arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan difokuskan salah satunya untuk penyesuaian gaji ASN. Rencana kenaikan gaji ASN pada tahun depan juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun dia enggan membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN pada 2025. "Kalau penyesuaian kan ke atas," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/7). Tahun ini, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau 2,1% produk domestik bruto (PDB). Ini menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat (BPP) tertinggi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira berpendapat, kenaikan gaji ASN pada tahun depan masih wajar selama kenaikannya untuk mengompensasi atas naiknya harga barang-barang. 

Pemerintah juga harus mengelola defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), termasuk mencegah pelebaran defisit di atas 3% dengan banyaknya belanja program di pemerintahan baru. Dia menyarankan kenaikan gaji ASN tahun depan tidak lebih dari 8%. "Kondisi makin kompleks, jadi gaji PNS idealnya tidak naik lebih dari 8% tahun depan," ujar Bhima, Minggu (21/7). Jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai 4.530.967 pegawai, yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 3.677.315 pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 853.652 pegawai. Kenaikan gaji ASN tentunya akan mendorong belanja masyarakat. Bhima menduga, total keluarga inti yang terdampak dari kenaikan gaji ASN bisa lebih dari 16 juta orang. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memberikan beberapa catatan terkait rencana kenaikan gaji ASN di 2025. Dia bilang, kenaikan gaji harus mendorong ASN meningkatkan pelayanan publik di pusat dan daerah.

Laju konsumsi rumah tangga berisiko melambat pada kuartal II-2024. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian, mengingat konsumsi masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) RI. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terindikasi dari sejumlah faktor. Pertama, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia dengan rata-rata pada kuartal II-2024 sebesar 51,9. Angka ini melandai dibandingkan kuartal I-2024 dengan rata-rata sebesar 53,3. Kedua, setoran pajak konsumen alias pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) yang turun. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerimaan PPN DN yang sepanjang semester I-2024 terkontraksi 11% year on year (yoy). Ketiga, proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk berbelanja berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada kuartal II rerata sebesar 73,5%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding kuartal I-2024 sebesar 73,7%. Pada kuartal I-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 4,91% yoy. Angka ini membaik setelah konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan sejak kuartal III-2023. Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2024 mencapai 4,8% yoy. 

Artinya, konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat ketimbang kuartal sebelumnya yang meningkat 4,91% yoy. "Normalisasi setelah pertumbuhan di kuartal I yang cukup kuat didorong belanja pemilu dan Lebaran," kata David kepada KONTAN, Kamis (18/7). Selain itu, faktor liburan diperkirakan tak signifikan mendorong konsumsi pada periode tersebut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga periode April-Juni 2024 hanya tumbuh 4,88% yoy. Selain melandainya optimisme konsumen dan peritel, penjualan otomotif masih mencatatkan kontraksi hingga paruh pertama tahun ini. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto lebih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini sebesar 5,04% yoy. Faktor pendorongnya adalah libur Idul Fitri dan pembayaran gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Bukan hanya masyarakat, pemerintah juga bakal merogoh "tabungan" untuk menutup kebutuhan anggaran tahun ini. Langkah itu ditempuh demi menambal kebutuhan belanja di tengah penerimaan negara yang pas-pasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun. Penggunaan SAL ini bertujuan menjaga laju penerbitan surat berharga negara (SBN) yang tetap rendah di tengah pelebaran defisit anggaran 2024. "Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan di UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani. Alhasil, total penggunaan SAL tahun ini mencapai Rp 151 triliun. Adapun SAL akan dipakai untuk menutup tambahan pembiayaan anggaran sejalan defisit yang diprediksi melebar ke 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu melampaui target awal 2,29% PDB. Dus, defisit APBN diperkirakan Rp 609,7 triliun, dari semula Rp 522,8 triliun. Sementara itu, pelebaran defisit akibat belanja negara lebih besar dari estimasi, yakni Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu.

Soal belanja negara, pemerintah memang banyak mengguyur bantuan sosial (bansos). Anggaran belanja subsidi energi tahun ini juga bisa membengkak akibat koreksi rupiah. Namun pemerintah belum memerinci masing-masing besarannya. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN 2024. Pemerintah perlu menimbang ulang proyek kejar tayang yang tidak terlalu mengungkit pertumbuhan ekonomi, juga tidak membuka lapangan kerja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai defisit yang hampir menyentuh ambang batas aman menandakan alat fiskal negara tertekan berat. Kondisi ini tecermin dari penerimaan pajak yang tak setinggi tahun lalu akibat windfall harga komoditas tak terulang. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dengan defisit APBN 2024 yang lebar, pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal secara prudent. Yang paling penting, pemerintah perlu mengurangi belanja kurang produktif dalam jangka pendek seperti belanja perjalanan dinas. Hal ini agar ruang fiskal sehat dan perpekstif investor atas kondisi fiskal terjaga.

Setelah surplus selama empat bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024 mulai mencetak defisit. Defisit ini akibat pendapatan negara yang masih terkontraksi di tengah belanja yang terus menanjak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi APBN per akhir Mei 2024, mengalami defisit senilai Rp 21,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit Mei tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.123,5 triliun, setara 40,1% target APBN. Angka ini juga masih mencatatkan penurunan 7,1% year on year (yoy). Seluruh pos penerimaan negara terjadi kontraksi, antara lain penerimaan pajak yang turun 8,4% yoy, setoran kepabeanan dan cukai yang turun 7,8% yoy, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun 3,3% yoy. "Kami melihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu pertumbuhan negatif 7,1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan dampaknya ke beban subsidi energi. Ia bilang, jika harga minyak maupun volume subsidi yang sudah ditetapkan di APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dolar AS terus menguat, maka akan terjadi deviasi terhadap anggaran subsidi energi 2024. Yang jelas, pelaksanaan APBN hingga saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB. "Jadi kalau sekarang (defisit anggaran) masih 0,1% kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29%," ucap dia. Bank Dunia juga memprediksi, dalam jangka menengah defisit APBN diperkirakan stabil pada kisaran 2,5% dari PDB, sejalan untuk memenuhi peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang. Termasuk program-program yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.