Perekonomian Indonesia membutuhkan dorongan baru. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berisiko melandai setelah momentum Ramadan dan Lebaran usai. Selain membutuhkan dana untuk biaya pendidikan di tahun ajaran baru, masyarakat akan merogoh dana lebih untuk membayar cicilan akibat beban bunga lebih tinggi. Di saat bersamaan, kebijakan libur panjang memantik dilema. Di satu sisi, belanja wisata naik, namun di sisi lain, produktivitas industri menurun. Alhasil, kondisi itu akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melandainya konsumsi antara lain tecermin dari data Mandiri Spending Index (MSI), yakni belanja masyarakat pada pertengahan Mei turun 0,7% dibandingkan rata-rata belanja di pekan-pekan sebelumnya.

Padahal, di medio Mei terdapat libur panjang di akhir pekan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menilai, penurunan belanja masyarakat pada periode itu lantaran pengeluaran masyarakat cukup banyak saat liburan Idul Fitri pada April lalu. Ia bilang, penurunan belanja masyarakat terutama terjadi pada kelompok barang terkait rumah tangga yang mencapai 10,4% year on year (yoy). "Itu turun cukup dalam," kata dia kepada KONTAN, Kamis (23/5). Ia melihat, masyarakat akan melakukan realokasi belanja di kuartal II-2024, khususnya terkait belanja pendidikan. belum lagi ada kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mempengaruhi beban cicilan. "Kami melihat belanja yang terkait dengan pendapatan masyarakat kelihatannya akan lebih banyak dialokasikan ke pembayaran cicilan karena suku bunga naik," tambah Yudo.

Ekonom Senior Raden Pardede menilai banyaknya tanggal merah atau hari libur di Indonesia bisa mengganggu perekonomian domestik, khususnya kegiatan dunia usaha. Menurut dia, produksi di suatu perusahaan bisa menurun lantaran banyak karyawan harus libur saat tanggal merah maupun cuti bersama. Berdasarkan data World Population Review, jumlah hari libur di Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 16 hari. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang hari libur negara lain seperti China, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura yang hanya 11 hari. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga usai pemilu, Ramadan dan Lebaran akan relatif lebih rendah. Apalagi ditambah inflasi dari koreksi rupiah sekaligus kenaikan harga minyak dunia. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mewanti-wanti konsumsi rumah tangga akan melandai, meski ada perayaan Idul Adha yang jatuh pada kuartal II-2024, pilkada serentak di November mendatang, serta Natal dan tahun baru di Desember.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya alias BI-Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Peluang pemangkasan suku bunga BI pun belum tampak dalam waktu dekat.  Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto memperkirakan, BI akan mempertahankan suku bunga di 6,25% untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. "Terutama melalui jalur imported inflation seiring volatilitas terbatas terhadap rupiah di pasar FX (foreign exchange) domestik," tutur dia, kemarin. Kebijakan ini juga akan ditempuh BI untuk meredam risiko global yang bisa menekan perekonomian Indonesia. Di antaranya, peluang arus modal asing kabur dari pasar keuangan lokal, terutama akibat tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah. Meski begitu, Myrdal melihat masih ada ruang BI akan menurunkan suku bunga pada tahun ini. Namun, penurunan itu akan tergantung kebijakan moneter global, terutama The Fed. "Karena besaran pengaruhnya kuat terhadap perekonomian Indonesia dari setiap kebijakan bank sentral utama global, seperti The Fed," tambah Myrdal. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menilai, belum ada urgensi bagi BI mengubah kebijakan suku bunga. Pasalnya, rupiah mulai bergerak stabil dan inflasi mulai menurun lagi.  

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada RDG Mei 2024. Alasannya, kondisi inflasi relatif masih sesuai ekspektasi, yakni dalam target sasaran 1,5%-3,5% pada tahun ini. "Namun proyeksi neraca pembayaran kemungkinan masih defisit dalam jangka menengah enam bulan kedepan," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuannya dengan mempertimbangkan risiko dari skenario kebijakan The Fed yang higher for longer. Sebelumnya, BI memang mengindikasikan bahwa keputusan untuk menurunkan BI-Rate tidak akan dipengaruhi keputusan suku bunga acuan The Fed. Namun, pada RDG April lalu, sinyal pendirian BI tampak berubah. "Peluang penurunan BI-Rate akan muncul ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga acuannya" terang Josua. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan kemungkinan paling besar BI baru menurunkan BI-Rate pada awal tahun depan, menunggu gejolak ekonomi global mereda.

Potret ekonomi pemerintah baru mulai nampak. Pemerintah kemarin menyerahkan proyeksi dan asumsi makro ekonomi Indonesia 2025 ke parlemen. Ini akan jadi modal awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia lima tahun ke depan, atau mulai Oktober 2024-Oktober 2029. Lewat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, ini akan menjadi acuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  untuk menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Merujuk dokumen yang sama, target pertumbuhan ekonomi 2025  dipatok 5,1%-5,5%. Angka jauh dari target Prabowo-Gibran yang menginginkan ekonomi tumbuh hingga 8% selama tiga tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan ditopang stabilitas inflasi, kelanjutan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, hingga digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Untuk mencapai target ekonomi tumbuh di sasaran 5,1%-5,5%, pemerintah memproyeksikan belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari produk domestik bruto (PDB). Yang menarik, untuk membiayai belanja itu, target pendapatan negara lebih rendah dari belanja atau  berkisar 12,14%-12,36% PDB.

Alhasil, anggaran 2025 akan defisit 2,45%-2,82% PDB. Target ini lebih besar dari defisit APBN 2024 yang dipatok sebesar 2,29% PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan indikasi rasio pendapatan yang rendah ketimbang belanja negara, itu memperkuat argumen bahwa tahun depan pemerintah akan mengandalkan pendanaan alternatif sebagai tambahan pendanaan utama. Pada 2025, pemerintah memasang target imbal hasil surat berharga negara atau yield SBN tenor 10 tahun berkisar 6,9%-7,3%, lebih tinggi dibanding target 2024 sebesar 6,7%.

Alhasil, beban pokok sekaligus bunga utang pemerintah bakal lebih besar. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang berkutat di level 5%. Meski realistis, angka ini belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi kita. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita juga melihat, pemerintahan Prabowo-Gibran masih terjebak tren pertumbuhan era Jokowi di kisaran 5%. Jadi "Pekerjaan mencapai 8% tidak mudah," ucap dia.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan sulit menembus level 5% year-on-year (yoy) setelah momen pemilihan umum dan Ramadan berlalu. Kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian nasional mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Beberapa indikasinya, pertama, Indeks Penjualan Riil (IPR) berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada April 2024 diperkirakan 243,2, atau hanya tumbuh 0,1% yoy menjadi 243,2. Padahal pada Maret 2024, IPR tercatat 235,4 atau tumbuh menanjak 9,3% yoy. Bahkan, Indeks Ekspektasi Penjualan Eceran (IEP) pada Juni 2024 hanya 127,5, lebih rendah dari 147,8 di periode sebelumnya.

Hal ini lantaran adanya musim ujian sekolah serta berakhirnya program diskon di periode itu. Kedua, Indeks Nilai Belanja maupun Indeks Frekuensi Belanja berdasarkan Mandiri Spending Index per 5 Mei 2024 menurun masing-masing ke level 229,6 dan 639,2 dari level tertinggi pada satu pekan sebelum Idulfitri 2024. Ketiga, melambatnya ekspansi manufaktur yang ditandai Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur April 2024 tercatat 52,9, melorot 1,3 poin dari bulan sebelumnya. Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menilai, outlook konsumsi rumah tangga ke depan masih cukup baik. Pada Juli nanti akan ada belanja terkait pendidikan. Selain itu, pilkada mulai akhir kuartal ketiga menuju kuartal keempat 2024 akan menopang konsumsi rumah tangga.

Namun ramalan Ekonom Bank Permata Faisal Rachman, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal II-2024 masih di bawah 5% year on year (yoy), (yoy), yakni di kisaran 4,9% atau stagnan dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,91%. Bank Mandiri maupun Bank Permata meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini melambat daripada kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 5,11% yoy. "Perkiraan kami (pertumbuhan ekonomi kuartal II) akan relatif lebih rendah dibandingkan kuartal pertama karena puasa dan pemilu ada di kuartal pertama," kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini sedikit melambat menjadi 5,1% yoy. Sementara sepanjang 2024, ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 5,07% yoy.

Indonesia berupaya agar bisa bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Bagi Indonesia, menjadi anggota OECD dinilai bisa mendulang manfaat, terutama bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung. "Masuk OECD bukanlah hal gampang, dan 38 negara (anggota OECD) menyetujui Indonesia masuk OECD," tutur dia, Sabtu (11/5). Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara lain melalui blok ekonomi. Di antaranya, akan bergabung dengan blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga peta kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di sela-sela acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank ke-57 di Tbilisi, Georgia. Sri Mulyani menyampaikan, pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dengan ADB terutama di bidang energy transition mechanism. Adapun pembahasan tersebut sebagai komitmen serius Indonesia dalam transisi energi. "Kami membahas update perkembangan energy transition mechanism (ETM). ADB memberikan dukungan penuh, salah satunya penghentian secara bertahap PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Megawatt ," kata Sri Mulyani, Minggu (5/5). 

Pada kesempatan itu, Masatsugu juga menyampaikan perhatiannya pada Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Menurut dia, hal ini adalah inisiatif yang sangat menarik dan banyak didukung oleh sejumlah negara maju. Selain itu, Sri Mulyani membahas gejolak perekonomian global yang sangat dinamis. Kendati sejumlah aspek ekonomi Indonesia relatif sehat, menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dengan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi tekanan-tekanan makro.

Pemangku kepentingan di sektor industri keuangan berupaya untuk menjaga laju pemulihan sejumlah sektor usaha. Kendati kebijakan terkait dengan Covid-19 sudah berakhir, beberapa industri belum sepenuhnya bangkit dari krisis kesehatan yang berlangsung 3 tahun lamanya sejak 2020—2022. Berbagai terobosan kebijakan untuk memulihkan dunia usaha ditelurkan. Bank Indonesia, misalnya telah mempersiapkan perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang akan berlaku per 1 Juni 2024. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kebijakan insentif likuiditas itu demi mempertahankan momentum pertumbuhan kredit di level 10%—12% pada tahun ini. 

“Kebijakan makroprudensial longgar kini semakin diperlonggar, antara lain dengan meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makro-prudensial atau KLM melalui perluasan cakupan sektor prioritas,” ujarnya saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan II Tahun 2024, Jumat (3/5). Bank Indonesia, katanya, memasukkan sektor penunjang penghiliran; konstruksi dan real estat produktif; ekonomi kreatif; otomotif; perdagangan; listrik, gas, air bersih; dan jasa sosial, sebagai sektor usaha yang dapat memperoleh insentif KLM.

Selain itu, BI juga mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial 84%—94%, rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 5% untuk bank umum konvensional dan 3,5% untuk bank umum syariah, serta melanjutkan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau kebijakan uang muka 0% untuk pemberian kredit sektor properti dan kendaraan bermotor. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan nilai restrukturisasi kredit di perbankan berada dalam tren turun. 

Sampai dengan Maret 2024 nilai restrukturisasi tersisa Rp228,03 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 859.000 nasabah.Sementara itu, tren kredit bermasalah atau nonperforming loan(NPL) masih terjaga dengan NPL net 0,77% dan NPL gross 2,25%. Hanya naik sedikit ketimbang capaian per Desember 2023, di mana NPL net 0,71% dan NPL gross 2,19%.

Lampu kuning menyala dari sektor manufaktur. Ekspansi pelaku usaha di sektor ini kembali melandai. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kembali terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Hal tersebut terindikasi dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2024 di level 52,9. Angka itu melorot 1,3 poin dibandingkan Maret 2024 di level 54,2, meski mencatat ekspansi dan menunjukkan kondisi di sektor manufaktur membaik selama 32 bulan. Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith mengatakan secara keseluruhan, April merupakan bulan positif untuk perekonomian manufaktur Indonesia, dengan output dan permintaan baru meningkat sejak Maret. Hanya saja, ada beberapa hambatan. Menurut dia, penjualan ekspor kembali menurun. Baik tingkat pertumbuhan produksi, maupun permintaan baru, juga mengalami penurunan. 

Dalam laporannya, keseluruhan ketenagakerjaan April 2024 turun untuk pertama kali sejak Oktober lalu. Dengan kapasitas tenaga kerja yang dikurangi dan persyaratan produksi naik, penumpukan pekerjaan naik lagi. Meski dalam keadaan tertentu, Paul bilang, PHK dianggap sebagai fenomena sementara. Namun hal ini dapat menggambarkan penurunan optimisme perusahaan.Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, penurunan PMI Manufaktur kali ini merupakan kombinasi dari berbagai penyebab. Berbeda, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy melihat, PHK bukan menjadi satu-satunya akibat dari tekanan industri manufaktur. Pasalnya, PHK juga terjadi pada tahun lalu dan saat itu PMI Manufaktur berada di level yang tinggi. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kinerja manufaktur Indonesia masih menunjukkan tren ekspansif meski gejolak geopolitik global belum berkesudahan.

Tingkat inflasi pada April tahun ini diperkirakan bakal melandai secara bulanan. Estimasi tersebut sejalan dengan mulai menurunnya harga pangan dan usainya momentum Ramadan. Namun demikian, laju inflasi tahunan diperkirakan masih akan tetap tinggi. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan pada April 2024 bergerak di rentang 0,25% hingga 0,60%. Sementara inflasi tahunan pada April diperkirakan sekitar 2,99% hingga 3,10%. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan, laju inflasi April sebesar 0,25% month-to-month (mtm). Angka ini melandai dibandingkan inflasi di bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,52% mtm. Andry menyebutkan, melandainya inflasi tersebut disebabkan penurunan inflasi yang bersumber dari komoditas pangan, terutama beras. "Data terakhir menunjukkan harga beras mengalami deflasi sebesar 2% mtm pada bulan April 2024, membalikkan angka inflasi sebelumnya yang sebesar 2.1% mtm," kata dia kepada KONTAN, Rabu (1/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan tingkat inflasi pada April tahun ini sebesar 2,27% mtm. 

Di satu sisi, inflasi melandai sejalan dengan penurunan inflasi bahan makanan karena puncak musim panen sudah bergulir. Namun di sisi lain, ada kelompok pengeluaran lain yang mendorong inflasi April, seperti transportasi, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Para ekonom juga mewanti-wanti, laju inflasi inti berpotensi meningkat di April 2024. Andry meramal, inflasi inti bulan lalu sebesar 1,78% yoy, dari Maret 2024 yang tercatat sebesar 1,77% yoy. Bahkan, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memproyeksikan inflasi inti naik menjadi 1,81% yoy, dan secara bulanan sebesar 0,29% mtm. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, untuk menekan laju inflasi, diperlukan juga upaya dari sisi fiskal. Pemerintah, menurut dia, juga masih perlu tetap menjaga distribusi atau pasokan barang.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menggandeng TNI dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. "Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU ( memorandum of understanding ) antara Menteri Keuangan dengan Panglima TNI pada 17 Januari 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan TNI," kata Suryo dalam keterangan resminya, Selasa (30/4). Mayjen TNI Yusri menambahkan bahwa TNI siap mendukung Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara. Menurut dia, perlu penguatan kolaborasi dan koordinasi melalui komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.