Gejolak harga sejumlah bahan pangan berpotensi mengerek inflasi selama kuartal pertama tahun ini. Demi meredam lonjakan inflasi, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dengan mengamankan pasokan dan distribusinya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran 2024. Bukan hanya harga beras, minyak goreng dan cabai, harga daging sapi juga kemungkinan besar bakal terkerek lantaran kebijakan impor komoditas ini masih tertahan. Sejumlah ekonom pun memprediksi inflasi pada Februari 2024 akan menanjak akibat kenaikan harga pangan atau volatile food. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat, faktor pendorong inflasi Februari 2024 adalah kenaikan harga pangan. "Pendorognya adalah komponen pangan, baik beras, telur ayam, cabai. Ini mendorong inflasi Februari 2024," kata dia, kemarin. Sesuai pola musiman, biasanya di periode tersebut ada eskalasi harga pangan yang kemudian menyundut inflasi umum indeks harga konsumen (IHK). Selain itu, ada potensi puncak kemarau pada Mei 2024. Ini juga selaras dengan prediksi BMKG. LPEM FEB UI meyakini inflasi pada Februari 2024 berada di kisaran 2,5%-2,6% year-on-year (yoy). Pada Januari 2024, inflasi di level 2,57% yoy. Prediksi Kepala Ekonom BCA David Sumual lebih tinggi lagi, inflasi di kisaran 2,74% yoy. Sependapat dengan Riefky, David juga menilai kenaikan inflasi Februari 2024 didorong lonjakan harga makanan pokok. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mencermati eskalasi harga beras yang turut menyumbang inflasi. Menurut dia, inflasi harga bergejolak (volatile food) dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan kebutuhan pokok, terutama beras. Pada Februari 2024, harga beras sudah naik 3,8% secara bulanan (mom). Maka salah satu opsinya adalah mengimpor beras. Namun kebijakan impor juga agak terhambat oleh beberapa negara produsen beras lainnya yang menerapkan pembatasan ekspor pangan. Agar inflasi pangan tak semakin liar, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyarankan pemerintah perlu giat mengintervensi pasar. "Perlu menjaga ketersediaan bahan pangan agar terjangkau," imbuh dia.

Baru dua bulan berjalan, pemerintah meramal defisit anggaran pada tahun ini bakal melebar. Bahkan, bisa ke kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, defisit anggaran tahun ini berada di kisaran 2,3% hingga 2,8% dari PDB. Level ini melebar dari target APBN 2023 sebesar 2,29% PDB atau Rp 522,8 triliun. Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 lantaran pemerintah menambah sejumlah pos belanja tahun ini. Pertama, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni, baik itu subsidi maupun nonsubsidi. Dengan keputusan tersebut, lanjut Airlangga, membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih)" kata Airlangga kepada awak media, Senin (26/2). Kedua, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun. Ketiga, karena adanya tambahan program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran anggarannya adalah Rp 11,25 triliun. Keempat, bantuan beras 10 kilogram (kg) yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita. Bantuan ini diberikan pemerintah sampai Juni 2024 dengan anggaran Rp 17,5 triliun. Dengan adanya penambahan tersebut, maka total anggaran subsidi tahun ini membengkak menjadi Rp 297,76 triliun. Itu pun belum menghitung tambahan anggaran subsidi energi. Sementara itu, pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini merupakan yang terbesar setelah anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19 melanda, yakni Rp 498 triliun pada tahun 2020. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45%-2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet diputuskan paling tidak arahan bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit 2,45%-2,8%," kata dia.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 sebesar Rp 22,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 7,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Sama dengan pajak, setoran kepabeanan dan cukai tersebut juga menyusut 4,97% year on year (yoy). Pemicunya terutama karena penurunan bea masuk dan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, setoran bea masuk pada Januari 2024 hanya Rp 3,9 triliun, turun 4,64% yoy. "Penerimaan (bea masuk) sampai Januari berhubungan dengan impor kita yang sedikit mengalami pelemahan namun juga tarif efektif kita juga sebetulnya menurun," kata dia, belum lama ini. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi penerimaan bea keluar hanya tercatat Rp 1,2 triliun, naik tipis 3,44% yoy, karena faktor harga komoditas dan kebijakan pemerintah. Adapun penerimaan bea keluar tembaga sebesar Rp 1 triliun karena adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga dan bea keluar produk sawit Rp 117,8 miliar yang dipengaruhi penurunan harga.

Ketergantungan impor pangan makin memprihatinkan. Bukan cuma beras, impor masif juga terjadi di banyak komoditas pangan lain. Mulai dari gula, garam, susu, daging hingga bawang bergantung dengan impor. Bukan kali pertama ini terjadi. Impor pangan terus bertambah, mencapai rekor. Namun, konsentrasi pemerintah belum full ke sektor pangan. Mari kita telisik data-data impor pangan. Selain impor beras yang mencapai lebih dari tiga juta ton pada 2023 lalu, Indonesia juga harus menambal kebutuhan gula nasional sebesar 5,8 juta ton. Berdasarkan data BUMN Pangan, ID Food, produksi gula dalam negeri maksimal hanya 2,4 juta ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional yang sampai 7 juta ton. Alhasil, defisitnya tinggi hingga 4,6 juta ton. Setali tiga uang. Dalam neraca pangan nasional per 24 November 2023, kebutuhan kedelai dalam negeri sepanjang tahun 2.591.617 ton atawa 215.968 ton per bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan, produksi kedelai lokal cuma 346.821 ton, 14% dari kebutuhan dan impor 2,3 juta ton. Artinya, 85% kebutuhan domestik dari impor. Seretnya pasokan pangan membuat harga melambung. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) menyebut, harga beras kini kian simpang siur. "Pedagang kesulitan mendapat beras premium karena stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas," sebutnya kepada KONTAN, Jumat (23/2).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, fluktuasi harga komoditas pangan terjadi karena relasi permintaan dan penawaran dengan produksi tak seimbang. Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan Posman Sibuea melihat, produksi pangan dalam negeri makin tak cukup untuk memenuhi peningkatan konsumsi yang pesat. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bilang, salah satu kunci utama peningkatan produksi pangan antara lain pendetailan target produktivitas pertanian, pemanfaatan asuransi pertanian, serta pendetailan 26.000 outlet pupuk. "Untuk menggenjot produksi, pemerintah menambah subsidi pupuk Rp 14 triliun atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk," ungkap dia.

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.

Alarm waspada menyala dari pasar global. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi, dengan pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Misalnya Jepang, salah satu pemain ekonomi utama dunia. Negara Matahari Terbit itu mencatat pertumbuhan kuartal IV-2023 melorot 0,4% year-on-year (yoy), melanjutkan kontraksi 3,3% yoy di kuartal sebelumnya. Selanjutnya, perekonomian Inggris selama tiga bulan terakhir 2023 turun 0,3% yoy, bahkan lebih dalam dari penyusutan 0,1% yoy pada kuartal III-2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, performa kedua negara itu akan berdampak ke Indonesia, terutama dari jalur perdagangan dan investasi. Dari sisi perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Jepang di sepanjang 2023 tercatat senilai US$ 18,88 miliar, menyusut 19% dibandingkan realisasi ekspor 2022. Angka ekspor ke Jepang pada tahun lalu memegang porsi 7,63% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari sisi penanaman modal asing (PMA), Jepang menduduki peringkat keempat sebagai negara yang paling banyak membenamkan investasinya di Indonesia. Dana investasi dari Jepang di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar US$ 4,6 miliar.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mewanti-wanti, resesi Jepang akan berdampak signifikan pada Indonesia. "Dampaknya akan dirasakan dari sisi perdagangan dan investasi," terang dia, kemarin. Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang antara lain batubara, bijih tembaga, produk peralatan dan mesin elektronik, serta nikel. Jika penurunan ekspor berlanjut, kata dia, tak menutup kemungkinan ada risiko penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia. Bahkan, risiko defisit neraca perdagangan. Indonesia juga harus lebih aktif menjemput bola. Dalam hal ini, bisa dengan memanfaatkan situasi yang ada. David mengambil contoh. Indonesia bisa mengimpor bahan baku dari China. Mengingat saat ini bahan baku China melimpah dan bisa diperoleh dengan harga murah. Kemudian, bahan baku itu diolah di dalam negeri. Bahkan bisa juga mengundang investor yang mau menanamkan modal di Indonesia untuk mengolah bahan baku tersebut. Bahan baku yang sudah diolah menjadi barang jadi, kemudian diekspor ke negara seperti Amerika Serikat (AS) atau negara lain yang mengurangi produk dari China. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono mengungkapkan pemerintah telah memetakan potensi penurunan ekspor ke depan. Pemerintah pun bersiap menjajaki pasar baru dalam upaya diversifikasi negara tujuan ekspor di luar negara tradisional.