BBM dan Listrik Ditahan, Subsidi Energi Bengkak
Baru dua bulan berjalan, pemerintah meramal defisit anggaran pada tahun ini bakal melebar. Bahkan, bisa ke kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, defisit anggaran tahun ini berada di kisaran 2,3% hingga 2,8% dari PDB. Level ini melebar dari target APBN 2023 sebesar 2,29% PDB atau Rp 522,8 triliun.
Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 lantaran pemerintah menambah sejumlah pos belanja tahun ini.
Pertama, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni, baik itu subsidi maupun nonsubsidi.
Dengan keputusan tersebut, lanjut Airlangga, membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih)" kata Airlangga kepada awak media, Senin (26/2).
Kedua, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun.
Ketiga, karena adanya tambahan program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran anggarannya adalah Rp 11,25 triliun.
Keempat, bantuan beras 10 kilogram (kg) yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita. Bantuan ini diberikan pemerintah sampai Juni 2024 dengan anggaran Rp 17,5 triliun.
Dengan adanya penambahan tersebut, maka total anggaran subsidi tahun ini membengkak menjadi Rp 297,76 triliun. Itu pun belum menghitung tambahan anggaran subsidi energi.
Sementara itu, pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini merupakan yang terbesar setelah anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19 melanda, yakni Rp 498 triliun pada tahun 2020.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45%-2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet diputuskan paling tidak arahan bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit 2,45%-2,8%," kata dia.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023