Prospek investasi asing di dalam negeri kembali cerah. Pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang kondusif, para investor asing semakin optimistis terhadap penanaman modal di Indonesia. Investor Inggris misalnya. Berdasarkan hasil survei British Chamber of Commerce Indonesia (Britcham), indeks kepercayaan bisnis alias International Business Confidence Index 2024 tercatat sebesar 66%, jauh meningkat dari posisi akhir survei pada tahun 2020 yang sebesar 31%. Angka tersebut bahkan rekor tertinggi kedua dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada 2014, indeks kepercayaan bisnis menyentuh 71%. 

Sekretaris Britcham Indonesia, Ian Betts mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendorong para pengusaha Inggris yakin untuk melanjutkan bisnis di Indonesia. Pertama, keyakinan terhadap prospek ekonomi makro RI. Kedua, para penanam modal menilai adanya penurunan dari birokrasi yang tidak efisien. Terutama, terkait berkurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni serta penanggulangan korupsi. Ketiga, pandangan positif terhadap ketersediaan SDM dan keterlibatan aktif dengan serikat pekerja. 

Setali tiga uang, Ketua Korea Chamber of Commerce and Industry (Kocham) Indonesia Lee Kang Hyun menerangkan bahwa pengusaha Korea semakin tertarik membuka peluang investasi di Indonesia pasca Pemilu 2024. "Perusahaan Korea berpikir investasi skala penuh akan dilakukan mulai tahun depan setelah presiden baru memulai masa jabatannya," kata Lee kepada KONTAN, kemarin. Investasi asing memang masih menyokong investasi RI. Kementerian Investasi mencatat, realisasi penanaman modal asing (PMA) di kuartal I-2024 senilai Rp 204,4 triliun, tumbuh 15,5% year on year (yoy). PMA menyumbang 50,9% total realisasi investasi periode ini Rp 401,5 triliun. 

"Ini wujud kepercayaan global kepada Indonesia. Dunia dalam ketidakpastian tetapi foreign direct investment (FDI) kita tetap terjaga," klaim Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM kemarin. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy mengingatkan tantangan investasi tahun ini masih ada. Misalnya kondisi ekonomi global terutama negara tujuan ekspor seperti China yang diproyeksikan melambat imbas krisis properti tahun lalu, juga era suku bunga global dan domestik yang tinggi dan akan mempengaruhi biaya investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperbaiki pelayanannya, sejalan dengan banyaknya isu yang muncul di masyarakat. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan pertemuan dengan pimpinan Ditjen Bea dan Cukai serta Kantor Bea Cukai Bandara Sekarno Hatta, Sabtu (27/4) malam. Isu yang dimaksud, pertama, terkait pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (robotic) yang terdapat keluhan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. 

Dalam kasus tersebut, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah daripada yang sebenarnya ( under invoicing ). Kedua, pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yakni barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022. Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan yang bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang itu ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD).

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret atau kuartal I 2024 mencapai Rp 104,7 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Nilainya turun drastis 53,6% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (26/4) pekan lalu. Pembiayaan utang meliputi penerbitan SBN dan pinjaman. Nilai penerbitan SBN hingga kuartal I 2024 sebesar Rp 104 triliun setara 15,6% dari target. Adapun pinjaman senilai Rp 600 miliar, turun 91,9% dari periode sama tahun lalu, dan baru 3,4% dari target. "Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global saling mempengaruhi. 

Situasi global sangat dinamis," ungkap Sri Mulyani. Untuk itu, pemerintah akan tetap mengelola secara fleksibel terkait timing, tenor, currency dan instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. "Ini adalah waktu yang dinamis, karena ada perubahan nilai tukar, suku bunga, yield dan guncangan dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa dan Timur Tengah yang harus diperhatikan," jelas Menkeu. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah bisa merilis SBN dengan memprioritaskan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valuta asing (valas). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global yang saat ini memanas pasca konflik Iran dan Israel. 

 "Kalau kondisi global memanas, bisa ambil cara dengan optimalisasi obligasi domestik, jadi bisa ambil utang di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan pembiayaan tingkat risiko eksternal yang relatif rendah, kalau suku bunga global lagi tinggi," tutur Myrdal, Minggu (28/4). "Kemudian, saat risiko eksternal meningkat, kita harus rem penerbitan SBN. Kedua, terkait dengan struktur pembiayaan yang tinggi kita mau tidak mau harus menahan penerbitan utang secara agresif," ungkap Myrdal. Belum lama ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, pihaknya akan menekan porsi penerbitan SBN valas pada tahun ini. Ia memerinci, porsi utang valas pemerintah pernah mencapai 40,97% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 33,57% pada tahun 2020, 30,05% pada tahun 2021, dan 29,61% pada tahun 2022.

Pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dengan posisi utang saat ini. Sebab, rasio pembayaran utang alias debt service ratio (DSR) Indonesia cenderung meningkat, meskipun masih dalam batas aman. Tapi, kenaikan DSR berarti beban membayar utang luar negeri (ULN) Indonesia kian tinggi. Tren utang Indonesia terus meningkat di tengah kinerja ekspor cenderung melandai. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, ULN RI per Januari 2024 sebesar US$ 405,73 miliar, naik 0,04% secara tahunan year on year (yoy). Secara terperinci, ULN pemerintah tercatat US$ 194,4 miliar, tumbuh 0,1% yoy. Sementara ULN swasta periode tersebut sebesar US$ 196,7 miliar, turun 2,6% yoy. Di sisi lain, kinerja ekspor terus merosot yang membuat surplus neraca perdagangan turun. Pada periode Januari-Februari 2024, surplus neraca dagang tercatat US$ 2,87 miliar, turun 69,18% yoy. Dari data BI, DSR Indonesia pada tahun 2023 mencapai 17%.

Angka ini meningkat dari 2022 yang sebesar 16,57%. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, saat ini kemampuan Indonesia untuk membayar ULN secara umum dinilai masih cukup baik. Sebab, ada kemungkinan kinerja ekspor Indonesia akan semakin menyusut seiring dengan perlambatan ekonomi global. Setidaknya, pemerintah harus mewaspadai kinerja ekspor dari dua sisi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, meskipun kinerja ekspor dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun belum sebanding dengan rasio utang terhadap ekspor yang belum turun signifikan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional dan menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Juga, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.