Pebisnis Tolak Wajib Kunci Valas Ekspor Tiga Bulan
Para pengusaha mulai gerah dan tak happy dengan aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Pengusaha menyoroti dua hal, yakni kewajiban menyimpan 30% devisa hasil ekspor ke sistem keuangan dalam negeri serta tenor penyimpanan selama tiga bulan. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan setiap sektor usaha punya struktur biaya dan profitberbeda. Oleh karena itu, dia berharap ada skema selain 30% DHE disimpan selama tiga bulan. Chandra tak memungkiri, keluhan pengusaha yang paling banyak terkait arus kas (cashflow). Menurut dia, dengan aturan 30% DHE ditahan tiga bulan, tak mudah bagi pengusaha mengatur cashflow. Dana itu biasanya digunakan pebisnis untuk kegiatan lain seperti membayar supplier, gaji karyawan dan biaya overhead lainnya. "Jadi kalau ada instrumen lain yang bisa membantu cashflow, para eksportir akan sangat baik disamping insentif PPh dan bunga deposito yang kompetitif," terang Chandra. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani juga mengakui kewajiban menahan 30% DHE tiga bulan banyak dikeluhkan pelaku usaha. Pasalnya, angka 30% DHE adalah jumlah yang signifikan untuk pergerakan cashflow. Shinta bilang, ada berbagai alasan mengapa pelaku usaha kesulitan menempatkan DHE di Indonesia. Toh, tidak semua keberatan itu karena masalah pajak atau insentif. "Ada isu yang lebih krusial seperti kebutuhan terhadap efisiensi (kemudahan/kecepatan/biaya) transaksi internasional, daya saing suku bunga, kesepakatan dalam kontrak dagang atau dengan shareholders, cashflow dan lain-lain," kata dia. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) juga menolak kebijakan DHE. Alasannya, pengusaha manufaktur umumnya membeli bahan baku atau spare part menggunakan dolar AS. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menegaskan, sektor manufaktur yang dimaksud sebetulnya manufaktur hasil olahan sumber daya alam, sebagai kebijakan hilirisasi.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023