Perekonomian China yang melambat bakal memberi dampak cukup signifikan ke pasar global. Riset DBS Group menyebutkan pasar global akan kembali terpengaruh, terutama perdagangan komoditas dan barang-barang konsumsi. Perlambatan ekonomi China juga berpengaruh terhadap negara-negara Asia, seperti Indonesia, India, Thailand dan Filipina.
Untuk Indonesia, pertumbuhan PDB akan stabil di kisaran 5,1% year on year karena didukung peningkatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pengeluaran lembaga nirlaba kemungkinan tetap akan ada karena terpengaruh pemilihan umum.
Di India, bank sentral memutuskan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps). Sedangkan Bank of Thailand, selama tiga bulan berturut-turut mengalami tekanan inflasi, karena mata uang menguat, harga minyak rendah dan tidak ada peningkatan transportasi. Di Filipina, inflasi diperkirakan turun di kisaran 4,7% karena harga minyak telah jatuh.

Kritikan oposisi perihal utang tak menyurutkan strategi pemerintah menambah utang di awal tahun atau frontloading untuk membiayai APBN 2019. Data DJPPR Kemkeu mencatat realisasi penerbitan SUN neto per 23 Januari 2019 telah mencapai Rp 102,66 triliun atau setara 26,39% dari target.
Frontloading menjadi strategi tepat untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar keuangan global. Analis menganggap yield obligasi pemerintah saat ini sudah aman dan lebih rendah ketimbang akhir tahun lalu.

Bank Indonesia bersiap diri menyikapi hasil rapat Federal Open Market Commitee (FOMC). Gubernur BI memproyeksi, The Fed bisa mengerek kembali suku bunga di tahun ini demi mengantisipasi gejolak ekonomi di negaranya. The Fed menaikkan suku bunga paling banyak dua kali tahun ini. Kenaikan pertama, diprediksi terjadi Maret 2019. Kenaikan inilah yang akan menjadi pertimbangan BI dalam menentukan suku bunga acuan 7 day reverse repo rate yang saat ini 6%. Kenaikan kedua jika The Fed menaikkan lagi suku bunga acuannya, maka BI juga akan menaikkan pada puncak kenaikan suku bunga acuan.
Agar kenaikan suku bunga tak ikut kenaikan suku bunga simpanan dan kredit. Pertama, melonggarkan aturan giro wajib minimum (GMW) rat-rata dari semula 2% menjadi 3%. Kedua, menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).

Lembaga pengawas global,Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mencatat adanya tren penurunan tarif pajak penghasilan korporasi di berbagai negara dalam kurun waktu hampir 2 (dua) dekade.Laporan terbaru OECD bertajuk Corporate Tax Statistics itu menyoroti tarif PPh Badan yang dikenakan berbagai negara kepada korporasi rata-rata sebesar 21,4% sepanjang 2018 atau menurun dibandingkan pada tahun 2000 yang sebesar 28,6%. Indonesia saat ini masih mengenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. Sedangkan kalangan dunia usaha meminta tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa institusinya masih mengkaji opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan dari tarif yang berlaku saat ini. Dia mengatakan, pihaknya masih mendengar berbagai masukan dari dunia usaha untuk mewujudkan rencana tersebut. Direktur Center for Indonesia Taxaxion Analysis Yustinus Prastowo menilai opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan memang penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Di samping itu penurunan tarif PPh diyakini dapat meningkatkan basis pajak. Meski demikian, Yustinus mengatakan bahwa kebijakan tersbut perlu diterapkan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

Pemerintah hanya mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6% di RPJMN 2020-2024. Sulitnya mencapai pertumbuhan di atas 6% karena Indonesia menghadapi permasalahan struktural, seperti produktivitas industri, khususnya manufaktur dan tenaga kerja. Industri manufaktur harus memberi nilai tambah value-added untuk mendorong daya saing.
Bappenas menyiapkan RPJMN memfasilitasi reformasi struktural 2020-2024 untuk meningkatkan produktivitas industri dan SDM. Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan ialah mencetak mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Peemodal asing tidak secara otomatis berkuasa penuh atas bidang usaha yang dikeluarkan dalam daftar negatif investasi. Aturan pelaksanaan teknis investasi tetap mengacu pada undang-undang penanaman modal dan ketenagakerjaan. Revisi DNI harus dibarengi pemetaan rantai pasok agar pengusaha domestik tidak mendapat imbas buruk dari masuknya pemodal asing

Menteri Perindustrian menegaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk merevisi daftar negatif industri (DNI) yang telah dirilis tidak akan diundur. Tidak ada perubahan waktu dalam menerapkan relaksasi aturan.