Laju ekonomi Indonesia pada kuartal keempat diperkirakan melambat sejalan dengan lonjakan inflasi. Kondisi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan, risiko perlambatan ekonomi berpotensi mengganggu penerimaan pajak. Terutama pajak pertambahan nilai (PPN) yang responsif terhadap perubahan ekonomi. "Kalau terjadi perlambatan ekonomi, pasti kinerja penerimaan PPN yang terlebih dahulu terdampak," ujar Fajry kepada KONTAN, Rabu (12/10).

Bank Dunia menyiapkan dana sebesar US$ 30 miliar untuk menahan dampak krisis pangan yang disebabkan invasi Rusia di Ukraina. Dana ini disiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan konferensi pers G-20 di forum Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM), Selasa (11/10). Presiden Bank Dunia David Malpass menyebut, dana bantuan senilai US$ 30 miliar tersebut akan dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pangan dan gizi. Rinciannya, pendanaan proyek baru senilai US$ 12 miliar, dan untuk proyek lama yang telah disetujui tetapi belum dicairkan senilai lebih dari US$ 18 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, sepertiga negara di dunia akan mengalami tekanan ekonomi dalam kurun waktu empat hingga enam bulan ke depan. Hal ini dikatakan Menkeu dalam pertemuan bilateral bersama dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10). Sri Mulyani menyebut, kondisi itu terjadi karena negara-negara kesulitan di tengah tingginya beban utang, ditambah lemahnya fundamental makroekonomi dan isu stabilitas politik. Menurutnya, tekanan perekonomian tersebut tidak hanya dialami negara berkembang, tapi juga negara maju.

Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai visi tersebut butuh investasi yang sangat besar. "Indonesia membutuhkan foreign direct investment (FDI) hingga 4,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk mewujudkan visinya menjadi high income country," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, kemarin.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) maupun non PC PEN mendapat rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan sementara lembaga audit negara tersebut mengungkap adanya masalah dalam pemberian sejumlah insentif pajak dengan nilai jumbo. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Semester I 2022, ditemukan sejumlah masalah terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun lalu senilai Rp 15,31 triliun. Insentif perpajakan yang disoal BPK antara lain, pertama, pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) non PC-PEN kepada pihak yang tidak berhak. Akibat salah sasaran itu, negara harus kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1,31 triliun. Atas temuan itu, BPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak. Antara lain dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan.

Potensi resesi global ada di depan mata, bisa berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Indonesia perlu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB), agar dampak resesi ekonomi bisa diminimalisasi. Sayangnya, konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan tertekan setelah pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Ini tutur memicu lonjakan inflasi, khususnya tahun ini. Bahkan, inflasi akhir tahun 2022 diperkirakan bisa tembus 6%.

Seperti yang sudah-sudah, belanja pemerintah tahun ini masih saja seret. Alhasil, laju roda ekonomi dalam negeri di kuartal III-2022 cenderung tersendat lantaran minimnya dorongan dari realisasi anggaran belanja pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja hingga Agustus 2022 hanya di kisaran Rp 1.657 triliun atau setara sekitar 53,3% dari total pagu yang dipatok dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022. Beleid anggaran ini menetapkan belanja pemerintah tahun ini senilai Rp 3.106,4 triliun. Angka itu juga hanya tumbuh 6,2% secara tahunan atau year on year (yoy). Secara terperinci, realisasi belanja pemerintah pusat hanya sekitar Rp 1.178,2 triliun atau setara 51,19% dari target. Nilai itu naik 8,3% secara tahunan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan, belanja pemerintah masih tersendat lantaran banyak kegiatan pemerintah pusat yang belum dibayarkan. "Banyak kegiatan yang sudah jalan tapi pembayarannya baru kuartal IV," kata Isa kepada KONTAN, Selasa (27/9). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap melihat, belanja pemerintah belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Sebab, selama dua kuartal berturut-turut, konsumsi pemerintah juga mencatat kontraksi. "Penopang pertumbuhan hanya konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Abdul.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beroperasi. Pencabutan IUP dilakukan terhadap pengusaha yang tidak mentaati norma dan kaidah dalam menjalankan bisnis. Dari jumlah itu, sebanyak 700 perusahaan telah melayangkan keberatannya atas pencabutan tersebut. Sebanyak 23 dari 700 perusahaan, telah selesai dilakukan pengecekan. Sedangkan 90 perusahaan lainnya, dinyatakan lolos dan sudah dipulihkan izin usahanya. "Kami sudah melakukan proses di mana 213 perusahaan (dari 700) awal kami melakukan pengecekan atas keberatan. Pada tahap pertama itu perusahaan yang dinyatakan lolos 83 dan 90 izin, sudah kami pulihkan," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Senin (26/9).

Hantaman konsumsi rumah tangga bertambah. Merespon efek gulir kenaikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Bank Indonesia (BI) mengerek lagi suku bunga acuan 50 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur BI minggu lalu. Ini artinya dalam dua bulan terakhir, bunga sudah naik 75 bps. Menjadi semakin tertekan, lantaran kenaikan bunga diprediksi akan berlanjut, seiring kenaikan suku bunga Amerika Serikat, menyusul global. Bunga tinggi akan menyulut inflasi bunga kredit. Tak pelak, ini akan menambah beban masyarakat yang terlanjur mengambil kredit saat pandemi. Beban lonjakan bunga terhadap angsuran ini bisa menggerus daya beli masyarakat khususnya pekerja kelas menengah bawah yang miskin sentuhan bantuan sosial. Tekanan kian keras karena inflasi barang dan jasa sebagai akibat kenaikan harga BBM belum berhenti. Sampai akhir Agustus inflasi tahunan diprediksi 4,69%, sedang September naik 1,1% secara bulanan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah segera mengendalikan inflasi pangan agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan. Perpanjangan insentif UMKM juga harus diberikan terkait restrukturisasi kredit UMKM.

Secara mengejutkan, Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuannya alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini. Tak tanggung-tanggung, kenaikan bunganya sebesar 50 basis poin (bps), lebih tinggi ketimbang proyeksi para analis. Dengan begitu, BI mengerek suku bunga acuan 75 bps sejak Agustus 2022 ke level 4,25%. Sementara, suku bunga deposit facility naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, keputusan ini dengan pertimbangan sebagai langkah front-loaded, pre-emptive, dan forward looking agar bisa menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. "Ini untuk memastikan inflasi inti kembali ke kisaran sasaran, yaitu 3% plus minus 1% paruh kedua tahun 2023," tutur Perry, Kamis (22/9).