Posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 7.496,7 hingga akhir Oktober 2022. Jumlah ini bertambah sekitar Rp 76,23 triliun dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.420,47 triliun. "Terdapat peningkatan nominal dan rasio utang pada akhir Oktober 2022 jika dibanding dengan bulan lalu," terang Kementerian Keuangan (Kemkeu), akhir pekan lalu. Menurut Kemkeu, meski meningkat, posisi utang pemerintah masih dalam batas yang aman. Rasio utang pemerintah mencapai 38,36% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ini lebih rendah jika dibanding dengan rasio utang terhadap PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai 39,69%.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, barang milik negara (BMN) yang telah menjadi jaminan atau underlying asset surat berharga syariah negara (SBSN) mencapai Rp 1.106 triliun hingga kuartal III-2022. "Dengan SBSN tersebut kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan fiskal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Rionald Silaban, Rabu (23/11).

Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 4,7%. Proyeksi ini turun 0,1% poin dari ramalan sebelumnya sebesar 4,8%. Penurunan proyeksi ekonomi ini dilakukan di tengah ancaman resesi global tahun depan. Dalam laporan bertajuk Ecnomic Outlook Edisi November 2022, prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan jauh melambat dibanding tahun ini. Akan tetapi, pada tahun depan, OECD memandang permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi di sektor swasta akan tertahan karena inflasi yang masih tinggi. Namun, investasi berupa belanja modal masih akan meningkat secara signifikan. Tak hanya OECD, Bank Indonesia (BI) juga meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan melambat. Bahkan, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh moderat di level 4,37%, dibanding pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,12%.

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Neraca Institusi Terintegrasi (NIT). Ini adalah kerangka kerja makro ekonomi yang menyajikan data perekonomian nasional secara komprehensif. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kehadiran NIT diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait ekonomi, serta sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyusun evaluasi kebijakan di masa mendatang. Proses penyusunan NIT dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data dari kementerian dan lembaga (K/L), rekonsiliasi data, hingga review, dan analisis data

Pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja atau buruh. Insentif ini juga dalam rangka membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya. Hingga 18 November, realisasi dana yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 7,68 triliun yang menyasar kepada 12,8 juta pekerja. Seperti diketahui, anggaran BSU yang telah disiapkan pemerintah untuk tahun ini mencapai Rp 8,8 triliun. Penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per pekerja untuk sekali pembayaran, yang disalurkan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, Rancangan Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2023 mengalami defisit sebesar Rp 19,99 triliun. Defisit ini bersumber dari defisit pada pos anggaran kebijakan. "Kami memperkirakan anggaran tahun depan defisit Rp 19,99 triliun. Terutama berasal dari defisit anggaran kebijakan yang mencapai Rp 33,15 triliun. Sedangkan anggaran operasional diperkirakan surplus Rp 13,16 triliun," kata Perry saat rapat kerja (raker) antara BI dengan Komisi XI, Senin (21/11).

Pemerintah merogoh kocek cukup dalam untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali. Nilainya, mencapai 598,1 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan memerinci, anggaran tersebut untuk tiga program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Indonesia akan fokus mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum bertolak menuju Bangkok, Thailand untuk menghadiri perhelatan tersebut, kemarin. "Prinsipnya, leave no one behind. Transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11).

Kinerja impor Indonesia kembali turun menjelang akhir tahun. Tak terkecuali impor bahan baku dan barang modal. Kondisi ini perlu diwaspadai karena mengindikasikan sektor manufaktur tengah lesu darah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Oktober 2022 sebesar US$ 19,14 miliar, turun 3,40% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini berlanjut, lantaran pada September lalu impor juga turun turun 10,58% atau bulanan atau month to month (mtm) menjadi US$ 19,81 miliar. Secara terperinci, berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku atau penolong turun 3,99% mtm menjadi US$ 14,31 miliar. Penurunan ini lantaran penurunan impor bahan bakar mineral dengan kandungan oktan atau RON 90 ke atas dan di bawah 97, dan juga komoditas emas. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, menurunnya impor pada periode tersebut disebabkan karena gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang membuat biaya impor barang semakin mahal. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan impor bahan baku dan barang modal di bulan lalu, menandakan ekspansi di sektor manufaktur mulai terganggu. Salah satunya, karena permintaan di pasar ekspor melemah. Kondisi ini sejalan dengan melambatnya Purcashing Mangers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Oktober yang turun menjadi 51,8 dari bulan sebelumnya 53,7.

Presiden Joko Widodo resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rabu (16/11). Pertemuan G20 pun membuahkan sejumlah komitmen yang tertuang dalam leaders declaration. Dari sekian banyak poin kesepakatan dalam dokumen deklarasi, salah satu yang paling membetot perhatian publik adalah desakan Rusia menghentikan invasi militer di Ukraina. Para pemimpin negara G20 menyebutkan, perang telah memperburuk kerentanan ekonomi dunia. Alhasil, berakhirnya invasi Rusia bisa meredam krisis ekonomi global. Persoalannya, declaration leaders tidak bersifat mengikat, melainkan sebatas rekomendasi dalam memperbaiki ekonomi global.