Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) September lalu membuat inflasi 2022 naik menjadi 5,51%. Dampaknya terhadap inflasi memang tidak sebesar kenaikan harga BBM sebelumnya. Rupanya, produsen yang masih menahan harga jual barang turut berperan terhadap laju inflasi 2022 yang masih tergolong rendah. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, hal itu terindikasi dari kenaikan biaya produksi di tingkat produsen yang mencapai 10,8% pada kuartal III-2022. Sementara inflasi indeks harga konsumen (IHK) masih bisa ditekan di bawah 6% yoy. Menurutnya, produsen melakukan langkah tersebut karena beberapa pertimbangan. Salah satunya khawatir akan terjadinya penurunan omzet jika harga jual naik. Sebab, tidak semua konsumen siap dengan penyesuaian harga.

Setelah mencatatkan penurunan sejak Maret 2022, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2022 kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia akhir November tahun lalu senilai US$ 392,6 miliar, naik 0,73% dari akhir bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada periode itu mengalami kontraksi 5,6% year on year (yoy). Walaupun kontraksinya tak sedalam pada akhir Oktober 2022 yang sebesar 7,6% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar US$ 181,6 miliar, naik 1,06% dibanding akhir bulan sebelumnya dan turun 10,2% yoy. Perkembangan ULN pemerintah didorong sentimen positif kepercayaan pasar global tetap terjaga.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, realisasi investasi 2022 melampaui angka Rp 1.200 triliun. Artinya, capaian investasi tahun lalu telah melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kabar baiknya lagi, capaian realisasi investasi kita di tahun 2022 ini kembali melebihi target dari Bapak Presiden, yakni Rp 1.200 triliun lebih sedikit. Berapa lebihnya nanti akan kita umumkan di akhir bulan ini," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (15/1). Dari data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada kuartal III-2022 mencapai Rp 307,8 triliun, tumbuh 1,9% dibanding kuartal sebelumnya. Dengan demikian, secara kumulatif, total realisasi investasi Januari hingga September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4% dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga tahun 2022 telah mencapai Rp 113,2 triliun. Realisasi tersebut setara 52,9% dari total komitmen investasi yang sebesar Rp 214 triliun. KEK juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.678 orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian itu ditopang beberapa KEK berbasis industri dan pariwisata. Yakni, KEK Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sei Mangkei dan KEK Nongsa. Sementara KEK berbasis pariwisata, seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung dan KEK Singhasari. "Untuk tahun 2023, komitmen investasi mencapai Rp 61,9 triliun," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1).

Menjelang tahun politik, belanja pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu hal yang menarik untuk disorot. Biasanya di periode tersebut, perputaran uang makin tambun. Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy menghitung, ada tambahan uang sekitar Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun selama tahun politik berlangsung. Tambahan uang tersebut merupakan efek multiplier dari gelontoran uang untuk kampanye yang dilakukan menjelang tahun politik.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempertimbangkan perpanjangan insentif fiskal berupa penundaan pita cukai bagi pengusaha. Mengingatkan, insentif ini sejatinya sudah diberikan pemerintah sejak 2020 dan berlanjut ke 2022. Pada tahun 2022, insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah merelaksasi penundaan pembayaran pita cukai, dari sebelumnya hanya 60 hari menjadi 90 hari. Harapannya, kebijakan ini bisa membantu cash flow perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, keputusan untuk memperpanjang atau tidak insentif fiskal tersebut kini masih dalam pembahasan di internal Kemenkeu. Namun, ia tak menampik adanya permintaan perpanjangan insentif tersebut dari industri hasil tembakau (IHT). Pelaku usaha menyambut baik jika pemerintah memperpanjang lagi relaksasi ini. Managing Director Nojorono Kudus Arief Goenadibrata mengatakan, kebijakan tersebut akan mempengaruhi IHT.

Investasi berbagai lembaga pada Lembaga Pengelola Investasi alias Indonesia Investment Authority (INA) terus berjalan. Saat ini, total dana kelolaan alias asset under management (AUM) INA telah mencapai US$ 31 miliar. Juru bicara INA Masyita Cyrstallin memperinci, dana kelolaan INA itu, pertama, berasal dari anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dan APG Asset Management (APG) dengan total US$ 3 miliar. Kedua, dari Abu Dhabi Growth Fund (ADG) sebesar US$ 10 miliar. Ketiga, Dubai Ports World (DP World Dubai) sebesar US$ 7,5 miliar. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk sejumlah proyek badan usaha milik negara (BUMN). Antara lain empat ruas tol milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk, pelabuhan, bandara, infrastruktur digital, kesehatan, energi tradisional, energi terbarukan, kawasan industri, dan terakhir pertanian perkebunan. Keempat, Investment Fund for Developing Countries (IFU) dari Kerajaan Denmark untuk menjajaki peluang investasi transisi energi hijau dan pembangunan sosial yang inklusif di Indonesia. Nilai investasi yang diberikan sebesar US$ 500 juta. Kelima, dana sebesar US$ 2 miliar dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) dan CMB International untuk pengembangan kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Keenam, Silk Road Fund (SRF) dari China yang menyuntikkan dana sebesar US$ 3 miliar untuk investasi di sektor healthcare dan digital.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik mencapai Rp 54,81 triliun per akhir Desember 2022. Angka itu setara 90% dari pagu yang sebesar Rp 60,9 triliun. Persentase penyaluran DAK fisik di tahun 2022 juga lebih tinggi dari persentase 2021 yang hanya 87,5% dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 65,2 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu, Luky Alfirman, mengatakan, meningkatnya persentase penyaluran DAK fisik tahun 2022 lantaran kinerja pemerintah daerah lebih baik dalam pemenuhan dan penyampaian syarat salur DAK fisik. Terutama, dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Kedua bidang ini juga memiliki pagu alokasi yang besar.

Optimisme tentang pemulihan sektor pariwisata mencuat di hari-hari akhir pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) tidak ketinggalan menyusun skenario tentang sejumlah indikator yang berkaitan dengan bisnis pariwisata. Jumlah kunjungan, baik pelancong lokal maupun turis luar negeri, diproyeksikan meningkat di tahun ini. Perhitungan Kemparekraf, jumlah kunjungan turis asing berkisar 3,5 juta hingga 7,4 juta. Kisaran itu naik lumayan tinggi daripada proyeksi kunjungan turis asing di tahun lalu. Sedang kunjungan wisatawan domestik berada di rentang 1,2 miliar hingga 1,4 miliar kunjungan. Peningkatan kunjungan turis asing juga berdampak terhadap perolehan devisa. Kenaikan turis asing diprediksikan mendatangkan devisa di tahun ini antara US$ 2,07 miliar hingga US$ 5,95 miliar. Sebagai pembanding, target perolehan devisa tahun lalu adalah US$ 4,3 miliar. Namun, berbagai skenario tentang perbaikan kinerja sektor pariwisata di tahun ini tidak bebas dari tantangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakui, beberapa hal bisa membuyarkan optimisme pemulihan, seperti perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi hingga kebijakan penanganan Covid-19 di China. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celio) Bhima Yudhistira menambahkan, pencapaian target devisa pariwisata juga dibayangi kendala lain. Perlambatan ekonomi di China, Eropa dan Amerika Serikat (AS) bisa mengganjal jumlah kunjungan turis asing.

Pemerintah kembali mengandalkan surat berharga negara (SBN) domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang tahun ini. Alhasil, porsi penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas) kembali turun. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Riko Amir mengatakan, porsi SBN domestik antara 75% hingga 85% dari target pembiayaan utang 2023. Sisanya, akan dipenuhi dari penerbitan SBN valas.