Pertemuan pertama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN (First AFMGM) telah mencapai sejumlah kesepakatan. Hal ini akan menjaga stabilitas dan di saat bersamaan mendorong perekonomian regional. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan prioritas yang diangkat dalam pertemuan tersebut. "Ada tiga prioritas agenda bank sentral dan ini akan memperkuat pemulihan ekonomi ke depan," tutur Perry, Jumat (31/3). Pertama, bank sentral sepakat untuk memperkuat bauran kebijakan ekonomi makro untuk berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. Bauran kebijakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan multidimensional. Kedua, memperkuat pemulihan ekonomi dengan memperkuat sektor eksternal, termasuk dengan promosi ekspor dan investasi. Ketiga, memperluas pembayaran lintas batas atau cross border payment. Tidak hanya di lingkup ASEAN-5 namun mencakup seluruh negara anggota ASEAN dan kemudian mencakup multilateral di bawah proyek Nexus besutan Bank of International Settlement (BIS).

Kinerja Satuan Tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dipertanyakan. Jauh panggang dari api, mereka baru mengantongi aset obligor dan debitur 25,83% dari target yang harus ditagih Rp 110,45 triliun. Target tersebut merupakan target selama tiga tahun saat Satgas BLBI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Sementara masa penugasan Satgas BLBI akan berakhir Desember 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, aset obligor yang berhasil dikantongi baru mencapai Rp 28,53 triliun per 25 Maret 2023. Jumlah tersebut paling besar dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset, yakni Rp 13,74 triliun. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Misbakhun mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, pembentukan Satgas sejak awal merupakan bukti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait tidak berjalan dengan baik. Padahal, seharusnya kasus BLBI bisa diatasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu dan jajarannya lantaran masuk sebagai bagian piutang negara. Ia melanjutkan, angka 25,83% sebagai hasil evaluasi kinerja ini telah menunjukkan bahwa pembentukan Satgas untuk menangangi kasus BLBI  bukan langkah yang efektif. Untuk itu, ia menilai, masa kerja Satgas BLBI tak perlu diperpanjang meski pekerjaan belum selesai.

Prospek perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih cerah, sejalan dengan dibukanya kembali ekonomi China sebagai mitra dagang utama, dan dibukanya ekonomi domestik pasca pandemi Covid-19. Hal ini ditandai oleh optimisme  lembaga internasional terhadap ekonomi Tanah Air. Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih bisa tumbuh menyentuh level 5%. Walaupun angka ini sedikit melambat dibanding pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31%. Namun, "Angka itu sebenarnya adalah rata-rata lima tahun sebelum pandemi Covid-19," kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao, Selasa (28/3). Ia pun optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih stabil saat menuju Pemilu tahun depan. Meski demikian, inflasi masih akan menjadi salah satu faktor penentu kinerja perekonomian domestik tahun ini. Ia memperkirakan, inflasi pada semester I-2023 masih berada pada kisaran 4,5% hingga 5%. Pada semester II mendatang, inflasi baru akan melandai ke level 3,7% pada akhir tahun. Head of Research DBS Group Maynard Arif menambahkan, pemerintah telah berusaha untuk meredam inflasi pangan lewat impor beras. Hal tersebut dinilainya menjadi cara paling mudah bagi pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras yang berdampak pada inflasi. Sementara International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai level 5%. Padahal, pada Januari 2023, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi sebesar 4,8%. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan cenderung bias ke atas dalam kisaran 4,5% hingga 5,3%. Kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari perkiraan semula, yang didorong oleh pengaruh positif perbaikan ekonomi China.

Ramadan dan Idul Fitri bakal meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus perekonomian tahun ini. Sebab itu, likuiditas perekonomian pada periode tersebut pun bakal lebih tinggi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual optimistis, uang beredar (M2) pada periode Ramadan dan Lebaran tahun ini berpotensi tumbuh dua digit. "Menjelang atau pada saat Idul Fitri, M2 diperkirakan tumbuh double digit, atau bisa lebih dari 10% yoy," tutur David kepada KONTAN, Jumat (24/3). Angka tersebut meningkat dari pertumbuhan pada bulan Januari 2023 maupun Februari 2023, yang masing-masing tercatat sebesar 8,2% yoy dan 7,9% yoy. Lebih tingginya pertumbuhan uang beredar, menunjukkan aktivitas konsumsi maupun transaksi dari masyarakat yang meningkat. Tak hanya itu, adanya momentum pemilihan umum (pemilu) yang dimulai pada Februari 2024 akan mendongkrak peningkatan uang beredar. Hitungan David, menjelang pemilu dan pada saat tahun pemilu akan mendorong peningkatan uang beredar sebesar 15% dibanding periode pemilu sebelumnya. Selain karena pemilu pada tahun 2024 dilakukan serentak sehingga belanja kampanye membengkak, ini juga sehubungan dengan inflasi yang naik. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung, M2 pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, berpotensi mencapai Rp 8.573 triliun. "Artinya, ada tambahan sekitar Rp 243 triliun pada momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini, lebih tinggi dari tahun 2022 yang tercatat Rp 221 triliun," kata Josua. Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian yang ditandai oleh uang beredar (M2) pada bulan Februari 2023 mencapai Rp 8.300 triliun. Angka tersebut naik tipis 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Angka tersebut juga tumbuh 7,9% year on year (yoy), melambat dibanding pertumbuhan pada bulan Januari 2023 yang mencapai 8,2% secara tahunan.

Pulihnya ekonomi domestik membuat kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan makin moncer. Sayangnya, setoran pajak korporasi justru tumbuh melambat di tengah pemulihan tersebut. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan PPh badan mencapai Rp 42,17 triliun hingga akhir Februari 2023. Jenis penerimaan pajak ini menjadi kontributor terbesar kedua, yang mencapai 15,1% terhadap total penerimaan pajak. Sayangnya, realisasi penerimaan PPh badan hanya tumbuh 33,8% year on year (yoy). Pertumbuhannya memang cukup tinggi. Namun, melambat jika dibanding periode sama tahun lalu yang tumbuh hingga 155,2% yoy. Secara bulanan, penerimaan PPh badan bulan Februari tumbuh 25,4%. Angka ini juga melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 44,1% month on month (mom). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski pertumbuhan PPh Badan tidak sekuat periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja korporasi masih menunjukkan pemulihan yang kuat dan terus membaik. Adapun penerimaan PPh badan tersebut ditopang tingginya pertumbuhan penerimaan pajak dari setoran sektor industri dan jasa keuangan serta asuransi. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan, bahwa pertumbuhan yang lebih rendah per akhir Februari 2023, lantaran adanya perbedaan baseline . Pada tahun 2021, penerimaan PPh badan masih rendah karena tertekan pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja PPh badan 2023 sudah mulai menunjukkan tren positif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan petahana Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Dengan demikian, ini adalah periode kedua Perry menduduki kursi BI 1. Keputusan tersebut ditetapkan Komisi IX DPR secara aklamasi setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test pada Senin (20/3) kemarin. Perry merupakan satu-satunya Calon Gubernur BI yang disodorkan Presiden Joko Widodo ke DPR RI. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan ini akan dibawa pimpinan komisi XI DPR kepada Badan Musyawarah DPR untuk kemudian disahkan di sidang paripurna DPR. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, Perry masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, Perry masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan. Pertama, memperluas sistem pembayaran lintas. Kedua, pengembangan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC). Ketiga, memperkuat kebijakan mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Keempat, pengembangan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dengan negara mitra atau local currency transaction (LCT). Kelima, pengendalian inflasi di dalam negeri. Ini juga berkaitan dengan menjaga daya beli masyarakat sehingga akan menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menambahkan, menjaga stabilitas pasar masih menjadi tugas BI di bawah kepemimpinan Perry. Sebab, "Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas di pasar global semakin short cycle," kata Faisal.

Upaya otoritas moneter menarik devisa hasil ekspor (DHE) agar bertahan lama disimpan di dalam negeri belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Sebab, hingga pertengahan Maret 2023, DHE yang pulang ke Indonesia masih mini. Bank Indonesia (BI) mencatat, sejak instrumen penempatan DHE berupa term deposit valas diimplementasikan pada 1 Maret, hingga 16 Maret 2023 baru ada sembilan eksportir di sektor pertambangan dan perkebunan yang membawa pulang dollarnya ke dalam negeri. Nilai transaksinya, pun cuma US$ 173 juta yang berasal dari enam dari 20 bank yang digandeng BI untuk menampung DHE. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Ramdan Denny Prakoso menilai, pelaku pasar merespon positif sejak instrumen term deposit valas diimplementasikan. Nasabah lanjut Denny, juga menikmati tingkat bunga yang lebih besar dibanding perbankan luar negeri. "Ke depannya kami cukup optimis bahwa dengan selesainya masa konsolidasi baik dari perbankan maupun dari eksportir, nilainya akan semakin meningkat. Jumlah bank yang partisipasi meningkat, demikian juga dengan eksportirnya," kata Denny di Yogyakarta, Sabtu (18/3). Wakil Direktur Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, kebijakan terkait DHE masih memerlukan dukungan dari sisi fiskal. Sebab, instrumen yang ditawarkan BI tak bersifat memaksa, melainkan hanya imbauan.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Bansos pangan itu diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan meredam lonjakan harga komoditas pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Bansos tersebut akan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam. Bansos akan digelontorkan selama tiga bulan sejak bulan Maret, April, dan Mei 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 8,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perinciannya, untuk anggaran bansos beras senilai Rp 7,8 triliun hingga Rp 7,9 triliun, dan bansos ayam dan telur senilai Rp 460 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata menyebut, bansos pangan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber inflasi yang harus diwaspadai menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah harga pangan bergejolak, khususnya kenaikan harga beras. Berbeda dengan harga komoditas daging ayam dan telur yang mengalami penurunan. Sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan bansos pangan tersebut dengan harapan bahwa harga beras bisa stabil. Sementara harga ayam dan telur tidak jatuh.

Aktivitas masyarakat paska pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) langsung berimbas ke ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir Februari 2023 yang mencapai Rp 25,85 triliun. Angka ini meningkat 9,7% secara tahunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar Rp 23,57 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pajak daerah mengalami peningkatan, terutama pada jenis pajak konsumsi. Misalnya, pajak hiburan yang mencapai Rp 306,07 miliar, naik 61,5% secara tahunan (yoy). "Artinya masyarakat sudah melakukan kegiatan yang sifatnya hiburan yang menghasilkan pendapatan pajak untuk pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani saat paparan APBN Kita, Selasa (14/3). Sementara dilihat dari pajak daerah non-konsumsi, Sri Mulyani melaporkan, bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi, yakni Rp 7,35 triliun atau naik 6,1%. Pajak reklame pun tumbuh 27,5% atau tercatat Rp 371,95 miliar. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga tumbuh 23,1% atau tercatat Rp 0,82 triliun. Hanya saja, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan menurun 68,2% atau tercatat Rp 0,23 triliun. Begitu pun realisasi lain-lain PAD yang sah juga terkontraksi 36,7%, dari Rp 5,09 triliun di Februari 2022 menjadi Rp 3,22 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, peningkatan pajak hiburan ini memang dipicu meningkatnya aktivitas masyarakat yang mulai normal, sehingga membutuhkan pengeluaran untuk biaya hiburan. Ia mengambil contoh di daerah destinasi wisata yang mulai banyak digelar acara seni budaya.

Pemerintah memasang target investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada tahun depan. Angka itu, naik Rp 250 triliun dibanding target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.400 triliun. Target tinggi tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berada di kisaran 5,3% hingga 5,7%. Angka itu naik dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Investasi akan menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga. "Konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023. Tahun ini target investasi sebesar Rp 1.400 triliun, dan di 2024 akan meningkat menjadi Rp 1.650 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (9/3).