Inflasi bulan Mei 2023 diperkirakan belum signifikan melandai, meski momentum Idul Fitri telah usai. Bahkan, ada peluang inflasi bulan Mei lebih tinggi daripada April. Hal ini dipicu kenaikan harga sejumlah pangan. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan inflasi Mei 2023 berada di rentang 0,08% hingga 0,41% month on month (mom). Sementara inflasi tahunannya diperkirakan di kisaran 4,19% hingga 4,51% year on year (yoy). Adapun inflasi periode Lebaran yang jatuh pada bulan April tercatat sebesar 0,33% mom dan 4,33% yoy, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Padede memperkirakan inflasi Mei sebesar 0,32% mom dan 4,24% yoy. "Landainya inflasi didorong oleh penurunan inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah," terang dia kepada KONTAN, Kamis (31/5). Sedangkan inflasi harga diatur pemerintah diperkirakan melandai sejalan dengan normalisasi tarif transportasi setelah meningkat pada April 2023 akibat Idul Fitri. Namun Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy memperkirakan, inflasi Mei sebesar 0,4% mom dengan inflasi tahunan sebesar 4,33% yoy. Ia memperkirakan inflasi didorong kelompok transportasi hingga makanan dan minuman.

Satu lagi tanda konsumsi masyarakat cenderung melemah. Pada April 2023 yang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, perekonomian memang naik, namun tidak signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) bulan April sebesar Rp 8.350,4 triliun, naik 0,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nominalnya tumbuh 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Namun pertumbuhan itu melambat dibandingkan Maret 2023 yang tercatat sebesar 6,2% yoy. Secara terperinci, uang beredar dalam arti luas dipengaruhi uang beredar dalam arti sempit (M1) yang tercatat senilai Rp 4.673,3 triliun, naik 2,45% dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya yang sebesar 3,4% yoy, juga melambat ketimbang Maret yang naik 4,8% yoy. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan M2 pada bulan lalu dipengaruhi penyaluran kredit yang melambat, yakni hanya tumbuh 8% yoy. Padahal di Maret, penyaluran kredit masih tumbuh 9,8% yoy. Kabar baiknya, pertumbuhan aktiva luar negeri bersih meningkat dari Maret 9,9% yoy menjadi 11% yoy di bulan April. "Ini seiring dengan perkembangan cadangan devisa," kata dia, Senin (29/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan M2 pada periode tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang kurang ngegas. Hal ini juga terlihat dari peredaran uang kartal di luar sektor perbankan yang terkontraksi tipis 0,1% yoy. Ke depan, Josua optimistis uang beredar akan meningkat. Ini menjadi tanda yang positif bagi kinerja pertumbuhan ekonomi. "Seiring dengan kenaikan aktivitas perekonomian, seharusnya uang beredar naik. Terutama dari sisi uang kartal yang beredar," tambah Josua.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) sedang merampungkan pembahasan mengenai plafon utang AS ( debt ceiling ). Langkah ini merupakan response kekhawatiran global akan potensi gagal bayar utang Negeri Paman Sam, yang berpotensi memunculkan perubahan peringkat utang negara itu. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, tensi tinggi di AS akan memberikan dampak terhadap Indonesia. Terlebih, kesepakatan belum dicapai. Alhasil, ada kemungkinan ambang batas utang yang tinggi atau ambang batas utang ditetapkan rendah. "Ini menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global, akibat isu negosiasi ini dolar AS kemudian menguat dan memengaruhi nilai tukar, termasuk Indonesia," terang dia dalam konferensi pers, belum lama ini. Namun dia memastikan, bank sentral akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut akan dilakukan lewat triple intervention, yaitu intervensi di pasar spot, pasar domestic non deliverable forward (DNDF) dan pasar surat berharga negara (SBN) sekunder. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, dalam masa pembicaraan, akan ada ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga banyak investor yang akan mengambil langkah untuk menghindari risiko ( risk off ).  Perkiraan Faisal, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp 15.000 per dolar AS dalam jangka pendek. Namun, ada kemungkinan rupiah menguat kembali ke kisaran Rp 14.800 hingga Rp 14.900 per dolar AS pada Juni 2023. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat pembicaraan mengenai batas utang AS tak memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia, terutama di pasar obligasi.

Arah kebijakan bunga acuan Bank Indonesia alias BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) belum terlalu terang. Penyebabnya, kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, meski salah satu indikator penentu bunga acuan, yakni inflasi terus melandai. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2023, kemarin, BI kembali menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Artinya, otoritas moneter telah menahan bunga di level ini selama empat bulan terakhir sejak Januari 2023. Pada Januari lalu, BI terakhir kali mengerek bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps). Meski demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan sejumlah indikator. "Kami harus memantau pergerakan yang terjadi. Melakukan pantauan, asesmen setiap bulan dan bulan berikutnya untuk menentukan keputusan," tutur dia, Kamis (25/5). Perry menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan BI terkait arah suku bunga kebijakan ke depan. Pertama, tingkat inflasi inti dan inflasi umum.
Kedua, kinerja pertumbuhan ekonomi. Perry yakin, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun 2023 akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% yoy. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, yaitu investasi bangunan. Ketiga, kondisi pasar keuangan global. Terlebih, ketidakpastian pasar keuangan berlanjut sejalan dengan risiko gagal bayar utang Amerika Serikat (AS). Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman juga melihat, meski inflasi menurun, ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Hal ini memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan berdampak terhadap imported inflation. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, pelonggaran kebijakan moneter BI tetap ada meski The Fed belum akan memangkas suku bunga acuannya. Namun pelonggaran tersebut berupa kebijakan makroprudensial, terutama giro wajib minimum (GWM) yang saat ini cukup ketat.

Setelah berhasil mengarungi ‘badai’ akibat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) mulai mengubah haluan. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada penanganan inflasi, kini bank sentral mulai menggeser prioritas ke pertumbuhan ekonomi. Sinyal itu pun disampakan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, se­usai dilantik menjadi orang nomor satu di lingkup otoritas moneter periode 2023—2028, pada Rabu (24/5). Salah satu parameter dari dukungan penuh BI terhadap mesin ekonomi adalah ekspektasi tertahannya suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Perry pun dalam berbagai kesempatan menegaskan pengetatan moneter yang dilakukan BI dengan mengatrol suku bunga total mencapai 225 basis poin, mampu menjangkar inflasi mengarah ke target yakni di kisaran 3%. Seusai pelantikan kemarin, Perry kembali menegaskan fokus bank sentral saat ini adalah memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memajukan pertumbuhan ekonomi. "Semua untuk menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya. Belum tuntas burden sharing, tahun lalu BI juga menjalankan fungsi penting untuk menjangkar gerak inflasi dan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejalan dengan terus melandainya inflasi, otoritas moneter pun makin leluasa untuk mengamankan suku bunga acuan di level 5,75% meski Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed mengirim sinyal untuk melanjutkan pengetatan pada pertemuan bulan depan.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, memperkirakan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan demi memberikan kesempatan ekonomi tumbuh lebih tinggi, dengan memanfaatkan momentum pascapandemi Covid-19. “Peluang itu terbuka karena ada kemungkinan The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga acuannya,” ujar Piter kepada Bisnis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, berpendapat suku bunga acuan di level 5,75% masih efektif menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali dalam target sasaran BI. Di samping pertimbangan ekspektasi inflasi, kebijakan suku bunga acuan juga masih konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar keuangan global yang berkembang saat ini. Sementara itu, Ekonom Bank DBS Radhika Rao, menilai BI berpotensi menjadi bank sentral di Asia Tenggara yang paling awal kembali ke siklus pelonggaran suku bunga acuan menyusul terkendalinya inflasi dan rupiah.

Penyerapan anggaran belanja negara belum maksimal. Lihat saja, realisasi belanja di awal tahun ini yang masih lamban. Padahal, belanja negara diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara selama periode Januari hingga April tahun ini mencapai Rp 765,8 triliun, setara 25% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pertumbuhannya juga tipis, hanya 2% year-on-year (yoy). Beberapa pos belanja mencatatkan pertumbuhan positif. Antara lain realisasi belanja pendidikan tumbuh 17,6% yoy, belanja kesehatan naik 13,1% yoy, ketahanan pangan meningkat 16,3% yoy, serta subsidi tumbuh 9.6% yoy. Namun dua pos belanja mencatatkan kontraksi. Pertama, realisasi anggaran perlindungan sosial yang turun 5,1% yoy. Padahal alokasi anggaran itu mencapai Rp 476 triliun dalam APBN 2023, atau naik 3,1% yoy. Kontraksi anggaran perlindungan sosial lantaran tingginya basis pada April tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT desa. Kedua, realisasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 59,7 triliun hingga April 2023, turun 2,4% yoy. "Realisasi belanja infrastruktur hingga 30 April 2022 yang lebih tinggi karena ada pencairan pembiayaan LMAN Rp 10 triliun," kata Menkeu, Senin (22/5). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat pemerintah lebih menahan belanja pascapandemi Covid-19. "Ada kekhawatiran masih tingginya tekanan eksternal," tutur dia, kemarin.

Ekonomi domestik ke depan diperkirakan masih melambat, di tengah tren pelemahan harga komoditas. Kondisi tersebut bisa menyebabkan kinerja ekspor dan impor kian menurun, meski potensi surplus neraca perdagangan tetap ada. Tanda-tandanya mulai tampak pada kinerja ekspor impor April 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan tersebut hanya sebesar US$ 19,29 miliar. Ini merupakan nilai ekspor terendah sejak Januari 2022 yang saat itu tercatat sebesar US$ 19,17 miliar. Sementara itu, nilai impor pada periode April 2023 hanya sebesar US$ 15,35 miliar. Nilai impor ini juga merupakan yang terendah sejak Juli 2021 yang saat itu tercatat sebesar US$ 15,26 miliar. Meski nilai ekspor impor terendah, neraca perdagangan Indonesia masih mencetak surplus US$ 3,94 miliar. Ini adalah surplus yang diraih selama 36 bulan berturut-turut. Selain hari kerja yang lebih singkat sejalan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, kinerja perdagangan, khususnya ekspor, dipengaruhi harga komoditas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Machdi menyebutkan, harga batubara naik 3,77% month to month (mtm), namun menyusut 37,50% year on year (yoy). Harga minyak sawit mentah (CPO) juga naik 3,41% mtm, namun merosot 40,26% yoy. Selain harga komoditas, lanjut Imam, ekspor maupun impor juga terpengaruh penguatan nilai tukar rupiah. Dari catatan BPS, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.661 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir April. Sementara rerata kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di sepanjang bulan lalu di level Rp 14.684 per dolar AS. "Nilai tukar rupiah cenderung menguat selama bulan April 2023," kata dia, Senin (15/5).

Penjualan mobil listrik bakal tancap gas di tahun depan. Tak cuma memberi subsidi ke masyarakat, pemerintah menganggarkan dana hingga triliunan rupiah untuk pengadaan mobil listrik bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi masyarakat, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 4,9 triliun di 2024 untuk insentif mobil listrik. Anggaran itu naik dari alokasi di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik di kementerian/lembaga (K/L). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I ditetapkan Rp 966,80 juta per unit dan untuk pejabat eselon II senilai Rp 746,11 juta per unit. Mengacu ke data Bank Dunia tahun 2018, jumlah pejabat eselon I dan II di Indonesia masing-masing sebanyak 286 dan 9.398. Jika berpatokan pada PMK Nomor 49/2023, maka tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 276,51 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai bagi pejabat eselon I dan Rp 7,01 triliun bagi pejabat eselon II. Jadi total dananya mencapai Rp 7,28 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang subsidi kendaraan listrik bagi mayarakat Rp 4,9 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) enggan membeberkan alokasi anggaran secara detail. Menurut Amnu Fuady, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Standar Biaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, anggaran pengadaan kendaraan operasional ASN ditanggung masing-masing K/L. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, standar biaya biaya kendaraan dinas berbasis listrik masih terlalu tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian antara mendorong penjualan kendaraan listrik dan menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat ASN belum mendesak. Sebab, ruang fiskal pemerintah tahun depan masih terbatas lantaran defisit anggaran harus kembali ke bawah 3% PDB sesuai aturan.

Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan Pemerintah Indonesia mencabut pajak pertambahan nilai (PPN) 0% atas sejumlah barang dan jasa. Cara ini dinilai jalan cepat menaikkan penerimaan pajak, sehingga dana yang diperoleh bisa digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan. Dalam laporan bertajuk Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment yang dirilis Selasa (9/5), Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu menghapus pembebasan PPN atas sejumlah barang dan jasa, menaikkan pajak minumam beralkohol, tembakau, gula, dan karbon. Menurut Bank Dunia, sejumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN tersebut memang dinikmati oleh kalangan miskin. Namun, kalangan lebih mampu juga turut menikmati insentif tersebut. Alhasil, sebut Bank Dunia, sepertiga dari potensi penerimaan PPN atau 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang dengan struktur pembebasan PPN ini. Padahal, angka itu cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat bahwa rekomendasi World Bank ini bisa mengerek penerimaan pajak. Terlebih lagi, PPN masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak saat ini. Dia menyinggung sektor pendidikan. "Jadi pendidikan salah satu yang dikecualikan PPN-nya. Tapi kita tahu pendidikan ada yang level atas dan rendah. Oleh karena itu, perlakuan ini harus dibedakan," kata Sri Mulyani, kemarin. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu berhati-hati mengotak-atik kebijakan PPN. Dia khawatir perluasan objek PPN bisa berdampak kepada daya beli masyarakat. "Momentumnya harus diperhitungkan matang," kata dia.

Kondisi perekonomian nasional dinilai semakin membaik. Hal tersebut tergambar dari realisasi restitusi pajak yang menurun. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, per akhir April tahun ini, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat mencapai Rp 60,96 triliun. Angka ini menurun 13,47% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) sebesar Rp 50,8 triliun, turun 5,43% (yoy). Selain PPN DN, restitusi di periode laporan juga didominasi oleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp 8,32 triliun. Realisasi tersebut juga terkontraksi 36,49% (yoy). Berdasarkan data Kemkeu per akhir Maret 2023, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 432,25 triliun. Angka itu setara 25,16% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Angka tersebut juga tumbuh 33,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketua Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan, penurunan restitusi pajak menandakan perekonomian domestik, produktivitas usaha dan omzet meningkat. Ketiga faktor itu menyebabkan pajak kurang bayar atau lebih menjadi berkurang. "Ini juga menandakan wajib pajak semakin cermat berhitung dan berhati-hati dalam pengajuan restitusi," kata dia.