Para pelanggan listrik belum bisa berlega hati. Memang tarif listrik bersubsidi bakal ditahan pada tahun depan. Hanya saja, pemerintah mengirim sinyal untuk mengerek tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 75,8 triliun. Angka ini naik 7% dibandingkan outlook subsidi listrik di tahun 2023 yang sebesar Rp 70,8 triliun. Masih berdasarkan dokumen itu, kenaikan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun kenaikan BPP disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kenaikan fuel mix bahan bakar minyak (BBM). Kedua, kenaikan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Rabu (16/8) lalu menjelaskan, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 mencapai Rp 329,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup solar dan elpiji tabung 3 kilogram (kg), selain listrik. Sayangnya, Executive Vice President Corporate Communication PLN Gregorius Adi tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi mengenai hal ini. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai wajar naiknya anggaran subsidi listrik tahun depan sejalan dengan kenaikan konsumsinya. Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan, kenaikan fuel mix BBM menunjukkan PLN belum berhasil mengendalikan penggunaan BBM. Dalam dua tahun terakhir penggunaan BBM masih dalam kisaran 3 juta kiloliter (kl).

Di akhir masa pemerintahannya pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo memasang target pertumbuhan ekonomi konservatif, belum beranjak dari level 5%. Proyeksi ini sekaligus mengonfirmasi Jokowi gagal memenuhi janji kampanye untuk menembus pertumbuhan ekonomi 7%. Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%. Angka itu hanya sedikit di atas outlook tahun 2023 yang sebesar 5,1%. Dengan tantangan global mengadang, "Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga," tandas Jokowi saat pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung DPR, Rabu (16/8). Meski begitu, Jokowi punya target ambisius. Presiden ingin angka kemiskinan tahun depan ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% dan kemiskinan ekstrem ke level 0%-1%. Bukan hanya itu, pengendalian inflasi akan menjadi fokus Jokowi dengan target 2,8%. Penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi juga bakal digenjot. Dari sederet daftar belanja, ada alokasi perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 493,5 triliun pada tahun depan. Angka itu naik 12% dibandingkan outlook 2023. Bahkan, "Nilainya hampir setara pada saat pandemi yang sangat dahsyat sebesar Rp 498 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186,4 triliun, tumbuh 8,1% dari outlook 2023. Sementara untuk mengerek investasi, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur Rp 422,7 triliun, tumbuh 5,8% dari outlook tahun ini. Ihwal target ekonomi Indonesia yang tumbuh di level 5%, Menkeu beralasan ini lantaran ketidakpastian global. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita berpendapat, target tingkat kemiskinan masih terlalu ambisius. Dia merujuk data penduduk miskin per Maret tahun 2023 sebesar 9,36%, hanya turun 0,21% dibandingkan September 2022, hanya turun 0,18% dari periode sama tahun 2022. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, target pertumbuhan ekonomi 2024 justru lebih rendah dari potensinya. Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,5% hingga 5,7%. Dengan catatan, harus diimbangi upaya ekstra pemerintah. Terutama, mendorong belanja negara yang cepat dan diarahkan ke belanja produktif. Apalagi tahun depan merupakan akhir masa pemerintahan Jokowi.

Kebijakan hilirisasi mineral, yang selama ini menjadi andalan Presiden Joko Widodo, mulai berefek ke perekonomian. Namun kebijakan itu masih meninggalkan sejumlah catatan, termasuk terhadap penerimaan negara yang belum signifikan. Kebijakan hilirisasi diawali langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 untuk mengerek nilai tambah nikel. Sempat digugat Uni Eropa, pemerintah Indonesia bersikukuh menggulirkan kebijakan ini. Dari sisi perdagangan, hilirisasi nikel turut mengangkat nilai ekspor nikel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor nikel (kode HS 75) Indonesia pada 2020 tercatat senilai US$ 808,41 juta, turun 0,61% year on year (yoy). Namun pada 2021 angkanya menanjak 58,89% yoy menjadi US$ 1,28 miliar. "Program hilirisasi mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US$ 4 miliar, lima kali lipat dibanding 2015," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (15/8). Neraca dagang produk nikel seperti besi dan baja (kode HS 72) juga surplus US$ 14,28 miliar di 2022. Hanya, neraca produk turunan nikel lain, yakni barang besi dan baja (kode HS 73), defisit US$ 2,09 miliar pada 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyebut, perlu ada diversifikasi produk hilirisasi. "Tidak hanya nikel, tetapi ekspansi ke komoditas lain juga perlu untuk merambah pasar lebih luas," kata dia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meminta pemerintah memperluas program lebih ke hilir atau sampai ke produk jadi. Hal ini akan memperkuat industri sehingga ada penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, Rabu (15/8). Ini akan menjadi pidato Nota Keuangan terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar pada tahun depan. Keempatnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi dan pengendalian inflasi. Pada pendahuluan RAPBN tahun depan yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,1-5,7% year-on-year (yoy), inflasi di kisaran 1,5%-3,5% yoy, dan nilai tukar di rentang Rp 14.700-Rp 15.200 per dolar AS. Kebijakan pendapatan negara ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan berupa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan memacu inovasi layanan publik dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Sementara belanja negara ditargetkan 14,03%-15,01% PDB. "Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik di tingkat pusat maupun daerah," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, pertengahan Mei lalu. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun berharap Nota Keuangan 2024 yang akan dibacakan Presiden salah satunya mengenai pemberlakukan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Terlebih lagi, DPR RI sudah memberikan restu ke pemerintah untuk segera menerapkan ekstensfikasi kedua cukai itu.

Eksportir hasil alam masih minim menyimpan duit hasil ekspor di dalam negeri. Pemerintah pun kembali menawarkan pemanis kepada para eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di Tanah Air agar lebih banyak devisa yang parkir di dalam negeri. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, akan ada insentif dalam bentuk tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito valas penempatan DHE. Insentif itu sedang digodok dan difinalisasi di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Bocorannya, insentifnya akan lebih menarik lagi. Pun terkait besaran insentif akan difinalisasi dan akan lebih kompetitif," terang Susiwijono, Senin (14/8). Namun, pihaknya belum mau membocorkan lebih jauh terkait rencana kebijakan tersebut. "Karena instrumen pilihan banyak, bukan hanya deposito valas. Nanti akan dipecah-pecah, sesuai dengan judulnya (kategorinya)," tambah dia. Untuk bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dikenakan tarif PPh sebesar 10% untuk tenor satu bulan, 7,5% untuk tenor tiga bulan, 2,5% untuk tenor enam bulan, dan 0% untuk tenor lebih dari enam bulan. Sementara untuk bunga deposito dalam mata uang rupiah, dikenakan tarif PPh sebesar 7,5% untuk tenor satu bulan, 5% untuk tenor tiga bulan, dan 0% untuk tenor enam bulan atau lebih. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai, insentif yang ditawarkan belum terlalu menarik. "Karena yang lebih eksportir butuhkan adalah kebijakan mengenai kurs," kata dia kepada KONTAN.

Kinerja pendapatan negara yang moncer tahun ini, menjadi modal bagi pemerintah untuk mencapai target tahun depan. Sayangnya, jalan pemerintah tak mulus lantaran beberapa tantangan yang harus mereka hadapi untuk mengejar target 2024. Dalam pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakati, rasio pendapatan negara 2024 dipatok sebesar 11,88% hingga 12,38% atas produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, batas atas target pendapatan negara 2024 dipatok Rp 2.865,3 triliun. Angka ini naik 11,69% dari target 2023 dengan nominal sebesar Rp 2.463 triliun. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2023 tercatat mencapai Rp 1.614,8 triliun atau 65,6% dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi pendapatan negara secara total masih tumbuh positif, yakni 4,1% year on year (yoy). Meskipun, pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2023 yang menanjak 5,4% yoy. Meski demikian, pemerintah optimistis, pendapatan negara tahun ini bakal melampaui target. Berdasarkan outlook yang pemerintah sampaikan ke Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, pendapatan bisa mencapai Rp 2.637,2 triliun, 107,1% dari target. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, masih banyak tantangan yang harus pemerintah hadapi untuk mengejar target pendapatan negara di 2024. Utamanya, potensi perlambatan ekonomi. Ini akan memengaruhi setoran pendapatan, terutama dari sisi pajak.

Laju ekonomi Indonesia bakal tersendat pada tahun ini. Ini lantaran kondisi ekonomi China masih lesu. Alih-alih Tiongkok berlari kencang saat kebijakan pembukaan kembali pasca Covid-19, ekonomi negeri itu malah terus merosot. Data terbaru, aktivitas perdagangan internasional China tampak menurun pada bulan Juli 2023. Bea Cukai China mengungkapkan, impor mereka turun sebesar 12,4% dan ekspornya pun menyusut 14,5% pada Juli 2023. Kondisi ini sangat berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga mewanti-wanti atas kelesuan ekonomi China yang menjadi pemberat pemulihan ekonomi Indonesia hingga tahun depan. Sejatinya kelesuan ekonomi China sudah terlihat di kuartal kedua tahun ini. "Dampaknya sudah dirasakan oleh Indonesia. Makanya kinerja ekspor menurun pada kuartal II-2023," ungkap Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual kepada KONTAN, kemarin. Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat, ekspor Indonesia periode April 2023 hingga Juni 2023 memang turun 2,75% secara tahunan. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyebutkan saat ini dampak kelesuan ekonomi China ke Indonesa belum seberapa. Hanya saja, masih ada kemungkinan perlambatan permintaan dari China akan lebih besar lagi, sehingga lampu merah bagi kinerja ekspor Indonesia.

Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Memasuki tahun politik 2024, ada ancaman pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada periode April 2023 hingga Juni 2023 tumbuh 5,17% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini memang lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 yang sebesar 5,04% (yoy). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengemukakan, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.226,7 triliun. Apabila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK), PDB tercatat Rp 3.075,7 triliun. Di sisi lain, tren pertumbuhan ekonomi menjelang hajatan Pemilu 2024 memang patut diwaspadai. Mengacu data historis pertumbuhan ekonomi selama lima kali pemilu di Indonesia, cuma tahun 2004 saja ekonomi tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Sisanya, pertumbuhan ekonomi pada tahun politik selalu menurun secara tahunan. Bukan cuma pertumbuhan ekonomi, inflasi Indonesia di masa pemilu juga selalu tertekan. Meski ada catatan sejarah yang kurang enak, berdasarkan data BPS, Edy menyebutkan, faktor menjelang Pemilu 2024 ternyata sudah memberikan kontribusi sedikit ke pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom juga masih meyakini perhelatan Pemilu 2024 akan memberikan berkah terhadap perekonomian Indonesia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, dampak pesta rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa di semester II-2023. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan, permintaan domestik akan meningkat mendekati pemilu. Ia memproyeksikan pertumbuhan tahun 2023 di level 5,3%.

Pemerintah akan memperluas objek atau barang kena cukai di Indonesia. Selain menambah pemasukan negara, jumlah barang kena cukai di Indonesia saat ini relatif tertinggal ketimbang negara ASEAN lainnya. Sebagai gambaran, saat ini Indonesia memungut cukai terhadap tiga barang, yakni: etil akohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau (rokok) termasuk rokok elektrik dan vape. Jumlah ini bertahan sejak lama. Dibanding dengan negara kawasan, barang kena cukai di Indonesia masih tertinggal. Dengan jumlah barang kena cukai yang masih sedikit, Indonesia memiliki banyak objek cukai, termasuk jasa sebagaimana dilakukan negara tetangga. Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Boy Riansyah mengaku, konsep jasa kena cukai sebenarnya telah dikaji oleh para akademisi Indonesia. Sebab itu, pihaknya terus mengkuti perkembangan kajian tersebut. Boy menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat barang kena cukai di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding negara lain. Utamanya, penambahan barang kena cukai sebagaimana amanat Undang-Undang Cukai, hanya bisa diatur melalui peraturan pemerintah. Artinya, keputusan tersebut bukan hanya pada Kemkeu saja. Alhasil, proses perluasan cukai memerlukan waktu lebih lama. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, perlu ada justifikasi dan hal yang mendasari munculnya kebijakan pengenaan cukai terhadap beberapa jasa. Jangan sampai, pengenaan cukai yang bertujuan menekan eksternalitas negatif, justru menjadi kebijakan yang mendistorsi perekonomian.

Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut. Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang, saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.