Para pelaku usaha di kawasan ASEAN menyusun sejumlah rencana aksi dan merancang kesepakatan bisnis. ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) meluncurkan delapan proyek warisan alias legacy projects dalam ASEAN Business and Investment Forum. Delapan proyek tersebut adalah upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kedelapan proyek tersebut adalah pengembangan dari lima isu prioritas yang menjadi perhatian. Kelimanya adalah geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau, inovasi digital dan pertumbuhan inklusif. "Jadi legacy ini sebenarnya suatu aksi yang in progress dan berjalan," kata Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid di ASEAN Business and Investment Forum, Senin (4/9). Adapun delapan proyek yang dimaksud, pertama, ASEAN QR untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas. Harapannya, proyek ini memudahkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memperluas basis pelanggannya dan menjangkau pasar baru di kawasan ASEAN. Proyek kedua, Marketplace Lending Platform untuk menghubungkan UMKM yang membutuhkan pendanaan dengan pemberi pinjaman massal yang berorientasi pada dampak dan mencari keuntungan menarik. Ketiga, Wiki Entrepreneur yang dapat menjadi solusi terpadu yang menghubungkan UMKM dengan berbagai sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Keempat, ASEAN Net Zero Hub untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik terkait upaya mengurangi emisi dan mencapai net zero emisi. Kelima, ASEAN Carbon Centre of Excellence terkait solusi berbasis alam dan perdagangan karbon. Keenam, One Shot Campaign untuk mengatasi masalah kesetaraan dan aksesibilitas vaksin. Ketujuh, Inclusive Closed-Loop Model of Agriculture Product yang akan menempatkan petani kecil sebagai pusat ekosistem multi-pemangku kepentingan. Terakhir, Badan Usaha ASEAN yang akan mendorong investasi intra-ASEAN dengan menawarkan keuntungan bagi dunia usaha yang beroperasi di kawasan seperti penyederhanaan peraturan dan penyederhanaan prosedur.

Meski semakin landai, pergerakan inflasi masih menjadi ancaman perekonomian dalam negeri. Tak hanya harga pangan, tetapi juga kenaikan harga energi. Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 3,27% year on year (yoy). Meski tetap dalam kisaran sasaran Bank Indonesia (BI), tingkat inflasi tahunan selama Agustus tahun ini rupanya lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,08% yoy. Salah satu penyumbang kenaikan inflasi pada bulan lalu adalah komponen harga bergejolak. Komponen ini mencatat inflasi sebesar 2,42% yoy, setelah pada Juli 2023 mencatat deflasi 0,03% yoy. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Harga beras, baik medium maupun premium, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama sepanjang tahun sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual pun mengingatkan, kenaikan harga pangan masih menjadi momok bagi pergerakan inflasi di sisa tahun ini maupun pada tahun depan. "Risiko timbul dari fenomena El Nino, yang bila berkepanjangan akan menimbulkan gagal panen," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (3/9). Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga mewanti-wanti soal potensi kenaikan inflasi dalam jangka pendek. Terutama, karena lonjakan harga pangan imbas dari fenomena El Nino. Tak hanya harga pangan, Banjaran mengingatkan hal lain yang mampu menyundut inflasi, yakni kenaikan harga minyak mentah global. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan biaya pendidikan juga berpotensi mengerek tinggi inflasi dalam jangka pendek. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menambahkan, wacana Pertamina menghapus Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun depan berpotensi besar turut menyulut inflasi berlari kencang.

Pemerintah terus menyiasati penggunaan anggaran agar semakin efisien. Salah satunya dengan cara menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun ini. Kementerian Keuangan sudah menggunakan SAL sebesar Rp 70 triliun pada tahun ini. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan (APBN) Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo menyampaikan, bujet tersebut digunakan untuk mengurangi issuance bond atau penerbitan obligasi, akibat risiko imbal hasil (yield) yang tinggi. Adapun dalam UU APBN 2023 penggunaan SAL sebelumnya direncanakan sebesar Rp 70 triliun. Kemudian pemerintah memutuskan menambahkan penggunaan SAL tahun ini menjadi Rp 156,9 triliun sejalan dengan pengurangan penerbitan utang pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dari SAL yang sebesar Rp 156,9 triliun tersebut, kemudian senilai Rp 100,9 triliun akan digunakan untuk penurunan pembiayaan utang, dan sebesar Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah di antaranya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk serta kompensasi energi. Menkeu mengatakan, penerbitan SBN dikurangi dengan memanfaatkan SAL dan didukung dengan pengelolaan kas yang optimal. Sementara itu, pembiayaan utang melalui pinjaman diperkirakan mencapai Rp 43,4 triliun, meningkat 16,8% dibandingkan dengan periode 2022. Mengutip Buku II RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL 2024 sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,3 triliun dan alokasi hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebesar Rp 649,2 miliar terkait konversi mengisi daya eks BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak usaha PT Len Industri (yaitu PT Dirgantara Indonesia).

Indonesia harus bersiap-siap. Pasalnya, era suku bunga tinggi masih akan bertahan setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga di level 5,75% hingga akhir tahun ini. BI kemungkinan baru memangkas bunga acuan pada tahun depan atau paling cepat kuartal II-2024. Bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) yang memiliki tingkat pengaruh tinggi juga diyakini baru akan mengerem pengetatan kebijakan moneter pada tahun depan. Pun bank sentral global lainnya diyakini menerapkan kebijakan suku bunga lebih tinggi. Bahkan untuk jangka waktu yang lebih lama dari perkiraan. Bahkan, situasi ini semakin memperkuat ancaman bahwa ekonomi global akan melambat dari semester II-2023. Indonesia pun kini sudah mulai merasakan dampaknya. Terlihat dari pasar keuangan, bahwa ada aliran keluar modal asing baik di pasar surat berharga negara (SBN) maupun obligasi. Alhasil, nilai tukar rupiah pun melemah bila dibandingkan dengan dolar AS. Era suku bunga tinggi juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan kenaikan suku bunga acuan akan lebih lama dari perkiraan. Tren suku bunga tinggi bahkan membuat pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 2024 yang lebih rendah dari 2023. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya 5,2%, melambat dari outlook pertumbuhan 2023 yang di kisaran 5,3% hingga 5,7%.

Ketegangan hubungan antara China dan Amerika Serikat (AS) masih menjadi perhatian khusus dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Kondisi ini berpeluang membawa berkah bagi negara ASEAN. Namun, Indonesia masih perlu upaya ekstra untuk memetik berkah tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ketegangan dua negara besar itu berpeluang memberikan dampak positif khususnya pada investasi yang masuk ke ASEAN. "ASEAN dan India menjadi dua kawasan yang dipandang sebagai kawasan yang bisa mendapatkan manfaat dari situasi ini," kata dia, Jumat (25/8). Ia mengatakan, keuntungan kawasan ASEAN dari kondisi yang terjadi di China di antaranya potensi relokasi industri ke negara-negara kawasan serta keluarnya aliran modal dari China ke negara kawasan. Alhasil, aliran modal asing yang akan masuk ke ASEAN berpotensi membesar di masa mendatang. Selain itu, ada pula kajian dari Bank Dunia, Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), serta Economic Research Institute for ASEAN (ERIA) yang menunjukkan adanya kesempatan persaingan geopolitik bagi ASEAN, terutama dari capital flows, manufaktur yang akan realokasi ke negara ASEAN. Sayangnya, Sri Mulyani tidak menyebutkan besaran potensi dari relokasi hingga aliran modal yang masuk ke ASEAN, termasuk ke Indonesia. Namun dia menekankan agar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bisa mengkaji dan memanfaatkan serta melanjutkan peluang tersebut. Namun demikian, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, konflik AS dan China menjadi peluang bagi ekonomi ASEAN, namun RI masih akan kesulitan menariknya. Terutama investasi asing langsung (foreign direct investment /FDI) manufaktur. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia, terutama konektivitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, iklim investasi yang berkelanjutan hingga stabilitas politik dan keamanan juga masih perlu dibenahi.

Upaya awal dedolarisasi terus Indonesia lakukan. Kini, Bank Indonesia (BI) memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN guna mengurangi ketergantungan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Upaya itu bank sentral lakukan melalui penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LTC). BI, Bank Negara Malaysia (BMN), dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati untuk memperkuat kerjasama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral. Penguatan kerjasama tersebut lewat perluasan LCT. Sebelumnya, LCT hanya mencakup perdagangan dan investasi langsung (direct investment). Kini, BI dan bank sentral negara-negara ASEAN sepakat untuk memperluas LCT ke sistem pembayaran lintas negara. "Saya yakin, perluasan konektivitas pembayaran regional dan transaksi mata uang lokal akan mampu mengatasi tantangan perekonomian global dan regional di masa depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, kemarin (25/8). Selama ini, dalam kerjasama LCT, BI telah menggandeng bank sentral beberapa negara, yakni Malaysia, Thailand, China, dan Jepang. Terbaru, BI menggandeng Korea Selatan dalam kongsi ini. Jumlah transaksi LCT pun makin meningkat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebelumnya mengungkapkan, dari awal Januari hingga akhir Juli 2023 lalu, total nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 3,7 miliar. Jumlah ini meningkat ekuivalen US$ 500 juta atau 15,62% year on year. Adapun RPC merupakan konektivitas pembayaran antarnegara-negara ASEAN. RPC telah BI inisiasi sejak 2022 lalu. Dalam penandatangan perjanjian kerjasama kemarin, BI menggandeng Bank Sentral Vietnam dalam kerjasama RPC. Hanya, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kerjasama tersebut masih akan memberikan dampak yang minim terhadap nilai tukar rupiah. Makanya, kurs mata uang garuda masih bergerak melemah akibat sentimen arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Pemerintah menggulirkan rencana pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 alias Pertamax. Rencana ini tengah dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Opsi mengalirkan subsidi ke Pertamax untuk meningkatkan penggunaan BBM oktan lebih tinggi dan rendah emisi. Soalnya, menurut sejumlah pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu sumber polusi udara di Kota Jakarta berasal dari sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak dengan emisi tinggi. "Kami membahas secara teknis maupun secara regulasi, secara keekonomian, karena Pertamax, kan, berbeda. Kami masih membahas di internal," kata Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (24/8). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta belum bersedia menjelaskan detil anggarannya. Sebab, "Belum (dibicarakan)," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (25/8). Menurut Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Wahyu Utomo akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan wacana tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa saat ini BBM jenis Pertalite dan solar yang masih disubsidi pemerintah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menduga, wacana subsidi Pertamax ini digulirkan pemerintah untuk menghapus BBM RON 90. Oleh sebab itu, jika Pertamax disubsidi, subsidi ke Pertalite dihapus.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik defisit pada kuartal II-2023, setelah mencatat surplus senilai US$ 6,52 miliar di kuartal I-2023. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit NPI periode April hingga Juni 2023 sebesar US$ 7,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, defisit NPI dipicu oleh defisit transaksi berjalan serta defisit transaksi modal dan finansial. Berdasarkan data BI, defisit transaksi modal dan finansial tercatat US$ 5,0 miliar atau 1,4% PDB. Hal itu seiring defisit investasi portfolio dan investasi lainnya karena ketidakpastian pasar global. Namun, defisitnya tertahan oleh arus masuk modal asing ke pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan pasar saham, seiring kondisi ekonomi domestik yang membaik dan imbal hasil aset keuangan yang menarik. Sedangkan investasi asing lainnya mencatatkan kenaikan defisit yang disebabkan pembayaran neto utang luar negeri yang meningkat. Sedangkan investasi langsung tetap surplus. Namun, Erwin memberi catatan, surplus itu menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, defisit transaksi modal dan finansial pada periode itu akibat ketidakpastian global. "Para penanam modal maupun dunia usaha berhati-hati dalam menarik pinjaman maupun investasi, dengan melihat perkembangan global," kata dia kepada KONTAN, Selasa (22/8). Sedangkan Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mewanti-wanti, pergerakan neraca transaksi modal dan finansial ke depan akan dipengaruhi oleh kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global. Ini akan memicu sikap untuk menghindari risiko di investasi portofolio, termasuk di pasar saham.

Di tengah eskalasi harga pangan dan gejolak ekonomi global, Bank Indonesia (BI) diyakini tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang dijadwalkan 23-24 Agustus 2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, jika BI menahan suku bunga acuan, sebaiknya dibarengi upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Apalagi, "Rupiah agak melemah beberapa waktu terakhir, seiring ketidakpastian global," tutur dia kepada Kontan, kemarin. Ketidakpastian yang dimaksud David antara lain pelemahan mata uang global, termasuk Yuan China. Juga ada pernyataan beberapa pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang membuka peluang kenaikan suku bunga acuan lagi di September 2023. Menurut kalkulasi David, BI paling cepat mengubah kebijakan suku bunga acuan (menurunkan suku bunga) pada awal tahun 2024. Senada dengan David, ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan suku bunga acuan BI akan tetap pada bulan ini. Meski dia melihat dalam jangka pendek akan ada tekanan pada rupiah seiring gejolak pasar keuangan global. Dari hitungan Faiz, rupiah akan bergerak secara rerata di kisaran Rp 15.352 per dolar AS pada kuartal III-2023. "Dengan demikian, masih ada kemungkinan depresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang," prediksi Faiz. Bank Permata juga memproyeksikan BI akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% dalam pertemuan bulan Agustus 2023. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah ini demi menjaga stabilitas rupiah di tengah volatilitas pasar global.  Ketidakpastian global sehubungan dengan pelemahan kinerja ekonomi China. Kondisi ini pun mempengaruhi nilai tukar rupiah yang dalam sebulan terakhir melemah 1,6% atau 245 poin ke level Rp 15.325 per dolar AS. Sementara imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun cenderung meningkat 37 bps ke level 6,62%. Bank Mandiri juga melihat tidak ada urgensi bagi BI untuk mengubah kebijakan suku bunga pada Agustus 2023. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai tingkat inflasi Indonesia melandai di rentang sasaran 2%-4% yoy.

Dorongan anggaran belanja pemerintah pusat ke perekonomian Indonesia tahun depan, tampaknya akan lebih minim. Sebab, dorongannya terhadap konsumsi rumahtangga tak signifikan. Sementara kontribusi terhadap investasi malah turun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, alokasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.446,54 triliun, tumbuh 6,5% dari outlook 2023 sebesar Rp 2.298,24 triliun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar untuk belanja pegawai mencapai Rp 481,42 triliun, selain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,32 triliun. Bahkan, belanja pegawai tumbuh dua digit mencapai 11,32% dibanding outlook 2023. Kenaikan ini sejalan dengan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN yang pemerintah usulkan 8%. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta bilang, anggaran belanja pegawai tahun depan meningkat karena kebijakan kenaikan gaji dan pensiun ASN. Di sisi lain, Isa menyatakan, anggaran belanja barang dan belanja modal pada 2024 meningkat dari alokasi dalam APBN 2023. Menurutnya, tingginya outlook belanja barang 2023 lantaran memperhitungkan peningkatan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum (PNBP/BLU). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menilai, lebih rendahnya anggaran belanja modal berarti akan memberikan efek berganda yang lebih kecil ke komponen investasi dibanding tahun ini. Sementara komponen belanja pegawai, belanja bansos, dan subsidi yang masing-masing mencatatkan peningkatan, akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga.