Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memantik pro kontra. Bahkan, putusan tersebut berpotensi memanaskan suhu politik menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, putusan MK melapangkan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres di pemilihan presiden (pilpres) nanti mendampingi Prabowo Subianto. PDI Perjuangan, sebagai partai asal Gibran menunjukkan reaksi negatif atas putusan MK. "MK seharusnya menjadi benteng demokrasi," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengharapkan para tim sukses capres-cawapres lebih mengedepankan visi misi dan pendekatan kondusif. Kampanye juga diharapkan bisa menghindari hal yang menyebabkan gesekan-gesekan di lapangan. Solihin, Ketua Apindo DKI Jakarta juga menyebutkan saat ini ekonomi sedang mengalami penurunan. Maka itu, dia berharap putusan MK tidak membawa efek negatif. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar memang masih akan menunggu kelanjutan dari putusan MK. Salah satu tahapan yang ditunggu adalah pencalonan capres dan cawapres.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memantik pro kontra. Bahkan, putusan tersebut berpotensi memanaskan suhu politik menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, putusan MK melapangkan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres di pemilihan presiden (pilpres) nanti mendampingi Prabowo Subianto. PDI Perjuangan, sebagai partai asal Gibran menunjukkan reaksi negatif atas putusan MK. "MK seharusnya menjadi benteng demokrasi," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengharapkan para tim sukses capres-cawapres lebih mengedepankan visi misi dan pendekatan kondusif. Kampanye juga diharapkan bisa menghindari hal yang menyebabkan gesekan-gesekan di lapangan. Solihin, Ketua Apindo DKI Jakarta juga menyebutkan saat ini ekonomi sedang mengalami penurunan. Maka itu, dia berharap putusan MK tidak membawa efek negatif. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar memang masih akan menunggu kelanjutan dari putusan MK. Salah satu tahapan yang ditunggu adalah pencalonan capres dan cawapres.

Otot nilai tukar rupiah masih lembek, bahkan hingga akhir pekan lalu. Rupiah di pasar spot ditutup Rp 15.613 per dolar AS, Jumat (6/10), atau melorot 0,99% dalam sepekan terakhir. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mewanti-wanti pelemahan rupiah akan berdampak terhadap peningkatan inflasi barang impor (imported inflation). "Imported inflation, via pelemahan kurs juga perlu diwaspadai akhir tahun ini," terang David, Sabtu (7/10). Kendati, barang impor per akhir Agustus 2023 mencatat deflasi 11% secara tahunan (yoy). Lantaran ada pelemahan rupiah, defisitnya berpeluang mengecil alias di bawah 11% yoy atau mendekati angka inflasi. "Kemungkinan akhir 2023 tetap ke arah minus, tetapi akan mengecil pada akhir tahun," ucap dia. Selain pelemahan rupiah, David menambahkan, faktor yang memengaruhi imported inflation adalah masa depan barang impor dari China. Bila kelak kebijakan impor barang dari China diperketat, maka David mengira kebijakan itu akan mendorong semakin rendahnya pergerakan harga barang impor. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan pelemahan rupiah menjadi lampu merah. Pasalnya, pelemahan rupiah akan berpotensi mengerek imported inflation yang akan bermuara pada peningkatan inflasi umum. "Ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh otoritas, karena pelemahan rupiah akan berpengaruh pada imported inflation," tutur dia, Sabtu (7/10). Alhasil, Bank Indonesia maupun pemerintah mesti menjaga inflasi. BI perlu melakukan intervensi nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di dalam negeri. Pemerintah juga diminta menjaga kecukupan suplai, terutama bahan pangan.

Pemerintah mulai menyisir dan menekan impor produk barang konsumsi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menangani dan mengatasi banjir produk impor barang konsumsi, termasuk melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menempuh berbagai langkah. Salah satunya mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu. Di antaranya mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lain, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Selain itu, pengawasan semakin diperketat untuk impor umum alias barang konsumsi, impor barang kiriman, impor melalui kawasan, impor melalui e-commerce, impor melalui barang penumpang atau jasa titipan (jastip), serta penindakan terhadap impor ilegal dan impor borongan. Agar kebijakan itu efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal serta pelanggaran. Satgas gabungan itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kepolisian dan Ditjen Imigrasi. Mengacu data BPS, nilai impor barang konsumsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 17,18 miliar dan tumbuh 15,42% menjadi US$ 19,83 miliar pada 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan pengetatan impor adalah salah satu solusi meningkatkan produksi barang dalam negeri. Hanya saja, hal itu tak berdampak signifikan jika tak ada formula tepat dari pemerintah untuk mengerek kualitas produk dalam negeri. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institutions, Ronny P Sasmita menilai, dampak pengetatan impor barang konsumsi kepada dunia usaha sebenarnya masih relatif lantaran bergantung pada jenis pengetatannya.

Pemerintah Indonesia tampaknya masih akan kesulitan untuk mengenakan bea masuk produk digital, seperti Netflix hingga Spotify. Sebab, World Trade Organization (WTO) kemungkinan memperpanjang moratorium bea masuk untuk produk tersebut. Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO menyepakati untuk tetap membebaskan bea masuk perdagangan elektronik lintas negara paling lama hingga Maret 2024. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, sebenarnya sejak tahun 1999 pemerintah Indonesia sudah menolak moratorium bea masuk produk digital. Bahkan sampai saat ini pihaknya tetap konsisten untuk menolak moratorium tersebut. Hanya saja, Nirwala bilang, pada tahun depan besar kemungkinan moratorium akan tetap berlanjut mengingat hingga saat ini baru empat negara saja yang menolak moratorium produk digital. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, India, Afrika Selatan, serta Pakistan. Sejatinya, pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk untuk produk digital meski tarifnya 0%. Hal tersebut tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, moratorium bea masuk hanya menguntungkan penyedia layanan digital dari luar negeri saja, termasuk Netflix dan produk digital lainnya. Sebab itu, dirinya mendorong pemerintah untuk menolak perpanjangan moratorium agar RI bisa memungut bea masuk atas produk digital tersebut. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan, produk digital yang diperdagangkan secara lintas batas harusnya diperlakukan layaknya perdagangan barang lintas batas. Apalagi, produk digital memiliki manfaat yang juga sama dengan produk fisik dan diproduksi sebagai produk berbayar. Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo melihat, potensi penerimaan negara jika bea masuk dikenakan terhadap produk digital, masih relatif kecil lantaran belum bisa dikenakan dengan tarif yang tinggi pada awal implementasinya. Namun demikian, pemerintah bisa memperluas pengenaan bea masuk produk digital, terutama dai pembuat konten alias influencer.

Ekspansi industri manufaktur Indonesia melambat pada September tahun ini, setelah mencatatkan kenaikan dalam beberapa bulan berturut-turut. S&P Global mencatat, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2023 di level 52,3. Angka ini melorot 1,6 poin dibandingkan realisasi Agustus 2023 yang berada di level 53,9. Hal itu menunjukkan kondisi sektor manufaktur membaik selama 25 bulan berturut-turut. Namun dengan laju paling lambat sejak Mei 2023. "Data PMI S&P Global terbaru mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia terus berekspansi pada akhir triwulan ketiga," ucap Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence, Jingyi Pan dalam keterangan resminya, Senin (2/10). Ekspansi PMI Manufaktur pada bulan September didorong peningkatan permintaan dan perbaikan kinerja vendor. Terlebih lagi, permintaan baru dari luar negeri terus naik dan dengan laju yang sedikit lebih cepat pada September 2023 di tengah menguatnya permintaan di seluruh pasar ekspor utama. Selain itu, perusahaan sangat optimistis sejak Oktober 2022 sehingga sentimen bisnis di seluruh sektor manufaktur secara umum membaik. Sektor manufaktur berharap kondisi pasar membaik dan turut mendukung pertumbuhan penjualan selama 12 bulan ke depan. "Kepercayaan diri berbisnis naik pada September. Ini membuktikan bahwa kondisi sektor akan semakin membaik dalam waktu dekat," tambah Jingyi. Meski demikian, sejumlah pelaku industri mengakui permintaan saat ini menurun. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo tak heran jika indeks manufaktur Indonesia mengalami penurunan pada periode tersebut. Pasalnya, sektor ini mulai merasakan penurunan volume penjualan sejak awal tahun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai mengatakan, dalam waktu tiga bulan terakhir ini pihaknya mengalami penurunan utilitas produksi pabrik sekitar 30% hingga 40%.

Suntikan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) akhirnya bakal cair. Pasalnya, Komisi XI DPR RI telah menyetujui PMN tunai dan nontunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 42,62 trilun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal negara tersebut akan memperkuat perusahan pelat merah dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan nasional. Dana PMN Rp 42,62 triliun tersebut meliputi PMN tunai sebesar Rp 36,84 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp 5,78 triliun. PMN tunai akan disuntik kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 28,84 triliun, Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar, serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 3 triliun. Lalu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 1,53 triliun, PT Len Industri Rp 1,75 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 1,01 triliun. Sementara itu, pemerintah juga akan menyuntikkan PMN nontunai berupa konversi utang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp 2,56 triliun. Kemkeu juga akan memberikan PMN nontunai berupa barang milik negara (BMN) kepada Airnav Indonesia senilai Rp 892 miliar, PT ASDP Indonesia Ferry Rp 388,56 miliar, PT Brantas Abipraya Rp 211,98 miliar. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky, mengatakan bahwa tujuan penyertaan modal negara adalah membantu BUMN yang mengalami masalah produktivitas atau finansial. 

Tekanan dan risiko ekonomi dalam negeri datang bertubi-tubi. Belum habis ditekan efek kenaikan harga beras dan pelemahan rupiah, kini harga minyak mentah di pasar dunia melesat lagi, sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa terkerek lagi. Pada perdagangan Jumat (29/9), harga minyak jenis WTI untuk kontrak November 2023 di level US$ 90,97 per barel. Bahkan dua hari sebelumnya sempat menyentuh posisi tertinggi dalam setahun terakhir, yakni US$ 93,68 per barel (lihat tabel). Ke depan, harga minyak dunia berpeluang naik terus akibat gangguan geopolitik maupun hambatan produksi. "Skenario terburuk, harga minyak akan sampai US$ 150 per barel jika Rusia benar-benar menghentikan pasokan BBM ke Eropa," kata Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, kemarin. Kenaikan harga minyak mentah berarti konsumen harus menanggung mahalnya harga BBM. Yang jelas, Pertamina menaikkan harga Pertamax series mulai 1 Oktober 2023. Harga Pertamax 92, misalnya, naik 1% dari Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti efek kenaikan harga minyak terhadap APBN. Jika harga minyak melejit, anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah semakin besar. Adapun kenaikan harga beras bisa berefek ke inflasi. Setiap kenaikan 1% harga beras, kata Josua, akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Dus, "Pemerintah perlu konsisten menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi kenaikan inflasi sehingga konsumsi tetap solid," kata dia, kemarin. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya menyebutkan, untuk menjaga rupiah tetap aman, nilai ekspor harus tetap terjaga lebih tinggi dibanding impor. Selain itu, bisa juga mendorong capital inflow jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dari bunga global. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo tak menampik dinamika harga minyak dan tekanan kurs berdampak pada APBN. Namun, "Sejauh ini tetap terkendali," kata dia. 

Ancaman inflasi masih mengintai Indonesia memasuki kuartal keempat tahun ini. Selain krisis pangan, harga barang berpotensi naik lantaran harga komoditas energi kembali menanjak.Sejumlah ekonomi memberikan catatan, fenomena El Nino dan kenaikan harga komoditas bisa memicu inflasi di pengujung tahun 2023. Sebagai gambaran, sejumlah ekonom juga melihat selama bulan September 2023 Indonesia akan mencatatkan inflasi, dari posisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,02%. Namun secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi nasional berpotensi turun. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan inflasi tahunan pada September tahun ini berada di level 2,78% yoy. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan September 2023 sebesar 0,17% month on month (mom). Dia menyiratkan, salah satu penyebab inflasi pada bulan September adalah kenaikan bahan bakar nonsubsidi. Bukan karena harga pangan. Banjaran juga mewanti-wanti soal kenaikan harga pangan ke depan. Menurut dia, mengacu data harga pangan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan sepanjang bulan lalu. Ini dipicu fenomena kekeringan atau El Nino. Bahkan, El Nino berpotensi berlanjut hingga kuartal I-2024. "Sehingga tekanan dari harga bergejolak kemungkinan masih besar dan berlangsung hingga tahun depan," terang Banjaran. Di sisi lain, harga minyak mentah juga masih melanjutkan tren kenaikan sejak Juli 2023. Kondisi ini membuat badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengimbangi kenaikan harga minyak mentah. Nah, hal ini berpotensi mengerek inflasi dari sisi inflasi harga bergejolak pada September 2023. Segendang sepenarian, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga mengingatkan, memasuki kuartal IV-2023 masih ada hal yang mungkin bisa mengungkit tingkat inflasi. 

Pemerintah terus gencar mencari pendapatan pajak dari berbagai lini. Salah satu lini yang bisa menjadi andalan adalah pajak digital. Sejak diimplementasikan pada tahun 2020, penerimaan dari pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang masuk ke kas negara telah mencapai Rp 14,57 triliun sampai akhir Agustus 2023. Setoran tersebut berasal dari 158 pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk secara resmi untuk melakukan pemungutan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan agar saluran ilegal tersebut tidak menggerus PPN PMSE yang masuk ke kas negara. "Kami terus mengawasi transaksi PMSE dan mengusahakan transaksi di luar platform resmi tidak mempengaruhi penerimaan PPN PMSE," ujar dia kepada KONTAN, Rabu (27/9). Wajar saja, jasa produk digital ilegal mulai menjamur di media sosial hingga e-commerce. Bahkan, di salah satu akun e-commerce telah melayani ribuan pembuatan akun ilegal streaming film dan musik, sebut saja Netflix dan Spotify. Padahal, jumlah pelanggan streaming Netflix tergolong cukup banyak dan pemerintah sudah menunjuk Netflix sebagai salah satu perusahaan yang wajib memungut PPN PMSE. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.