Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.

Wajib pajak nakal tak bisa lagi berkelit. Melalui sistem pajak canggih bernama core tax system, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bisa mengetahui keberadaan wajib pajak di mana pun mereka berada. Pasalnya, Ditjen Pajak akan melengkapi sistem pajak yang akan meluncur pada 1 Juli 2024 dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Selain data wajib pajak yang akan semakin akurat, fitur tersebut juga akan memudahkan komunikasi antara otoritas dan wajib pajak. "Jadi nanti ketika kami berkomunikasi dengan wajib pajak melalui surat, kunjungan langsung, akan langsung ketemu," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Banten Dedi Kusnadi, Senin (20/11). Tim Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, fitur tag location akan menjadi instrumen yang mengonfirmasi dan memvalidasi basis data yang terbangun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai kehadiran fitur dalam core tax system tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak sehingga celah tax evasion menjadi semakin kecil. Ia menilai, fitur tag location sudah diterapkan pada objek pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga alamat wajib pajak dapat dengan mudah ditemukan. Apalagi, saat ini wajib pajak juga sering menggunakan aplikasi peta untuk mencari alamat dengan teknologi muktahir. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan, fitur tag location dalam sistem pajak canggih tersebut tidak akan efektif lantaran masih bisa diakali oleh wajib pajak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diperkirakan kembali mencatatkan defisit memasuki kuartal keempat tahun ini. Sebab, belanja negara bakal lebih kencang sesuai pola musiman, di tengah penerimaan yang melambat. Sebelumnya APBN 2023 mencetak surplus secara berturut-turut sejak awal tahun hingga akhir September 2023. Per 30 September lalu, surplus APBN mencapai Rp 67,7 triliun atau 0,31% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat itu, pendapatan negara terkumpul Rp 2.035,6 triliun, atau tumbuh 3,1% year on year (yoy). Adapun realisasi belanja negara di periode itu mencapai Rp 1.967,9 triliun, tumbuh lebih rendah dari penerimaan sebesar 2,8% yoy. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, penerimaan negara pada Oktober akan melambat dan tidak akan semasif penerimaan pada Agustus 2023. Ada beragam pemicunya, mulai pelemahan harga komoditas di pasar global hingga kinerja perekonomian lebih lambat pada kuartal III-2023. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat realisasi anggaran. Apalagi, adanya bantuan sosial (bansos) tambahan yang akan disalurkan pada November tahun ini. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menganalisis, surplus APBN tahun ini yang berlangsung lama terutama lantaran pemerintah daerah kurang optimal menggenjot belanja. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum mau menjelaskan kondisi APBN terkini. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, akan ada percepatan belanja negara selama Oktober- Desember 2023. Nilainya mencapai Rp 1.155,7 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang belum disalurkan sebesar Rp 901,3 triliun dan transfer ke daerah Rp 263,6 triliun. Menteri Sri Mulyani sebelumnya juga memperkirakan, defisit anggaran pada akhir tahun berada di level Rp 486,4 triliun, setara 2,28% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari target awal dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun, setara 2,84% PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan anggaran belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir.

Pemerintah mengandalkan setoran pajak penghasilan (PPh) dalam mengerek target penerimaan pajak tahun ini. Tak hanya migas, target PPh nonmigas pun ikut pemerintah kerek. Target penerimaan pajak tahun ini yang meningkat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023, yang merevisi Perpres No 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam beleid anyar ini, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2023 mencapai 1.818 triliun, naik 5,82% dari target awal yang sebesar Rp 1.718 triliun. Kenaikan target tersebut terutama didorong setoran PPh migas sebesar Rp 71,65 triliun, lebih tinggi 16,62% dari target awal. Adapun PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, gas alam, dan migas lainnya. Sebagian besar PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, yang dipengaruhi asumsi harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price (ICP), kurs rupiah, lifting minyak, dan cost recovery. Selain itu, kenaikan target pajak juga didorong setoran PPh nonmigas yang meningkat 11,94% dari target awal. Juga, target penerimaan pajak lainnya yang melonjak 24,42% dari target semula. Sayangnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum bisa menjelaskan terkait kenaikan target PPh migas dan nonmigas tahun ini. "Saya cek dulu," kata Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak kepada KONTAN, Selasa (14/11). Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, keputusan pemerintah mengerek target penerimaan PPh migas di 2023 berkaitan dengan spekulasi harga komoditas global pada kuartal keempat tahun ini yang diprediksi banyak pihak bakal naik. Hal itu sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi menjelang akhir tahun karena musim dingin. Sementara, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, target penerimaan dari PPh migas dan nonmigas 2023 yang meningkat merupakan imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah, selain kenaikan harga komoditas global.

Pada tahun depan, anggaran Bank Indonesia (BI) akan besar pasak daripada tiang. Anggaran bank sentral diperkirakan mengalami defisit setelah mencatatkan surplus pada tahun ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (13/11), BI menyodorkan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2024 dengan proyeksi defisit Rp 29,30 triliun. "Ini dipengaruhi oleh pengeluaran anggaran kebijakan yang meningkat, termasuk juga kenaikan biaya operasi moneter," papar Gubernur BI, Perry Warjiyo, kemarin. Ia menambahkan, hal ini juga terkait beban kontribusi BI terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau yang lebih dikenal dengan burden sharing antara bank sentral dan pemerintah sejak 2020 hingga 2022. Sedangkan Anggaran Operasional BI diyakini bisa surplus sekitar Rp 9,68 triliun, terutama disumbangkan oleh penerimaan hasil pengelolaan aset valuta asing (valas). Namun Perry bilang, pihaknya akan mengupayakan anggaran dioptimalkan untuk menjaga progres pertumbuhan ekonomi nasional. Atas usulan tersebut, BI bersama Komisi XI DPR membentuk panitia kerja (panja). Sayangnya, pembahasan atas RATBI 2024 akan dilakukan secara tertutup. "Langsung saja bentuk panja. Jadi ada panja penerimaan dan panja pengeluaran," ungkap Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dalam raker tersebut, kemarin. BI dan Komisi XI DPR kemudian menggelar rapat panja kemarin malam. Surplus ini dipengaruhi optimalisasi penerimaan dari pengelolaan surat berharga, termasuk surat berharga negara (SBN). Juga realisasi pengeluaran kebijakan, seperti pembayaran jasa giro pada pemerintah dan kebutuhan beban operasi moneter.

Angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia menurun pada tahun ini. Namun, target pemerintah untuk menuju kemiskinan ekstrem 0% masih jauh panggang dari api. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun ini tepatnya Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% dari tahun 2018 di level 2,6%. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Maret tahun ini, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau 53% dari total provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 1%-5% sebanyak 14 provinsi, serta jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% ada dua provinsi. BPS mencatat prestasi di beberapa provinsi yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstremnya cukup pesat. Tercatat dua provinsi yakni Maluku dan Papua yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat cepat yakni dari 10,92% menuju 7,67% pada Maret 2023. Dia menambahkan, beberapa karakteristik rumah tangga miskin ekstrem pada Maret 2023 diantaranya 11,26% dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis. Dengan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah selama 5,9 tahun. Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, tantangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini adalah karena kriteria atau variasi tingkat kemiskinan di daerah sangat beragam.

Pemerintah sudah  menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok masing-masing sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Namun, berbagai pihak meragukan penerapan kembali kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Di satu sisi, harapannya, kenaikan cukai rokok bisa menurunkan prevalensi perokok anak. Di sisi lain, ini menjadi pukulan bagi industri tembakau dalam negeri. Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), kenaikan tarif cukai rokok tahun ini juga belum mampu mendongkrak setoran ke kas negara. Pasalnya, realisasi penerimaan cukai rokok hingga September 2023 turun 5,37% year on year (yoy) menjadi Rp 144,84 triliun. Sedangkan tarif rata-rata tertimbang sepanjang enam bulan pertama tahun ini hanya naik 1% yoy. Angka kenaikan ini jauh lebih rendah dibanding tarif normatif yang naik mencapai 10% yoy. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan cukai rokok akan berdampak ke inflasi dan penurunan produksi rokok. Ujungnya, akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok lantaran produksi akan terhambat. "Bagi petani tembakau, pekerja di sektor tembakau, pasti mengalami dampak negatif," ungkapnya kepada KONTAN, Jumat (10/11). Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,Achmad Nur Hidayat menyebutkan, rencana kenaikan cukai rokok di tahun depan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani tembakau di Indonesia, yang jumlahnya mencapai kurang lebih enam juta orang. Ini jelas bukan angka yang kecil.

Bank Indonesia (BI) bakal merilis instrumen baru untuk menjaga otot rupiah. Harapannya, langkah tersebut bisa mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Pada 21 November nanti, BI bakal menerbitkan instrumen moneter baru bernama Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Penerbitan instrumen ini menyusul Sekuritas Rupiah BI (SRBI) yang telah dirilis pada 15 September 2023. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengatakan tujuan penerbitan kedua instrumen tadi adalah untuk pendalaman pasar uang. Dengan masuknya modal asing, stabilitas rupiah bisa terjaga. "Saat ini di instrumen pasar uang atau money market valas itu belum ada instrumen yang tradeable (dapat diperdagangkan), adanya instrumen penempatan," ujar Edi, Rabu (8/11). Penerbitan dua instrumen ini diharapkan bisa memperdalam instrumen valas, mengingat saat ini pasar keuangan masih dangkal. Dengan begitu, bank-bank yang memiliki valas digeser sebagian ke fasilitas BI. SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek atau di bawah satu tahun. Adapun SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan BI dengan underlying asset surat berharga valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik BI. Kepala Departemen Pengambangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Donny Hutabarat menyampaikan, SRBI telah membantu meningkatkan likuiditas valuta asing di Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penerbitan SVBI dan SUVBI menjadi pilihan instrumen valuta asing dan diharapkan menjadi alternatif cukup optimal dibandingkan instrumen lainnya.

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan bakal semakin berat. Pasalnya, pembayaran bunga utang berpotensi meningkat sejalan dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Awal pekan ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) ritel terakhir di 2023, yakni Sukuk Tabungan Seri ST011. Perinciannya, ST011-T2 dengan tenor dua tahun dan imbal hasil minimal 6,30% per tahun. Selain itu, ST011-T4 bertenor empat tahun dan imbal hasil minimal 6,50% per tahun. Ketimbang SBN ritel seri-seri sebelumnya, ST011 merupakan SBN ritel yang diterbitkan dengan imbal hasil tertinggi di sepanjang 2023. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2023 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan 0,1% tingkat bunga SBN 10 tahun, maka akan menambah beban bunga utang pemerintah sebesar Rp 1 triliun. Dengan masih rendahnya rerata bunga SBN hingga akhir Oktober, beban bunga utang justru berkurang. Adapun alokasi pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 mencapai Rp 441,4 triliun. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mewanti-wanti, gejolak perekonomian dan kondisi pasar keuangan global terkait likuiditas dolar Amerika Serikat (AS) akan berpengaruh pada daya tarik obligasi rupiah Indonesia (INDOGB). Menurut Banjaran, tenor jangka panjang obligasi pemerintah saat ini justru kurang diminati. Di sisi lain, investor cenderung tertarik pada obligasi dengan tenor pendek. Sehingga untuk menarik investor, pemerintah harus mengerek imbal hasil obligasi tenor jangka panjang. Sementara, "(Obligasi tenor) jangka pendek digunakan untuk menutup penurunan minat (obligasi jangka panjang). Jadi yield kejar-kejaran (antara tenor jangka panjang dan pendek)," ungkap Banjaran kepada KONTAN, Kamis (9/11). Berdasarkan analisis sensitivitas pula, setiap pelemahan Rp 100 per dolar AS maka akan menambah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 7,4 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang maupun subsidi energi. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Riko Amir menyampaikan, beban bunga utang pemerintah sampai saat ini masih dalam batas yang dapat dikelola di kisaran pagu belanja bunga utang APBN 2023 Rp 441,4 triliun. Sebab, tahun ini pemerintah juga mengurangi penerbitan surat utang negara, meskipun ada kenaikan imbal hasil.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berniat menggerojok sejumlah tambahan bantuan sosial (bansos) dan beragam insentif di tahun politik 2024. Meski begitu, bujet untuk tambahan bansos tersebut belum dimasukkan dalam pagu anggaran pada tahun depan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan, pembahasan anggaran terkait tambahan bansos memang belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "Rencana spesifik (tambahan bansos) belum ada saat pembahasan APBN 2024, namun ada (anggaran) cadangan untuk ketahanan pangan," ungkap Isa kepada KONTAN Selasa (7/11). Sebelumnya Presiden Jokowi menyetujui rencana pemerintah menambah bansos. Penebalan bansos tersebut, pertama, pemerintah akan memperpanjang bantuan beras sebesar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat yang berlaku sejak Januari hingga Juni 2024. Bantuan pangan ini akan diberikan kepada 22.004.077 keluarga. Kedua, pemerintah juga memperpanjang bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS) yang akan dikucurkan pada Januari hingga Juni 2024. Bantuan berupa daging ayam dan telur ayam ini untuk 1,4 juta penerima manfaat di tujuh provinsi. Khusus bantuan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 892 miliar atau Rp 446,24 miliar per kuartal. Ketiga, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan dengan harga di bawah Rp 5 miliar, namun harga rumah yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah hanya sampai Rp 2 miliar. Terakhir, pemerintah akan memberikan insentif sebagai dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni dengan menanggung biaya administrasi pembelian rumah Rp 4 juta.