Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif menambah utang. Sayangnya, penambahan utang belum sebanding dengan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. Hitungan KONTAN, posisi utang tersebut melonjak 208,23% dibandingkan posisi utang pada akhir tahun 2014, saat Jokowi baru menjabat Presiden. Kala itu, utang pemerintah sebesar Rp 2.608,78 triliun. Per akhir November 2023, rasio utang pemerintah mencapai 38,11% terhadap PDB. Level tersebut juga melonjak 13,41% poin dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB. Namun, catatan juga bagi pemerintah bahwa lonjakan utang yang masif masih belum signifikan mendorong PDB. Berdasarkan data BPS, pada 2014, nominal PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Sementara nominal PDB RI atas dasar harga berlaku pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 15.595,1 triliun. Artinya, nominal PDB hanya naik 47,92% dari akhir 2014. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pemerintah semakin tak berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan PDB. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa utang tak lagi menjadi leverage, melainkan hambatan perekonomian. Penyebabnya, pertama, perebutan likuiditas perbankan dan sektor riil dengan penerbitan surat utang pemerintah yang masif. Kedua, besarnya porsi SBN membuat beban bunga utang meningkat dan menyebabkan ruang fiskal lebih sempit. Ketiga, tidak semua utang, digunakan untuk belanja produktif. Kepala Ekonom Bank permata Josua Pardede menilai, besarnya tambahan utang pemerintah saat ini untuk memperbaiki gap infrastruktur yang cenderung lebar.

Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan pita cukai untuk kebutuhan awal tahun depan. Seperti diketahui, kenaikan CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Melalui beleid ini, pemerintah mengatur tarif cukai rokok beserta batasan harga jual eceran (HJE) dengan kenaikan rerata sebesar 10% masing-masing untuk tahun 2023 dan 2024. Khusus untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan tarif cukainya lebih rendah, yakni maksimal 5%. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemkeu, Askolani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 17 juta pita cukai untuk kebutuhan Januari 2024. Saat ini pita cukai desain 2024 telah siap dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Sejalan dengan naiknya tarif tahun ini, penerimaan CHT hingga 12 Desember 2023 terkontraksi 3,7% year on year (yoy). Adapun realisasi total penerimaan cukai pada periode tersebut mencapai Rp 196,7 triliun, turun 4,25% yoy. Di saat yang sama, produksi hasil tembakau juga turun 1,8% yoy. Di sisi lain, pada tahun 2024, pemerintah berencana menerapkan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah memasang target penerimaan dari dua objek cukai tersebut masing-masing Rp 1,85 triliun dan Rp 4,39 triliun. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak ambigu dalam mengenakan cukai terhadap produk plastik dan MBDK.  YLKI juga telah melakukan survei di 10 kota di Indonesia pada pertengahan Juni 2023. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar masih ragu pemerintah akan memberlakukan ekstensifikasi cukai pada tahun politik.

Perekonomian Indonesia perlu segera beralih dari yang mengandalkan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau. Sebab, ekonomi ekstraktif yang masif akan merusak lingkungan. Sementara saat ini Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan indeks ekonomi hijau pada 2045 mencapai 90,65%, dengan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 70%. "Penerapan ekonomi hijau perlu perubahan dan harus didukung oleh ekosistem yang baik," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Selasa (19/12). Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. "Perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungannya terhadap industri ekstraktif," kata Leonard. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pendapatan masyarakat akan meningkat jika transisi ekonomi hijau dilakukan. Bhima bilang, pekerja di sektor konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan serta pertanian akan mendapat manfaat paling besar dengan adanya transisi ekonomi hijau. Tak hanya itu, pendapatan dari sektor pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, juga akan terdorong. Berdasarkan hitungan Celios dan Greenpeace Indonesia, transisi ekonomi hijau diperkirakan memberikan peluang positif bagi output perekonomian dalam negeri sebesar Rp 4.376 triliun. Peralihan ini juga diprediksi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terus menggerojok aneka insentif dan subsidi. Setidaknya setiap tahun ada anggaran negara yang keluar lebih dari Rp 1.000 triliun untuk kebutuhan insentif dan subsidi. Daftar bujet subsidi dan insentif itu mulai dari belanja untuk subsidi energi dan nonenergi, perpajakan, insentif properti, kendaraan listrik hingga kredit usaha rakyat (KUR). Anggaran subsidi dan insentif di sepanjang 2024 mencapai Rp 1.245,7 triliun. Angka itu setara 37,46% dari total belanja 2024 yang senilai Rp 3.325,12 triliun. Alokasi subsidi dan insentif 2024 juga lebih tinggi 14,78% dibandingkan anggaran subsidi dan insentif 2023 yang senilai Rp 1.085,27 triliun. Porsi subsidi dan insentif 2023 setara 34,74% total belanja 2023. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, dari anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya dampaknya minim kepada masyarakat. Ia juga menyoroti anggaran subsidi dan kompensasi energi yang biasanya dianggarkan sangat besar. Menurut Eko, anggaran besar itu tidak sebanding untuk mengentaskan kemiskinan. Ia bahkan mencatat, tingkat kemiskinan tidak banyak mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini, atau hanya turun ke 9%. Eko menambahkan, anggaran subsidi dan insentif yang besar ini dikhawatirkan menggeser anggaran lain yang lebih produktif. Misalnya untuk subsidi energi, yang besar kemungkinan pemerintah akan menjaga anggaran subsidi khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) agar tidak meningkat saat pemilu. Sehingga anggaran subsidi energi ini diperkirakan bisa menanjak. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, anggaran belanja subsidi dan insentif dari pemerintah memang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, faktor volume subsidi juga akan menentukan anggaran subsidi. Volume subsidi berpotensi jebol lantaran disalurkan kepada masyarakat yang tidak tepat.

Program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya beli masyarakat. Tak heran, setiap tahun, anggaran perlinsos hampir selalu naik. Pada era Jokowi, total anggaran perlinsos yang dikucurkan mencapai Rp 3.669,43 triliun sejak tahun 2015 hingga 2024 mendatang. Anggaran perlinsos era Jokowi adalah anggaran perlinsos yang melalui belanja pemerintah pusat juga transfer ke daerah. Dari anggaran itu, Jokowi menurunkan angka kemiskinan dari 2015 sebesar 11,13% menjadi 9,36% di 2023. Tahun depan, pemerintah optimistis kemiskinan kembali turun ke angka 6%-7%. Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duit bantuan sosial (bansos) sejak 2004 hingga 2014 mencapai Rp 606 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat. Dari anggaran itu, era SBY menurunkan kemiskinan dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% di 2014. Sementara rerata inflasi pada periode itu 7,48% dengan rerata pertumbuhan ekonomi 5,7%. Sedangkan perlinsos era Jokowi dinilai efektif menekan inflasi. Rerata inflasi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden mencapai 3,08%. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program perlinsos era Jokowi lebih efektif lantaran program yang disalurkan lebih banyak. Hal ini sejalan pendapatan negara yang lebih besar saat era Jokowi dibanding SBY.

Kinerja ekspor menjelang akhir tahun diperkirakan melemah. Hal ini yang membuat neraca perdagangan masih akan mencetak surplus, namun nilainya menyusut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada November senilai US$ 2,81 miliar, turun dari surplus pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 3,48 miliar. Menurut Josua, menurunnya surplus neraca perdagangan karena adanya penurunan pada kinerja ekspor. Ia memprediksi, ekspor Indonesia akan mengalami kontraksi sebesar 9,2% year on year (yoy) atau terkontraksi 1,23% secara bulanan atau month on month (mom) pada November 2023. Sementara itu, Josua memperkirakan, kinerja impor Indonesia akan sedikit tumbuh sebesar 0,57% yoy atau 2,13% mtm. Salah satunya ditandai oleh naiknya PMI Manufaktur Indonesia dari 51,5 menjadi 51,7 pada November 2023. Prediksi Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Banjaran Surya Indrastomo, surplus neraca perdagangan November hanya US$ 3 miliar. Di satu sisi, kinerja ekspor melemah terutama karena melemahnya permintaan batubara. Di sisi lain, impor akan menguat sejalan persiapan menjelang akhir tahun. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga masih optimistis, surplus neraca perdagangan masih di kisaran US$ 2,7 miliar hingga US$ 3 miliar. Ia memperkirakan, nilai ekspor senilai US$ 23 miliar hingga US$ 23,5 miliar, meningkat 5,74% mtm. Sementara nilai impor diperkirakan di rentang US$ 20 miliar hingga US$ 20,5 miliar, naik 9,8% mtm. Namun Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan akan menyusut menjadi hanya US$ 1,9 miliar pada November. Hitungan dia, nilai ekspor akan terkontraksi 12,33% yoy dan terkontraksi 4,62% mtm. Di sisi lain, impor diperkirakan naik tipis 1,33% yoy dan 2,9% mtm.

Mulai tahun 2024, pengukuran tingkat inflasi diklaim akan lebih akurat. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemutakhiran tahun dasar dalam perhitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, langkah pemutakhiran itu dilakukan lewat Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Sebelumnya, perhitungan IHK oleh BPS menggunakan SBH 2018. SBH adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan, untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan, terdapat beberapa perubahan dalam SBH 2022 dibandingkan SBH 2018. Pada 2018, cakupan kota IHK adalah 90 kabupaten/kota, dengan rincian 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Sedangkan untuk SBH 2022, ada tambahan sekitar 60 kabupaten, sehingga totalnya 150 kabupaten/kota. Selain itu, dalam SBH 2022 juga menunjukkan perubahan bobot nilai konsumsi menurut kelompok tersebut. Bobot beberapa kelompok meningkat, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatat peningkatan bobot nilai konsumsi sebesar 2,99 poin. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mencatat peningkatan bobot 1,37 poin, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mencatat peningkatan bobot 0,44 poin, dan kelompok kesehatan mencatat peningkatan bobot sebesar 0,40 poin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, perubahan tahun dasar akan berefek pada perhitungan inflasi. Terutama dengan melihat perubahan bobot di beberapa komoditas.

Presiden Joko Widodo kembali memberikan gula-gula bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Harapannya, industri yang sedang dibangun Indonesia kian menggeliat. Gula-gula yang dimaksud, pertama, relaksasi kewajiban atas penggunaan komponen lokal sebesar 40% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kemudian, minimal TKDN 60% ditetapkan tercapai pada tahun 2027 sampai tahun 2029. Adapun untuk tahun 2030 dan seterusnya, TKDN ditetapkan minimal 80%. Sementara untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beroda empat atau lebih, tingkat TKDN pada tahun 2019 hingga 2021 minimum 35%, kemudian tahun 2022 hingga 2026 minimum 40%, tahun 2027 hingga 2029 minimum 60%, dan tahun 2030 hingga seterusnya maka TKDN minimum 80%. Kedua, insentif pajak bagi pengimpor mobil listrik utuh (completely built-up/CBU), berupa pembebasan bea masuk hingga pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution menilai, insentif pajak belum perlu diberikan kepada industri yang mengimpor CBU. Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian insentif tersebut untuk produsen yang mau memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Kegiatan kampanye Pemilu 2024 berpotensi mendongkrak penjualan ritel. Hanya saja, inflasi masih membayangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kinerja bisnis ritel. Hasil Survei Penjualan Riil Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Penjualan Riil (IPR) kuartal IV-2023 tumbuh 2,6% year-on-year (yoy). Laju pertumbuhannya juga lebih tinggi ketimbang kuartal III yang hanya naik 1,4% yoy. Survei yang dirilis kemarin (11/12) juga memperlihatkan mayoritas segmen penjualan meningkat. Terutama segmen peralatan rumah tangga lainnya, serta suku cadang dan aksesori bahan bakar kendaraan bermotor. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, penurunan IEP pada Januari tahun depan sejalan dengan pola musiman. "Penurunan IEP Januari 2024 karena berakhirnya hari besar keagamaan nasional Natal dan libur akhir tahun 2023," terang Erwin dalam keterangan resminya, Senin (11/12). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky meyakini bahwa aktivitas kampanye dan rangkaian Pemilu 2024 berpotensi mendorong belanja masyarakat mulai kuartal IV-2023. Terlebih, pemilihan umum dilakukan secara serentak pada tahun depan, baik pemilu legislatif (DPR-DPRD), DPD hingga pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Selain adanya belanja terkait pemilu, Riefky melihat peningkatan belanja masyarakat di kuartal IV-2023 akan didorong pola musiman. Saat Natal dan Tahun Baru, biasanya mobilitas masyarakat meningkat. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga melihat, potensi lonjakan inflasi pada awal tahun depan bukan hanya dipicu El Nino. Kenaikan harga barang juga dipengaruhi kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun depan sebesar 10% yang telah ditetapkan pemerintah. "Dengan kondisi tersebut, harus dipastikan bahwa inflasi harus tetap dikendalikan dengan baik," tegas Josua. 

Presiden Joko Widodo mendesak pemerintah mengebut penyerapan anggaran negara, baik di kementerian dan lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah di sisa tahun ini. Presiden Jokowi berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bisa terserap setidaknya 95% dari target. "Waktunya tinggal dua minggu agar betul-betul diikuti. Karena target saya realisasi minimal 95%. Jadi tolong kalian ditanyakan ke dirjen ke deputi agar target itu tidak meleset dari anggaran 2023," tutur Jokowi di Istana Negara, Senin (11/12). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penyerapan belanja negara hingga Oktober tahun ini baru mencapai Rp 2.240 triliun. Angka tersebut baru mencapai 73,2% dari pagu. Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah tercatat menurun, yakni masing-masing sebesar 5,9% yoy dan 1,6% yoy. Padahal, sebelumnya Kemkeu memasang outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.123,7 triliun. Artinya, angka itu naik 0,9% dari target awal  dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Dari data Kemkeu pula, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per akhir Oktober 2023 baru mencapai Rp 811,70 triliun. Angka ini naik 7,1% yoy. Namun penyerapannya baru 63,5% terhadap pagu, jauh di bawah penyerapan APBN. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja negara akan sangat sulit mencapai 100% pada tahun ini, meskipun akan ada percepatan belanja pada November dan Desember. Menurut dia, target serapan belanja 95% pada akhir tahun ini sesuai harapan Presiden Jokowi, masih masuk akal.