Jalan Ekonomi Terbebani Utang Yang Kian Gendut
Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif menambah utang. Sayangnya, penambahan utang belum sebanding dengan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. Hitungan KONTAN, posisi utang tersebut melonjak 208,23% dibandingkan posisi utang pada akhir tahun 2014, saat Jokowi baru menjabat Presiden. Kala itu, utang pemerintah sebesar Rp 2.608,78 triliun. Per akhir November 2023, rasio utang pemerintah mencapai 38,11% terhadap PDB. Level tersebut juga melonjak 13,41% poin dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB. Namun, catatan juga bagi pemerintah bahwa lonjakan utang yang masif masih belum signifikan mendorong PDB. Berdasarkan data BPS, pada 2014, nominal PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Sementara nominal PDB RI atas dasar harga berlaku pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 15.595,1 triliun. Artinya, nominal PDB hanya naik 47,92% dari akhir 2014. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pemerintah semakin tak berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan PDB. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa utang tak lagi menjadi leverage, melainkan hambatan perekonomian. Penyebabnya, pertama, perebutan likuiditas perbankan dan sektor riil dengan penerbitan surat utang pemerintah yang masif. Kedua, besarnya porsi SBN membuat beban bunga utang meningkat dan menyebabkan ruang fiskal lebih sempit. Ketiga, tidak semua utang, digunakan untuk belanja produktif. Kepala Ekonom Bank permata Josua Pardede menilai, besarnya tambahan utang pemerintah saat ini untuk memperbaiki gap infrastruktur yang cenderung lebar.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023