Seirama degan melandainya harga minyak mentah global, pemerintah mencatat realisasi subsidi energi di sepanjang 2023 ikut menyusut. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi subsidi energi pada 2023 hanya mencapai Rp 164,3 triliun. Angka ini hanya terserap 72,25% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp 209,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja subsidi ini lebih rendah dari anggaran lantaran harga bahan bakar minyak (BBM) menurun. "Realisasi subsidi di 2023 mengalami penurunan karena harga BBM turun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1). Perinciannya, subsidi BBM dan elpiji (LPG) 3 kilogram terealisasi Rp 95,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 115,6 triliun. Sri Mulyani menyampaikan dari realisasi tersebut disalurkan sebanyak 16,5 juta kiloliter (kl) untuk BBM (solar dan minyak tanah) dan elpiji 3 kg dengan volume 7,7 juta metrik ton. "Untuk solar ada 16,5 juta kl dan elpiji 7,7 juta metrik ton. Ini persis sama dengan UU APBN 2023, jadi kita menyesuaikan yang sudah ditetapkan," ungkap dia. Sri Mulyani menyampaikan, agar penggunaan dana subsidi energi lebih tepat sasaran, pemerintah menempuh berbagai upaya, di antaranya pendistribusian elpiji 3 kg melalui proses pendataan pengguna di sub penyalur/pangkalan berbasis teknologi, yang dimulai pada 1 Maret 2023. Kemudian, registrasi konsumen pengguna BBM melalui aplikasi MyPertamina serta pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan berbagai dinamika global yang terjadi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan, jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pada tahun ini. Hanya saja, pemerintah akan tetap terus memantau untuk memastikan keyakinan tersebut. "Saat ini kita nilai cukup," terang Isa kepada KONTAN, Rabu (3/1). Pemerintah dan DPR sepakat terkait angka tersebut dalam Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan bersama Badan Anggaran DPR. Alokasi subsidi ini meningkat 1,73%, dibandingkan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun. Kala itu, Anggota Banggar DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan, kenaikan nilai kesepakatan subsidi energi sejalan dengan kenaikan asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Masih dalam rangkaian pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua calon presiden pada Minggu (7/1) mendatang. Debat kali ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Dalam konteks terkini, bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia? Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 70,9 triliun yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini tertinggi kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk belanja modal kementerian. Misalnya untuk modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista TNI) dan non-alutsista, hingga sarana serta prasarana pertahanan. Adapun belanja Kemhan ini juga meningkat 36% dibandingkan dengan total belanja pada tahun 2022 yang sebesar Rp 52,1 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga memutuskan menambahkan anggaran untuk pertahanan khususnya belanja alutsista tahun 2024. Tambahan anggaran yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri. Keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 28 November 2023. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai belanja alutsista dan pinjaman luar negeri. Usai rapat, Sri Mulyani mengatakan, ada perubahan alokasi anggaran Kemhan, terutama untuk anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri berupa tambahan alokasi anggaran menjadi US$ 25 miliar. Menurut Menkeu, penambahan masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor pertahanan hingga tahun 2034. Ia mengatakan, rencana belanja alutsista dari pinjaman luar negeri sesuai tiga renstra hingga 2034 mencapai US$ 55 miliar.

Ruang fiskal pemerintah kembali terbuka lebar sejalan dengan menciutnya defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini seharusnya menjadi modal yang cukup bagi pemerintah untuk menjalani perekonomian tahun depan yang kemungkinan masih diliputi ketidakpastian pasar global maupun domestik. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 337,6 triliun setara 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target awal APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% PDB dan di bawah target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 479,9 triliun atau 2,27% PDB. Artinya, "2023 konsolidasinya lebih cepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 3.121,9 triliun, setara 100,2% dari target dalam Perpres. Terutama, karena pencapaian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.153,5 triliun, setara 115,2% dari target. Adapun kesimbangan primer ditutup dengan mencatatkan surplus Rp 92,2 triliun. Padahal, di APBN 2023, keseimbangan primer didesain defisit Rp 256,8 triliun dan dalam Perpres 75/2023 ditaksir defisit Rp 38,5 triliun. Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatawarta bilang, defisit APBN 2023 merupakan terendah sejak 12 tahun terakhir. "(Defisit anggaran) sebelumnya lebih rendah itu di 2011 yakni 1,14% dari PDB," tutur Isa, kemarin. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bilang, surplus pada keseimbangan primer mengindikasikan pemerintah tidak lagi membayar utang maupun bunga utang dengan menambah utang baru. Menurut dia, keseimbangan primer bisa surplus karena terjadinya penurunan defisit APBN 2023, dari yang semula direncanakan 2,84% dari PDB dalam APBN 2024 dan 2,27% dalam Perpres 75/2023. Dia juga mengapresiasi kinerja keseimbangan primer yang mengalami surplus. Juga defisit anggaran terendah sejak 10 tahun terakhir. Hal tersebut berarti kinerja fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah resmi memungut pajak rokok elektrik mulai 1 Januari 2024. Besarannya tarifnya adalah 10% dari cukai rokok. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Kebijakan ini juga amanat Undang-Undang No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjelaskan, beleid baru ini bertujuan mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. "Peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting," tulis Kemkeu dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (1/1). Adapun rokok elektrik adalah salah satu barang kena cukai sesuai amanat UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada 2023 hanya sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar 1% dari total penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dalam setahun. Oleh sebab itu, implementasi pengenaan pajak rokok elektrik diharapkan bermanfaat untuk masyarakat. "Paling sedikit 50% penerimaan pajak rokok diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah," jelas Kemkeu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menilai, penerapan kebijakan ini tanpa sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada pelaku usaha. Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio menilai, rokok elektrik berisiko lebih rendah ketimbang rokok konvensional. Jadi, pajak yang dikenakan semestinya lebih rendah.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.

Daya beli bisa menjadi pekerjaan berat pemerintah Joko Widodo di tahun terakhirnya, 2024. Daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan berpotensi semakin tergerus inflasi. Efek El Nino masih akan menghantam harga pangan hingga tahun depan. Impor pangan dihadapkan tantangan retriksi global. Lalu, ada momen seperti Pemilu, Ramadan dan Idul Fitri yang bisa memacu inflasi di awal 2024. Aneka insentif, subsidi dengan bentuk bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlindos) belum mampu meredam inflasi kelas menengah dan rentan. Celakanya, kelas menengah juga terancam mengalami dompet kosong alias wallet empty lantaran hantaman inflasi. Tabungan tergerus untuk kebutuhan pokok yang naik. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bilang, gejolak harga pangan bisa mengerek inflasi menjadi 3,4% hingga 4,2% pada kuartal I-2024. Sementara itu, inflasi bahan makanan bisa meningkat menjadi 7,9% year on year (yoy) atau lebih tinggi dari posisi November 2023 sebesar 7,19% yoy. Menurut Bhima, regulasi upah minimum tak sesuai tantangan inflasi.

Dalam kondisi itu, yang paling kena efeknya adalah masyarakat kelompok pengeluaran menengah. Ini nampak dari pertumbuhan jumlah tabungan masyarakat kelas menengah yang terus turun akibat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari juga memperkirakan, inflasi kuartal I 2024 cukup tinggi ke level 3,1% yoy. Efek musiman mendekati Ramadan dan Idulfitri akan memacu inflasi. Risiko inflasi juga akan berasal dari barang impor alias imported inflation. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti. Tak hanya dampak El Nino terhadap harga pangan, rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memicu inflasi tahun depan. Hitungan dia, ada peningkatan inflasi secara moderat dari estimasi 2,81% yoy di akhir 2023 menjadi 3,17% yoy di akhir 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita meramal, inflasi baru akan meningkat di pertengahan 2024, imbas berakhirnya masa panen raya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengklaim, pergerakan harga pangan relatif moderat di 2024. Kenaikan akan terjadi hingga April 2024. Adanya potensi peningkatan permintaan masyarakat karena pemilu serta Ramadan dan Idulfitri jadi pendorong.

Di pengujung tahun 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya mencairkan dana penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Nilainya mencapai Rp 37,3 triliun, baik secara tunai maupun pengalihan barang milik negara (BMN). Pertama , pemerintah mencairkan PMN kepada PT Hutama Karya senilai Rp 28,88 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023. Kedua, pencairan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,53 triliun berdasarkan PP No. 56 Tahun 2023. Ketiga, PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 798,81 miliar. Hal ini tertuang dalam PP No. 57 Tahun 2023. Keempat, PMN kepada PT Brantas Abipraya senilai Rp 211,98 miliar berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2023. Kelima, PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai Rp 3 triliun yang bersumber dari APBN 2023. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2023. Keenam, PMN kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Rp 659,19 miliar, yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2023. Ketujuh , suntikan modal kepada PT LEN Industri senilai Rp 1,75 triliun, yang diatur dalam PP No. 62 Tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, seluruh PMN tunai disertai dengan key performance indicator (KPI) dan kontrak kerja.

Realisasi belanja daerah tercatat masih minim di sisa akhir tahun 2023. Hingga 26 Desember 2023, tercatat baru terealisasi Rp 976,22 triliun atau baru 75,97% dari target Rp 1.285,08 triliun. Mengutip data sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai yang sudah tersalurkan sebesar Rp 350,05 triliun atau 81,89% dari target. Kemudian, penyerapan belanja barang dan jasa baru tersalurkan Rp 272,7 triliun atau 73% dari target. Lalu, realisasi belanja modal tersalurkan senilai Rp 133,8 triliun atau 62,7% dari target. Terakhir belanja lainnya baru tersalurkan Rp 219,57 triliun atau 79,89% dari target. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyayangkan, pemerintah daerah (pemda) sering kali melakukan belanja namun pembayaran atas belanja itu ditumpuk dan baru dibayarkan di akhir tahun. Ia menilai, meski ada transaksi belanja, dampak ke perekonomian atas belanja tersebut akan berbeda, antara dibayarkan sesuai dengan tenggat kontrak dan di luar waktu kontrak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bisa langsung dieksekusi pada awal tahun. Ia juga mengimbau agar kebiasaan ini tidak diterapkan tahun depan. Khususnya untuk daerah yang realisasi belanjanya yang hingga Oktober 2023 baru mencapai 63%.

Pemerintah masih punya tugas untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional. Terutama konsumsi para kelas menengah. Pasalnya, konsumsi kelas menengah terus naik. Di sisi lain, tabungan mereka tergerus. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, turun. Pada Januari 2023, proporsinya 17,3% dan November hanya 16,1%. Selain itu, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, juga turun. Yakni dari sebesar 18,8% pada Januari 2023 menjadi 17% pada November lalu. Ekonom Senior Chatib Basri mewanti-wanti adanya kemungkinan masyarakat kelompok tersebut mulai menghemat, sehingga lambat laun konsumsinya melambat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% cukup mempengaruhi daya beli kelompok menengah, ditambah kenaikan harga beras, cabai dan gula. Sementara pendapatan masyarakat terhambat sulitnya mencari pekerjaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum ada kebijakan yang fokus pada masyarakat kelas menengah lantaran jangkauannya cukup besar. Meski begitu, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas baik.

Sedikit demi sedikit, ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mulai terlihat. Proyeksi ini setelah bank sentral kembali menahan bunga acuannya di level 6% pada Desember 2023. BI melihat, peluang penurunan suku bunga acuan terjadi pada tahun depan, tepatnya di semester II-2024. Hal tersebut juga seiring dengan perkiraan pasar mengenai kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed pada paruh kedua tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan, ada peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) pada paruh kedua tahun depan. Perry melihat, ekonomi Negeri Paman Sam masih tumbuh, bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya untuk tahun 2023 dan meski akan melambat di 2024. Dengan demikian, ketidakpastian pasar keuangan global akan mulai mereda. Namun, Perry menegaskan, keputusan penurunan suku bunga acuan BI tidak mengikuti kebijakan suku bunga The Fed. Di satu sisi, Perry optimistis inflasi di dalam negeri bergerak dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Ia melihat, penguatan dan stabilnya nilai tukar rupiah membuat peluang inflasi bergerak rendah semakin besar. Namun di sisi lain, masih ada risiko yang datang dari pergerakan inflasi pangan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah penurunan suku bunga acuan pada tahun depan akan dilaksanakan secara hati-hati, mengingat ketidakpastian masih tinggi. Josua juga melihat, ada kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Fed. Walhasil, Josua yakin Bank Indonesia akan mengamati tekanan eksternal dari The Fed dengan hati-hati, sebelum mulai menurunkan suku bunga acuan. Hal ini juga untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko inflasi barang impor (imported inflation). Sedangkan dari sisi inflasi, Josua melihat risiko inflasi pada paruh pertama tahun depan akan tinggi karena fenomena kekeirngan atau El Niño akan lebih lama dari antisipasi semula. El Niño akan memengaruhi pasokan pangan, sehingga inflasi harga bergejolak akan menjadi tantangan utama bagi bank sentral di semester I-2024. Sebaliknya, Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja melihat tak ada peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun depan. "BI Rate tetap di level 6% di sepanjang tahun 2024," kata dia dalam keterangannya.