Belanja Tak Lantas Gemoy Saat Pendapatan Tambun

;

Belanja Tak Lantas Gemoy Saat Pendapatan Tambun

Ekonomi Hairul Rizal 02 Jan 2024 Kontan

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.