Evaluasi atas Membengkaknya Belanja Pajak
Belanja perpajakan (tax expenditure) Indonesia pada 2025 diperkirakan melonjak menjadi Rp 515 triliun, atau 2,1% dari PDB, naik dari proyeksi awal Rp 445,5 triliun. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, mayoritas manfaat—lebih dari 54%—dinikmati rumah tangga melalui pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, jasa kesehatan, transportasi umum, dan pendidikan. Sementara UMKM diperkirakan menikmati 20% belanja perpajakan, lebih dari Rp 100 triliun.
Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai kenaikan belanja perpajakan bukan hal negatif, melainkan sinyal positif membaiknya aktivitas ekonomi. Menurutnya, semakin banyak insentif dimanfaatkan, semakin besar belanja perpajakan. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi agar insentif benar-benar tepat sasaran.
Raden Agus Suparman, konsultan pajak Botax Consulting Indonesia, juga menyoroti perlunya evaluasi. Ia mengkritik pembebasan PPN pada jasa keuangan yang menurutnya hanya menguntungkan pengusaha, bukan masyarakat luas. Raden menekankan pentingnya menghitung sejauh mana insentif pajak mendorong pertumbuhan ekonomi.
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyambut baik kenaikan belanja perpajakan, namun mengingatkan agar belanja tersebut dijaga seimbang dengan efisiensi anggaran dan risiko defisit APBN, yang ditargetkan tak melebihi 2,53% dari PDB.
Kenaikan belanja perpajakan tahun ini diharapkan mendukung konsumsi rumah tangga dan UMKM, tapi para ahli menekankan perlunya evaluasi agar insentif pajak benar-benar efektif dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023